Baru Diresmikan, JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Macet Parah

Liputan6.com, Jakarta : Kemacetan parah terjadi di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu atau Casablanca tepatnya dari arah Tanah Abang ke Kampung Melayu, malam ini. Padahal jalan ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di kawasan Jalan Mas Mansyur dan Prof Dr Satrio.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, kendaraan mengular tak bergerak mulai terjadi saat mulai naik ke atas jalan layang sampai keluar jalan layang di Casablanka. Penyebabnya, banyak keluar masuk di mal Kota Kasablanka.

Jalan layang yang diresmikan siang tadi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mengurangi kemacetan, karena dibawah dan di atas jalan layang sama-sama macet.

Banyak juga motor yang nekad melewati jalan layang, padahal sudah ada rambu larangan tersebut. Bahkan truk besar juga melintasi jalan tersebut. Tidak ada polisi yang nampak berjaga untuk mengawasi atau mengurai kemacetan. Jalan layang hanya menampung 2 jalur kendaraan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Casablanca di ruas Jalan Mas Mansyur dan Prof Satrio, Senin 30 Desember. Kendaraan roda 2 dilarang menggunakan jalan layang itu karena cukup membahayakan.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/788242/baru-diresmikan-jlnt-kampung-melayu-tanah-abang-macet-parah

Warga Jakarta, Silakan Melintas di JLNT Casablanca...

JAKARTA, KOMPAS.com — Akhirnya, Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu sudah rampung keseluruhan. Namun, perlu diingat, motor dan angkutan umum dilarang melintas di atasnya.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta Heru Suwondo memastikan, JLNT yang dikenal dengan JLNT Casablanca ini akan mulai dibuka untuk umum, Senin (30/12/2013).

"Sudah rampung 100 persen, pengaspalan sudah dikerjakan Jumat kemarin dan sudah tak ada masalah lagi," kata Heru, Minggu (29/12/2013).

Heru mengatakan, pengoperasian jalan sepanjang 2,3 kilometer (km) ini diharapkan bisa memecah kemacetan pada kedua arah ruas jalan KH Mas Mansyur dan Prof Dr Satrio, Kuningan.

Ia memperkirakan, kemacetan di wilayah tersebut bisa terurai hingga 40 persen ketika JLNT ini dioperasikan. Namun, Heru mengakui, kemungkinan kemacetan masih akan terjadi di bagian timur, yakni area Casablanca atau ketika kendaraan turun dari JLNT menuju arah Tebet, tepatnya di depan Mal Kota Kasablanka.

Namun, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) akan terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan lalu lintas dan efektivitas dari jalan layang tersebut.

Proyek senilai Rp 840 miliar yang dimulai pada 2010 ini dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi. Paket Jalan Prof Dr Satrio dikerjakan PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya, dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.

Anggaran penyelesaian JLNT tahun ini dianggarkan dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI dengan total nilai Rp 101,5 miliar. Secara rinci, anggaran pembangunan untuk jalan layang paket KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Casablanca Rp 2 miliar, Paket Jalan Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar, anggaran pembangunan ramp on-off barat Rp 1,5 miliar, dan ramp on-off timur Rp 12,5 miliar.

Bentangan jalan layang di atas Jalan Jenderal Sudirman juga cukup panjang, yakni mencapai 110 meter, dengan tinggi 18 meter.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/30/0745074/Warga.Jakarta.Silakan.Melintas.di.JLNT.Casablanca

Urai Kemacetan Jakarta, 656 Bus Didatangkan Awal Januari

Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mendatangkan 656 bus untuk mengurangi kemacetan di ibukota pada Januari 2014. Bus yang didatangkan itu terdiri dari 310 bus TransJakarta dan 346 bus sedang untuk dioperasikan menjadi Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dan Kopaja.

"Mobil ini akan didatangkan pada awal Januari hingga pertengahan Januari," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Hotel Saripan Pasific, Jakarta, Sabtu (21/12/2013)

Dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta tercatat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi juga terlihat sangat pesat, sementara hal itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan sarana transportasi berupa jalan yang hanya sebear 0,1% per tahunnya.

"Pada 2010, jumlah kendaraan 2,7 juta sehingga nanti diperkirakan pada 2014 akan 3 juta. Bagaimana menurunkan angka itu, dengan memancing rekan-rekan Jakarta naik angkutan massal," tutupnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/781235/urai-kemacetan-jakarta-656-bus-didatangkan-awal-januari

90% Kondisi Tanggul di DKI Terancam Jebol

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah DKI Jakarta menegaskan hampir 90% tanggul penahan banjir di ibukota dalam kondisi darurat. Seperti tanggul di kawasan Latuharhary hampir jebol karena tidak kuat menahan debit air. "Semua tanggul memang bahaya, makanya kita ingin alihkan. Sebenarnya tanggul yang paling siap itu Banjir Kanal Timur (BKT), inspeksi semuanya bagus," ujar Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (23/12).

Karena tanggul yang tidak aman, Basuki menuturkan, beban air dialihkan ke BKT melaui sodetan dan gorong-gorong. Saat ini Banjir Kanal Barat (BKB) kelebihan volume air dari sejumlah sungai yang ada di ibukota. Antisipasi banjir, saat ini baru bisa memanfaatkan dan pengaturan debit air pintu air Manggarai. Menurut Basuki, debit air dialirkan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, tanpa 'menenggelamkan' kawasan ring 1, Medan Merdeka Utara (Istana Negara).

"Makanya kalau air sudah terlalu tinggi, buka pintu air manggarai. Kalau Waduk Pluit kerja dengan baik, enggak tenggelam Istana dan Balaikota, Pak Harto (Soeharto) bikin Waduk Pluit tuh untuk itu," lanjut Ahok. Untuk diketahui, tanggul di Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, terancam jebol. Tanggul itu pada Januari lalu sempat roboh diterjang tingginya debit air yang menenggelamkan sebagian wilayah DKI. Kekhawatiran melihat kondisi tersebut semakin kuat karena debit air saat ini juga terus naik. Pada pukul 08.00 WIB, Senin (23/12), debit air setinggi 680 sentimeter. Pukul 11.00 WIB, naik hingga 710 cm.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/44360-90-tanggul-di-dki-terancam-jebol.html

310 Bus Baru Transjakarta Siap Beroperasi Januari 2014

Liputan6.com, Jakarta : Pemprov DKI terus memperbaiki jasa layanan transportasi angkutan umum di Ibukota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengatakan sebanyak 310 bus Transjakarta baru dari China siap beroperasi Januari 2014 mendatang. Saat ini, 132 bus di antaranya sudah tiba di Jakarta.

Namun, bus-bus tersebut masih disimpan di beberapa pool, di antaranya di pool Ciputat (Tangerang Selatan), pool Jalan Perintis Kemerdekaan (Jakarta Timur), dan pool Cibitung ( Bekasi).

"Total 310 bus datang di Januari. Sekarang sudah ratusan bus yang sudah datang di Tanjung Priok dan kita bawa ke beberapa pool kita. Semuanya baru," ujar Pristono saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (22/12/2013).

Ia mengatakan anggaran pengadaan bus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 sebesar Rp 848 miliar.

"Jadi datangnya bertahap. Desember diusahakan sudah datang semua. Paling lambat, Januari 2014 sudah beroperasi," jelas Pristono.

Ia menambahkan ratusan bus yang disimpan di pool itu belum dapat langsung dioperasikan karena menunggu bus lainnya yang masih proses pengadaan barang dan administrasi. Setelah itu baru diserahterimakan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta.

"Masih proses pengadaan barang. Tapi, kalau untuk uji kir (kendaraan bermotor) sudah lolos semua," ujarnya.

Ia menambahkan pada tahun depan Pemprov DKI menargetkan untuk mendatangkan 4 ribu bus. Rinciannya, 1.000 bus besar Transjakarta dan 3.000 bus ukuran sedang.

"Sudah kita ajukan dan jelaskan ke dewan (DPRD DKI). Tinggal menunggu saja apakah disetujui atau tidak. Saya tak begitu hafal berapa besaran anggarannya," tandas Pristono.

Pengadaan bus tersebut diharapkan mempercepat headway antar bus Transjakarta, setelah upaya sterilisasi jalur bus dilakukan. Sehingga bisa membantu mengurai kemacetan di Ibukota.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/781719/310-bus-baru-transjakarta-siap-beroperasi-januari-2014

Basuki Pasang Badan Stop BBM Subsidi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun siap menghadapi semua pro dan kontra atas usulan yang dilontarkannya tersebut.

"Saya sudah pasang badan kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Ia mengakui undang-undang (UU) yang mengatur tentang subsidi BBM tidak dapat diubah. Pengalokasian dana subsidi itu tetap untuk warga tidak mampu, tetapi dialihkan melalui pemerintah pusat, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Basuki, Hatta berpikir Pemprov DKI ingin mengambil alih subsidi BBM untuk dimasukkan ke kas pemerintah daerah. Padahal, anggaran itu akan dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun berikutnya. Penghematan APBN itu akan dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

"Saya enggak mengharapkan itu, enggak minta uang. Makanya itu, untuk APBN periode 2015/2016 bisa digunakan untuk bangun loopline kereta," ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan, pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi BBM begitu saja. Sebab, subsidi bagi rakyat itu telah diatur dalam UU.

Menurut Hatta, peraturan subsidi pasokan BBM kepada masyarakat itu sudah berdasarkan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pemprov DKI telah mengusulkan pemberhentian pasokan BBM bersubsidi kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja, hingga saat ini, DKI belum mendapat jawaban dari Kementerian ESDM.

Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.

Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/18/1126584/Basuki.Pasang.Badan.Stop.BBM.Subsidi.di.Jakarta

Ini 9 Penyebab Kemacetan di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi DKI Jakarta selalu diidentikkan dengan kemacetan. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago memaparkan, ada sembilan hal yang menjadi penyebab macet di ibu kota.

Pertama, ruas jalan jauh di bawah kebutuhan normal yang seharusnya 20 persen dari total luas kota. Saat ini, lahan jalan Jakarta hanya 6,2 persen saja dari total lahan.

Kedua, moda angkutan umum belum sesuai dengan kebutuhan di kota besar. Menurut Andrinof, angkutan umum utama di Jakarta harusnya berupa bus dan kereta yang bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar.

"Namun, yang terjadi saat ini Jakarta masih dilayani 16 ribu angkot. Jumlah angkot harus diciutkan drastis," kata dia saat memberikan kultwit di akun Twitter-nya @andrinof_a_ch.

