WowKeren.com - Salah satu personil baru JKT48, Haruka Nakagawa, cukup terkejut melihat kondisi Jakarta. Haruka atau yang akrab disapa Harugon tersebut kaget ketika melihat situasi banjir yang melanda Jakarta.
"Saya belum pernah lihat yang seperti itu di Jepang," kata Haruka usai debut dengan penampilan setlist "Aturan Anti Cinta" di teater JKT48, Jakarta, Rabu (26/12) malam. "Saat pertama lihat hujan deras hingga jadi banjir, saya pun berkata 'Sugoi! Sugoi!' (luar biasa! luar biasa!)."
Haruka bersama temannya, Aki Takajo, ditransfer dari AKB48 sejak 2 November lalu. Saat ini mereka masih menyesuaikan diri untuk bisa akrab dengan personil JKT48. Haruka dan Aki juga berjanji akan bekerja keras terutama dalam menguasai bahasa Indonesia.
"Semangat ya! Kami akan berusaha tampil dengan baik," kata Haruka. "Awalnya saya merasa deg-degan jauh dari rumah. Ada tembok bahasa jadi susah komunikasi. Tapi semua baik, dukung saya."
"Deg-degan dan nervous. Tapi kita latihan sama member," kata Aki. "Mereka mendukung saya, dicoba dan akhirnya saya merasa senang." (wk/ri)
Sumber : http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00029694.html
Jumat, 28 Desember 2012
Kamis, 27 Desember 2012
Gawat, Jakarta tak Akan Pernah Bebas Banjir!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Jakarta tak akan pernah bebas dari masalah banjir. Hal tersebut disebabkan pembangunan fisik yang terus dilakukan di ibu kota Indonesia ini.
"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).
Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.
"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.
Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.
Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.
"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.
Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir
"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).
Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.
"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.
Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.
Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.
"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.
Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir
Rabu, 26 Desember 2012
Ini Tiga Jurus Jokowi Atas Banjir Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi telah menyiapkan tiga strategi pencegahan banjir. Tiga strategi ini diharap mampu mengurangi banjir Jakarta tiap tahun. Tiga strategi itu adalah normalisasi kali, normalisasi sumur, dan pelebaran kali.
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.
Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).
Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.
Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.
Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta
Jumat, 21 Desember 2012
Pemulung Bakal Dilatih Bersihkan Sampah Jakarta dan Digaji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sempat melontarkan wacana untuk menggaji pemulung sebesar Rp 2 juta, untuk membersihkan sampah-sampah di Jakarta.
Saat ditanya kembali soal wacana itu, Basuki menjelaskan pihaknya menginginkan swakelola untuk membersihkan sampah.
"Kenapa kita tidak berdayakan pemulung juga? Tapi mesti dilatih, lagi dikaji," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/12/2012).
Mengenai gaji, mantan Bupati Belitung Timur menuturkan, gaji pemulung tentunya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Sebelumnya, Basuki menuturkan, sistem yang akan digunakan adalah dengan memberikan gaji per bulan, sehingga para pemulung bisa ikut mengumpulkan sampah di luar yang mereka cari.
"Kalau yang mereka perlu bisa diambil, kalau tidak (perlu) kan bisa mereka berikan ke kami sampahnya," ucap Basuki.
Dengan cara ini, menurutnya, sampah bisa dikurangi, sekaligus bisa memberikan panghasiln tetap kepada pemulung.
"Kalau dihitung 2.000 pemulung, per bulannya paling Rp 48 miliar. Daripada kasih ke orang (swasta) Rp 75 miliar tapi enggak bersih juga," paparnya.
Selain mengerahkan pemulung, Basuki juga berencana mengkoordinasikan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan untuk membersihakan sampah. (*)
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/20/pemulung-bakal-dilatih-bersihkan-sampah-jakarta-dan-digaji
Saat ditanya kembali soal wacana itu, Basuki menjelaskan pihaknya menginginkan swakelola untuk membersihkan sampah.
"Kenapa kita tidak berdayakan pemulung juga? Tapi mesti dilatih, lagi dikaji," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/12/2012).
Mengenai gaji, mantan Bupati Belitung Timur menuturkan, gaji pemulung tentunya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.
Sebelumnya, Basuki menuturkan, sistem yang akan digunakan adalah dengan memberikan gaji per bulan, sehingga para pemulung bisa ikut mengumpulkan sampah di luar yang mereka cari.
"Kalau yang mereka perlu bisa diambil, kalau tidak (perlu) kan bisa mereka berikan ke kami sampahnya," ucap Basuki.
Dengan cara ini, menurutnya, sampah bisa dikurangi, sekaligus bisa memberikan panghasiln tetap kepada pemulung.
"Kalau dihitung 2.000 pemulung, per bulannya paling Rp 48 miliar. Daripada kasih ke orang (swasta) Rp 75 miliar tapi enggak bersih juga," paparnya.
Selain mengerahkan pemulung, Basuki juga berencana mengkoordinasikan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan untuk membersihakan sampah. (*)
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/20/pemulung-bakal-dilatih-bersihkan-sampah-jakarta-dan-digaji
Kamis, 20 Desember 2012
Atasi Macet, Jakarta Bisa Coba Penyewaan Sepeda
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun, sampai sekarang belum ada yang berhasil menekan jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan-jalan Ibu Kota.
Pendiri gerakan Bike Sharing Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, Jakarta sebetulnya dapat menerapkan program penyewaan sepeda atau bike sharing sebagaimana telah ia lakukan di Kota "Kembang" Bandung. Bike sharing ini dilakukan dengan cara mendirikan terminal-terminal sepeda di beberapa sudut kota. Di terminal sepeda itu, warga kota dapat menyewa sepeda tersebut dengan menitipkan kartu identitas serta membayar sejumlah uang. Di Bandung, tarif yang dikenakan untuk penyewaan satu unit sepeda adalah Rp 3.000 pada hari kerja dan Rp 10.000 pada akhir pekan atau hari libur.
Ridwan mengatakan, kunci sukses gerakan ini terdapat pada generasi muda dan social media. Ridwan mengambil studi kasus suksesnya pelaksanaan bike sharing di Bandung. Semangat generasi muda itu, kata Ridwan, sangat bermanfaat untuk mengampanyekan gerakan penyewaan sepeda tersebut. Dibantu dengan aktivitas pengguna internet melalui social media di Indonesia, maka hal itu akan mempercepat suksesnya pelaksanaan program tersebut.
Di Bandung, Ridwan melaksanakan program bike sharing secara mandiri tanpa adanya bantuan pemerintah daerah. Bike sharing di Bandung diresmikan oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada pada Juni 2012. "Awalnya kami berharap, dengan diresmikan oleh wali kota, maka akan ada program lanjutan setelahnya. Tetapi, saat kami mengajukan dana ke Pemkot Bandung, saran kami didengarkan, tapi belum dilaksanakan sampai saat ini," ujar Ridwan dalam sebuah diskusi mengenai transportasi di Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2012).
