JAKARTA, KOMPAS.com — Waktu untuk berbuka puasa masih beberapa jam. Namun, sejumlah ruas jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ke arah Semanggi dan Blok M sudah terpantau padat pada Senin (22/6/2015) sore. Kemacetan hampir selalu tidak terhindarkan dari rutinitas di Jakarta, tidak hanya saat menjelang berbuka puasa pada bulan ini.
Bagi Ninies, beraktivitas di Jakarta ibarat berada di ring tinju, terlebih saat berurusan dengan kemacetan arus lalu lintas. Tak jarang, ia menjadi frustrasi menghadapi sekelumit masalah transportasi di Ibu Kota.
Menurut dia, Jakarta yang sedemikian besar masih belum didukung oleh fasilitas transportasi umum yang memadai.
"Tetapi, adakalanya Jakarta membuat gue jadi pemenang dalam pertempuran melawan kemacetan, kereta yang ngaret, taksi yang penuh terus, atau metromini dan kopaja yang miring ke kiri saking penuhnya," kata Ninies kepada Kompas.com, Senin siang.
Bahkan, kata dia, fenomena ojek yang semakin berkembang di Jakarta mencerminkan betapa buruknya sistem transportasi umum yang ada saat ini. Banyak orang mau tak mau menggunakan ojek karena ingin lebih cepat sampai tujuan dan praktis membelah kemacetan di Jakarta.
"Kenyamanan (transportasi) Jakarta sepertinya memang akan terus jadi ring pertaruhan. Tetapi, ya karena emang transportasi publik kita masih berantakan banget ya, ojek bisa jadi penolong, dalam tanda kutip," kata Ninies.
Tak hanya kenyamanan, keamanan di dalam moda transportasi umum juga disuarakan oleh warga Jakarta. Menurut Sandi, meski kasus pelecehan seksual sudah terbilang berkurang terjadi di angkutan umum, hal itu tidak serta-merta membuat warga menjadi nyaman dalam menggunakan angkutan umum.
"Pencopetan dan ramainya pengamen atau pengemis di atas kopaja bikin kita yang naik jadi khawatir juga loh, apalagi tuh yang ngamen maksa-maksa. Masih sering terjadi kayak gitu," kata Sandi yang tengah menunggu kopaja di kawasan Kebon Sirih, Senin siang.
Sandi berpendapat, seharusnya ada sebuah paguyuban yang mampu memberdayakan para pengamen maupun pengemis tersebut agar lebih bermanfaat bagi ibu kota Jakarta.
Senada dengan Ninies, Marina juga melihat sektor transportasi di Jakarta masih jauh dari memuaskan. Sebab, banyak orang, termasuk dia, merasa belum nyaman menggunakan transportasi publik, khususnya pada kereta rel listrik (KRL), disebabkan masalah teknis yang sering terjadi.
"Kereta api jangan terlalu sering gangguan begitu dong. Jadi, orang-orang kan tidak nyaman ya," kata Marina kepada Kompas.com, Senin (22/6/2015).
Pekerja kantoran yang tinggal di Menteng ini pun berharap PT KCJ sebagai pengelola KRL tidak cuek dengan masalah-masalah teknis yang semakin sering menggerogoti moda transportasi yang banyak digunakan warga itu.
Di sisi lain, Thomas mengapresiasi Pemerintah DKI yang konsisten membenahi transjakarta agar bisa menjadi moda transportasi utama masyarakat Jakarta. Thomas bahkan merasa terakomodasi dengan layanan transjakarta yang beroperasi hingga 24 jam.
"Saya lebih sering bekerja pada malam hari. Sebelum adanya transjakarta yang amari (angkutan malam hari), pengeluaran saya menjadi bolong hanya karena ongkos ojek pulang ke rumah," kata Thomas yang tinggal di kawasan Senen.
Hanya saja, Thomas juga merasa tingkat keamanan di jalanan Jakarta masih harus diperbaiki, terutama pada malam hari.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/22/16583801/HUT.Ke-488.Jakarta.Kenyamanan.Transportasi.Jadi.Sorotan.Warga
Tampilkan postingan dengan label nyaman. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nyaman. Tampilkan semua postingan
Selasa, 23 Juni 2015
Jumat, 05 Juni 2015
Rahasia Bebas Macet Singapura yang Bisa Ditiru Jakarta
SINGAPURA, KOMPAS.com — Menyusuri jalan dan sudut-sudut kota Singapura tak pernah membosankan. Kita dihadapkan hanya pada pilihan bahwa kondisi arus lalu lintas bebas macet, dan fasilitas publik, terutama transportasi, aman, nyaman, murah, efektif, dan menyenangkan.