Penyebab ketiga yaitu minimnya jembatan penyeberangan orang atau terowongan penyeberangan orang. Sehingga orang kerap kali menyeberang beramai-ramai saat arus lalu lintas sedang tinggi. Ini tentu menghambat laju kendaraan.

Keempat, karena kebijakan perumahan perkotaan yang salah. Rumah susun di Jakarta jumlahnya amat kecil. Akibatnya, orang menyebar ke daerah pinggir. "Penyebaran rumah ke pinggir membuat orang lama dan banyak berada di jalan," ujar Andrinof.

Penyebab kelima karena banyaknya persimpangan jalan yang belum memiliki bangunan fly over maupun underpass. Keenam, angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di pinggir Jakarta amat tinggi. Jumlahnya di atas 4,5 persen per tahun. Sementara, mayoritas dari mereka bekerja di Jakarta.

Penyeban ketujuh, yaitu karena banyaknya titik bottleneck, seperti di pintu-pintu masuk jalan tol. Sementara penyebab nomor delapan yaitu karena kurangnya angkutan massal seperti bus dan kereta.

Penyebab terakhir, yaitu karena buruknya tata ruang dan kesalahan pemberian ijin bangunan seperti mall dan ruko. "Di luar sembilan penyebab tersebut, ada dua masalah fundamental di masa lalu, yaitu kepemimpinan birokrasi dan tata kelola anggaran," ujar pengamat dari Universitas Indonesia itu.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/19/my13jf-ini-9-penyebab-kemacetan-di-jakarta

MASYARAKAT SIAP-SIAP HADAPI BANJIR BESAR

BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan akhir Desember hingga awal tahun depan, curah hujan di seputar Jabodetabek dan Puncak Cianjur, masih tergolong tinggi. Bahkan, diperkirakan puncak banjir untuk Jakarta bisa terjadi pada skala dua bulan ke depan, sekitar Januari atau Februari 2014.

Untuk mengantisipasi ancaman serbuan air bah tersebut, maka warga masyarakat pun harus ikut ambil bagian dan punya tanggung jawab bersama untuk menjaga saluran air jangan sampai tersumbat oleh sampah atau endapan lumpur. Seperti ajakan Gubernur Joko Widodo dalam acara silaturahmi RT dan RW serta aparat kelurahan se-DKI Jakarta, 1 Desember lalu, perlu ada partisipasi warga dalam membangun kota secara bersama, agar punya rasa memiliki, memelihara dan merawat fasilitas kota yang ada.

Jokowi mengakui, saat ini saluran mikro maupun saluran penghubung sebanyak 884 buah, kondisinya tak terurus. Masih banyak tumpukan sampah, walaupun baru saja dibersihkan. Hal ini akibat kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah sembarangan. Saluran air dan sungai-sungai masih dianggap sebagai bak sampah. Padahal yang menjadi korban luapan air kelak, adalah masyarakat pembuang sampah itu sendiri.

Di Jakarta sendiri, menurut Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ditengarai akan ada 62 lokasi rawan banjir selama musim hujan di akhir 2013 hingga awal 2014. Sehingga masyarakat di lokasi-lokasi yang sudah langganan rawan banjir, perlu waspada serta mengambil langkah antisipasi penyelamatan dari kondisi terburuk. Ibarat pepatah, harus sudah sedia payung sebelum hujan.

Sesungguhnya, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta telah mempersiapkan 10 langkah atasi banjir. Yakni pertama, membentuk satuan tugas (satgas) banjir di 42 kecamatan dan suku dinas. Pembentukan satgas jalan rusak. Penanganan 200 titik genangan. Pengerukan 160 saluran penghubung. Pengerukan 18 saluran submakro. Pengerukan 12 waduk. Normalisasi sungai di 80 titik. Perbaikan 73 pompa pengendali banjir. Perbaikan 62 pintu air, serta ke-10 melaksanakan pemasangan kamera pemantau di 130 rumah pompa.

Sebenarnya, bila dilihat dari persiapan 10 langkah seperti dilansir Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan kejadian banjir bandang yang pernah melanda Jakarta beberapa tahun lampau. Namun, kondisi alam tidak bisa diprediksi, terutama disebabkan maraknya penguasaan lahan terbuka dan kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.

Pengerukan saluran dan waduk pun, menurut Manggas, belum mencakup semua yang ada di Jakarta. Sehingga pengerjaan selebihnya baru akan dilakukan tahun 2014, seperti pengerukan 700-an saluran penghubung dan 64 waduk.

Ia juga mengakui kurangnya alat-alat berat, menyebabkan pengerukan saluran dan waduk belum maksimal. Hingga tahun 2012 lalu, DKI hanya memiliki enam unit alat berat. Namun tahun 2013 ini Dinas PU mendapat anggaran pengadaan 23 unit alat berat lewat APBD 2013, dan tambahan 50 unit lagi alat berat pada APBD Perubahan.

Sekalipun demikian, banyak juga lokasi yang tidak bisa dimasuki alat berat karena sudah padat permukiman. Seperti pengerukan saluran Kali Nipah di Jl Pulo Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang ditinjau Gubernur Jokowi bersama Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor, baru-baru ini, lebarnya kini hanya kurang dari 3 meter dengan air yang hitam penuh lumpur dan sampah. Di kali ini sedang berlangsung pengerukan. Namun, alat berat terkendala masuk ke lokasi karena rapatnya permukiman dekat kali.

Oleh karena itulah, masyarakat harus pula mematuhi aturan untuk bermukim di luar batas garis sempadan sungai atau saluran. Sehingga petugas atau alat berat pembersih saluran, tidak terhalang melakukan fungsinya.

Pengawasan Tata Ruang

Salah satu penyebab banjir yang makin meningkat akhir-akhir ini, adalah tidak ketatnya pengawasan tata ruang menurut peruntukannya. Seperti peralihan hutan lindung atau hutan konservasi menjadi bangunan-bangunan vila di daerah Puncak, sehingga tidak mampu menahan curah hujan serta hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah. Akhirnya, air hujan langsung tumpah ruah ke daerah hilir Jabodetabek.

Demikian pula situ-situ, waduk, atau embung yang semula tersedia di hampir semua daerah-daerah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan bahkan di Jakarta sendiri, sebagai penampungan air sementara, ternyata telah ditimbun atau dialihkan fungsinya menjadi kawasan permukiman. Semua pembagian tata ruang yang jauh hari sudah dipikirkan manfaatnya oleh birokrat pada zaman kolonial, justru dirusak oleh birokrat pada masa kemerdekaan sekarang ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama baru-baru ini, dengan tegas meminta instansi terkait dari setingkat kepala dinas ataupun suku dinas, harus mampu bertindak tegas kepada pelanggar aturan tata ruang. Bawahannya diminta harus aktif dalam upaya pencegahan dan pengawasan di lapangan.

Ia mengatakan, pelanggaran tata ruang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta. Namun, untuk mengembalikan tata ruang sesuai perencanaan yang telah dibuat, bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu lama, terutama memindahkan orang-orang yang sempat menghuni lahan yang bukan peruntukannya. “Selama ini penegakan hukum lemah, sehingga warga menjadi tidak takut melanggar hukum. Makanya, semua instansi sekarang harus tegas,” katanya.

Sebenarnya, penertiban pelanggaran aturan tata ruang menjadi sulit, karena selama ini instansi yang berkepentingan seolah-olah membiarkan pelanggaran, tidak melarang atau mencegahnya sejak dini. Selain masyarakat berasumsi ada permainan kongkalikong dengan instansi terkait, tidak jarang pula pelanggaran seperti ini dijadikan proyek oleh instansi terkait untuk meminta adanya anggaran penertiban. Penertiban tidak dilakukan, kalau anggaran belum turun. Padahal pemberian izin, pengawasan dan penertiban sudah menjadi tanggung jawab aparat, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, dan instansi lain termasuk Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP).

Rabu (11/12) lalu DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi untuk wilayah DKI Jakarta tahun 2010 hingga 2030. Perda RDTR dan Peraturan Zonasi yang walaupun sudah terlambat disahkan ini, diharapkan bisa jadi alat pengendali serta mengontrol kemungkinan penyimpangan izin tata ruang yang terjadi selama ini. Dengan demikian, pelanggaran tata ruang yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta, bisa ditindak.

Pengesahan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi 2010-2030 ini harus dijadikan momentum bagi Jokowi-Ahok untuk membenahi perizinan tata ruang yang selama ini disalahgunakan oleh instansi pemberi izin, bekerja sama dengan oknum pengusaha atau pemohon yang diuntungkan.

Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/masyarakat-siap-siap-hadapi-banjir-besar/

Seperti Apa Wajah Jakarta di Masa Mendatang?

JAKARTA – Saat ini kota Jakarta memikul problematika yang sangat banyak. Kota yang kerap banjir, macet dan ketersediaan lahan yang menipis.

Di tangan arsitek kaliber dunia, Cosmas D Gozali, Jakarta ditata menjadi kota yang rapi sesuai dengan peruntukannya. Dalam sebuah ajang Urban Planning and Design Competition, Jakarta didesign menjadi Smart City New Jakarta Green Belt pada 2050. Atas karyanya menata kota Jakarta, dia didaulat menjadi arsitek terbaik di Asia Tenggara.

Apa saja problem kota Jakarta dan seperti apakah solusinya? Berikut penuturan Cosmas D Gozali kepada Okezone, belum lama ini.

Pengelolaan yang buruk, menurut arsitek jebolan Wina ini menyebabkan sampah menjadi pemicu masalah baru seperti banjir munculnya berbagai penyakit, sampai kepada pemandangan kota yang menyolok dan bau yang tidak sedap.

Di sisi lain, munculnya pemukiman kumuh telah merebut lahan Pemda Kota Jakarta yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai lahan penghijauan dan paru-paru Kota Jakarta

Kemacetan lalu lintas, tutur dia menjadi salah satu masalah utama Kota Jakarta yang perlu dibenahi secara tuntas dan integratif dari berbagai moda transportasi yang ada.

Kurangnya daerah penghijauan dan infrastruktur drainase yang memadai merupakan dua faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan banjir di Kota Jakarta

Sejumlah titik masalah ruwetnya Kota Jakarta itu diurai oleh Cosmas dengan pembuatan triple decker pada jalur New Jakarta Green Belt untuk mengoptimalkan penggunaan lahan.

Lapisan pertama, sebagai ruang terbuka hijau dan ruang publik. Lapisan kedua, menjadi jalur moda transportasi terpadu yang terdiri atas kendaraan, bus angkutan publik, kereta api, dan MRT. Dan lapisan ketiga menjadi area parkir dan servis. Lalu, Cosmas juga menjadikan sungai sebagai jalur transportasi air.