Meski tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah, Ridwan dan kawan-kawannya toh tetap berhasil menjalankan program tersebut dengan hasil penggalangan dana dari berbagai pihak. Akhirnya program itu tetap berlanjut dan sukses sampai dengan saat ini. Ia berharap kesuksesan pelaksanaan bike sharing di Bandung dapat menular ke Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/18/19135333/Atasi.Macet.Jakarta.Bisa.Coba.Penyewaan.Sepeda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Pendiri gerakan Bike Sharing Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, Jakarta sebetulnya dapat menerapkan program penyewaan sepeda atau bike sharing sebagaimana telah ia lakukan di Kota "Kembang" Bandung. Bike sharing ini dilakukan dengan cara mendirikan terminal-terminal sepeda di beberapa sudut kota. Di terminal sepeda itu, warga kota dapat menyewa sepeda tersebut dengan menitipkan kartu identitas serta membayar sejumlah uang. Di Bandung, tarif yang dikenakan untuk penyewaan satu unit sepeda adalah Rp 3.000 pada hari kerja dan Rp 10.000 pada akhir pekan atau hari libur.
Ridwan mengatakan, kunci sukses gerakan ini terdapat pada generasi muda dan social media. Ridwan mengambil studi kasus suksesnya pelaksanaan bike sharing di Bandung. Semangat generasi muda itu, kata Ridwan, sangat bermanfaat untuk mengampanyekan gerakan penyewaan sepeda tersebut. Dibantu dengan aktivitas pengguna internet melalui social media di Indonesia, maka hal itu akan mempercepat suksesnya pelaksanaan program tersebut.
Di Bandung, Ridwan melaksanakan program bike sharing secara mandiri tanpa adanya bantuan pemerintah daerah. Bike sharing di Bandung diresmikan oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada pada Juni 2012. "Awalnya kami berharap, dengan diresmikan oleh wali kota, maka akan ada program lanjutan setelahnya. Tetapi, saat kami mengajukan dana ke Pemkot Bandung, saran kami didengarkan, tapi belum dilaksanakan sampai saat ini," ujar Ridwan dalam sebuah diskusi mengenai transportasi di Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2012).
Meski tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah, Ridwan dan kawan-kawannya toh tetap berhasil menjalankan program tersebut dengan hasil penggalangan dana dari berbagai pihak. Akhirnya program itu tetap berlanjut dan sukses sampai dengan saat ini. Ia berharap kesuksesan pelaksanaan bike sharing di Bandung dapat menular ke Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/18/19135333/Atasi.Macet.Jakarta.Bisa.Coba.Penyewaan.Sepeda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Rabu, 19 Desember 2012
Kurangi Kemacetan Jakarta dengan MRT dan Monorail
[JAKARTA] Untuk mengurangi Kemacetan Jakarta perlu segera dibangun Mass Rapid Transportation (MRT). Pembangunan MRT dengan full subway system.
Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman, dalam seminar dengan tema,"Upaya Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta dan sekitarnta Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" di Jakarta, Selasa (18/12).
Ia menegaskan, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya di jalan arteri tetapi juga jalan tol. "Sehingga MRT adalah satu solusi tepat," kata dia.
Selain itu, kata dia, perlu peningkatan trayek atau armada KRL. Pelayanan KRL harus ditingkatkan kualitasnya.
Dan yang lain lagi, kata dia, perlu perbanyak pembangunan jalan tidak sebidang seperti flyover, underpass. Dengan itu dapat mengurangi jalan sebidang baik perlintasan antar jalan raya maupun dengan kereta api.
Solusi lain, kata dia, adalah harus dilakukan pembatasan pembangunan kendaraan pribadi dengan penetapan sistem Electronic Road Princing (ERP), penetapan sistem plat nomor ganjil genap. Selain itu perlu percepatan pembangunan gedung parkir pada lokasi terminal angkutan pengumpan (feeder) maupun perpindahan antar moda.
Solusi selanjutnya, kata dia, adalah penerapan budaya tertib berlalu lintas yakni dengan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas, sanksi tegas bagi parkir liar di pinggir jalan. Sanksi tegas bagi penaikkan dan penurunan penumpang kendaraan umum yang tidak di terminal atau halte. Hilangkan terminal bayangan.
Sementara dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al Rasyid Lubis, yang ikut jadi pembicara dalam acara itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Biaya Kemacetan
Harun mengatakan, biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan 6 - 8 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemacetan transportasi Jakarta dan sekitarnya juga menghabiskan biaya kesehatan masyarakat sebesar 1 - 2 persen PDRB. "Sebanyak 5 - 10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk biaya transportasi," kata Harun.
Harun menambahkan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi.
Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta perubahan genetik. "Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia.
Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.
Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun 2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.
Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. [E-8]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kurangi-kemacetan-jakarta-dengan-mrt-dan-monorail/28340
Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman, dalam seminar dengan tema,"Upaya Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta dan sekitarnta Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" di Jakarta, Selasa (18/12).
Ia menegaskan, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya di jalan arteri tetapi juga jalan tol. "Sehingga MRT adalah satu solusi tepat," kata dia.
Selain itu, kata dia, perlu peningkatan trayek atau armada KRL. Pelayanan KRL harus ditingkatkan kualitasnya.
Dan yang lain lagi, kata dia, perlu perbanyak pembangunan jalan tidak sebidang seperti flyover, underpass. Dengan itu dapat mengurangi jalan sebidang baik perlintasan antar jalan raya maupun dengan kereta api.
Solusi lain, kata dia, adalah harus dilakukan pembatasan pembangunan kendaraan pribadi dengan penetapan sistem Electronic Road Princing (ERP), penetapan sistem plat nomor ganjil genap. Selain itu perlu percepatan pembangunan gedung parkir pada lokasi terminal angkutan pengumpan (feeder) maupun perpindahan antar moda.
Solusi selanjutnya, kata dia, adalah penerapan budaya tertib berlalu lintas yakni dengan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas, sanksi tegas bagi parkir liar di pinggir jalan. Sanksi tegas bagi penaikkan dan penurunan penumpang kendaraan umum yang tidak di terminal atau halte. Hilangkan terminal bayangan.
Sementara dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al Rasyid Lubis, yang ikut jadi pembicara dalam acara itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Biaya Kemacetan
Harun mengatakan, biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan 6 - 8 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemacetan transportasi Jakarta dan sekitarnya juga menghabiskan biaya kesehatan masyarakat sebesar 1 - 2 persen PDRB. "Sebanyak 5 - 10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk biaya transportasi," kata Harun.
Harun menambahkan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi.
Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta perubahan genetik. "Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia.
Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.
Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun 2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.
Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.
Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.
Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.
Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.
Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. [E-8]
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kurangi-kemacetan-jakarta-dengan-mrt-dan-monorail/28340
Selasa, 18 Desember 2012
Bus Rapid Transit, Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta
Metrotvnews.com, Jakarta: Program Bus Rapid Transit atau BRT masih terus digarap. Pemerintah Provinsi Jakarta berharap BRT mampu mengurangi kemacetan Ibu Kota dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke umum. BRT merupakan proyek yang mengintegrasi bus berukuran sedang dengan bus Transjakarta.