Berbeda dengan Jakarta. Kemacetan terjadi setiap saat dan di setiap sudut kota, terutama di jalur-jalur strategis menuju pusat bisnis, perkantoran, pusat komersial, dan pusat aktivitas sehari-hari.
Lantas, apa rahasia Singapura bisa menata wilayahnya demikian baik dan memanjakan warganya?
Ternyata, kunci utamanya ada pada strategi perencanaan jangka panjang dan tata guna lahan untuk transportasi terintegrasi. Kebijakan perencanaan kota Singapura dilakukan melalui concept plan yang disusun dan direvisi secara berkala.
Concept plan ini telah dimulai sejak 1971, yang diperbarui dan direvisi pada 1991, 2001, dan 2013, serta berlaku hingga 2030. Pemerintah Singapura kemudian menjabarkan concept plan menjadi rancangan induk atau masterplan yang dievaluasi setiap lima tahun.
Perencanaan dan pelaksanaan concept plan sepenuhnya melalui mekanisme instruktif dari atas ke bawah (top-down). Hal ini ditegaskan dalam dokumen pelaksanaan rancangan induk, dengan target besar yang sangat rigid, yakni pemenuhan penyediaan untuk perumahan rakyat yang terjangkau, penyediaan lingkungan hidup yang nyaman, menjaga Singapura hijau, menjaga keragaman hayati, menjaga mobilitas penduduk, dan menjaga bangunan bersejarah.
Namun, seiring perkembangan zaman, sejak concept plan dan masterplan pertama dilansir pada tahun 1971, muncul tuntutan terhadap kebijakan berbasis aspirasi masyarakat (bottom-up) yang semakin besar berupa konsultasi publik dan penekanan pada kenyamanan hidup. Namun, pemerintah pusat tetap secara holistis mengatur ketat.
Pemerintah Singapura melalui Land and Transportation Authority (LTA) pun kemudian menciptakan formulasi sistem transportasi publik terintegrasi dengan pengembangan hunian, komersial, fasilitas umum, dan pilihan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efektif. Pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) adalah awal penataan transportasi sistematis.
Dalam perjalanan pemberlakuan sistem ERP ini, efeknya ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi populasi kendaraan, meskipun kepadatan kendaraan menuju pusat kota bisa dibatasi. Untuk itulah, Pemerintah Singapura kemudian memperbaruinya dengan sistem ERP tahap II.
Sebenarnya, ERP tahap II adalah pembaruan dan generasi baru ERP tahap awal dengan memakai sistem navigasi satelit global. Pengaturan arus lalu lintas dan pengenaan tarif menjadi langsung atau real time melalui satelit dan sistem on-board. Dengam model ini, mereka akan mengganti sistem gantry yang sudah kuno. Sementara itu, Jakarta baru akan memulainya.
Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sistem real time dan multiane seperti ini akan menjadi pemicu perubahan perilaku para pengendara. Pengelola kota juga dapat melakukan kontrol secara langsung.
"Hasil dari pengenaan tarif pun akan dapat optimal. Hal ini dimungkinkan karena kesesuaian tarif berdasarkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Senin (25/5/2015).
Tantangan Jakarta
Yang menarik untuk dicermati adalah berlakunya kebijakan dan aturan baru ini yang secara langsung akan berpengaruh pada pola pemakaian kendaraan pribadi pada jam sibuk. Keseimbangan harga biaya kepemilikan dan pajak kendaraan pribadi yang tinggi tentunya akan menjadi penentu pola kepemilikan kendaraan pribadi.
"Inilah contoh kebijakan top-down yang berdaya guna. Singapura bisa menjadi contoh pelaksanaan kebijakan transportasi publik kota dan ditiru Jakarta karena negara ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," tandas Bernardus.
Dengan demokratisasi Indonesia dan otonomi daerah, rezim perencanaan pun menghadapi tantangan baru. Keharusan partisipasi masyarakat menjadi agenda utama yang sangat penting untuk setiap produk rencana. Independensi daerah menjadi utama dalam mengatur tata ruang dan guna lahan.