Dalam designya, Cosmas membuat bendungan di pantai utara Jakarta sekaligus merupakan jalan penghubung (New Jakarta Green Belt) untuk mengendalikan permukaan air laut dan mengatasi banjir.

"Kota Jakarta akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan Indonesia. Sementara pusat industri dan perdagangan, pemukiman akan dikembangkan di sebelah luar New Jakarta Green Belt atau pinggir kota Jakarta," ujar dia.

Area Jakarta Utara yang berbatasan langsung dengan pantai akan dikembangkan menjadi real estate komersil (waterfront city), pusat hiburan, resort, kebudayaan dan penunjang wisata lainnya. (nia)

Sumber : http://property.okezone.com/read/2013/12/16/471/912891/seperti-apa-wajah-jakarta-di-masa-mendatang

Ulah Sopir Angkutan Umum Perparah Kemacetan di Jakarta

VIVAnews - Kemacetan merupakan masalah pelik Jakarta. Kian hari, macet di jalan-jalan kian parah. Ternyata, salah satu penyumbang kemacetan itu adalah para pengemudi angkutan umum. Sebab, mereka justru merasa diuntungkan dengan macetnya jalanan Ibu Kota.

Ali Murtopo (35), sopir mikrolet M 12 jurusan Senen-Kota, mengaku, sopir angkutan umum di Jakarta memiliki trik-trik khusus untuk mendapatkan penumpang sebanyak-banyaknya saat macet. Bahkan, kemacetan itu sendiri sebenarnya sengaja ‘diciptakan’ oleh mereka.

“Jadi tidak mutlak kemacetan di Jakarta karena banyaknya kendaraan,” kata Ali saat berbicang dengan VIVAnews di Mapolsek Senen, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2013. Ali sudah 15 tahun berprofesi sebagai sopir. Ia telah berkawan akrab dengan kemacetan jalanan.

Menurut Ali, jika macet ‘terusir’ dari jalanan, persaingan sopir angkutan umum satu dan yang lainnya akan semakin ketat. Sebab, sulit mencari celah untuk menghalangi sopir angkutan lainnya supaya tidak mendahului.

“Makanya kalau mikrolet atau metromini berhenti turunkan penumpang pasti cari celah yang paling sempit,” katanya.

Ali menuturkan, salah satu trik yang digunakan agar mobil belakang tidak dapat mendahului adalah berhenti di tempat yang macet. Yang dipinggirkan pun hanya kepalanya saja. Dengan begitu, bagian belakang mobil bisa menghalangi kendaraan di belakangnya.

“Kalau seperti itu, paling cuma motor saja yang bisa lewat,” ucap dia.

Selain itu, Ali juga biasanya memanfaatkan mobil pribadi yang berada persis di belakangnya. Menurutnya, itu trik paling efektif supaya angkutan umum lain tidak mendahuluinya.

“Pokoknya kalau kita menurunkan penumpang itu tidak boleh ke pinggir. Harus menahan mobil di belakang supaya macet. Makanya kalau bawa mobil jangan pernah di belakang mikrolet,” tuturnya. Itu cara praktis: ia bisa sambil mencari lebih banyak penumpang dan menghalangi saingan.

Lampu Merah

Ali masih punya trik lain. Yakni, memanfaatkan lampu lalu lintas. Menurutnya, pengertian lampu merah bagi sopir angkutan umum berbeda. Ketika lampu hijau, artinya harus berjalan pelan dan menghalangi kendaraan di belakangnya. Saat lampu berubah merah, langsung tancap gas.

“Jadi biar tidak terlalu rapat dengan angkutan di depannya. Terus di lampu merah juga sekalian menaikkan penumpang,” terangnya.

Sebenarnya, mengapa sopir angkutan umum seperti Ali selalu buru-buru dan berusaha menghalangi kendaraan lainnya? Ia menjelaskan, jika didahului angkutan umum lain dirinya akan lebih susah mencari penumpang. Jatah ngetem di terminal terserobot, dan ia harus mengantre lebih lama.

Alhasil, waktu lebih lama terbuang. Padahal waktu itu bisa digunakan mencari lebih banyak penumpang, yang juga berarti lebih banyak uang.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/466256-ulah-sopir-angkutan-umum-perparah-kemacetan-di-jakarta

Pakar: Proyek Deep Tunnel Jakarta Berbahaya

DEPOK- Pakar Kelautan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang proyek terowongan raksasa pencegah banjir (Deep Tunnel). Sebab menurutnya hal itu tak sesuai dan membahayakan karakter tanah di Jakarta yang sangat lembek atau tanah aluvial.

Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.

"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).

Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.

"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya

Jalur Kereta di Jakarta Akan Ditata

TEMPO.CO, Bogor-Pemerintah akan menata jalur perkeretaapian di wilayah DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pemerintah akan membangun kereta layang jalur melingkar atau elevated loop line untuk kereta listrik di dalam Kota Jakarta. Proyek senilai Rp 9,5 triliun ini dimulai pada 2014 dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kementerian Perhubungan akan berbagi tugas dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengerjakan proyek tersebut. Bambang menyatakan, selain pemerintah pusat, proyek ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di sekitar Jakarta. Setelah proyek kereta layang selesai, dia menegaskan tak akan ada lagi perlintasan sebidang yang merupakan perpotongan antara jalan raya dan jalur kereta api.

Pembangunan kereta layang jalur melingkar ini rencananya terbagi dalam dua lintasan. Lintas pertama adalah sepanjang 10 kilometer dari timur dengan rute Kampung Bandan-Rajawali-Kemayoran-Pasar Senen-Kramat-Pondok Jati. Sedangkan lintasan dua dari barat sepanjang 10 kilometer dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Banda.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar pembangunan rel layang dipercepat. “Menteri Perhubungan mengatakan proyek ini bisa memakan waktu lima tahun, saya minta agar dua tahun selesai,” kata Ahok—sapaan Basuki.

Dengan durasi pembangunan selama lima tahun, dampak kemacetan akan bertambah kurang-lebih 47 persen. Bila pembangunan memakan waktu dua tahun, kemacetan bisa melonjak 60-70 persen. Namun Ahok memilih waktu penyelesaian yang lebih cepat. “Lebih macet atau tidak, tetap saja kami dimaki-maki,” tuturnya.

Di wilayah yang tidak dilintasi kereta layang, menurut Ahok, pemerintah akan membangun terowongan dan jalan layang. Proyek ini akan dibangun di perlintasan yang ramai arus kendaraan dan penyeberangan.

Menurut Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, ada 15 perlintasan sebidang yang akan dibangun kereta layang atau terowongan. Dari 15 titik tersebut, sebagian besar adalah perlintasan sebidang kelas 1 atau perlintasan besar.

Di perlintasan yang cukup lebar, menurut Mangindaan, akan dibangun terowongan karena lebih singkat dan cepat. Sedangkan beberapa perlintasan yang tergolong kelas 3 akan dibangun kereta layang. “Tak ada pilihan kecuali kereta layang atau terowongan, terutama di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok,” katanya.

Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo menyatakan pembangunan jalan layang dan terowongan mendesak dilakukan. Setiap hari ada 575 perjalanan kereta di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. V V Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, meminta pemerintah DKI Jakarta segera mengajukan pembangunan flyover dan underpass sebagai program prioritas. “Mumpung anggaran 2014 masih dibahas, program itu bisa didahulukan,” ujarnya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/fokus/2013/12/11/2888/Jalur-Kereta-di-Jakarta-Akan-Ditata

2 Ribu Pelintasan Kereta Api MengancamKNKT Minta Pemda Bikin Underpass atau Flyover

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melansir masih ada 2.000 persimpangan sebidang se-Pulau Jawa yang bisa memunculkan kecelakaan antara kereta api dan kendaraan jenis lain. KNKT meminta pemerintah daerah ambil bagian membuat underpass atau fly over untuk menghindari perlintasan sebidang.

Ketua KNKT Tatang Kurniadi di lokasi kejadian kecelakaan KRL versus truk tanki BBM di Bintaro, Jakarta Selatan, menjelaskan, permasalahan pelintasan sebidang yang kerap jadi penyebab kecelakaan kereta api dan kendaraan jenis lain. Kondisi yang tak kunjung teratasi ini menjadi pelik karena penganggaran juga minim. ’’Se-Pulau Jawa ada sekitar 2.000 perlintasan sebidang," ujarnya.

Pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab terjadinya tabrakan antara kereta api jurusan Serpong - Kota dengan truk tanki berisi BBM Premium milik PT Pertamina itu. Hanya saja melihat kondisi di lapangan, kecelakaan di pelintasan sebidang. Dalam kondisi sehari-hari perlintasan sebidang memang kerap membahayakan karena faktor kemacetan kendaraan yang melintas dengan lalu lalang kereta api.

Informasi yang dihimpun INDOPOS (JPNN Group), kereta api yang mengalami kecelakaan tersebut buatan Jepang yang mulai dioperasikan untuk rute Serpong - Tanah Abang sejak 2001.

Menurut Tatang, sejak 2007 hingga 2012, kecelakaan kereta api di Indonesia menurun. Tahun 2007 tercatat rate accident 0, 032 dan di tahun 2013, rate accident 0,042.

"Kecelakaan ini menjadi perhatian serius bagi kami. Apalagi saat ini rate accident kereta api mulai menunjukkan tren positif," ujarnya.

Untuk melakukan penyidikan, Tatang mengatakan sudah membentuk tim yang bekerja beberapa jam sesudah kejadian. Tim tersebut akan bekerja tiga bulan untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan. Tim yang dibentuk terdiri atas Kasuspom Darat dan Kasuspom Perkeretapian dari KNKT.

"Umumnya investigasi kasus kecelakaan kereta api memakan waktu 6 bulan. Untuk kasus ini saya minta 3 bulan selesai," ujarnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/12/10/204956/2-Ribu-Pelintasan-Kereta-Api-Mengancam-#

Sebelum Tertabrak "Commuter Line" Truk Tangki Terjebak Macet di Pintu Perlintasan

Jakarta - Truk tangki B 9265 SEH yang mengangkut 24 Kiloliter premium milik PT Pertamina diduga tertabrak Commuter Line KA 1131 jurusan Serpong-Tanah Abang, lantaran lajunya tertahan sepeda motor di depannya yang terjebak macet saat melintasi pintu perlintasan Bintaro Permai, Pondok Betung, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Juru Bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan kronologi kejadian berawal saat truk tangki melintas di pintu perlintasan kereta Bintaro Permai atau Pos 57 A.