Untuk memantapkan program ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan pertemuan dengan pihak badan layanan umum, Transjakarta dan Institute Transportation and Development Policy di kantornya, Jakarta, Senin (17/12) siang.
ITDP memberikan sejumlah rekomendasi. di antaranya meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang bus Transjakarta. Bus ukuran sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini, harus segera diintegrasikan dengan bus Transjakarta dalam jalur Busway. Konsep integrasi masih digarap bersama Pemprov DKI.
Program BRT ini diharapkan segera terealisasi, mengingat para pemilik bus berukuran sedang juga menyetujui rencana ini.(wtr6)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/12/17/166696/Bus-Rapid-Transit-Solusi-Alternatif-Kemacetan-Jakarta/6
Untuk memantapkan program ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan pertemuan dengan pihak badan layanan umum, Transjakarta dan Institute Transportation and Development Policy di kantornya, Jakarta, Senin (17/12) siang.
ITDP memberikan sejumlah rekomendasi. di antaranya meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang bus Transjakarta. Bus ukuran sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini, harus segera diintegrasikan dengan bus Transjakarta dalam jalur Busway. Konsep integrasi masih digarap bersama Pemprov DKI.
Program BRT ini diharapkan segera terealisasi, mengingat para pemilik bus berukuran sedang juga menyetujui rencana ini.(wtr6)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/12/17/166696/Bus-Rapid-Transit-Solusi-Alternatif-Kemacetan-Jakarta/6
Senin, 17 Desember 2012
Hatta: Segera Lanjutkan Proyek MRT
Hatta Radjasa mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi.
Pemerintah pusat kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melanjutkan pembangunan mega proyek sistem transportasi berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) pada awal 2013 sehingga ditargetkan pembangunan koridor pertama dapat selesai pada tahun 2017.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama untuk mengatasi semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi, terutama motor.
"Menurut pandangan saya, MRT itu sangat diperlukan apalagi jumlah motor semakin tinggi, dan juga bertambahnya kendaraan ini tidak sejalan dengan ruas jalan," kata Hatta yang ditemui dalam pekan Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/12).
Meskipun Hatta memberikan sinyal atas keberlanjutan proyek transportasi ini, namun disinyalir Hatta kurang menyetujui permintaan Jokowi yang ingin mengurangi beban investment share menjadi 58:42 atau lebih besar porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dana ini dari APBN, loh ya APBD kan juga berasal dari APBN. Saya belum tahu formulanya seperti apa, jadi sampai situ dulu. Yang penting duduk sama-sama dulu nanti dibicarakan bagaimana baiknya," jelasnya.
"Minggu depan kita usahakan, secara keseluruhan dan komperenhesif proyek ini sudah bagus, jangan sampai disubsidi terus karena kalau disubsidi ujung-ujungnya APBN juga yang bengkak," imbuhnya.
Untuk itu, Hatta merencanakan menggelar pertemuan untuk membahas proyek ini dalam pekan depan bersama dengan Gubernur Jokowi, Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya.
Pertemuan tersebut, lanjut Hatta adalah untuk memediasi Gubernur Jokowi dan Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo, di mana keduanya pernah bertemu sebelumnya namun tidak menemukan jalan keluar.
"Bukan mengajukan proposal nanti salah persepsi, jadi Pak jokowi dan Pak Menkeu sudah bertemu tapi Pak Jokowi mengatakan buntu. Pak Jokowi minta saya itu meng-handle untuk mengkoordinasi masalah ini," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/88161-hatta-segera-lanjutkan-proyek-mrt.html
Pemerintah pusat kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melanjutkan pembangunan mega proyek sistem transportasi berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) pada awal 2013 sehingga ditargetkan pembangunan koridor pertama dapat selesai pada tahun 2017.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama untuk mengatasi semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi, terutama motor.
"Menurut pandangan saya, MRT itu sangat diperlukan apalagi jumlah motor semakin tinggi, dan juga bertambahnya kendaraan ini tidak sejalan dengan ruas jalan," kata Hatta yang ditemui dalam pekan Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/12).
Meskipun Hatta memberikan sinyal atas keberlanjutan proyek transportasi ini, namun disinyalir Hatta kurang menyetujui permintaan Jokowi yang ingin mengurangi beban investment share menjadi 58:42 atau lebih besar porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dana ini dari APBN, loh ya APBD kan juga berasal dari APBN. Saya belum tahu formulanya seperti apa, jadi sampai situ dulu. Yang penting duduk sama-sama dulu nanti dibicarakan bagaimana baiknya," jelasnya.
"Minggu depan kita usahakan, secara keseluruhan dan komperenhesif proyek ini sudah bagus, jangan sampai disubsidi terus karena kalau disubsidi ujung-ujungnya APBN juga yang bengkak," imbuhnya.
Untuk itu, Hatta merencanakan menggelar pertemuan untuk membahas proyek ini dalam pekan depan bersama dengan Gubernur Jokowi, Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya.
Pertemuan tersebut, lanjut Hatta adalah untuk memediasi Gubernur Jokowi dan Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo, di mana keduanya pernah bertemu sebelumnya namun tidak menemukan jalan keluar.
"Bukan mengajukan proposal nanti salah persepsi, jadi Pak jokowi dan Pak Menkeu sudah bertemu tapi Pak Jokowi mengatakan buntu. Pak Jokowi minta saya itu meng-handle untuk mengkoordinasi masalah ini," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/88161-hatta-segera-lanjutkan-proyek-mrt.html
Jumat, 14 Desember 2012
Ahok: Sampah Jakarta tak akan dibawa keluar kota
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengubah metode pengolahan sampah di Jakarta. Ahok mengaku memiliki program Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terpadu.
Dalam program itu, sampah di Ibu Kota harus diselesaikan di Jakarta.
"Tender kita akan tenderkan, konsep sampah, sampah tidak boleh dibawa keluar nanti kena biaya lagi. Sampah itu selesai di tengah kota, termasuk membangun ITF di Sunter," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/12).
Sementara, mengenai sampah yang ada di sungai-sungai Jakarta, Ahok berencana mengubah metode pembersihannya.
"Kita mau sungainya bersih bukan bicara berapa ton sampah yang diangkut. Tahun depan kita ingin ubah sistemnya," katanya.
Ahok mengaku akan melibatkan masyarakat untuk membersihkan sampah yang ada di sungai dan aliran air. Karenanya, Ahok akan menambah truk dan alat berat untuk mengeruk sampah.
"Jadi tidak bayar swasta lagi, hitungan per ton lagi kan itu masalah. Jadi kita mesti keruk terus. Terus tambah alat lagi," kata Ahok.
"Tambah (truk dan alat berat) enggak apa-apa, termasuk sedot segala macam. Pak gubernur saya minta untuk tambah Rp 50 miliar pun enggak apa-apa, yang penting untuk mesin-mesin itu ada," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sampah-jakarta-tak-akan-dibawa-keluar-kota.html
Dalam program itu, sampah di Ibu Kota harus diselesaikan di Jakarta.
"Tender kita akan tenderkan, konsep sampah, sampah tidak boleh dibawa keluar nanti kena biaya lagi. Sampah itu selesai di tengah kota, termasuk membangun ITF di Sunter," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/12).