Kendati pengaturan top-down seperti Singapura menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, masih ada cara lain, yakni melalui persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh kementerian terkait.
Sementara itu, Jakarta berpacu dengan waktu untuk pembangunan sistem angkutan massal dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tepat karena pada saat bersamaan sedang melakukan pembenahan sistem angkutan feeder dan busway, serta restrukturisasi organisasi bisnis angkutan umum.
"Kendati demikian, tujuan utamanya haruslah untuk mengubah perilaku penduduk dalam bepergian dari satu titik ke titik lain di kota, terutama arus komuter pada jam sibuk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dan penghematan biaya," tutur Bernardus.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan reliabilitas serta kualitas bus-bus umum dan transjakarta. Sebuah kota besar internasional sekelas Jakarta harus dan mampu memiliki bus dan kereta berkualitas dunia.
"Tidak terjebak membeli kendaraan abal-abal yang mudah rusak dan terbakar," pungkas Bernardus.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/05/26/0804020/Rahasia.Bebas.Macet.Singapura.yang.Bisa.Ditiru.Jakarta
Berbeda dengan Jakarta. Kemacetan terjadi setiap saat dan di setiap sudut kota, terutama di jalur-jalur strategis menuju pusat bisnis, perkantoran, pusat komersial, dan pusat aktivitas sehari-hari.
Lantas, apa rahasia Singapura bisa menata wilayahnya demikian baik dan memanjakan warganya?
Ternyata, kunci utamanya ada pada strategi perencanaan jangka panjang dan tata guna lahan untuk transportasi terintegrasi. Kebijakan perencanaan kota Singapura dilakukan melalui concept plan yang disusun dan direvisi secara berkala.
Concept plan ini telah dimulai sejak 1971, yang diperbarui dan direvisi pada 1991, 2001, dan 2013, serta berlaku hingga 2030. Pemerintah Singapura kemudian menjabarkan concept plan menjadi rancangan induk atau masterplan yang dievaluasi setiap lima tahun.
Perencanaan dan pelaksanaan concept plan sepenuhnya melalui mekanisme instruktif dari atas ke bawah (top-down). Hal ini ditegaskan dalam dokumen pelaksanaan rancangan induk, dengan target besar yang sangat rigid, yakni pemenuhan penyediaan untuk perumahan rakyat yang terjangkau, penyediaan lingkungan hidup yang nyaman, menjaga Singapura hijau, menjaga keragaman hayati, menjaga mobilitas penduduk, dan menjaga bangunan bersejarah.
Namun, seiring perkembangan zaman, sejak concept plan dan masterplan pertama dilansir pada tahun 1971, muncul tuntutan terhadap kebijakan berbasis aspirasi masyarakat (bottom-up) yang semakin besar berupa konsultasi publik dan penekanan pada kenyamanan hidup. Namun, pemerintah pusat tetap secara holistis mengatur ketat.
Pemerintah Singapura melalui Land and Transportation Authority (LTA) pun kemudian menciptakan formulasi sistem transportasi publik terintegrasi dengan pengembangan hunian, komersial, fasilitas umum, dan pilihan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efektif. Pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) adalah awal penataan transportasi sistematis.
Dalam perjalanan pemberlakuan sistem ERP ini, efeknya ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi populasi kendaraan, meskipun kepadatan kendaraan menuju pusat kota bisa dibatasi. Untuk itulah, Pemerintah Singapura kemudian memperbaruinya dengan sistem ERP tahap II.
Sebenarnya, ERP tahap II adalah pembaruan dan generasi baru ERP tahap awal dengan memakai sistem navigasi satelit global. Pengaturan arus lalu lintas dan pengenaan tarif menjadi langsung atau real time melalui satelit dan sistem on-board. Dengam model ini, mereka akan mengganti sistem gantry yang sudah kuno. Sementara itu, Jakarta baru akan memulainya.
Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sistem real time dan multiane seperti ini akan menjadi pemicu perubahan perilaku para pengendara. Pengelola kota juga dapat melakukan kontrol secara langsung.
"Hasil dari pengenaan tarif pun akan dapat optimal. Hal ini dimungkinkan karena kesesuaian tarif berdasarkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Senin (25/5/2015).