"Sesampainya diperlintasan rel, tanda lonceng (sirine) berbunyi. Namun, kendaraan truk tangki tidak bisa melaju dikarenakan macet. Didepannya, ada sepeda motor," ujar Rikwanto kepada Beritasatu.com, Senin (9/12).

Dikatakan Rikwanto, saat truk tangki terjebak macet datang kereta dari arah barat dan menabrak bagian belakang kiri truk.

"Akibat tabrakan itu, truk terdorong sekitar 20 meter. Selanjutnya, kereta terguling ke kiri dan truk tangki terbakar hingga hangus," ungkapnya.

Menurut Rikwanto, anggota yang mendapat laporan langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban meninggal serta luka-luka.

"Korban luka langsung dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sementara, korban meninggal dibawa ke RS Polri Kramat Jati," bilangnya.

Menurut Rikwanto, pasca kejadian, pihaknya mengamankan tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan.

"Ada tujuh orang saksi dan langsung dilakukan pemeriksaan. Saksi terdiri dari satu penjaga palang pintu, pembantu penjaga palang pintu perlintasan, empat saksi yang melihat langsung di TKP, dan satu pengendara motor di depan truk tangki," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/154580-sebelum-tertabrak-commuter-line-truk-tangki-terjebak-macet-di-pintu-perlintasan.html

Menanti APTB, Kok Lama Banget Datangnya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 113 bus penjelajah kawasan penyangga Jakarta dikerahkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan penyebab kemacetan di Jakarta. Namun, setahun sejak pertama kali diluncurkan, kemauan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita itu masih ditunggu.

Tangan kurus Rudi Gunawan (27) susah payah mengeluarkan 10 kodi daster dari badan bus angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) Tanah Abang-Bekasi, Sabtu (7/12). Dibalut karung plastik putih, tumpukan daster itu dua kali lebih besar daripada tubuhnya.

Sadar tidak cukup kuat, lelaki dengan tinggi badan sekitar 160 sentimeter tersebut menyeret karung itu begitu saja. Bruk! Daster dijatuhkan dari ketinggian setengah meter. Di tengah bunyi klakson pengguna jalan yang tak sabar, Rudi buru-buru menarik karung itu ke pinggir jalan.

”Tidak ada halte di sini. Harus serba cepat sebelum pengguna jalan lain marah besar,” ujar Rudi di persimpangan jalan dekat Kampus Unisma, Bekasi.

Rudi sepertinya sudah terbiasa dengan bunyi klakson dan umpatan pengguna jalan lain. Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan APTB rute Tanah Abang-Bekasi, ia memilih rute sepanjang 30 kilometer ini sebagai transportasi utama. Namun, tetap saja sopir seenaknya menurunkan penumpang. APTB ini pun kerap jadi sasaran kekesalan pengguna jalan.

Namun, Rudi tidak peduli. APTB Tanah Abang-Bekasi, satu dari 12 rute APTB yang diluncurkan DKI Jakarta sejak 2012, meringankan pengeluaran dan tenaganya.

Ia hanya mengeluarkan biaya Rp 70.000 pergi pulang Tanah Abang-Bekasi. Pengeluaran terbesar adalah biaya tambahan mengangkut daster, Rp 35.000. Sisanya membayar tiket APTB Rp 28.000 dan ongkos angkutan umum di Bekasi untuk dua orang. ”Lebih hemat Rp 30.000. Dulu saya harus sewa mobil karena belum ada bus Bekasi-Tanah Abang,” katanya.

Misterius

Sementara itu, pada hari yang sama, awak APTB Tanah Abang- Bogor harus menanggung kekesalan penumpang. Baru menginjakkan kaki di dalam bus, Neneng (50), warga Pasar Ciawi, Bogor, melontarkan kekesalan.

”Saya sudah 2 jam menunggu, kok baru muncul. Katanya paling lama 30 menit sekali,” ujar Neneng.

Diberondong kekesalan itu, sopir dan kondektur bus seperti sudah menyiapkan jawaban. Dengan santai, mereka menjawab bahwa Jakarta-Bogor yang macet saat akhir pekan, semrawutnya lalu lintas di Tanah Abang, hingga baru tiga bus yang beroperasi menjadi penyebab.

Kompas yang mencoba rute ini dari Tanah Abang mengalami hal yang sama dengan Neneng. APTB Tanah Abang-Ciawi seperti misteri. Tak jelas jadwal kedatangannya. Ironisnya, petugas dinas perhubungan dan warga setempat juga tidak tahu pasti kapan bus akan datang.

Dua jam menunggu, APTB itu datang juga. Selain Neneng, tidak banyak orang di dalam bus dengan 38 kursi tersebut. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 16.45.

Alasan awak bus tidak sepenuhnya keliru. Sore itu, kemacetan rute Tanah Abang-Ciawi menggila. Truk barang tumpang tindih dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum. Pengendara sepeda motor yang nekat melawan arus menambah ruwetnya jalan. Jalur transjakarta yang seharusnya steril dipenuhi kendaraan pribadi. Sanksi hingga Rp 500.000 sepertinya tidak membuat jeri.

Kontras dengan jalanan yang padat, kehadiran APTB Tanah Abang-Ciawi seperti belum diminati. Hanya setengah dari total kursi yang diisi penumpang.

”Saya baru sekali naik bus ini. Ternyata menunggunya lama,” ujar Akhmad, penumpang lain, sembari menyeka keringat.

Kekesalannya berlanjut saat perjalanan APTB ternyata berhenti di persimpangan jalan dekat lampu merah Ciawi. Penumpang turun beradu tempat dengan antrean mobil, motor, hingga truk bertonase besar.

”Tiketnya memang Rp 16.000, tapi ampun, saya kapok. Jadwalnya tidak teratur. Berhentinya juga di lampu merah,” kata Akhmad saat tiba di Ciawi sekitar pukul 19.05.

Jarum jam menunjukkan pukul 19.10 saat Endi dan dua temannya, warga Ciampea, Bogor, tiba di perempatan Ciawi. Ia berencana pergi ke Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/09/0743530/Menanti.APTB.Kok.Lama.Banget.Datangnya

Gangguan Listrik, KRL Terjebak "Macet"

JAKARTA - Jadwal perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line hari ini mengalami kekacauan, akibat adanya gangguan listrik arus atas di Stasiun Manggarai.

Alhasil, KRL yang hendak melintas di Stasiun Manggarai terjebak "kemacetan".
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan penumpang, karena keterlambatan perjalanan kereta. Ini disebabkan karena an trean kereta yang akan masuk di Stasiun Manggarai," kata seorang petugas melalui pengeras suara di Stasiun Pasar Minggu, Kamis (5/12/2013).

Sejumlah KRL jurusan Bogor-Jakarta, maupun Bogor-Tanah Abang yang akan melewati Stasiun Manggarai terpaksa harus "parkir" sekira 15 menit di Stasiun Pasar Minggu untuk menunggu antrian.

Akibatnya, banyak penumpang yang memilih untuk beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum, ojek, ataupun taksi.

Hingga berita ini diturunkan perjalanan kereta belum kembali normal. Setiap KRL harus berhenti lama di tiap-tiap stasiun. Waktu perjalanan KRL molor dari jadwal yang seharusnya, lantaran "kemacetan" rangkaian KRL menuju Manggarai.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/05/500/907565/gangguan-listrik-krl-terjebak-macet

Ahok Terus Perangi Mal Biang Kemacetan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan terus memerangi mal yang menjadi sumber kemacetan Ibu Kota. Citraland Mall dan Mall Taman Anggrek pun jadi sasaran berikutnya. "Semua mal yang menyebabkan macet akan ditindak," kata Ahok, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2013.

Sebelumnya, Ahok mengancam akan mencabut izin Plaza Semanggi hingga pihak pengembang menyediakan jalan alternatif. Selama ini, antrean akses ke Plaza Semanggi dianggap sebagai biang kemacetan di kawasan tersebut.

Ahok mengatakan, selama ini bentuk pelanggaran fasilitas jalan yang disalahgunakan dengan membatasi satu jalur menjadi akses khusus ke gedung mereka. "Aryaduta dan Shangri-La sudah dibongkar," kata Ahok.

Pria asal Bangka ini menyatakan, beberapa pusat belanja yang juga melakukan pelanggaran serupa adalah Citraland dan Taman Anggrek di Jakarta Barat. "Citraland Grogol dan Taman Anggrek harus mereka bongkar," kata Ahok.

Mengenai upaya perlawanan yang mungkin diambil oleh pihak pengembang dan pengelola, Ahok mengatakan tidak akan takut dengan perlawanan mereka. "Kalau PTUN, kami pasti kalah, kecuali hakimnya jujur, pasti kita dibikin menang," kata Ahok.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/04/083534692/Ahok-Terus-Perangi-Mal-Biang-Kemacetan

Strategi DKI Jakarta antisipasi banjir 2014

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan sejumlah dana untuk antisipasi banjir, rob, dan genangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2014.

Program-program tersebut antara lain pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sebesar Rp1,66 triliun.

Pembangunan dan penguatan tanggul Rp179,20 miliar. Pengerukan sungai, saluram, waduk, situ, dan embung sebesar Rp140,36 miliar.

Pembangunan sistem polder dan pompa sebesar Rp119,96 miliar. Pembangunan tanggul pengaman pantai Rp150 miliar.

Selain itu antisipasi banjir juga dianggarkan untuk pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp600,50 miliar.

Sementara untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dan lubang biopori Rp121,50 miliar, peningkatan kualitas air sungai Rp100 miliar, penanganan kebersihan Rp859,45 miliar, serta revitalisasi Kebun Binatang Ragunan Rp252 miliar.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/407868/strategi-dki-jakarta-antisipasi-banjir-2014

Sulitkah Jokowi Menertibkan Warga Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polri sudah mempunyai produk hukum yang lengkap untuk jenis pelanggaran itu. Namun, tetap saja pelanggaran itu terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sesulit apakah mengubah perilaku negatif warga di Jakarta?

Dalam bincang-bincang wartawan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa perilaku negatif adalah musuh bersama yang harus ditekan. Tak ada cara lain untuk mengubah perilaku warga, kecuali dengan menegakkan hukum untuk pelanggar.

"China butuh puluhan tahun mengubah perilaku warganya yang suka buang ludah sembarangan. Kalau Jakarta, dengan cara yang tepat, mungkin 10 sampai 15 tahun saja bisa tertib," ujar pria yang kerap disapa Jokowi itu.

