Mulai April, pengangkutan sampah di DKI pakai sistem rit

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengubah sistem pengangkutan sampah di DKI Jakarta. Perubahan sistem tersebut akan diubah dari skema waktu menjadi skema putaran atau rit.

Ahok mengaku telah menegur Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas untuk merubah sistem pengangkutan sampah. Sebab, banyak sampah-sampah di Jakarta yang diletakkan di badan jalan dan menimbulkan bau tidak sedap di wilayah tersebut.

"Banyak yang enggak jalan truk sampah kita. Saya tanya, mau ngapain gitu lho. Terus alasannya kita masih terikat aturan sewa mobil per delapan jam, sehingga hanya ngangkut satu rit. Saya bilang ubah saja dong. Mana bisa pakai jam, pakai rit saja biar lebih simpel. Jadi per rit bayar berapa, tinggal dihitung saja nantinya," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (11/3).

Ahok menegaskan, penerapan skema rit tersebut akan dilakukan pada April 2014 mendatang. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta bakal rugi apabila menggunakan sistem yang lama. Lantaran, sampah yang diangkut setiap hari berjumlah sangat kecil dibanding jumlah sampah yang dibuang warga setiap harinya.

"Jadi ada kesengajaan pembiaran sistem yang lama yang dia bikin. Jadi kerja kita lama. Alat berat kita sudah kerja nol koma sekian jam sudah ngangkut penuh pergi, tidak balik lagi. Kan lucu. Memang tidak bisa pakai truk kita. Tadi baru saya tegur (Kadis Kebersihan). Dia harus bisa datain mana daerah-daerahnya. Biar tidak ada semacam kesengajaan," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mempersilakan perusahaan swasta yang mengangkut sampah di DKI Jakarta untuk mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Itu hak mereka, kita tidak mau kontraknya pakai ton. Kita inginnya pakai rit. Itu juga DPRD yang ngatur kok. Pakai rit, pakai jam. Terserah saja lah, gugat saja. Namanya saja kontrak harus ada kewajiban," katanya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mulai-april-pengangkutan-sampah-di-dki-pakai-sistem-rit.html

Banjir jadi alasan DPRD tunda pengesahan APBD DKI 2014

Merdeka.com - Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta belum juga mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014. Padahal seharusnya, RAPBD disahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013 sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan lambatnya pengesahan APBD dikarenakan hujan dan banjir yang menerjang Jakarta. Saat ini, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan penanganan banjir tersebut.

"Ya kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan wali kota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," ujar dia yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (15/01).

Menurut dia, saat ini pembahasan RAPBD 2014 telah selesai dan tinggal menunggu pertemuan antara DPRD dan gubernur untuk disahkan. Menurut dia, seharusnya pengesahan APBD tersebut dilakukan pada hari ini tetapi Jokowi masih sibuk mengurusi para korban banjir dan mengecek penanganan banjir.

"Engga lah saya rasa besok 17 (Januari) diketok. Insya Allah pasti. Ya kemarin memang harusnya tanggal 15 (Januari) tapi situasinya kayak gini," kata dia.

Politisi PDIP ini menambahkan APBD DKI Jakarta 2014 telah ditetapkan sebesar Rp 72 triliun karena adanya penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu yang dimasukkan di APBD tahun ini. "Iya sudah jadi Rp 72 triliun," pungkas dia.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/banjir-jadi-alasan-dprd-tunda-pengesahan-apbd-dki-2014.html