Tantangan Jakarta
Yang menarik untuk dicermati adalah berlakunya kebijakan dan aturan baru ini yang secara langsung akan berpengaruh pada pola pemakaian kendaraan pribadi pada jam sibuk. Keseimbangan harga biaya kepemilikan dan pajak kendaraan pribadi yang tinggi tentunya akan menjadi penentu pola kepemilikan kendaraan pribadi.
"Inilah contoh kebijakan top-down yang berdaya guna. Singapura bisa menjadi contoh pelaksanaan kebijakan transportasi publik kota dan ditiru Jakarta karena negara ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," tandas Bernardus.
Dengan demokratisasi Indonesia dan otonomi daerah, rezim perencanaan pun menghadapi tantangan baru. Keharusan partisipasi masyarakat menjadi agenda utama yang sangat penting untuk setiap produk rencana. Independensi daerah menjadi utama dalam mengatur tata ruang dan guna lahan.
Kendati pengaturan top-down seperti Singapura menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, masih ada cara lain, yakni melalui persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh kementerian terkait.
Sementara itu, Jakarta berpacu dengan waktu untuk pembangunan sistem angkutan massal dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tepat karena pada saat bersamaan sedang melakukan pembenahan sistem angkutan feeder dan busway, serta restrukturisasi organisasi bisnis angkutan umum.
"Kendati demikian, tujuan utamanya haruslah untuk mengubah perilaku penduduk dalam bepergian dari satu titik ke titik lain di kota, terutama arus komuter pada jam sibuk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dan penghematan biaya," tutur Bernardus.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan reliabilitas serta kualitas bus-bus umum dan transjakarta. Sebuah kota besar internasional sekelas Jakarta harus dan mampu memiliki bus dan kereta berkualitas dunia.
"Tidak terjebak membeli kendaraan abal-abal yang mudah rusak dan terbakar," pungkas Bernardus.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/05/26/0804020/Rahasia.Bebas.Macet.Singapura.yang.Bisa.Ditiru.Jakarta
Rabu, 13 Agustus 2014
Ahok: Hujan Sebentar Langsung Banjir, Warga Jakarta Ngamuk-ngamuk
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga Ibu Kota untuk menaati peraturan yang berlaku dalam program antisipasi banjir. Selain pemerintah, menurut dia, warga juga harus berperan dalam mengatasi masalah "langganan" Ibu Kota tersebut.
"Jakarta ini mana nyaman, sih? Lihat saja hujan sebentar langsung banjir, langsung pada ngamuk-ngamuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Apabila warga ingin rumahnya tidak terendam banjir lagi, warga juga harus tertib dan mau menegakkan peraturan yang berlaku. Putra Belitung Timur itu mengaku telah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota dan menjadi warga Jakarta sehingga ia mengetahui dampak hujan deras adalah banjir dan kemacetan yang mengular.
Pemprov DKI pun berupaya untuk meminimalisasi dua permasalahan Jakarta yang tak kunjung usai tersebut. Misalnya saja, mengoptimalkan transportasi massal, pembangunan light rail transit, pembangunan jalan inspeksi sungai, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
"Jangan bilang saya keras, tapi Anda menuntut kenyamanan, ya sudah kami akan tertibkan semuanya. Sekarang gini, Anda menuntut saya mau nyaman, saya harus gimana? Kita enggak ada pilihan lain lagi," tegas Basuki.
Sebagai informasi, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/8/2014) sore menyebabkan genangan di sejumlah lokasi. Bahkan, wilayah elite Kemang terendam banjir. Selain itu, genangan juga menyebabkan kemacetan mengular.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/12/16201821/Ahok.Hujan.Sebentar.Langsung.Banjir.Warga.Jakarta.Ngamuk-ngamuk
"Jakarta ini mana nyaman, sih? Lihat saja hujan sebentar langsung banjir, langsung pada ngamuk-ngamuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Apabila warga ingin rumahnya tidak terendam banjir lagi, warga juga harus tertib dan mau menegakkan peraturan yang berlaku. Putra Belitung Timur itu mengaku telah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota dan menjadi warga Jakarta sehingga ia mengetahui dampak hujan deras adalah banjir dan kemacetan yang mengular.