Jokowi mengatakan tengah merancang sanksi baru bagi para pelanggar, yakni dengan menerapkan denda maksimal. Sanksi serupa telah diberlakukan untuk penerobos jalur jalur transjakarta dengan denda Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk jenis pelanggaran ganda. Jokowi menganggap sanksi denda itu cukup efektif membuat perilaku pengendara bermotor sedikit berubah jadi lebih tertib.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Otho Hernowo Hadi, mengatakan, denda maksimal seperti itu tidak cukup manjur jika tidak dibarengi pelaksanaan hukum secara ketat. Penegakan hukum itu memang cukup efektif, tetapi perlu disertai dengan penegakan peraturan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.

"Pertama, dimulai dari mengeluarkan SIM (surat izin mengemudi). Tak ada lagi praktik yang tak sesuai aturan yang ada, misalnya sogok-menyogok. Kalau begini, orang bisa membuat SIM dengan mudah. Harusnya SIM itu berdasarkan kompetensi," ujar Otho. Ia mencontohkan, di negara-negara maju, SIM tidak bisa didapat secara mudah. Hal itulah yang membuat lalu lintas jalan jadi tertib.

Selain itu, kata Otho, penegakan hukum juga harus konsisten. Ia mengatakan, polisi harus mendapat sorotan dalam hal ini. "Jangan hanya pencitraan di jalan. Ada sterilisasi jalur busway, harus terus-menerus," ujarnya.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tegas dan jelas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Jangan ada alasan bagi para pelanggar untuk membentengi tindak pelanggaran hukum dengan berdalih ketidakjelasan rambu atau marka lalu lintas jalan.

Otho juga mendesak pejabat pemerintah untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ia mengingatkan, perilaku pejabat pemerintahan merupakan cermin perilaku masyarakatnya sendiri. Perlu juga melakukan sosialisasi atau kampanye tertib hukum yang berpola, masif, dan komprehensif pada semua masyarakat.

"Di Kyoto, Jepang, pemerintah daerah terhitung sudah 12.000 kali sosialisasi warga jangan buang sampah sembarangan. Warga dididik memilah sampah kering sampah basah, sekarang mereka sudah meninggalkan perilaku buruknya, jauh lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, yakin bahwa kehidupan warga Jakarta bisa selangkah dua langkah lebih maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disebabkan kedua tokoh itu merupakan ikon yang melekat di benak warga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan atau diperbuat keduanya dapat memengaruhi perilaku masyarakat.

"Media selalu mengawal cara Jokowi memajukan kota. Tayangan yang sampai ke masyarakat adalah suntikan untuk masyarakat sendiri untuk menyadari mereka salah, harus berubah," ujarnya.

Dengan sosok Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, sederhana, dan dekat dengan rakyatnya, William yakin bahwa hal itu semakin menularkan efek positif ke setiap orang yang ditemui. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Jakarta yang tertib hukum serta tertib sosial dapat segera terealisasi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/02/0855524/Sulitkah.Jokowi.Menertibkan.Warga.Jakarta

Aplikasi Cerdas Pemantau Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Teknik Informatika ITB 2010 membuat aplikasi cerdas pemantau macet. Aplikasi bernama Smart Traffic Controller itu menyuguhkan kondisi real time kemacetan di jalan, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Aplikasi itu buatan Rizal Panji Islami dan Okharyadi Saputra. Mereka mengandalkan sistem Global Positioning System (GPS) pada telepon seluler pintar pengguna aplikasi. Dari GPS itu, terpantau posisi pengendara dan jalan mana saja yang dilalui.

Indikasi adanya hambatan di jalan atau kemacetan, berdasarkan dari menurunnya laju kendaraan. "Misalnya ketika berjalan lancar 40 km/jam, lalu turun menjadi 10 km/jam atau sampai diam di jalan raya tak seperti biasanya, kita bisa menghindari jalur itu," kata Rizal. Aplikasi tersebut dikhususkan bagi pengendara roda empat atau lebih.

Data seperti itu dari lebih satu orang pengguna, kemudian diolah server. Hasilnya menjadi peringatan adanya hambatan atau kemacetan. Di layar ponsel atau tablet, kemacetan itu berupa titik bulat hijau di atas peta.

Makin banyak pengguna yang mengalami kondisi seperti itu, informasi kemacetannya semakin akurat. Pada kondisi kendaraan antre karena lampu merah, server mengabaikan data itu. Kendaraan yang diam karena sedang diparkir juga tak masuk hitungan.

Di peta wilayah Jakarta, misalnya, Tempo melihat ada lima titik bulat berwarna hijau berkedip-kedip di layar laptop juga telepon seluler pintar. Sedangkan di Bandung pada saat bersamaan, ada sebelas titik serupa yang menyala. Pantauan lalu lintas itu pada Kamis, 28 November 2013, pukul 11.38 WIB.

Di Jakarta, titik hijau itu antara lain menyala di atas peta jalan tol Jakarta-Merak, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat persimpangan dengan Jalan Penjernihan, serta di Palmerah. Sedangkan di Bandung, sebaran titik kemacetan di waktu yang sama terpantau di kawasan Dago, seperti Jalan Cisitu, Sangkuriang, Dayang Sumbi, dan Tubagus Ismail.

Selain itu, aplikasi yang menjadikan mereka terpilih sebagai Most Valuable Team di ajang Compfest di Universitas Indonesia, Oktober 2013, tersebut punya menu Route Access. Pilihan itu menunjukkan jarak terpendek dari titik berangkat ke tempat tujuan, lengkap dengan perkiraan waktu tempuh dengan kecepatan tertentu. Adapun menu Golden Way, akan menuntun pengendara ke jalur alternatif dan lowong jika jalan utama macet. Dua menu lainnya, yaitu biodata pengguna dan log out untuk keluar dari aplikasi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/02/061533848/Aplikasi-Cerdas-Pemantau-Macet

'Jokowi-Nur Mahmudi Jangan Ribut Kelola Kota'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pengelolaan Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Depok, harus sinergis. “Jangan ribut soal otonomi saja, tapi juga kerja sama tata kelola,” kata Yayat Supiyatna kepada Tempo, Kamis, 28 November 2013.

Dalam berita Tempo sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengeluh kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata kelola Depok yang berkaitan dengan Jakarta. Nur Mahmudi mengeluhkan tiga hal, yakni meminta anggaran Rp 100 miliar untuk mengelola 26 situ di Depok sebagai daerah penyangga banjir. Nur Mahmudi juga menyatakan menolak wacana penggabungan Depok menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak setuju soal rencana pembangunan waduk di Depok untuk menahan aliran banjir kiriman dari Bogor.

Yayat mengatakan Jakarta tak bisa bekerja sendiri membenahi persoalannya. Soalnya, permasalahan tidak muncul di dalam lingkup Kota Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lain yang lokasinya dekat, seperti Kota Depok, Tangerang atau Bogor.

Yayat menilai ada tiga hal program prioritas yang bisa dilakukan bersama antara Jakarta dan Depok, yakni di sektor pemukiman, transportasi dan pencegahan banjir. “Kalau di sektor pemukiman, ya Depok bisa menyediakan kawasan perumahan warga Jakarta. Namun, warga Depok harus dibantu dengan kemudahan transportasi. Untuk pencegahan banjir Depok harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau agar tidak dikonversi,” ujar Yayat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/214533091/Jokowi-Nur-Mahmudi-Jangan-Ribut-Kelola-Kota

Buang Sampah ke Kali Denda Rp 500 Ribu, Ahok: Biar Warga Kapok

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginstruksikan Dinas Kebersihan DKI Jakarta bersama Satpol PP Jakarta menerapkan sanksi denda sebesar Rp 500 ribu kepada warga di RW 02 dan 04 Cipinang Besar Utara (Cibesut), Jatinegara, Jakarta Timur yang membuang sampah ke Kali Cipinang.

Menurut Ahok, langkah itu sesuai dengan aturan sanksi dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. "Semua warga yang kedapatan buang sampah di Kali Cipinang harus ditangkap dan dikenakan denda maksimal Rp 500 ribu," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Mantan bupati Belitung Timur ini menegaskan, apabila penegakkan hukum itu tidak diterapkan, warga akan seenaknya membuang sampah di kali itu. "Terapkan sanksi dengan tegas, biar warga kapok, jera buang sampah di sana," tegas Ahok.

Ahok menilai, tindakan warga yang kerap membuang sampah ke Kali Cipinang sebagai sikap yang tak mendukung upaya Pemprov DKI membebaskan wilayah DKI dari bencana banjir. Padahal, setiap hujan mengguyur banjir terus melanda Jakarta, yang umumnya disebabkan tumpukan sampah.

"Itulah yang terjadi di Jakarta. Makanya kami terus-menerus meminta semua jajaran, kami tegas dalam penegakkan hukum. Karena selama ini penegakkan hukum kita lemah, sehingga warga jadi tidak takut melanggar hukum," ujar Ahok.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan, ada 2 pendekatan yang dapat memperbaiki kondisi Kali Cipinang Dalam. Pertama, pembenahan tata ruang di kawasan Cibesut, khususnya di sekitar Kali Cipinang. Namun, dalam melakukan pembersihan sampah di Kali Cipinang, pihaknya kesulitan masuk karena akses jalan alat berat sulit dilalui.

"Apalagi di sana sedang pembangunan apartemen atau apalah. Jadinya, alat berat tidak bisa masuk untuk mengambil sampah di kali itu. Tapi terus berupaya membersihkan Kali Cipinang dari sampah-sampah yang mengambang. Itu tugas kami," kata Unu.

Yang kedua, lanjut Unu, adalah menggerakkan peranserta masyarakat agar membuang sampah di TPS yang ada, sekaligus ikut menyukseskan gerakan 3R (Recycle, Reduce, Reuse) dan Bank Sampah.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/758586/buang-sampah-ke-kali-denda-rp-500-ribu-ahok-biar-warga-kapok

Jakarta Gelontorkan Rp2,1 Miliar untuk Bongkar Vila Liar

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta tidak lepas tangan soal operasi pembongkaran ratusan vila liar di kawasan Puncak, Bogor, yang dilakukan Satpol PP Bogor. DKI menggelontorkan duit sebesar Rp2,1 miliar buat menyokong operasi itu.

"Saya dapat informasi, hari ini, dikirim Rp2,1 miliar oleh DKI Jakarta untuk pembongkaran ini," kata Kepala Satpol PP Bogor Dace Supriadi kepada Metrotvnews.com, Selasa (26/11).

Dace yang ditemui di lokasi pembongkaran vila liar di Desa Caringin, Cisarua, Bogor, menyebutkan dana bersifat hibah. Menurut dia, sudah seharusnya Jakarta berpartisipasi dalam operasi ini. Manfaatnya untuk Jakarta juga.

