Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memulai pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) mulai 17 Agustus 2015. Pada pengerjaan tahap awal, akan dibangun untuk rute Bogor-Cawang-Dukuh Atas.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label pungkas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pungkas. Tampilkan semua postingan
Kamis, 21 Mei 2015
Berapa yang Dirogoh Warga Jakarta Jika Naik LRT?
Label:
adhi
,
aspect
,
basuki
,
cawang
,
dukuh
,
jalur
,
karya
,
kiswo
,
kiswodharmawan
,
km
,
konsorsium
,
pembangunan
,
pendanaan
,
perpres
,
persero
,
pungkas
,
rp
,
rt
,
tarif
,
transportasi
Minggu, 01 Februari 2015
Di Jakarta, Meninggal Karena Limbah dan Sampah Dianggap Biasa
Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna menilai permasalahan limbah di Jakarta begitu kompleks. Banyak peraturan yang mengatur tentang sampah, akan tetapi tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Bahkan orang yang mati karena limbah di perkotaan dianggap sebagai peristiwa biasa.
“Jadi ini kadang-kadang orang mati, orang sakit gara gara limbah dianggap sebagai sebuah peristiwa biasa saja. Jadi kita mengangap orang mati di Jakarta hal yang biasa,” kata Yayat Supriatna saat berbincang di Prime Time News Metro TV, Kamis (29/1/2015) malam.
Yayat menilai, permasalahan limbah dan sampah di Jakarta muncul karena orang-orang begitu bebas membuang limbah dan sampah di manapun. Bahkan undang-undang yang mengatur tentang peraturan sampah tidak memiliki implikasi terhadap sanksi bagi pelanggarnya.
“Inilah struktur yang tidak membangun kultur. Karena orang masih merasa aturan itu masih bisa dinegosiasikan dalam hal ini,” ujar yayat.
Semakin bermasalah kata Yayat, sebab tak ada tindakan tegas di dalam undang-undang tentang lingkungan yang mampu menghukum si pembuang limbah dan sampah.
“Jadi ini persoalan paling besar dan kita ketahui kadang-kadang pemerintah kota pun tidak mampu menjalankan salah satu kebijakan,” pungkas Yayat.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/30/351739/di-jakarta-meninggal-karena-limbah-dan-sampah-dianggap-biasa
“Jadi ini kadang-kadang orang mati, orang sakit gara gara limbah dianggap sebagai sebuah peristiwa biasa saja. Jadi kita mengangap orang mati di Jakarta hal yang biasa,” kata Yayat Supriatna saat berbincang di Prime Time News Metro TV, Kamis (29/1/2015) malam.
Yayat menilai, permasalahan limbah dan sampah di Jakarta muncul karena orang-orang begitu bebas membuang limbah dan sampah di manapun. Bahkan undang-undang yang mengatur tentang peraturan sampah tidak memiliki implikasi terhadap sanksi bagi pelanggarnya.
“Inilah struktur yang tidak membangun kultur. Karena orang masih merasa aturan itu masih bisa dinegosiasikan dalam hal ini,” ujar yayat.
Semakin bermasalah kata Yayat, sebab tak ada tindakan tegas di dalam undang-undang tentang lingkungan yang mampu menghukum si pembuang limbah dan sampah.
“Jadi ini persoalan paling besar dan kita ketahui kadang-kadang pemerintah kota pun tidak mampu menjalankan salah satu kebijakan,” pungkas Yayat.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/30/351739/di-jakarta-meninggal-karena-limbah-dan-sampah-dianggap-biasa
Label:
dinegosiasikan
,
gara
,
jakarta
,
limbah
,
mati
,
metrotvnews
,
orang
,
pelanggar
,
peraturan
,
peristiwa
,
perkotaan
,
permasalahan
,
prime
,
pungkas
,
sampah
,
sanksi
,
supriatna
,
undang-undang
,
yayat
Selasa, 16 Desember 2014
Temui Ahok, Twitter Siap Bantu Jakarta Atasi Banjir dan Kemacetan
Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah petinggi Twitter menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota DKI Jakarta. Kedatangan para bos Twitter itu membahas rencana pembangunan kantor perwakilan media sosial itu di Jakarta.