Pemprov DKI pun berupaya untuk meminimalisasi dua permasalahan Jakarta yang tak kunjung usai tersebut. Misalnya saja, mengoptimalkan transportasi massal, pembangunan light rail transit, pembangunan jalan inspeksi sungai, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
"Jangan bilang saya keras, tapi Anda menuntut kenyamanan, ya sudah kami akan tertibkan semuanya. Sekarang gini, Anda menuntut saya mau nyaman, saya harus gimana? Kita enggak ada pilihan lain lagi," tegas Basuki.
Sebagai informasi, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/8/2014) sore menyebabkan genangan di sejumlah lokasi. Bahkan, wilayah elite Kemang terendam banjir. Selain itu, genangan juga menyebabkan kemacetan mengular.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/12/16201821/Ahok.Hujan.Sebentar.Langsung.Banjir.Warga.Jakarta.Ngamuk-ngamuk
Selasa, 13 Agustus 2013
Semua Senang Lihat Tanah Abang
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemandangan berbeda terlihat di seputaran Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran, Senin (12/8/2013). Semua pihak pun senang dengan suasana itu.
Arus lalu lintas lancar, tak ada lagi lapak pedagang kaki lima yang biasanya memenuhi sisi-sisi jalan raya di kawasan itu. Bersih dan lapang.
Kesan baru itu langsung terasa begitu memasuki Jalan KH Mas Mansyur menuju Jalan Kebon Jati. Biasanya jalan itu macet dan semrawut oleh kendaraan dan lapak PKL.
Pengendara yang melintas bisa memacu kendaraan dengan kecepatan di atas 40 kilometer per jam. Hal itu sebelumnya mustahil dilakukan karena kemacetan parah yang mendera.
”Lancar, enggak macet. Kalau seperti ini setiap hari, enak. Saya bisa lebih cepat sampai tujuan dan badan tidak lelah,” ujar Anto, pengendara yang melintas di Jalan KH Mas Mansyur.
Untuk menembus kemacetan Tanah Abang sampai ke tempat kerjanya di Kebon Sirih, Anto biasanya menghabiskan lebih dari 20 menit, padahal jarak tidak lebih dari 3 kilometer. Kemarin, rute itu dia tempuh tak lebih dari 5 menit.
Terus dipercantik
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terus menata kawasan Tanah Abang agar lepas dari cap semrawut selama ini.
Mulai Minggu (11/8/2013), kawasan Tanah Abang terus dipercantik. Beberapa ruas trotoar, yang sebelumnya menjadi tempat pedagang berjualan, sudah ditanami palem dan dicat.
Warga pun langsung merasa nyaman dan aman saat melintasi kawasan Tanah Abang.
Sejumlah pekerja sibuk mengecat pinggiran trotoar dan pembatas jalan di Jalan KH Mas Mansyur, Kebon Jati, dan Jati Bunder. Beberapa pekerja lainnya membongkar trotoar di persimpangan Jalan Kebon Jati-Jati Baru, di samping Blok G, sehingga tikungan jalan itu menjadi lebar.
”Lega rasanya melihat Tanah Abang enggak lagi semrawut. Sebelumnya, jalan saja susah karena harus berimpitan,” tutur Junaedi (40), warga Cakung, saat ditemui di Tanah Abang, Senin kemarin.
Junaedi adalah salah satu dari ribuan warga yang rutin berbelanja ke Tanah Abang. ”Saya hampir tiap minggu datang ke sini,” ujar pedagang pakaian di kawasan Pulogadung ini.
Sebelumnya, menurut Junaedi, dia selalu kesulitan membawa barang belanjaannya. Itu karena dia harus menembus kepadatan sambil memikul karung pakaian yang berat. ”Capek deh kalau belanja ke sini,” ujarnya.
Selain merasa tidak nyaman, Junaedi juga selalu merasa tidak aman saat melintasi kawasan Tanah Abang yang semrawut. Dia selalu merasa khawatir kehilangan barang berharga dan belanjaan. ”Sekarang, saya enggak lagi takut kecopetan,” kata Junaedi.
Dia pun berharap kawasan Tanah Abang tetap tertata rapi demi kenyamanan semua orang yang datang ke Tanah Abang.
Harapan yang sama dikatakan Anna (45), pedagang pakaian dari Pontianak, Kalimantan Barat. ”Dua bulan sekali saya datang belanja ke sini. Semoga tetap tertib seperti ini supaya enak belanja,” tuturnya.
Anen (73), warga yang tinggal di Jalan Jati Baru Raya, juga merasa kawasan Tanah Abang jauh lebih nyaman setelah dibersihkan. ”Sekarang arus lalu lintas kendaraan di depan rumah lebih lancar,” ujarnya.