Sementara, mengenai sampah yang ada di sungai-sungai Jakarta, Ahok berencana mengubah metode pembersihannya.
"Kita mau sungainya bersih bukan bicara berapa ton sampah yang diangkut. Tahun depan kita ingin ubah sistemnya," katanya.
Ahok mengaku akan melibatkan masyarakat untuk membersihkan sampah yang ada di sungai dan aliran air. Karenanya, Ahok akan menambah truk dan alat berat untuk mengeruk sampah.
"Jadi tidak bayar swasta lagi, hitungan per ton lagi kan itu masalah. Jadi kita mesti keruk terus. Terus tambah alat lagi," kata Ahok.
"Tambah (truk dan alat berat) enggak apa-apa, termasuk sedot segala macam. Pak gubernur saya minta untuk tambah Rp 50 miliar pun enggak apa-apa, yang penting untuk mesin-mesin itu ada," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sampah-jakarta-tak-akan-dibawa-keluar-kota.html
Kamis, 13 Desember 2012
Jokowi: Perlu Kebijakan Radikal Urai Kemacetan Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor ganjil-genap menimbulkan pro dan kontra, khususnya bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di Jakarta. Ada yang setuju dengan penerapan peraturan tersebut karena meyakini dapat mengurai kemacetan di Ibu Kota, namun tidak sedikit pula yang menolak penerapan peraturan tersebut karena masih buruknya pelayanan transportasi massal di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggap wajar pro kontra yang mengemuka terkait rencana penerapan peraturan ganjil-genap. Menurutnya, untuk mengatasi suatu masalah, terutama kemacetan, diperlukan kebijakan yang radikal. Apabila gebrakan radikal itu tidak dijalankan, maka permasalahan kemacetan di Ibu Kota tidak akan selesai.
"Ada yang pro ada yang kontra. Nanti semuanya terus ditampung. Kalau tidak ada kebijakan radikal seperti ini, penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta tidak akan rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Dengan menerapkan sistem ganjil-genap ini, kendaraan bermotor yang turun ke jalan akan berkurang. Dengan begitu, kata Jokowi, dampaknya adalah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang signifikan, mengurangi kemacetan sampai 42 persen, dan diyakini dapat mengurangi polusi. Saat ini, pembahasan ganjil-genap masih dalam proses kajian, terutama kajian ekonomi dan sosial politiknya.
"Ya, ini efeknya akan kemana-mana. Tetapi saya juga sampaikan masih dalam proses kajian dihitung semuanya. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi proses ini berjalan sambil mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat," kata Jokowi.
Kesiapan penerapan sistem ganjil-genap itu menurutnya harus diimbangi dengan semakin banyaknya persediaan transportasi massal di Jakarta. Jokowi mengatakan, Pemprov DKI telah merencanakan untuk menambah sebanyak 200 armada Transjakarta di bulan Januari dan 600 armada di bulan Juni. Kemudian, bis sedang, seperti Metromini dan Kopaja ditambah sebanyak seribu armada.
Sistem ganjil-genap yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya rencananya akan diberlakukan sekitar bulan Maret 2013. Dengan penerapan sistem ganjil-genap itu, Jokowi optimistis kemacetan Jakarta akan terurai. "Setelah ganjil-genap, nanti keluar lagi Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga ini harus berjalan pararel," ujar Jokowi.
Ia juga menjelaskan, peraturan sistem ganjil-genap ini hanya akan berlaku pada mobil pribadi. Sepeda motor belum. Rencananya, setelah berhasil diterapkan pada mobil pribadi, kebijakan yang sama akan diberlakukan kepada sepeda motor.
Untuk diketahui, penentuan genap dan ganjil diambil dari satu digit angka paling belakang. Angka nol akan dihitung sebagai digit genap. Sistem ganjil-genap akan diberlakukan mulai pukul 06.00-20.00 WIB setiap Senin-Jumat (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional). Sistem ini akan diberlakukan pada wilayah yang dilalui koridor Transjakarta dan koridor utama di dalam wilayah yang dibatasi oleh jalan tol lingkar dalam kota DKI Jakarta (jalan-jalan protokol dalam kota).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/12/20444575/Jokowi.Perlu.Kebijakan.Radikal.Urai.Kemacetan.Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggap wajar pro kontra yang mengemuka terkait rencana penerapan peraturan ganjil-genap. Menurutnya, untuk mengatasi suatu masalah, terutama kemacetan, diperlukan kebijakan yang radikal. Apabila gebrakan radikal itu tidak dijalankan, maka permasalahan kemacetan di Ibu Kota tidak akan selesai.
"Ada yang pro ada yang kontra. Nanti semuanya terus ditampung. Kalau tidak ada kebijakan radikal seperti ini, penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta tidak akan rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Dengan menerapkan sistem ganjil-genap ini, kendaraan bermotor yang turun ke jalan akan berkurang. Dengan begitu, kata Jokowi, dampaknya adalah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang signifikan, mengurangi kemacetan sampai 42 persen, dan diyakini dapat mengurangi polusi. Saat ini, pembahasan ganjil-genap masih dalam proses kajian, terutama kajian ekonomi dan sosial politiknya.
"Ya, ini efeknya akan kemana-mana. Tetapi saya juga sampaikan masih dalam proses kajian dihitung semuanya. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi proses ini berjalan sambil mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat," kata Jokowi.
Kesiapan penerapan sistem ganjil-genap itu menurutnya harus diimbangi dengan semakin banyaknya persediaan transportasi massal di Jakarta. Jokowi mengatakan, Pemprov DKI telah merencanakan untuk menambah sebanyak 200 armada Transjakarta di bulan Januari dan 600 armada di bulan Juni. Kemudian, bis sedang, seperti Metromini dan Kopaja ditambah sebanyak seribu armada.
Sistem ganjil-genap yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya rencananya akan diberlakukan sekitar bulan Maret 2013. Dengan penerapan sistem ganjil-genap itu, Jokowi optimistis kemacetan Jakarta akan terurai. "Setelah ganjil-genap, nanti keluar lagi Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga ini harus berjalan pararel," ujar Jokowi.
Ia juga menjelaskan, peraturan sistem ganjil-genap ini hanya akan berlaku pada mobil pribadi. Sepeda motor belum. Rencananya, setelah berhasil diterapkan pada mobil pribadi, kebijakan yang sama akan diberlakukan kepada sepeda motor.
Untuk diketahui, penentuan genap dan ganjil diambil dari satu digit angka paling belakang. Angka nol akan dihitung sebagai digit genap. Sistem ganjil-genap akan diberlakukan mulai pukul 06.00-20.00 WIB setiap Senin-Jumat (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional). Sistem ini akan diberlakukan pada wilayah yang dilalui koridor Transjakarta dan koridor utama di dalam wilayah yang dibatasi oleh jalan tol lingkar dalam kota DKI Jakarta (jalan-jalan protokol dalam kota).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/12/20444575/Jokowi.Perlu.Kebijakan.Radikal.Urai.Kemacetan.Jakarta
Rabu, 12 Desember 2012
Tiap hari, 31 ton sampah berserakan di Jakarta Barat
Dalam sehari, 31 ton sampah yang berserak di tempat pembuangan liar, sungai, dan taman di Jakarta Barat dibiarkan oleh Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat.
Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Made Indrayasa, sampah yang tidak berada di Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) bukan wewenang pihaknya.
"Kami tidak memungut sampah di LPS liar," ujarnya, Selasa (11/12). Dirinya menjelaskan, pengangkutan sampah di tempat sampah liar merupakan tugas pihak kecamatan.
Made mengatakan, 31 ton sampah yang tidak diangkut Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat itu merupakan bagian dari 1.568,03 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta Barat setiap harinya. Dari delapan kecamatan Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora merupakan penyumbang terbesar.
"Volume sampah di Jakarta Barat, disumbangsih dari rumah tangga, dan industri," ujar Made.
Dia menjelaskan, sampah tersebut diangkut dari 36 LPS resmi, 88 bak sampah, dan 86 titik gerobak sampah yang tersebar di Jakarta Barat.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tiap-hari-31-ton-sampah-berserakan-di-jakarta-barat.html
Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Made Indrayasa, sampah yang tidak berada di Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) bukan wewenang pihaknya.
"Kami tidak memungut sampah di LPS liar," ujarnya, Selasa (11/12). Dirinya menjelaskan, pengangkutan sampah di tempat sampah liar merupakan tugas pihak kecamatan.
Made mengatakan, 31 ton sampah yang tidak diangkut Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat itu merupakan bagian dari 1.568,03 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta Barat setiap harinya. Dari delapan kecamatan Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora merupakan penyumbang terbesar.
"Volume sampah di Jakarta Barat, disumbangsih dari rumah tangga, dan industri," ujar Made.
Dia menjelaskan, sampah tersebut diangkut dari 36 LPS resmi, 88 bak sampah, dan 86 titik gerobak sampah yang tersebar di Jakarta Barat.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tiap-hari-31-ton-sampah-berserakan-di-jakarta-barat.html
Selasa, 11 Desember 2012
Sembilan Ton Sampah di Cililitan Terbengkalai
SAMPAH di lokasi saringan sampah otomatis Kali Baru, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, dibiarkan menggunung. Sedikitnya, sembilan ton sampah dibiarkan menumpuk sejak 15 November 2012. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan sampah-sampah tersebut menjadi biang penyakit warga sekitar.
Kepala Operator Saringan Sampah Otomatis Kali Baru, Iwan Maulana, mengatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran tidak adanya petugas yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, namun belum juga ada tanggapan.
"Biasanya petugas yang mengangkat sampahnya adalah UPT Alkal. Cuma yang saya dengar sekarang tugas dan kewenangannya sudah dipindah ke kontraktor lain. Tapi saya juga bingung kenapa sudah sekitar tiga minggu ini tidak ada petugas yang mengangkatnya," ujarnya.
Akibatnya, Iwan mengaku selama sekitar tiga minggu ini bekerja sendiri mengangkat sampah-sampah yang tersangkut sekitar saringan sampah otomatis Kali Baru, di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) Cililitan itu. Selanjutnya, sampah-sampah itu terpaksa menumpuk di tempat penampungan di sekitarnya.
Tampak sampah-sampah tersebut kebanyakan berupa limbah rumah tangga berjenis plastik. Ada pula batang pohon dan dedaunan, ban bekas, peti telur, sayur-mayur, dan lain sebagainya.
"Kalau masih basah tumpukan sampah terlihat meninggi, ini karena sudah kering jadinya terlihat agak menurun. Kalau dihitung-hitung totalnya sekarang ada sekitar sembilan ton," ujarnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan terbengkalainya penanganan sampah di kali tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran ada tumpang tindih pertanggungjawaban masalah sampah.
"Saat ini tanggung jawabnya ada di mana-mana. Ada Dinas Pertamanan mengurusi sampah di taman, PU mengurusi sampah di kali, ada juga Dinas Kebersihan, ini kan overlaping namanya. Malahan pernah saat saya mintai tanggung jawab ada yang bilang itu bukan tanggung jawabnya," kata Jokowi di Ciracas, Senin (10/12).
Dia berencana pada tahun 2013 akan merombak sistem penanganan sampah. Yakni dengan menugaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai penanggung jawab masalah kebersihan baik di darat, air, maupun di taman.
"Tahun depan saya akan perintahkan yang pegang hanya Dinas Kebersihan, baik itu sampah yang ada di sungai, di taman, sampah yang ada di mana pun dia yang tanggung jawab," tegasnya.(dni/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/11/149989/Sembilan-Ton-Sampah-di-Cililitan-Terbengkalai-
Kepala Operator Saringan Sampah Otomatis Kali Baru, Iwan Maulana, mengatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran tidak adanya petugas yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, namun belum juga ada tanggapan.
"Biasanya petugas yang mengangkat sampahnya adalah UPT Alkal. Cuma yang saya dengar sekarang tugas dan kewenangannya sudah dipindah ke kontraktor lain. Tapi saya juga bingung kenapa sudah sekitar tiga minggu ini tidak ada petugas yang mengangkatnya," ujarnya.
Akibatnya, Iwan mengaku selama sekitar tiga minggu ini bekerja sendiri mengangkat sampah-sampah yang tersangkut sekitar saringan sampah otomatis Kali Baru, di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) Cililitan itu. Selanjutnya, sampah-sampah itu terpaksa menumpuk di tempat penampungan di sekitarnya.
Tampak sampah-sampah tersebut kebanyakan berupa limbah rumah tangga berjenis plastik. Ada pula batang pohon dan dedaunan, ban bekas, peti telur, sayur-mayur, dan lain sebagainya.
"Kalau masih basah tumpukan sampah terlihat meninggi, ini karena sudah kering jadinya terlihat agak menurun. Kalau dihitung-hitung totalnya sekarang ada sekitar sembilan ton," ujarnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan terbengkalainya penanganan sampah di kali tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran ada tumpang tindih pertanggungjawaban masalah sampah.
"Saat ini tanggung jawabnya ada di mana-mana. Ada Dinas Pertamanan mengurusi sampah di taman, PU mengurusi sampah di kali, ada juga Dinas Kebersihan, ini kan overlaping namanya. Malahan pernah saat saya mintai tanggung jawab ada yang bilang itu bukan tanggung jawabnya," kata Jokowi di Ciracas, Senin (10/12).
Dia berencana pada tahun 2013 akan merombak sistem penanganan sampah. Yakni dengan menugaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai penanggung jawab masalah kebersihan baik di darat, air, maupun di taman.
"Tahun depan saya akan perintahkan yang pegang hanya Dinas Kebersihan, baik itu sampah yang ada di sungai, di taman, sampah yang ada di mana pun dia yang tanggung jawab," tegasnya.(dni/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/11/149989/Sembilan-Ton-Sampah-di-Cililitan-Terbengkalai-
Senin, 10 Desember 2012
Belum Ada Titik Temu Tentang Monorel
JAKARTA, KOMPAS.com- Hingga hari Minggu (9/12/2012), belum ada titik temu mengenai kelanjutan proyek monorel di Jakarta.
Konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya memiliki konsep yang berbeda dengan konsorsium PT Jakarta Monorel.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta dua konsorsium tersebut menyatukan diri dalam sebuah konsorsium baru.
"Sulit bagi kami berdialog dengan PT Jakarta Monorel. Sebab tidak hal itu ada dalam rencana kami. Kami pernah kerja sama dengan mereka tetapi kemudian berhenti di tengah jalan karena persoalan dana," tutur Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, Minggu kepada Kompas.
Konsorsium yang dipimpin Adhi Karya terdiri dari PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Nasional, PT Jasa Marga, dan PT Industri Kereta Api.
Mereka menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI membangun monorel yang terhenti sejak tahun 2007.
Tawaran mereka pendanaan proyek ini dari dana Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 20 sampai 30 persen dari total investasi Rp 12 triliun.
Selebihnya, konsorsium melibatkan sindikasi bank untuk menutup kekurangan dana.
Konsorsium Adhi Karya menawarkan jalur baru monorel meliputi Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Harmoni.
Tulang punggung jaringan monorel tersebut memperlancar mobilitas orang dari arah timur ke Jakarta dan sebaliknya.
"Dari kajian kami, 32 persen pergerakan komuter itu dari sana. Ada persinggungan dengan jalur yang lama, tetapi tidak banyak," kata Kiswodarmawan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/00043453/Belum.Ada.Titik.Temu.Tentang.Monorel
Konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya memiliki konsep yang berbeda dengan konsorsium PT Jakarta Monorel.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta dua konsorsium tersebut menyatukan diri dalam sebuah konsorsium baru.
"Sulit bagi kami berdialog dengan PT Jakarta Monorel. Sebab tidak hal itu ada dalam rencana kami. Kami pernah kerja sama dengan mereka tetapi kemudian berhenti di tengah jalan karena persoalan dana," tutur Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, Minggu kepada Kompas.
Konsorsium yang dipimpin Adhi Karya terdiri dari PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Nasional, PT Jasa Marga, dan PT Industri Kereta Api.
Mereka menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI membangun monorel yang terhenti sejak tahun 2007.
Tawaran mereka pendanaan proyek ini dari dana Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 20 sampai 30 persen dari total investasi Rp 12 triliun.
Selebihnya, konsorsium melibatkan sindikasi bank untuk menutup kekurangan dana.
Konsorsium Adhi Karya menawarkan jalur baru monorel meliputi Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Harmoni.
Tulang punggung jaringan monorel tersebut memperlancar mobilitas orang dari arah timur ke Jakarta dan sebaliknya.
"Dari kajian kami, 32 persen pergerakan komuter itu dari sana. Ada persinggungan dengan jalur yang lama, tetapi tidak banyak," kata Kiswodarmawan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/00043453/Belum.Ada.Titik.Temu.Tentang.Monorel
Jumat, 07 Desember 2012
Sulitnya Merebut Jalur Sepeda di Jakarta...
JAKARTA, KOMPAS.com - Motor, mungkin layak dikatakan menjadi musuh bebuyutan para pengendara sepeda di Jakarta. Bayangkan saja, jumlahnya yang meningkat tiap tahunnya serta kondisi jalan yang tidak bertambah, membuat motor hadir di setiap sudut jalan Ibu Kota, tak terkecuali di jalan khusus untuk sepeda.
Jumat (7/12/2012) pukul 06.00 WIB pagi, di tengah gerombolan motor menguasai jalan di Jakarta demi tujuannya masing-masing, sekitar 80 orang pengendara sepeda beraksi di Trase Kering Kanal Banjir Timur, ruas Duren Sawit, Jakarta Timur. Misi mereka satu, yakni merebut hak jalur sepeda yang kerap diserobot motor.
Ketua komunitas pekerja bersepeda, Bike to Work, Toto Sugito, mengatakan, kampanye semacam itu perlu digalakan. Pasalnya, kondisi pelanggaran sepeda motor dengan menyerobot jalur khusus sepeda semakin mengkhawatirkan. Karena itu lah tema 'Rebut Jalur Sepeda' digunakan sebagai tagline aksi kampanye.
"Karena ini sehari-hari dipakai oleh motor. Sehari-hari, teman-teman banyak yang lewat sini. Jadi sesering mungkin kita akan terus sosialisasi bike lane. Supaya digunakan semaksimal mungkin oleh pesepeda," ujarnya.
Meski sebelumnya telah ada sosialisasi terhadap jalur sepeda di Kanal Banjir Timur oleh Dinas Perhubungan, Toto mengaku belum berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya jumlah motor yang menyerobot jalur khusus sepeda. Namun, segala upaya terus ditempuh para pesepeda, antara lain dengan menggunakan jalur hukum.
"Tidak signifikan, jumlah motor dan sepeda jauh tidak berimbang. Untuk itu kita undang teman-teman LBH untuk mulai advokasi," lanjutnya.
Pesepeda Dinaungi Hukum Handika, salah seorang pengacara publik yang turut hadir dalam kampanye itu mengatakan, hukum telah mengakomodir ruang publik untuk para pengendara sepeda, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Lalu Lintas. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh aksi perebutan hak para sepeda tersebut.
"Artinya di setiap lajur dalam mekanisme undang-undang, harus ada lajur sepeda, pejalan kaki, mobil dan motor, tegasnya. Handika turut mengapresiasi pemerintah DKI karena telah menyediakan hak bagi pesepeda, salah satunya di Kanal Banjir Timur.
Namun, niat baik pemerintar tersebut tak didukung dengan penegakan hukum yang kuat sehingga terkesan setengah-setengah dalam menerapkan langkah.
"Itu artinya yang harus kita dorong adalah bagamana advokasi kebijakan yang sudah baik ini untuk penegakan hukum," ujarnya.
Kampanye 'Rebut Jalur Sepeda' yang dilakukan puluhan pengendara sepeda di Kanal Banjir Timur, Jumat pagi, tergolong sukses. Akibat dari aktifitas para pesepeda, motor tampak segan untuk menyerobot jalur yang disediakan khusus untuk sepeda tersebut. Namun, entak kondisi itu bertahan lama.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/11000287/Sulitnya.Merebut.Jalur.Sepeda.di.Jakarta
Jumat (7/12/2012) pukul 06.00 WIB pagi, di tengah gerombolan motor menguasai jalan di Jakarta demi tujuannya masing-masing, sekitar 80 orang pengendara sepeda beraksi di Trase Kering Kanal Banjir Timur, ruas Duren Sawit, Jakarta Timur. Misi mereka satu, yakni merebut hak jalur sepeda yang kerap diserobot motor.
Ketua komunitas pekerja bersepeda, Bike to Work, Toto Sugito, mengatakan, kampanye semacam itu perlu digalakan. Pasalnya, kondisi pelanggaran sepeda motor dengan menyerobot jalur khusus sepeda semakin mengkhawatirkan. Karena itu lah tema 'Rebut Jalur Sepeda' digunakan sebagai tagline aksi kampanye.