"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.
"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.
Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.
Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.
"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.
Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.
"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan
"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.
"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.
Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.
Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.
"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.
Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.
"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan
Label:
ahok
,
banjir
,
cepat
,
dki
,
informasi
,
jaitly
,
jakarta
,
kemacetan
,
kerja sama
,
media
,
musim hujan
,
org
,
pemerintah
,
pengguna
,
pungkas
,
rencana
,
rishi
,
tjahaja
,
twitter
Rabu, 15 Oktober 2014
Atasi Banjir di Jakarta, Kabupaten Bogor Tanam 10.000 Pohon
BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menanam 10.000 pohon dan pembuatan 10.000 biopori, di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/10/2014).
Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, dipilihnya kawasan DAS Ciliwung itu untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.
"Hulu Sungai Ciliwung merupakan aliran sungai utama yang mengalir ke arah Jakarta, yang berpotensi menyebabkan banjir, jika fungsinya sebagai daerah resapan air terganggu," ucap Nurhayanti, Selasa (14/10/2014).
Nurhayanti juga mengatakan, posisi wilayah Kabupaten Bogor yang berada di DAS Ciliwung dan Cisadene ini, menuntut warganya untuk selalu menjaga lingkungan, terutama di daerah hulu sungai.
"Untuk masalah penanganan banjir di DKI Jakarta, saya selalu berkomunikasi dengan pak Ahok mengenai pelaksanaan pengendalian lingkungan di daerah hulu. Respons beliau pun positif. Kabupaten Bogor bukan hanya sekadar daerah penyangga ibu kota saja, tapi sudah sebagai mitra DKI Jakarta. Inilah kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga tidak ada saling menyalahkan," ujarnya.
Melalui kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori ini, Nurhayanti memiliki harapan besar terhadap penyelenggaraan penghijauan dan pelestarian lingkungan.
"Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tapi butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan semacam ini, akan berpotensi menyelamatkan kerusakan bumi dan alam," pungkas Nurhayanti.
Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/10/14/22232881/Atasi.Banjir.di.Jakarta.Kabupaten.Bogor.Tanam.10.000.Pohon
Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, dipilihnya kawasan DAS Ciliwung itu untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.
"Hulu Sungai Ciliwung merupakan aliran sungai utama yang mengalir ke arah Jakarta, yang berpotensi menyebabkan banjir, jika fungsinya sebagai daerah resapan air terganggu," ucap Nurhayanti, Selasa (14/10/2014).
Nurhayanti juga mengatakan, posisi wilayah Kabupaten Bogor yang berada di DAS Ciliwung dan Cisadene ini, menuntut warganya untuk selalu menjaga lingkungan, terutama di daerah hulu sungai.
"Untuk masalah penanganan banjir di DKI Jakarta, saya selalu berkomunikasi dengan pak Ahok mengenai pelaksanaan pengendalian lingkungan di daerah hulu. Respons beliau pun positif. Kabupaten Bogor bukan hanya sekadar daerah penyangga ibu kota saja, tapi sudah sebagai mitra DKI Jakarta. Inilah kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga tidak ada saling menyalahkan," ujarnya.
Melalui kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori ini, Nurhayanti memiliki harapan besar terhadap penyelenggaraan penghijauan dan pelestarian lingkungan.
"Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tapi butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan semacam ini, akan berpotensi menyelamatkan kerusakan bumi dan alam," pungkas Nurhayanti.
Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/10/14/22232881/Atasi.Banjir.di.Jakarta.Kabupaten.Bogor.Tanam.10.000.Pohon
Label:
ahok
,
banjir
,
biopori
,
bogor
,
ciliwung
,
cisadene
,
daerah
,
daerah aliran sungai
,
das
,
dki
,
hulu sungai
,
ibu kota
,
jakarta
,
kabupaten
,
lingkungan
,
nurhayanti
,
pemerintah daerah
,
pohon
,
pungkas
Senin, 07 Juli 2014
Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta
Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.
Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.
“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).
Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.
DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.
“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.
Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.
“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.
Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/
Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.
“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).
Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.
DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.
“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.
Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.
“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.
Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/
Label:
ahok
,
anggaran
,
aset
,
basuki
,
bpk
,
bus
,
dinas
,
dki
,
dprd
,
jakarta
,
laporan keuangan
,
pks
,
program
,
pungkas
,
transjakarta
,
triwisaksana
,
truk sampah
,
unit
,
wdp
Selasa, 11 Maret 2014
Pembangunan MRT, rekayasa lalin harus segera disosialisasikan
Merdeka.com - Warga Fatmawati, Jakarta Selatan khawatir pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) bakal mengakibatkan kemacetan parah. Sebab, dalam proses pengerjaannya diperkirakan bakal menutup sebagian jalan.
Pengamat Tata Kota dan Transportasi, Darmaningtyas menjelaskan, PT MRT wajib untuk segera mengajukan ke polisi terkait rekayasa lalu lintas agar polisi lalu lintas langsung mensosialisasikan ke masyarakat.
"PT MRT harusnya mensosialisasikan pada saat pembangunan. Rekayasa lalu lintasnya harus dibuka ke masyarakat sekitar. Kalo kepada wartawan kan nggak semua warga membaca," kata Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3).
"Keresahan saya karena sampai saat ini warga belum tahu. Kan karena belum tahu ini menunjukkan keresahan. Memang harus jauh-jauh hari (menyampaikan rekayasa lalu lintas)," tambah dia.
Sementara itu, salah seorang pemilik toko di daerah Fatmawati, Arie Harjono mengungkapkan, pembuatan proyek MRT ini akan menutup satu jalan. Sebab, nantinya akan dilakukan pengeboran untuk membuat pondasinya.
"Ini sosialisasinya agar jelas. Kami sebenarnya mendukung. Kalau mau pengeboran jalanan nanti ditutup satu, pasti keganggulah," ungkap Arie.
Sejauh ini, lanjutnya, belum ada surat pemberitahuan terhadap penutupan jalan tersebut. Dirinya mengaku mengetahui hal tersebut dari para pekerja yang sedang membangun proyek MRT ini.
"Sampai saat ini belum ada surat, saya tau dari pekerja di Jalan Panglima Polim. Kalau nggak sering nanya mana tahu kita," pungkasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-mrt-rekayasa-lalin-harus-segera-disosialisasikan.html
Pengamat Tata Kota dan Transportasi, Darmaningtyas menjelaskan, PT MRT wajib untuk segera mengajukan ke polisi terkait rekayasa lalu lintas agar polisi lalu lintas langsung mensosialisasikan ke masyarakat.
"PT MRT harusnya mensosialisasikan pada saat pembangunan. Rekayasa lalu lintasnya harus dibuka ke masyarakat sekitar. Kalo kepada wartawan kan nggak semua warga membaca," kata Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3).
"Keresahan saya karena sampai saat ini warga belum tahu. Kan karena belum tahu ini menunjukkan keresahan. Memang harus jauh-jauh hari (menyampaikan rekayasa lalu lintas)," tambah dia.
Sementara itu, salah seorang pemilik toko di daerah Fatmawati, Arie Harjono mengungkapkan, pembuatan proyek MRT ini akan menutup satu jalan. Sebab, nantinya akan dilakukan pengeboran untuk membuat pondasinya.
"Ini sosialisasinya agar jelas. Kami sebenarnya mendukung. Kalau mau pengeboran jalanan nanti ditutup satu, pasti keganggulah," ungkap Arie.