PKL merasa terangkat
Kemarin, para pedagang yang terkena dampak penertiban tidak lagi menggelar dagangannya di pinggir jalan. Sejak pagi, mereka berbondong-bondong menuju Blok G. Sebanyak 931 pedagang sudah mendaftar ke Blok G dan wajib mendaftar ulang pada 12-16 Agustus untuk verifikasi data sebelum pengundian tempat pada 19 Agustus.
Selama enam bulan pertama, para pedagang yang berjualan di Blok G ini tidak akan dikenai biaya sewa. ”Mereka hanya membayar iuran listrik, kebersihan, dan keamanan,” kata Manajer Area Pusat Satu PD Pasar Jaya Made Ringgahadi.
Syahril (45), pedagang yang berjualan di Jalan Kebon Jati sejak 1980, juga mengaku senang dengan kebijakan pemerintah.
”Saya bersyukur dipindahkan ke Blok G karena membuat derajat PKL terangkat. Sebelumnya, saya hanya berjualan di pinggir jalan, sekarang bisa berjualan di tempat yang layak,” tutur pedagang tas, dompet, dan ikat pinggang kulit ini.
Namun, Syahril sempat kecewa karena namanya tidak terdata di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan saat akan registrasi ulang. Padahal, dia sudah mendaftar dan memegang bukti pendaftarannya.
”Saya diminta datang lagi hari Rabu, tetapi saya khawatir enggak kebagian tempat,” katanya. Hal yang sama juga dialami Damiati (47), pedagang pakaian anak-anak.
Ketua Penasihat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Hasan Basri menilai pemindahan PKL di Tanah Abang ke Blok G adalah langkah positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hal itu harus disertai pengawasan dan kontrol yang baik agar pedagang tidak kembali berjualan di jalan.
Pemprov DKI memang bertekad untuk tegas menegakkan aturan di kawasan ini agar semuanya berjalan tertib.
”Sesuai jadwal, hari ini, kami sudah siapkan persidangan di tempat bagi PKL yang bandel. Kami juga terus mengawasi kawasan Tanah Abang dan kami berharap tidak perlu ada PKL yang disidang,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah di Balaikota.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Ratnaningsih pun bertekad terus mempromosikan Blok G. ”Kalau perlu, kami akan promosi setiap hari produk apa saja yang dijual di tempat itu,” kata Ratna.
Dengan segala kenyamanan, diharapkan Blok G tidak lagi sepi pembeli dan PKL tidak lagi berjualan di luar. Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya optimistis hal itu terwujud.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/13/0643347/Semua.Senang.Lihat.Tanah.Abang
Arus lalu lintas lancar, tak ada lagi lapak pedagang kaki lima yang biasanya memenuhi sisi-sisi jalan raya di kawasan itu. Bersih dan lapang.
Kesan baru itu langsung terasa begitu memasuki Jalan KH Mas Mansyur menuju Jalan Kebon Jati. Biasanya jalan itu macet dan semrawut oleh kendaraan dan lapak PKL.
Pengendara yang melintas bisa memacu kendaraan dengan kecepatan di atas 40 kilometer per jam. Hal itu sebelumnya mustahil dilakukan karena kemacetan parah yang mendera.
”Lancar, enggak macet. Kalau seperti ini setiap hari, enak. Saya bisa lebih cepat sampai tujuan dan badan tidak lelah,” ujar Anto, pengendara yang melintas di Jalan KH Mas Mansyur.
Untuk menembus kemacetan Tanah Abang sampai ke tempat kerjanya di Kebon Sirih, Anto biasanya menghabiskan lebih dari 20 menit, padahal jarak tidak lebih dari 3 kilometer. Kemarin, rute itu dia tempuh tak lebih dari 5 menit.
Terus dipercantik
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terus menata kawasan Tanah Abang agar lepas dari cap semrawut selama ini.
Mulai Minggu (11/8/2013), kawasan Tanah Abang terus dipercantik. Beberapa ruas trotoar, yang sebelumnya menjadi tempat pedagang berjualan, sudah ditanami palem dan dicat.
Warga pun langsung merasa nyaman dan aman saat melintasi kawasan Tanah Abang.
