Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.

”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.

Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.

”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.

Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.

”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.

Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.

Sesuai harapan

Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.

Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.

Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.

Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.

Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.

Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi

Mutasi Besar-besaran, Jokowi Tak Suka Pejabat ABS dan Basa-basi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, idealnya seorang kepala dinas menjabat dua atau tiga tahun agar menguasai persoalan. Namun, jika pejabat itu tidak bekerja dengan baik, maka Jokowi akan mengambil langkah tegas.

"Paling tidak 3-4 tahunlah sehingga penguasaan masalah tahu betul. Tapi masalahnya ada yang sudah saya perintah, tapi tak diikuti, hanya nyenengi atau ABS (asal bapak senang), basa-basi, seremoni, itu saya tidak suka," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus bekerja secara konkret karena hal tersebut ditunggu rakyat. Apakah beberapa pejabat yang sebelumnya dimutasi bermasalah? "Masa saya jelasin lagi," jawab Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa hingga lebih dari setahun menjabat menjadi gubernur, dia belum menemukan komposisi kepala dinas yang tepat sesuai harapannya. Ada kepala dinas yang sesuai harapannya, ada yang masih jauh dari harapan.

"Pokoknya sampai ketemu personel yang bisa kuasai bidangnya, dan bisa mengimplementasikan apa yang kita mau," kata Jokowi.

Hari ini, Jokowi melantik 26 pejabat eselon II di Balaikota DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisinya digantikan oleh Muhammad Akbar. Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga pindah ke TGUPP, digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/12/1917222/Mutasi.Besar-besaran.Jokowi.Tak.Suka.Pejabat.ABS.dan.Basa-basi

Monorel Harus Selesai Kurang Tiga Tahun

JAKARTA (Suara Karya): Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus mendorong megaproyek transportasi massal monorel selesai kurang dari tiga tahun. Pihak konsorsium PT Jakarta Monorail dan investor Ortus Holding juga menyatakan keyakinannya untuk menyelesaikan proyek bergengsi, salah satu moda transportasi untuk mengurai kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan pemprov DKI.

"Saya mendorong segera kerjakan fisiknya di lapangan. Kalau bisa jangan tiga tahun sudah bisa kita lihat fisiknya. Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti yang dilakukan kota lain. Saya ingin monorel selesai dalam waktu kurang tiga tahun," kata Jokowi usai acara Penandatanganan Perjanjian Keikutsertaan Konsorsium PT Jakarta Monorail di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu.

Percepatan pembangunan monorel karena warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap transportasi massal berbasis rel ini untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Hal itu terlihat saat prototipe monorel diperlihatkan kepada masyarakat di Monas sejak 22 Juni 2013.

Banyak sekali harapan masyarakat yang terpancar akan masalah kemacetan yang menimpa warga Ibu Kota. Terlebih, tiang-tiang monorel sendiri sudah terbangun di beberapa titik di Jakarta. Masalah-masalah kecil yang akan dialami dalam pembangunan monorel, pembangunan akan tetap berjalan sekalian memecahkan semua masalah kecil itu.

"Fisik sudah terlihat, dan masyarakat punya harapan di mana Jakarta bisa sama seperti kota-kota besar di dunia. Lahan-lahan sudah siap. Kalau ada krikil-krikil kecil harus tetap jalan, sambil menyelesaikan masalah kecil itu," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengakui pembangunan monorel akan berdampak pada kemacetan yang cukup parah dibeberapa titik jalan Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat perjalanan masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan optimistis monorel akan beroperasi dibawah kepemimpinan Jokowi.

Juga sebagai Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dia memberikan dukungan penuh agar proyek monorel berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luar biasa mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diberikan luar biasa. Bisa mengurangi beban masyarakat, mempercepat arus pergerakan manusia. Dan yang paling penting mengurangi kecelakaan. Hal seperti ini sangat penting bagi Ibu Kota," ujarnya.

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329654