Sejauh ini, lanjutnya, belum ada surat pemberitahuan terhadap penutupan jalan tersebut. Dirinya mengaku mengetahui hal tersebut dari para pekerja yang sedang membangun proyek MRT ini.
"Sampai saat ini belum ada surat, saya tau dari pekerja di Jalan Panglima Polim. Kalau nggak sering nanya mana tahu kita," pungkasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-mrt-rekayasa-lalin-harus-segera-disosialisasikan.html
Label:
arie
,
bakal
,
darmaningtyas
,
fatmawati
,
jalan
,
jauh-jauh hari
,
keresahan
,
lalu lintas
,
mrt
,
pekerja
,
pembangunan
,
pengeboran
,
polim
,
proyek
,
pungkas
,
rapid
,
rekayasa
,
tata kota
,
warga
Kamis, 16 Januari 2014
Banjir jadi alasan DPRD tunda pengesahan APBD DKI 2014
Merdeka.com - Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta belum juga mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014. Padahal seharusnya, RAPBD disahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013 sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan lambatnya pengesahan APBD dikarenakan hujan dan banjir yang menerjang Jakarta. Saat ini, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan penanganan banjir tersebut.
"Ya kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan wali kota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," ujar dia yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (15/01).
Menurut dia, saat ini pembahasan RAPBD 2014 telah selesai dan tinggal menunggu pertemuan antara DPRD dan gubernur untuk disahkan. Menurut dia, seharusnya pengesahan APBD tersebut dilakukan pada hari ini tetapi Jokowi masih sibuk mengurusi para korban banjir dan mengecek penanganan banjir.
"Engga lah saya rasa besok 17 (Januari) diketok. Insya Allah pasti. Ya kemarin memang harusnya tanggal 15 (Januari) tapi situasinya kayak gini," kata dia.
Politisi PDIP ini menambahkan APBD DKI Jakarta 2014 telah ditetapkan sebesar Rp 72 triliun karena adanya penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu yang dimasukkan di APBD tahun ini. "Iya sudah jadi Rp 72 triliun," pungkas dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/banjir-jadi-alasan-dprd-tunda-pengesahan-apbd-dki-2014.html
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan lambatnya pengesahan APBD dikarenakan hujan dan banjir yang menerjang Jakarta. Saat ini, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan penanganan banjir tersebut.
"Ya kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan wali kota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," ujar dia yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (15/01).
Menurut dia, saat ini pembahasan RAPBD 2014 telah selesai dan tinggal menunggu pertemuan antara DPRD dan gubernur untuk disahkan. Menurut dia, seharusnya pengesahan APBD tersebut dilakukan pada hari ini tetapi Jokowi masih sibuk mengurusi para korban banjir dan mengecek penanganan banjir.
"Engga lah saya rasa besok 17 (Januari) diketok. Insya Allah pasti. Ya kemarin memang harusnya tanggal 15 (Januari) tapi situasinya kayak gini," kata dia.
Politisi PDIP ini menambahkan APBD DKI Jakarta 2014 telah ditetapkan sebesar Rp 72 triliun karena adanya penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu yang dimasukkan di APBD tahun ini. "Iya sudah jadi Rp 72 triliun," pungkas dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/banjir-jadi-alasan-dprd-tunda-pengesahan-apbd-dki-2014.html
Label:
administrasi
,
apbd
,
banjir
,
cepet
,
dewan perwakilan rakyat daerah
,
dki
,
dprd
,
engga
,
gini
,
gubernur
,
jakarta
,
januari
,
pemerintah daerah
,
penanganan
,
pengesahan
,
pungkas
,
rapbd
,
triliun
,
ujan
,
wali kota
Sabtu, 11 Januari 2014
Jokowi Butuh 2 Juta Sumur Resapan untuk Cegah Banjir
"Ini kan sudah dikeruk, tapi belum rampung semua. Tapi dilihat kemarin hujan yang sangat deras sekali, sungai-sungai sudah bisa nampung, Waduk Pluit juga langsung pompa dan buang air ke laut. Tapi ini belum rampung semua," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Label:
balaikota
,
banjir
,
buang air
,
dikerjain
,
dikerjakan
,
dikeruk
,
jakarta
,
jokowi
,
kawasan
,
kiriman
,
nampung
,
pemerintah pusat
,
pluit
,
pungkas
,
rampung
,
resapan
,
serap
,
sumur
,
sungai-sungai
Jumat, 27 September 2013
Jakarta Butuh Transportasi Massal Nyaman, Bukan Mobil Murah
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menyertakan 17 langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan, di dalam surat keberatannya pada Wakil Presiden Boediono perihal mobil murah.