Sejumlah pekerja sibuk mengecat pinggiran trotoar dan pembatas jalan di Jalan KH Mas Mansyur, Kebon Jati, dan Jati Bunder. Beberapa pekerja lainnya membongkar trotoar di persimpangan Jalan Kebon Jati-Jati Baru, di samping Blok G, sehingga tikungan jalan itu menjadi lebar.
”Lega rasanya melihat Tanah Abang enggak lagi semrawut. Sebelumnya, jalan saja susah karena harus berimpitan,” tutur Junaedi (40), warga Cakung, saat ditemui di Tanah Abang, Senin kemarin.
Junaedi adalah salah satu dari ribuan warga yang rutin berbelanja ke Tanah Abang. ”Saya hampir tiap minggu datang ke sini,” ujar pedagang pakaian di kawasan Pulogadung ini.
Sebelumnya, menurut Junaedi, dia selalu kesulitan membawa barang belanjaannya. Itu karena dia harus menembus kepadatan sambil memikul karung pakaian yang berat. ”Capek deh kalau belanja ke sini,” ujarnya.
Selain merasa tidak nyaman, Junaedi juga selalu merasa tidak aman saat melintasi kawasan Tanah Abang yang semrawut. Dia selalu merasa khawatir kehilangan barang berharga dan belanjaan. ”Sekarang, saya enggak lagi takut kecopetan,” kata Junaedi.
Dia pun berharap kawasan Tanah Abang tetap tertata rapi demi kenyamanan semua orang yang datang ke Tanah Abang.
Harapan yang sama dikatakan Anna (45), pedagang pakaian dari Pontianak, Kalimantan Barat. ”Dua bulan sekali saya datang belanja ke sini. Semoga tetap tertib seperti ini supaya enak belanja,” tuturnya.
Anen (73), warga yang tinggal di Jalan Jati Baru Raya, juga merasa kawasan Tanah Abang jauh lebih nyaman setelah dibersihkan. ”Sekarang arus lalu lintas kendaraan di depan rumah lebih lancar,” ujarnya.
PKL merasa terangkat
Kemarin, para pedagang yang terkena dampak penertiban tidak lagi menggelar dagangannya di pinggir jalan. Sejak pagi, mereka berbondong-bondong menuju Blok G. Sebanyak 931 pedagang sudah mendaftar ke Blok G dan wajib mendaftar ulang pada 12-16 Agustus untuk verifikasi data sebelum pengundian tempat pada 19 Agustus.
Selama enam bulan pertama, para pedagang yang berjualan di Blok G ini tidak akan dikenai biaya sewa. ”Mereka hanya membayar iuran listrik, kebersihan, dan keamanan,” kata Manajer Area Pusat Satu PD Pasar Jaya Made Ringgahadi.
Syahril (45), pedagang yang berjualan di Jalan Kebon Jati sejak 1980, juga mengaku senang dengan kebijakan pemerintah.
”Saya bersyukur dipindahkan ke Blok G karena membuat derajat PKL terangkat. Sebelumnya, saya hanya berjualan di pinggir jalan, sekarang bisa berjualan di tempat yang layak,” tutur pedagang tas, dompet, dan ikat pinggang kulit ini.
Namun, Syahril sempat kecewa karena namanya tidak terdata di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan saat akan registrasi ulang. Padahal, dia sudah mendaftar dan memegang bukti pendaftarannya.
”Saya diminta datang lagi hari Rabu, tetapi saya khawatir enggak kebagian tempat,” katanya. Hal yang sama juga dialami Damiati (47), pedagang pakaian anak-anak.
Ketua Penasihat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Hasan Basri menilai pemindahan PKL di Tanah Abang ke Blok G adalah langkah positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hal itu harus disertai pengawasan dan kontrol yang baik agar pedagang tidak kembali berjualan di jalan.
Pemprov DKI memang bertekad untuk tegas menegakkan aturan di kawasan ini agar semuanya berjalan tertib.
”Sesuai jadwal, hari ini, kami sudah siapkan persidangan di tempat bagi PKL yang bandel. Kami juga terus mengawasi kawasan Tanah Abang dan kami berharap tidak perlu ada PKL yang disidang,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah di Balaikota.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Ratnaningsih pun bertekad terus mempromosikan Blok G. ”Kalau perlu, kami akan promosi setiap hari produk apa saja yang dijual di tempat itu,” kata Ratna.