Pembongkaran vila liar tak lain buat menyediakan lebih banyak daerah resapan di kawasan Pucak. Ekornya, untuk mencegah Jakarta diterjang banjir besar, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hari ini, ditargetkan 41 vila liar rata dengan tanah. Tapi, sampai siang ini, sebanyak 400 anggota Satpol PP yang dikerahkan baru berhasil merobohkan tiga vila, semua berada di kaki bukit.

"Kita terkendala medan, lokasi vila ada di tengah-tengah kebun teh. Ada juga yang di lereng gunung sehingga perlu alat berat khusus karena kontruksinya kuat," jelas Dace.

Satu bangunan yang belum bisa sepenuhnya dibongkar diketahui kepunyaan seorang pejabat BUMN bernama Parlindungan Siregar. Bagunan tiga lantai dengan satu basement serta kolam renang itu berada di puncak bukit dan menghadap Gunung Salak.

"Ada juga vila atas nama Kombes Tejo Subagio, ini masih alot perundingannya," Dace menuturkan kendala nonteknis yang dihadapi tim-nya.

Proses pembongkaran yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini berjalan lancar. Sekitar 200 polisi dan tentara dikerahkan ke seliling lokasi untuk mencegah warga mendekati lokasi vila yang sedang dibongkar oleh Satpol PP.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/26/5/197110/Jakarta-Gelontorkan-Rp21-Miliar-untuk-Bongkar-Vila-Liar

Atasi Banjir, Apa Bedanya Foke dengan Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?

Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.

"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).

Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.

"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.

Lebih rajin

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.

Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.

"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.

Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.

"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.

Target meleset

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.

Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.

Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.

Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.

"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.

Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.

Bike Sharing... Sewa Sepeda Asyik Lawan Macet Jakarta

Liputan6.com, Jakarta : Bike Sharing bisa jadi alternatif melawan macet Jakarta. Warga bisa asyik bersepeda setiap hari, tidak hanya pada akhir pekan. Konsep Bike Sharing ditawarkan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) kepada Pemprov DKI.

Dengan Bike Sharing, menurut Direktur ITDP Yoga Adiwinarto, masyarakat dapat menyewa unit sepeda untuk rute dan waktu tertentu dengan manajemen yang lebih profesional dan modern.

"Teknisnya, di tiap dekat halte transportasi umum, ada terminal-terminal sepeda. Minimal, di dalam satu terminal itu ada 20 unit sepeda yang masyarakat umum bisa menyewa," kata Yoga dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Nantinya, untuk menyewa sepeda, warga harus lebih dulu membeli kartu semacam e-ticketing yang berisi data identitas pemegang kartu serta jumlah saldo. Kemudian, saat akan memakai sepeda, kartu tinggal ditempelkan ke alat pemindai di terminal sepeda. Kunci pengaman sepeda pun akan terlepas dan dapat digunakan.

Di terminal sepeda tersebut, lanjut Yoga, juga akan ditampilkan rute sepeda agar masyarakat tidak sulit mencari rute yang tepat untuk dilalui.

"Rencananya, bahkan kartu e-ticketing penyewaan sepeda itu juga terintegrasi dengan Transjakarta dan yang lainnya," ujarnya.

Yoga menilai konsep 'Bike Sharing' sesuai jika diterapkan di ibukota. Sebab, arus lalu lintas Jakarta kerap padat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi. Apabila konsep tersebut diterapkan di kawasan perkantoran, para pekerja dapat menggunakan sepeda untuk makan siang atau rapat di gedung yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja sendiri.

"Investasi konsep ini pun jauh lebih murah daripada pengadaan bus. Untuk 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan alat dan jalurnya, hanya sekitar Rp 40,296 miliar," demikian Yoga.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/754442/bike-sharing-sewa-sepeda-asyik-lawan-macet-jakarta

"Percuma, Warga Masih Rajin Buang Sampah di Saluran Air"

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai upaya dilakukan Pemrov DKI Jakarta untuk meminimalisir kemungkinan banjir besar merendam Ibu Kota. Namun, upaya tersebut dianggap percuma jika warga tidak mengubah perilakunya membuang sampah.

Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.

”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).

Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.

Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.

Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.

Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.

”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.

”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.

BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.

”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.

Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.

Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.

Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air

Waze dapat bantu urai kemacetan Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai bahwa aplikasi navigasi lalu lintas Waze dapat membantu menguraikan kemacetan di Jakarta. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna berbagi informasi situasi jalan raya, termasuk kemacetan, sehingga pengguna lain dapat mengetahui rute tercepat untuk sampai ke tujuannya.

"Jalan tidak akan bertambah banyak di DKI, tapi bagaimana mengatur agar jalan yang dipakai secara merata terdistribusi. Ini fungsinya," kata pria yang akrab disapa Ahok usai media gathering Waze di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan, aplikasi yang sudah digunakan oleh 750.000 pengguna di Indonesia itu dapat menguntungkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan banyak data dari berbagai lapisan menjadi satu tautan sistem informasi.

"Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mensinkronkan data-data kami sebetulnya. Sekarang kami punya satpol pp, dinas kesehatan, ambulan, RT, RW, dinas perhubungan, penanggulangan bencana, crisis center, intelligent transport system itu semua tidak pernah ditautkan dalam satu sistem informasi," papar dia.

"Kalau kami bikin aplikasi sendiri, menghabiskan satu trilyun juga belum tentu orang ikut dan belum tentu berfungsi," lanjutnya.

Bila data-data sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Waze, maka pemerintah dapat merespon laporan-laporan dari masyarakat dengan segera karena semua data tertera secara real time.

Lebih lanjut, Head Evangelist Waze Julie Mossler mengungkapkan harapannya agar Waze dapat membantu pemerintah Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Aplikasi yang sudah digunakan 50 juta pengendara kendaraan bermotor di dunia itu sudah pernah bekerjasama dengan pemerintah Brazil dalam hal serupa. Mossler mengatakan, saat Paus datang ke kota tersebut banyak kemacetan terjadi di jalan.

"Waze bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbarui kondisi jalanan disana sehingga orang-orang bisa tetap beraktivitas dengan melewati rute-rute alternatif," ujarnya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/405932/waze-dapat-bantu-urai-kemacetan-jakarta

30-40 Persen Mobil Murah Penuhi Jabodetabek

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, mengatakan sebanyak 30-40 persen mobil Daihatsu Ayla berpusat di kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Menurut dia, persebaran mobil murah ramah lingkungan ini memang lebih banyak di kawasan Jabodetabek. "Memang kami harapkan merata tapi sebanyak 30-40 persen berada di Jabodetabek," katanya pada Tempo di Jakarta, Selasa, 19 November 2013.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil LCGC sudah mencapai 20.101 unit hingga Oktober. Penjualan tersebut mencakup penjualan Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio Satya. Untuk Honda Brio Satya penjualan baru terjadi pada Oktober dan sudah mencapai 1.320 unit. Untuk Daihatsu Ayla, penjualan pada September mencapai 4.377 unit dan pada Oktober mencapai 4.929 unit. Sementara itu, Toyota Agya berhasil terjual 4.123 unit pada September dan 5.343 unit pada Oktober.

Sebelumnya, Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman, mengatakan bahwa sebanyak 65-70 persen mobil LCGC dibeli oleh konsumen uyang berada di Jabodetabek. Tempat kedua disusul oleh pulau Sumatera, disusul oleh Sulawesi, dan Kalimantan. "Sama seperti mobil biasa, konsumen terbesar masih di Jabodetabek, disusul kota-kota besar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berharap mobil LCGC tidak hanya dinikmati konsumen di Jabodetabek. Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat sebelumnya optimis bahwa LCGC juga akan tersebar di kota-kota lain di Indonesia, bukan hanya Jabodetabek. "Tentunya ini akan menyebar di seluruh Indonesia, jadi tidak akan menimbulkan kemacetan hanya di kota tertentu saja," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/20/090530965/30-40-Persen-Mobil-Murah-Penuhi-Jabodetabek

Kurangi Macet, Jokowi Naikkan Pajak Kendaraan

TEMPO.CO, Jakarta - Anda yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Soalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Sebenarnya pemerintah DKI pernah menaikkan pajak jenis ini tiga tahun lalu, yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam peraturan tersebut, pajak untuk kendaraan pertama hingga keempat mencapai 1,5-4 persen dari nilai jual kendaraan. Sedangkan di dalam peraturan yang sedang disusun, persentase pajak dikerek hingga dua kali lipat. Pajak untuk kendaraan pertama menjadi 2 persen dan naik hingga 8 persen seiring dengan jumlah kepemilikan. “Ini salah satu cara untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang bikin macet itu,” kata Jokowi di kantornya, Kamis pekan lalu.

Jokowi kemudian menunjukkan secarik kertas yang berisi data jumlah penjualan kendaraan di Jakarta sejak Januari sampai Oktober 2013. Sambil membaca tulisan di kertas tadi, Jokowi menyebutkan, dalam periode tersebut ada sekitar 1,2 juta unit kendaraan yang terjual di wilayah DKI. Pembagiannya, 273 ribu unit mobil dan 944 ribu unit sepeda motor.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sumbangan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor paling tinggi. Hingga Oktober 2013, pendapatan pajak DKI dari kendaraan bermotor mencapai Rp 19,4 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Apalagi sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 itu diterapkan mulai 2011, jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melonjak. “Angkanya sampai Rp 700 miliar,” ujar Iwan.

Meski pajak progresif diberlakukan, ternyata jumlah penjualan kendaraan di Ibu Kota tetap tinggi. Dinas Pelayanan Pajak mencatat ada sekitar 1.550 unit sepeda motor dan 600 unit mobil baru setiap hari di Jakarta. Kenyataan itu, menurut Iwan, karena kendaraan bermotor sudah menjadi barang konsumsi, bukan lagi barang mewah.

Bahkan, kata dia, kendati ada aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan uang muka 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor, tetap saja jumlah kendaraan meningkat. “Kami harap kenaikan pajak ini mampu meredam keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan,” ujarnya.

Namun, peraturan ini bukan tanpa celah. Iwan menjelaskan, ada saja cara untuk menghindari pajak progresif itu, seperti membeli kendaraan kemudian mengatasnamakan orang lain yang berbeda alamat. “Atau bisa juga beli di luar Jakarta,” katanya.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Jongki Sugiharto menilai kebijakan ini tidak akan berpengaruh. Apalagi jika besaran pajak yang dikenakan pada pembelian pertama hanya sebesar 2 persen. “Daya beli masyarakat masih bagus,” ujarnya. Belum lagi “serangan” mobil murah.