"Karena ini sehari-hari dipakai oleh motor. Sehari-hari, teman-teman banyak yang lewat sini. Jadi sesering mungkin kita akan terus sosialisasi bike lane. Supaya digunakan semaksimal mungkin oleh pesepeda," ujarnya.
Meski sebelumnya telah ada sosialisasi terhadap jalur sepeda di Kanal Banjir Timur oleh Dinas Perhubungan, Toto mengaku belum berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya jumlah motor yang menyerobot jalur khusus sepeda. Namun, segala upaya terus ditempuh para pesepeda, antara lain dengan menggunakan jalur hukum.
"Tidak signifikan, jumlah motor dan sepeda jauh tidak berimbang. Untuk itu kita undang teman-teman LBH untuk mulai advokasi," lanjutnya.
Pesepeda Dinaungi Hukum Handika, salah seorang pengacara publik yang turut hadir dalam kampanye itu mengatakan, hukum telah mengakomodir ruang publik untuk para pengendara sepeda, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Lalu Lintas. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh aksi perebutan hak para sepeda tersebut.
"Artinya di setiap lajur dalam mekanisme undang-undang, harus ada lajur sepeda, pejalan kaki, mobil dan motor, tegasnya. Handika turut mengapresiasi pemerintah DKI karena telah menyediakan hak bagi pesepeda, salah satunya di Kanal Banjir Timur.
Namun, niat baik pemerintar tersebut tak didukung dengan penegakan hukum yang kuat sehingga terkesan setengah-setengah dalam menerapkan langkah.
"Itu artinya yang harus kita dorong adalah bagamana advokasi kebijakan yang sudah baik ini untuk penegakan hukum," ujarnya.
Kampanye 'Rebut Jalur Sepeda' yang dilakukan puluhan pengendara sepeda di Kanal Banjir Timur, Jumat pagi, tergolong sukses. Akibat dari aktifitas para pesepeda, motor tampak segan untuk menyerobot jalur yang disediakan khusus untuk sepeda tersebut. Namun, entak kondisi itu bertahan lama.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/11000287/Sulitnya.Merebut.Jalur.Sepeda.di.Jakarta
Kamis, 06 Desember 2012
Lalin Jakarta Macet Parah, Perlu 1,5 Jam untuk Tempuh 4,5 KM
Jakarta - Kemacetan lalu lintas di kawasan segitiga emas Jakarta berdampak pada jalan-jalan lainnya. Lalin Buncit-Mampang, Jakarta Selatan, termasuk yang mengalami kemacetan luar biasa. Kendaraan hanya bergerak seperti keong, perlu waktu 1,5 jam untuk menempuh jarak yang hanya 4,5 KM.
Pengalaman ini dialami oleh Budi, seorang eksekutif di Jakarta. "Gila, dari Buncit pukul 11.00 WIB, sampai sekarang baru sampai perempatan Mampang," kata Budi kepada detikcom sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (5/12/2012). Budi akan menuju Hotel Kartika Chandra di Jl. Gatot Subroto.
Selepas perempatan Mampang, arus lalu lintas di Jl. Gatot Subroto, dari arah Pancoran menuju Semanggi, tampak lancar. Sementara arus sebaliknya dari Semanggi menuju Pancoran mampet. "Sekarang, saya terkena kemacetan lagi di Semanggi. Ini tidak bergerak sama sekali," kata Budi saat tiba di Semanggi pukul 12.45 WIB.
Kemacetan di Buncit-Mampang ini dampak dari aksi demonstrasi para buruh di depan Kedubes Malaysia di Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Meski demonstrasi buruh sudah bubar sejak pukul 12.00 WIB, namun dampak kemacetan masih terjadi. Di Jl HR Rasuna Said yang mengarah dari Mampang menuju Menteng juga terlihat kemacetan yang luar biasa.
Ribuan buruh yang berdemonstrasi di Bundaran HI dan melakukan long march menuju Istana Merdeka juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di Jl Thamrin dan Jl Sudirman. Dampak kemacetan lalin ini juga terasa hingga kawasan Semanggi, Jl Gatot Subroto, Jl S Parman, dan jalan-jalan lain di sekitarnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/05/131016/2109966/10/lalin-jakarta-macet-parah-perlu-15-jam-untuk-tempuh-45-km?9922032
Pengalaman ini dialami oleh Budi, seorang eksekutif di Jakarta. "Gila, dari Buncit pukul 11.00 WIB, sampai sekarang baru sampai perempatan Mampang," kata Budi kepada detikcom sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (5/12/2012). Budi akan menuju Hotel Kartika Chandra di Jl. Gatot Subroto.
Selepas perempatan Mampang, arus lalu lintas di Jl. Gatot Subroto, dari arah Pancoran menuju Semanggi, tampak lancar. Sementara arus sebaliknya dari Semanggi menuju Pancoran mampet. "Sekarang, saya terkena kemacetan lagi di Semanggi. Ini tidak bergerak sama sekali," kata Budi saat tiba di Semanggi pukul 12.45 WIB.
Kemacetan di Buncit-Mampang ini dampak dari aksi demonstrasi para buruh di depan Kedubes Malaysia di Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Meski demonstrasi buruh sudah bubar sejak pukul 12.00 WIB, namun dampak kemacetan masih terjadi. Di Jl HR Rasuna Said yang mengarah dari Mampang menuju Menteng juga terlihat kemacetan yang luar biasa.
Ribuan buruh yang berdemonstrasi di Bundaran HI dan melakukan long march menuju Istana Merdeka juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di Jl Thamrin dan Jl Sudirman. Dampak kemacetan lalin ini juga terasa hingga kawasan Semanggi, Jl Gatot Subroto, Jl S Parman, dan jalan-jalan lain di sekitarnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/05/131016/2109966/10/lalin-jakarta-macet-parah-perlu-15-jam-untuk-tempuh-45-km?9922032
Rabu, 05 Desember 2012
Kemacetan Hambat Perkembangan Pariwisata Jakarta
INILAH.COM, Jakarta – Masalah kemacetan menjadi penyebab daya tarik wisata DKI Jakarya lemah. Terlebih penyediaan moda transportasi yang dinilai masih semrawut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum DKI Jakarta Adrian Maelite di Jakarta, Selasa (4/12/2012).
“Wisatawan stay di Jakarta tidak lama, karena masalah transportasi. Jakarta itu macet, transportasi susah, menyebabkan waktu habis diperjalanan,” ujar Adrian usai acara Pemberiaan Anugerah Adikarya Wisata 2012 di Jakarta, Selasa (12/4/2012).
Untuk itu, lanjut Adrian, diperlukan sebuah terobosan dalam pengembangan infrastruktur. Tidak hanya itu, menurutnya, untuk meningkat minat wisatawan untuk datang ke Jakarta dibarengi dengan peningkatan objek wisata belanja dan hiburan.