"Intinya 17 langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan. Kita sudah lakukan itu tapi kok ada mobil murah, apa nanti enggak akan bersinggungan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu menegaskan dirinya tidak menolak kebijakan mobil murah. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan hanya memberikan pandangan perbandingan soal mobil murah dan transportasi massal.
"Saya tidak menolak. Saya hanya ngomong mobil murah itu enggak bener. Yang bener transportasi murah. Yang dibutuhkan Jakarta transportasi murah, transportasi masal yang murah, transportasi umum yang murah. Bukan mobil murah," kata Jokowi.
Suami Iriana Widodo itu merasa alasan yang dia kemukakan sudah masuk akal melihat kondisi lalu lintas Jakata yang padat.
"Kalau saya menolak karena Jakarta ini sudah macet sehingga saya ngomong begitu," ujarnya.
Terkait rencana wakilnya, Basuku Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menghancurkan mobil yang berusia 10 tahun itu, Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dalam proses.
"Itu masih proses, apakah 10 tahun, 25 tahun, tapi itu masih proses. Semuanya dalam proses," pungkasnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/09/24/500/871169/jakarta-butuh-transportasi-massal-nyaman-bukan-mobil-murah
"Intinya 17 langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan. Kita sudah lakukan itu tapi kok ada mobil murah, apa nanti enggak akan bersinggungan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta itu menegaskan dirinya tidak menolak kebijakan mobil murah. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan hanya memberikan pandangan perbandingan soal mobil murah dan transportasi massal.
"Saya tidak menolak. Saya hanya ngomong mobil murah itu enggak bener. Yang bener transportasi murah. Yang dibutuhkan Jakarta transportasi murah, transportasi masal yang murah, transportasi umum yang murah. Bukan mobil murah," kata Jokowi.
Suami Iriana Widodo itu merasa alasan yang dia kemukakan sudah masuk akal melihat kondisi lalu lintas Jakata yang padat.
"Kalau saya menolak karena Jakarta ini sudah macet sehingga saya ngomong begitu," ujarnya.
Terkait rencana wakilnya, Basuku Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menghancurkan mobil yang berusia 10 tahun itu, Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dalam proses.
"Itu masih proses, apakah 10 tahun, 25 tahun, tapi itu masih proses. Semuanya dalam proses," pungkasnya.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/09/24/500/871169/jakarta-butuh-transportasi-massal-nyaman-bukan-mobil-murah
Jumat, 17 Mei 2013
Atasi Kemacetan Jakarta, Ahok: Akan Ada Pemotongan Jalan
Liputan6.com, Jakarta : Pemprov DKI melalui Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembukaan jalur atau pelebaran jalan di beberapa ruas jalan. Langkah tersebut sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan di ibukota.
"Kita ada beberapa pemotongan jalan. Kayak di Juanda, sepanjang Slipi, Taman Anggrek Central Park, Untar (Universitas Tarumanegara), hingga ke Ciputra. Itu kita mesti tarik trase, lebarkan," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Kamis (16/5/2013).