Adapun Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maman Firmansyah mengatakan, menaikkan nilai pajak memang akan berimbas pada pendapatan pajak yang naik. Ketika Perda Pajak Progresif ini berlaku pada 2011 pun jumlah pendapatan naik hingga Rp 700 miliar.

"Tapi belum tentu bisa mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Alasannya, keinginan membeli dari masyarakat tetap tinggi.

Menurut Firman, jika memang pajak akan digunakan sebagai instrumen mengurangi kemacetan, mesti diimbangi pembangunan di bidang lain, seperti menambah atau meremajakan armada bus.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/18/231530443/Kurangi-Macet-Jokowi-Naikkan-Pajak-Kendaraan

Cara Sehat Atasi Kemacetan Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Jakarta, Yoga Adiwinarto, mengatakan untuk menangani kemacetan di kawasan bisnis, seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan, tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional.

Dia mengusulkan sebuah sistem jaringan transportasi yang mengandalkan sepeda. Isitilahnya bike sharing. Konsepnya meniru program serupa di Hangzhou, Cina, yang secara umum mirip rental sepeda.

Masyarakat meminjam sepeda di terminal penyewaan untuk pergi ke lokasi tujuan. Hanya bike sharing ini dikelola dengan cara lebih modern. Sasarannya hanya untuk perjalanan jarak pendek sekitar 1 kilometer.

"Ada terminal-terminal sepeda yang ditempatkan di dekat halte transportasi masal macam Transjakarta," katanya, kemarin. Di dalam satu terminal, minimal ada 20 sepeda. Untuk menyewa sepeda tersebut, masyarakat menggunakan fasilitas semacam e-ticketing.

Bahkan, menurut Yoga, nilai investasi program ini jauh lebih murah dari pada pengadaan bus. Untuk membeli 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan segala alatnya, hanya membutuhkan Rp 40,296 miliar. "Swasta pun bisa masuk untuk iklan karena konsep green transportation dan gowes saat ini sedang booming, jadi bisa sebagai bentuk promosi perusahaan," ujarnya. ITDP rencananya akan melakukan uji coba tahun depan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ide bike sharing ini memang bagus karena bisa sebagai moda transportasi alternatif jarak pendek. "Saat ini masih dalam pembicaraan dengan Badan Perencanaan Daerah untuk dihitung," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/16/083530086/Cara-Sehat-Atasi-Kemacetan-Jakarta

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Denda Rp 500 ribu

Jakarta, GATRAnews - Anda warga Jakarta maupun pendatang, harap memerhatikan ancaman denda yang cukup tinggi, bila kedapatan membuang sampah sembarangan: Rp 500 ribu! Sanksi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi banjir, yang salah satunya diakibatkan penyumbatan sampah di aliran sungai. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan normalisasi sungai dan mengeruk waduk-waduk.

"Kerja bakti baru pemanasan, nanti kalau masyarakat sudah teredukasi tidak buang sampah sembarangan, bulan depan mulai kita terapkan denda," kata Jokowi, saat melakukan kerja bakti Karya Bakti Pemprov DKI Jakarta bersama TNI AD dan masyarakat Jakarta Peduli Kebersihan Sungai Ciliwung, di pelataran Mall Season's City, Jakarta Barat.

Denda maksimal sebesar Rp 500.000 itu dikenakan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sementara denda maksimal Rp 50 juta dikenakan bagi perusahaan yang masih bandel membuang sampah di belakang gedung.

Penanganan masalah sampah, menjadi fokus Gubernur Jokowi, karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. Ia mencatat, ada 25 titik genangan di seluruh DKI Jakarta yang disebabkan oleh sampah.

"Di tempat genangan, got tidak mengalir karena di mulut aliran air ada sampah, membersihkan sampah memang tidak bisa menghilangkan banjir, tapi paling tidak bisa mengurangi," katanya.

Memasuki musim penghujan, Jokowi mengharapkan masyarakat mulai membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, terutama membersihkan got-got yang mampet dan tidak membuang sampah sembarangan.

Pemberlakuan denda rupanya menjadi salah satu solusi yang diambil Pemprov DKI dalam menangani dampak dari terjadinya banjir.

Sebelumnya, Pemprov melalui Dishub juga memberlakukan denda bagi kendaraan yang menerobos jalur bus Trans Jakarta.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42347-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-denda-rp-500-ribu.html

Sumur Resapan Jakarta Tak Mampu Serap Banjir

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Rovicky Dwi Putrohari, tidak yakin sumur resapan mampu mengurangi banjir di Jakarta. Sebab, kedalaman sumur resapan Jakarta hanya 60 meter. “Kalau dilihat dari aspek teknis, tidak banyak yang bisa diserap,” katanya kepada Tempo, Rabu, 13 November 2013 . Ketika hujan turun, tanah menjadi jenuh. “Sumur pendek tak mampu menyerap.”

Jika ingin menyerap air banjir, Rovicky menyarankan untuk menggunakan sumur dengan kedalaman di atas 100 meter. “Dengan menggunakan pompa injeksi mampu menyerap banjir,” ujarnya.

Rovicky juga menilai sumur resapan tidak terlalu signifikan dalam mengatasi genangan air. Jika hujan normal, genangan bisa dikurangi. “Tapi kalau hujan besar, sumur resapan tidak mampu menyerap,” kata Rovicky. Ia juga tak yakin sumur resapan mampu menjaga permukaan tanah dari penurunan karena sangat dangkal. Menurut dia, harus menggunakan sumur dalam yang lebih dari 100 sampai 200 meter.

Air tanah dalam, Rovicky menambahkan, diduga menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta. “Dengan sumur resapan yang dangkal tidak akan sampai ke dalam tanah,” ujar Rovicky. Meski begitu, Rovicky masih melihat adanya sisi positif dari pembangunan sumur resapan. “Secara non-teknis bagus. Bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam mengelola air,” ujar Rovicky.

Pemerintah DKI Jakarta tengah bergerak cepat dalam pembangunan sumur resapan. Rencananya, 1.949 sumur resapan akan dibangun. Adapun biaya yang dianggarkan untuk proyek tersebut senilai Rp 1,2 miliar.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/083529509/Sumur-Resapan-Jakarta-Tak-Mampu-Serap-Banjir

Macet Jakarta Meneror Investor Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com — Macet di Jakarta rupanya tidak hanya jadi momok menakutkan bagi warga Ibu Kota, melainkan juga oleh para investor. Hal itulah yang diungkapkan duta besar negara Uni Eropa saat bertemu Gubernur DKI Joko Widodo di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2013).

"Mereka bilang macet di Jakarta itu buang waktu, sangat tidak mendukung iklim investasi," ujar Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai pertemuan antara duta besar Uni Eropa dan Jokowi pada Selasa siang.

Heru menjelaskan, terhadap topik tersebut, muncul usul dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia. Menurut sang dubes, macet di Jakarta harus diawali dengan kemauan masyarakat untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, menggunakan sepeda saat beraktivitas bisa menjadi awal mengurai kemacetan di Jakarta. "Kalau kata dia (Dubes Denmark untuk Indonesia) usul supaya semua lapisan naik sepeda dulu. Melalui sepeda, dia bilang dapat melihat kekurangan di sekitarnya sehingga perilaku dia selanjutnya berubah atas perspektifnya terhadap suatu hal," ujar Heru.

Heru menjelaskan, terkait kemacetan yang ditakutkan perwakilan Uni Eropa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memaparkan proyeksi pembangunan transportasi massal di DKI.

Lebih jauh, Heru mengatakan pertemuan tersebut belum menyentuh kerja sama konkret. Pemprov DKI ingin mengetahui apa potensi yang ada di negara-negara tersebut untuk menjalin kerja sama di waktu mendatang.

Sementara itu, perwakilan negara asing baru mencari tahu komitmen Jokowi membangun Jakarta sekaligus memastikan apakah Jakarta kondusif untuk berinvestasi. "Mereka dengarkan di media massa, Pak Jokowi bagus. Mereka mau tahu langsung, benar enggak ada KJS (Kartu Jakarta Sehat), benar enggak ada KJP (Kartu Jakarta Pintar), dan sebagainya. Sejauh ini tanggapannya positif," lanjutnya.

Heru pun meminta seluruh masyarakat di Jakarta untuk bersama menjaga stabilitas, baik ekonomi maupun keamanan di Ibu Kota, demi terciptanya kerja sama positif antara Jakarta dan pihak lain. Jika investasi dibuka di Jakarta, maka ia yakin hal itu dapat berefek positif bagi warga. Salah satunya, ketersediaan lapangan kerja.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/12/2115468/Macet.Jakarta.Meneror.Investor.Uni.Eropa

Macet Semakin Parah Akibat Angkutan Umum Belum Bisa Diandalkan

Jakarta - Direktur The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Yoga Adiwinarto, menyebutkan, semakin parahnya kemacetan Jakarta akibat warga masih mudah dan murah untuk bawa kendaraan pribadi. Selain itu angkutan umum yang ada belum bisa diandalkan.

“Pemda DKI harus secepatnya memperbaiki kualitas angkutan umum non Transjakarta dan peningkatan kualitas Transjakarta. Ini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat,” katanya kepada Beritasatu di Jakarta, Senin (11/11).

Dia menyarankan Pemprov DKI juga membatasi pengguna kendaraan pribadi dengan pembatasan parkir dan tarif parkir mahal. Juga memahalkan penggunaan kendaraan pribadi dengan jalan berbayar

Dari pantauan Beritasatu di sejumlah Jalan Protokol di Jakarta Senin pagi hingga siang ini, kemacetan parah tak terhindarkan. Seperti terpantau di Jl Gatot Subroto dari arah Cawang hingga Senayan, kendaraan cukup padat.

Bahkan kemacetan sudah mengular dari pintu tol Halim hingga Kuningan, Jakarta Selatan. Perjalanan kendaraan roda empat dari Cawang menuju Semanggi yang biasanya hanya memakan waktu satu jam kini menjadi tiga jam lebih.

“Kemacetannya luar biasa. Enggak pernah seperti ini. Lebih bagus pulang saja ke rumah karena malu masuk kantor jam segini (10.00 WIB, Red),” keluh Nurhasan (43) seorang pengendara mobil yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Karena kemacetan parah terjadi di Rasuna Said yang menjadi lokasi kerja Nurhasan, membuat dia putar balik menuju rumahnya di Bekasi. Nurhasan akhirnya tidak kerja hari ini dan putar kendaraan di bawah fly over Kuningan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/149404-macet-semakin-parah-akibat-angkutan-umum-belum-bisa-diandalkan.html

Jakarta Macet, Apakabar 17 Langkah Pemerintah?