Dengan segala kenyamanan, diharapkan Blok G tidak lagi sepi pembeli dan PKL tidak lagi berjualan di luar. Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya optimistis hal itu terwujud.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/13/0643347/Semua.Senang.Lihat.Tanah.Abang
Jumat, 02 Agustus 2013
"Railbus" Jokowi dan Penyerobotan Jalur "Busway"
JAKARTA, KOMPAS.com — Hanya dalam tempo tiga hari kemarin, yakni tepatnya dari Selasa (30/7/2013) hingga Kamis (1/8/2013), ada tiga pengendara mobil yang memaksa masuk ke jalur transjakarta.
Ketiganya ialah Febrian Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF, yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Setelah itu, Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW, yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat, tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakan jalur yang semestinya hanya diperuntukkan untuk bus transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 Nomor 7, telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.
Jalur tak steril, penumpang transjakarta menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan ialah tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya unit transjakarta.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antarbus di halte menjadi lama karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP membuat penumpang transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya, penumpang transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.
Rencana "railbus" Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antarbus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi, tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012), tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi Kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di Kota Solo, seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu, jumlahnya hanya satu unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini, Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/0732443/Railbus.Jokowi.dan.Penyerobotan.Jalur.Busway
Ketiganya ialah Febrian Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF, yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Setelah itu, Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW, yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat, tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakan jalur yang semestinya hanya diperuntukkan untuk bus transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 Nomor 7, telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.
Jalur tak steril, penumpang transjakarta menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan ialah tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya unit transjakarta.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antarbus di halte menjadi lama karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP membuat penumpang transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya, penumpang transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.
Rencana "railbus" Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antarbus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi, tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012), tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi Kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di Kota Solo, seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu, jumlahnya hanya satu unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini, Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/02/0732443/Railbus.Jokowi.dan.Penyerobotan.Jalur.Busway
Kamis, 30 Mei 2013
Buruknya Transportasi Umum Jadi Penyebab Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan buruk dari transportasi umum di Jakarta seperti bus TransJakarta, kopaja, mikrolet, dan metro mini merupakan pemicu kemacetan di Ibu Kota. Hal itu dikatakan Kepala Unit Pengelola TransJakarta Mohammad Akbar, Selasa (28/5).
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Menurutnya, pelayanan yang buruk mendorong masyarakat untuk pindah ke mobil pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan.
"Pelayanan buruk itu membuat orang lebih memilih pakai mobil pribadi. Ujung-ujungnya ya jadi macet," ujar Ahmad dalam acara Dialog bertema Membangun Sistem Transportasi Jakarta Baru di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).
Akbar mengaku, selama ini, yang menjadi persoalan bus TransJakarta adalah tidak seimbangnya antara jumlah armada dengan banyaknya penumpang.
Selain itu, kebersihan halte dan ketidakramahan petugas juga menjadi keluhan pengguna TransJakarta.
"Sekitar 80% pengguna TransJakarta mengeluhkan waktu tunggu yang panjang, keramahan petugas, dan kebersihan halte. Itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti," tegas Akbar.
Danang Parikesit, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia juga senada terkait dengan hal itu.
Dirinya berpendapat selain pelayanan yang buruk, infrastruktur seperti ruas jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) yang tidak memadai membuat masyarakat malas menggunakan transportasi umum.
"Untuk ke halte angkutan umum itu kan harus jalan kaki, sebagus apapun angkutan umum itu percuma saja kalau jalan untuk pedestrian (pejalan kaki) tidak memadai," kata Danang.
Menanggapi permasalahan itu, pemerintah sudah mulai menggalakkan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang diperkirakan akan selesai pada 2017. Pembangunan MRT itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Tidak hanya itu, MRT juga dapat menyisakan ruang hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi.
Namun, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menekankan bahwa MRT tidak bisa sepenuhnya mengatasi problematik transportasi di Jakarta. Namun, MRT dipastikan dapat mengurangi macet dan memberi pelayanan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman kepada masyarakat.
"MRT tidak bisa mengatasi semua masalah, tapi setidaknya bisa mengurangi macet dan masyarakat bisa merasakan alat transportasi yang cepat, aman dan nyaman," ujarnya. (Kelvin Sumito)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/29/5/157416/Buruknya-Transportasi-Umum-Jadi-Penyebab-Kemacetan-Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)