Menurutnya, penyempitan jalan yang banyak terjadi, dari 4 jalur menjadi 2 jalur, itulah yang biasanya menyebabkan kemacetan. Untuk itu, Pemprov DKI menargetkan waktu 2 Minggu untuk pengerjaan jalan tersebut.
"Jadi kita buka 2 minggu. Supaya yang Juanda kita bisa langsung laksanakan itu. Biar cepat," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok pun memanggil beberapa pengusaha yang gedungnya akan terkena proyek pemotongan jalan tersebut, agar dapat mendukung pengerjaan jalan.
"Pengusaha kan ada tanah, gedung-gedung. Kan ada nongol dikit nih. Nah, kita minta potong. Memang ada kewajiban mereka juga. Supaya dia harus merelakan kita potong, diluruskan," tuturnya.
Dia menyatakan, Pemprov DKI tidak mengeluarkan biaya karena untuk pelebaran jalan tersebut, pemerintah memanfaatkan kewajiban para pengusaha di kawasan itu. "Nggak. Nggak ada bayar-membayarlah. Kita maunya gratisan mulu," pungkas Ahok seraya terkekeh.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/587928/atasi-kemacetan-jakarta-ahok-akan-ada-pemotongan-jalan
"Kita ada beberapa pemotongan jalan. Kayak di Juanda, sepanjang Slipi, Taman Anggrek Central Park, Untar (Universitas Tarumanegara), hingga ke Ciputra. Itu kita mesti tarik trase, lebarkan," ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota, Kamis (16/5/2013).
Menurutnya, penyempitan jalan yang banyak terjadi, dari 4 jalur menjadi 2 jalur, itulah yang biasanya menyebabkan kemacetan. Untuk itu, Pemprov DKI menargetkan waktu 2 Minggu untuk pengerjaan jalan tersebut.
"Jadi kita buka 2 minggu. Supaya yang Juanda kita bisa langsung laksanakan itu. Biar cepat," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok pun memanggil beberapa pengusaha yang gedungnya akan terkena proyek pemotongan jalan tersebut, agar dapat mendukung pengerjaan jalan.
"Pengusaha kan ada tanah, gedung-gedung. Kan ada nongol dikit nih. Nah, kita minta potong. Memang ada kewajiban mereka juga. Supaya dia harus merelakan kita potong, diluruskan," tuturnya.
Dia menyatakan, Pemprov DKI tidak mengeluarkan biaya karena untuk pelebaran jalan tersebut, pemerintah memanfaatkan kewajiban para pengusaha di kawasan itu. "Nggak. Nggak ada bayar-membayarlah. Kita maunya gratisan mulu," pungkas Ahok seraya terkekeh.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/587928/atasi-kemacetan-jakarta-ahok-akan-ada-pemotongan-jalan
Label:
ahok
,
dki
,
gedung-gedung
,
gratisan
,
jalan
,
jalur
,
juanda
,
kemacetan
,
kewajiban
,
pelebaran
,
pemotongan
,
pemprov
,
pengerjaan
,
pengusaha
,
penyempitan
,
potong
,
pungkas
,
slip
,
tjahaja
Rabu, 15 Mei 2013
Jakarta Smart City: Angan-angan Atasi Banjir & Macet via Komputer
Jakarta, GATRAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang pakar dan penggerak teknologi untuk mewujudkan Ibu Kota Indonesia ini menjadi smart city. Jakarta diharapkan menjadi barometer bagi kota-kota lain di Indonesia untuk penerapan aplikasi berbasis information technology (IT) dalam segala bidang, tak terkecuali macet dan banjir. Tantangan tersebut disampaikan Basuki, saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) di acara IBM Technology Conference and Expo 2013. Sebuah ajang teknologi terbesar di Indonesia ini menawarkan sistem dan perangkat lunak untuk meningkatkan komputasi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Pria yang akrab disapa Ahok ini meminta agar banjir dan macet dapat dideteksi serta disebarkan luaskan melalui kecanggihan teknologi. Terlebih, saat ini penduduk Jakarta memiliki smartphone yang terhubung langsung dengan akses internet, untuk memantau secara live kawasan-kawasan di ibu kota. "Sekarang warga bisa ngecek di iPad langsung daerah mana yang macet. Begitu juga dengan bus transjakarta, bisa dicek dengan seistem komputerisasi. Bagaimana kondisi koridor tertentu, kepadatan lalu lintas sampai kepadatan halte mana yang mana saja bisa dicek dengan sistem teknologi," ungkapnya, Selasa (14/5) pagi di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta.