TEMPO.CO, Jakarta--Pada 2 September 2010 Pemerintah pusat mengambil alih penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Pemerintah mengeluarkan instruksi Wakil Presiden Boediono yang berisi 17 langkah untuk menangani kemacetan di Jakarta.

Wapres Boediono menunjuk Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator dan mengawasi pelaksanaan 17 langkah itu.

Alasan instruksi Wapres menurut data dari Unit Kerja Presiden karena kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Jumlah itu dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas. Bagaimana pelaksanaan 17 langkah mengatasi kemacetan itu dan apa masalanya?

==> 1. Pemberlakuan electronic road pricing (ERP).
REALISASI :
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, persiapan ERP selesai Maret 2014.

MASALAH :
- Kementerian Keuangan sampai tahun 2011 belum menyelesaikan RUU. Bahkan pihak Kementerian menyangsingkan keberhasilan ERP Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho, menyatakan pengurusan RUU belum dilakukan karena tingkat keberhasilannya diragukan. "Hongkong gagal memberlakukan ERP. London juga mengalami kesulitan yang sama pada awalnya yaitu ada pro dan kontra. Singapura berhasil karena negaranya kecil,” ujar Sutanto (11/1/2011)

- Belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang menjelaskan jalan berbayar

- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pungutan Retribusi Kendaraan Bermotor belum mencantumkan sepeda motor sebagai kendaraan dikenai bayaran.

==> 2. Sterilisasi busway.

REALISASI :
- Untuk mengurangi kendaraan penerobos jalur busway, seperator ditinggikan sekitar 50 cm dari sebelumnya hanya 20 cm. Peniggian separator dianggarkan sekitar Rp 80-85 miliar (RAPBD 2012). Peninggian dimulai bulan Juli 2012 koridor III (Kalideres-Pasar Baru), Koridor V (Kampung Melayu-Ancol), dan Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas).

- Proses penilangan hanya berlangsung periodik saja. Baru akan diterapkan denda untuk mobil satu juta rupiah dan motor 500 ribu.

MASALAH :
- Peninggian separator belum diterapkan disemua koridor. Sebagai contoh koridor POndok Indah belum diterapkan.
- Masih dibahas peraturan penunjang untuk teknis penilangan karena belum ada peraturannya

==> 3. Kebijakan perparkiran dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilalui jalur Transjakarta.

REALISASI :
- Pada 8 Oktober 2012 Pemrov mengumumkan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan (off street). Terakhir naik pada tahun 2004. Tarif diterapkan di 130.000 tempat off street yang dituangkan dalam Pergub No 120/2012.

- Untuk kendaraan yang parkir diluar zona parkir Pemrov melakukan tindakan pencabutan pentil

MASALAH :
- Pemrov baru mengusulkan ke DPRD untuk tarif parkir yang tinggi untuk kendaraan yang parkir di badan jalan. Pemrov mengusulkan Rp 8000/jam

==> 4. Memperbaiki fasilitas jalan. Pemerintah DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.

==> 5. Jalur Transjakarta ditambah dua jalur serta akan beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi.

REALISASI :
Koridor 9 mulai sejak Desember 2010, Koridor 10 sejak Desember 2010, Koridor 11 sejak Desember 2011, Koridor 12 sejak Februari 2013,

==> 6. Menetapkan harga gas khusus untuk transportasi.
REALISASI :

Hasil dari pertemuan Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD0M) Jero Wacik menghasilkan cara mengatasi masalah yang sering dialami kendaraan umum berbahan bakar gas di Jakarta. Jero Wacik menjanjikan akan menyediakan stasiun pengisian gas bergerak dan pemberian fasilitas stasiun mobile di pool busway dan taksi. Untuk Taksi baru juga akan berbahan bakar gas. Kedepannya akan dibangun tiga SPBG didanai APBD dan 17 didanai APBN.

==> 7. Restrukturisasi angkutan yang tidak efisien, termasuk angkutan kecil selain bus.

REALISASI :
Gubernur Jokowi merencanakan baru pada Desember 2013 sampai 2014 akan ada pengadaan 4000 bus. Jumlah itu terdiri 3.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta.

==> 8. Mengoptimalkan kereta api Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan, serta menambah gerbong untuk jalur-jalur yang padat.

REALISASI : Sudah berjalan dengan sistem perubahan rute kereta api di Jakarta-Bogor-Bekasi

==> 9. Polisi ditekankan untuk tertibkan angkutan di titik tunggu penumpang.

REALISASI : Belum ada

==> 10. Mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) yang ditargetkan 2011 mulai konstruksi.

REALISASI :
Baru pada 10 Oktober 2013, Gubernur Jokowi meresmikan MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI.

==> 11. Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek
REALISASI : Belum ada

==> 12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu.
RERALISASI : Belum ada

==> 13. Proyek double-double track jalur kereta api, terutama ke arah Cikarang.
REALISASI : Proyek masih dalam pengerjaan yang ditargetkan pada November 2015 bisa beroperasi

==> 14. Mempercepat proyek lingkar dalam kereta api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta. Jadi ada kerja sama antara PT Kereta Api, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Gubernur DKI Jakarta.

REALISASI :
Proyek ini sempat diatur dalam Perpres No.83 tahun 2011 namun terkendala karena salinglempar tanggungjawan antara Pemrov dan pemerintah pusat. Namun pada Mei 2013 diawali surat Gubernur Jokowi kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan akhirnya disepakati proyek dimulai 2014 dengan target selesai 2018. Pemerintah pusat menyiapkan dana awal sekitar Rp 700 miliar.

Nantinya Lintas Barat sejauh 14.3 km dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan. Dan Lintas Timur sejauh 11.2 km dengan rute Kampung Bandan-Pondok Jati-Manggarai.

==> 15. Jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layang.

REALISASI :
Gubernur Jokowi membuat "gantung" proyek ini dengan alasan banyak pihak belum setuju dan dianggap akan lebih menambah kemacetan.

==> 16. Untuk jangka menengah-panjang, pemerintah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.

REALISASI :
Gubernur Jokowi menyatakan pembatasan kendaraan bermotor dalam bentuk pembatasan plat ganjil genap baru terlaksana setelah realisasi peremajaan bus kota. Baru pada bulan Desember 2013 didatangkan sekitar 1000 bus trans Jakarta.

==> 17. Lahan parkir dekat stasiun kereta api bisa meningkatkan jumlah pengguna kereta api.

REALISASI :
Pihak PT Kereta Api Indonesia baru bisa merealisasikan pada program sterilisasi stasiun yang dimulai pada bulan Maret 2013. Tujuan sterilisasi untuk mencapai target 1,2 juta penumpang pada 2018. Jumlah stasiun yang ditarget mencapai 49 di Jabotabek. Dengan pembersihan stasiun dari pedagang kaki lima maka tercipta lahan parkir stasiun.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/08/083527989/Jakarta-Macet-Apakabar-17-Langkah-Pemerintah

Jakarta Macet, Salah Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “merah” ketika mendengar keluhan dari sejumlah perdana menteri yang hadir dalam pertemuan East Asian Summit 2013 di Bogor, Jawa Barat, Senin 4 November 2013. Para tamu negara itu mempersoalkan lamanya perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Istana yang memakan waktu sampai dua jam. “Saya seperti tertusuk mendengarnya,” ujar Presiden. “Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi gubernurnya.” (Baca:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo)

Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.

Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.

Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.

Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)

Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)

Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.

Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa

Sejuta Kendaraan Baru Sesaki Jakarta Per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Ditlantas Polda Metro Jaya menerima permintaan pembuatan 1,5 juta surat-surat kendaraan baru selama tiga tahun terakhir. Dari data yang dilansir pihak kepolisian hingga 2012, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah pembuatan surat-surat kendaraan baru sejak 2011.

Pada 2008, jumlah pemohon surat-surat kendaraan baru, baik mobil dan motor mencapai angka 631.623. Jumlah tersebut terus naik hingga 2012. (2009: 564.694; 2010: 736.607; 2011: 1.580.790; dan 2012: 1.577.418)

"Pada 2013 jumlahnya kurang lebih sama," ujar juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Rabu, 6 November 2013. Terjadi peningkatan signifikan jumlah kendaraan baru di Jakarta sebesar 53,4 persen pada 2010-2011.

Jumlah kendaraan baru di Jakarta ini menambah banyak kuda-kuda besi yang berkeliaran di jalanan Ibu Kota. Dari data Ditlantas dilaporkan belasan juta kendaraan bermotor berseliweran di wilyah Jakarta dan meningkat tiap tahunnya.

Kendaraan Bermotor - 6.766.723 (2008) / 7.518.098 (2009) / 8.764.130 (2010) / 9.861.451 (2011) / 10.825.973 (2012).

Mobil Penumpang - 2.034.943 (2008) / 2.116.282 (2009) / 2.334.883 (2010) / 2.541.351 (2011) / 2.742.414 (2012)

Mobil Beban - 538.731 (2008) / 550.924 (2009) / 565.727 (2010) / 581.290 (2011) / 561.918 (2012)

Mobil Bis - 308.528 (2008) / 309.385 (2009) / 332.779 (2010 / 363.710 (2011) / 358.895 (2012

Total - 9.647.925 (2008) / 13.347.802 (2009) / 11.997.519 (2010) / 13.347.802 (2011) / 14.618.313 (2012)

Pertumbuhan pesat laju kendaraan di Jakarta (meningkat 15 persen pada 2012) membuat pengatur kebijakan bekerja keras untuk menghindarkan Jakarta dari kemacetan total. "Sudah dibahas sejumlah kebijakan pengurangan kemacetan. Kami siap," ujar Rikwanto.

Namun Rikwanto tak mengelak bila makin masifnya pertumbuhan mobil tidak disertai dengan kebijakan transportasi yang mumpuni, Jakarta akan mendapat dampak buruk. "Diprediksi pada 2014 jalanan di Jakarta stuck," ujarnya.

Salah satu penyebab kemacetan parah adalah penambahan jumlah jalan di Jakarta jauh tertinggal dibanding pertumbuhan mobil. Pada tahun lalu, jumlah jalan hanya naik, 1,3 persen menurut data Subdinas Bina Program Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Pada tiga tahun terakhir, jumlah jalan di Jakarta adalah 6.543 kilometer (2010), 6.866 kilometer (2011), dan 6.955 kilometer (2012). Ini baru mencakup 6,2 persen luas wilayah Jakarta. Di sejumlah negara maju, contohnya Singapura, rasio jalan sudah mencapai 12 persen dibanding luas wilayahnya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527694/Sejuta-Kendaraan-Baru-Sesaki-Jakarta-Per-Tahun