“Jakarta masih unggul dari sisi harga dibandingkan dengan Kuala Lumpur juga Singapura. Banyak wisatawan dari luar sengaja berbelanja ke Jakarta, karena memang lebih murah dari tempat lainnya. Dari sisi tempat-tempat hiburan seperti diskotik, karoke, dan pub juga memiliki daya tarik sendiri,” ungkapnya.[jat]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1934186/kemacetan-hambat-perkembangan-pariwisata-jakarta
“Wisatawan stay di Jakarta tidak lama, karena masalah transportasi. Jakarta itu macet, transportasi susah, menyebabkan waktu habis diperjalanan,” ujar Adrian usai acara Pemberiaan Anugerah Adikarya Wisata 2012 di Jakarta, Selasa (12/4/2012).
Untuk itu, lanjut Adrian, diperlukan sebuah terobosan dalam pengembangan infrastruktur. Tidak hanya itu, menurutnya, untuk meningkat minat wisatawan untuk datang ke Jakarta dibarengi dengan peningkatan objek wisata belanja dan hiburan.
“Jakarta masih unggul dari sisi harga dibandingkan dengan Kuala Lumpur juga Singapura. Banyak wisatawan dari luar sengaja berbelanja ke Jakarta, karena memang lebih murah dari tempat lainnya. Dari sisi tempat-tempat hiburan seperti diskotik, karoke, dan pub juga memiliki daya tarik sendiri,” ungkapnya.[jat]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1934186/kemacetan-hambat-perkembangan-pariwisata-jakarta
Selasa, 04 Desember 2012
80% Sampah di Kanal Banjir Timur Dari Sampah Rumah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Kanal Banjir Timur (KBT) dibangun oleh pemerintah salah satunya untuk mengurangi debit banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
"Masyarakat harus lebih disiplin dan menyayangi kali atau sungai yang ada didaerahnya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di kali dan sungai,"ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Minggu (2/12/2012).
Lebih lanjut Menteri PU mengatakan, untuk pemeliharaan banjir Kanal Timur, akan di buat suatu badan yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan BKT ini. Djoko juga mengatakan, kawasan BKT saat ini bisa menjadi Icon untuk wilayah Jakarta Timur dan saat ini juga sudah dibuatkan untuk jalur bersepeda pada sisi kanan BKT serta taman kota yang dapat memperindah pemandangan dan menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman.
Sekitar 778 pohon ditanam di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (2/12/2012) pagi tadi. Pohon-pohon ini ditanam oleh sekitar 1.000 orang di lokasi sepanjang 1,4 km tepat di tepi sungai.
Acara tanam pohon ini digelar oleh komunitas 'Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara' (GPTP) yang beranggotakan antara lain Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan sejumlah organisasi perempuan lainnya.
Acara ini bertempat di kawasan Kanal Banjir Timur yang berada di Desa Malaksari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penanaman Pohon yang dilakukan Ibu Negara ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Sumber Daya Air PU, Dirjen Tata ruang serta pejabat terkait dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://m.tribunnews.com/2012/12/03/80-sampah-di-kanal-banjir-timur-dari-sampah-rumah
"Masyarakat harus lebih disiplin dan menyayangi kali atau sungai yang ada didaerahnya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di kali dan sungai,"ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Minggu (2/12/2012).
Lebih lanjut Menteri PU mengatakan, untuk pemeliharaan banjir Kanal Timur, akan di buat suatu badan yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan BKT ini. Djoko juga mengatakan, kawasan BKT saat ini bisa menjadi Icon untuk wilayah Jakarta Timur dan saat ini juga sudah dibuatkan untuk jalur bersepeda pada sisi kanan BKT serta taman kota yang dapat memperindah pemandangan dan menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman.
Sekitar 778 pohon ditanam di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (2/12/2012) pagi tadi. Pohon-pohon ini ditanam oleh sekitar 1.000 orang di lokasi sepanjang 1,4 km tepat di tepi sungai.
Acara tanam pohon ini digelar oleh komunitas 'Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara' (GPTP) yang beranggotakan antara lain Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan sejumlah organisasi perempuan lainnya.
Acara ini bertempat di kawasan Kanal Banjir Timur yang berada di Desa Malaksari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penanaman Pohon yang dilakukan Ibu Negara ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Sumber Daya Air PU, Dirjen Tata ruang serta pejabat terkait dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sumber : http://m.tribunnews.com/2012/12/03/80-sampah-di-kanal-banjir-timur-dari-sampah-rumah
Senin, 03 Desember 2012
Ini Rencana Cara Mengatasi Kemacetan di Jakarta
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono mengatakan saat ini pihaknya dengan Pemda DKI tengah menggodok tiga kajian untuk mengatasi masalah kemacetan yang makin memperparah ibukota.
"Masalah kemacetan ini bukan perkara mudah. Butuh kebijakan dan strategi yang matang untuk bisa mengatasi permasalahan lalu lintas yang sudah identik dengan Jakarta," ucap Wahyono, Minggu (2/12/2012).
Wahyono menuturkan saat ini ada tiga rencana kebijakan yang tengah digodok oleh Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan. Dan tiga hal itu sudah dibicarakan oleh Gubernur dengan Kapolda Metro Jaya.
Cara pertama untuk mengatasi kemacetan yakni dengan pemberlakuan tilang elektronik. Dan saat ini sedang menyiapkan piranti lunaknya.
Cara yang kedua yakni penataan parkir on the street. Wahyono juga mengaku pihaknya siap menegakkan hukum terhadap pelanggar parkir di badan jalan. Dan dibeberapa tempat parkir on-street sudah dihapuskan karena menghambat kelancaran lalu lintas.
"Kemudian yang ketiga adalah mengenai pembatasan kendaraan bermotor. Membatasi produsen kendaraan motor memang sulit. Kita tidak bisa melarang produsen, tapi kita bisa membatasi penggunaan kendaraan itu di jalan," jelas Wahyono.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/02/ini-rencana-cara-mengatasi-kemacetan-di-jakarta
"Masalah kemacetan ini bukan perkara mudah. Butuh kebijakan dan strategi yang matang untuk bisa mengatasi permasalahan lalu lintas yang sudah identik dengan Jakarta," ucap Wahyono, Minggu (2/12/2012).
Wahyono menuturkan saat ini ada tiga rencana kebijakan yang tengah digodok oleh Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan. Dan tiga hal itu sudah dibicarakan oleh Gubernur dengan Kapolda Metro Jaya.
Cara pertama untuk mengatasi kemacetan yakni dengan pemberlakuan tilang elektronik. Dan saat ini sedang menyiapkan piranti lunaknya.
Cara yang kedua yakni penataan parkir on the street. Wahyono juga mengaku pihaknya siap menegakkan hukum terhadap pelanggar parkir di badan jalan. Dan dibeberapa tempat parkir on-street sudah dihapuskan karena menghambat kelancaran lalu lintas.
"Kemudian yang ketiga adalah mengenai pembatasan kendaraan bermotor. Membatasi produsen kendaraan motor memang sulit. Kita tidak bisa melarang produsen, tapi kita bisa membatasi penggunaan kendaraan itu di jalan," jelas Wahyono.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/02/ini-rencana-cara-mengatasi-kemacetan-di-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)