Ahok menambahkan banjir di Jakarta juga bisa ditangani secara komputerisasi. Pengaturan pintu air pengendali banjir yang ada bisa digerakan dengan secara otomatis, meskipun diakuinya diperlukan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) pendukung untuk mewujudkan teknologi tersebut. "Lihat saja, pintu - pintu air kita minta pasang teknologi untuk mengaturnya. Biar debit air merata, jangan sampai terjadi di sana banjir tapi sungai di sini kering, yang terjadi seperti itu. Sekarang saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu membantu kami untuk mewujudkan Jakarta Baru dengan konsep smart city," pungkasnya. (*/Zak)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/30443-jakarta-smart-city-angan-angan-atasi-banjir-macet-via-komputer.html
Pria yang akrab disapa Ahok ini meminta agar banjir dan macet dapat dideteksi serta disebarkan luaskan melalui kecanggihan teknologi. Terlebih, saat ini penduduk Jakarta memiliki smartphone yang terhubung langsung dengan akses internet, untuk memantau secara live kawasan-kawasan di ibu kota. "Sekarang warga bisa ngecek di iPad langsung daerah mana yang macet. Begitu juga dengan bus transjakarta, bisa dicek dengan seistem komputerisasi. Bagaimana kondisi koridor tertentu, kepadatan lalu lintas sampai kepadatan halte mana yang mana saja bisa dicek dengan sistem teknologi," ungkapnya, Selasa (14/5) pagi di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta.
Ahok menambahkan banjir di Jakarta juga bisa ditangani secara komputerisasi. Pengaturan pintu air pengendali banjir yang ada bisa digerakan dengan secara otomatis, meskipun diakuinya diperlukan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) pendukung untuk mewujudkan teknologi tersebut. "Lihat saja, pintu - pintu air kita minta pasang teknologi untuk mengaturnya. Biar debit air merata, jangan sampai terjadi di sana banjir tapi sungai di sini kering, yang terjadi seperti itu. Sekarang saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu membantu kami untuk mewujudkan Jakarta Baru dengan konsep smart city," pungkasnya. (*/Zak)
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/30443-jakarta-smart-city-angan-angan-atasi-banjir-macet-via-komputer.html
Label:
ahok
,
banjir
,
basuki
,
city
,
ibu kota
,
ibu-ibu
,
jakarta
,
kepadatan
,
komputerisasi
,
kota-kota
,
macet
,
perangkat lunak
,
pintu air
,
pungkas
,
ritz
,
smart
,
technology
,
teknologi
,
tjahaja
Rabu, 08 Mei 2013
JAKARTA BANJIR : Pembangunan Terowongan Raksasa Ditunda
JAKARTA — Dinilai ada cara yang lebih murah, pemerintah memutuskan untuk tidak melaksanakan proyek pembangunan terowongan raksasa di Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Label:
banjir
,
ciliwung
,
deep
,
efisien
,
hasan
,
kementerian
,
multipurpose
,
normalisasi
,
pekerjaan
,
pembangunan
,
pemerintah
,
proyek
,
pungkas
,
sodetan
,
sumber daya
,
terowongan
,
tim
,
tunnel
,
umum
Langganan:
Postingan
(
Atom
)