1.000 Pekerja Tol Lakukan Aksi Tutup Seluruh Pintu Tol: Jakarta Macet Total

Jakarta, HanTer - Sebanyak 1.000 pekerja PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ), yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Jasa Marga akan melakukan aksi mogok kerja nasional. Aksi mogok akan dilakukan selama 3 hari yakni dari tanggal 28,29,30 Oktober 2015.

"Dengan aksi ini kami akan menutup seluruh pintu tol Jabodetak. Kita lock kita akan kunci pintu tol. Saya pengen tahu seberapa kuatnya manajemen PT Jasa Marga," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Menurut Mirah, aksi dilakukan karena manajemen PT Jasa Marga menganggap pekerja jalan tol adalah orang bodoh dan orang miskin yang dinilainya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Oleh karena itu mogok kerja merupakan bagian supaya manajemen mendengar aspirasi pekerja jalan tol.

"Kami lakukan ini untuk menuntut keadilan. Ada keadilan yang terusik. Ini dilakukan agar seluruh rakyat mengetahui," tegas Mirah yang juga Ketua SP Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ).

Dalam kesempatan ini, Mirah juga menuturkan jika aksi mogok yang akan dilakukan tidak ada muatan politik. Mogok dilakukan karena menyangkut keadilan pekerja jalan tol yang selama ini teraniaya dan diintimidasi oleh manajemen PT Jasa Marga. Apalagi ada pekerja jalan tol yang sudah lebih dari 10 status kerjanya masih kontrak.

"Kami mohon maaf jika dalam aksi nanti membuat jalan di Jakarta menjadi macet," tegas Mirah.

Sementara itu Sekjen Aspek Indonesia Sabda Pranawa Djati mengatakan, aksi yang dilakukan pekerja jalan tol tidak akan membuat citra Indonesia buruk. Karena hal tersebut dilakukan bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan pekerja di Indonesia.

"Makanya harus bangun citra Indonesia. Jangan merendahkan tenaga kerja indonesia," tegasnya.

Sumber : http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/10/19/44757/0/25/1.000-Pekerja-Tol-Lakukan-Aksi-Tutup-Seluruh-Pintu-Tol-Jakarta-Macet-Total

Dikelola PT Transjakarta, Sopir Angkutan Umum di DKI Akan Digaji

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, baik kopaja, metromini, maupun lainnya akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta pada 2015 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.

"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.

Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji

Perlu Terobosan Atasi Macet Selama Pembangunan MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjalankan manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan yang lebih parah selama pembangunan mass rapid transit atau MRT. Hal itu juga perlu didukung dengan penyampaian informasi yang baik kepada warga.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, kemacetan menjadi suatu risiko dalam setiap pembangunan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya mengurangi dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan itu.

Terkait rencana pembangunan MRT yang akan dimulai tahun ini, Danang mengatakan bahwa perlu ada suatu manajemen lalu lintas dan terobosan-terobosan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan. Untuk mendukung itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melakukan sosialisasi secara reguler tentang kapan dan di mana titik kemacetan terjadi.

"Bagaimana melakukan sosialisasi yang baik, katakanlah kalau jam sekian padat sekali, diimbau melakukan perjalanan dari sini jam berapa, ada pembagian. Informasi publik menjadi kunci akhirnya," kata Danang, Kamis (19/9/2013).

Informasi semacam itu, kata Danang, akan sangat membantu pengguna jalan untuk mengetahui titik-titik kemacetan. Dengan demikian, pengguna jalan tidak akan frustrasi karena buta informasi dan tak tahu harus memilih jalur mana yang lebih nyaman.

Informasi-informasi itu dapat disampaikan melalui papan informasi, misalnya di Jalan Fatmawati. Informasi yang disampaikan antara lain kecepatan rata-rata kendaraan, petunjuk, dan saran perjalanan. "Problemnya diinformasikan. Diberi solusi dan pilihan. Sekalipun hanya melalui board, saya rasa itu sudah mengurangi kejengkelan para pengguna jalan," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/20/0105576/Perlu.Terobosan.Atasi.Macet.Selama.Pembangunan.MRT

19 Blok Rusun Marunda Tak Berpenghuni

KEBON SIRIH - Rumor terjadinya jual-beli unit Rumah Susun (Rusun) Marunda sampai juga ke telinga Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). Karenanya meski belum tahu kepastian adanya jual-belu, namun Jokowi dalam waktu dekat akan menyambangi rusun itu.

Seperti diketahui, Rusun Marunda masuk kategori rusun sewa. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Kabar beredar bahwa jual beli Rusun Marunda dengan harga rata-rata Rp 20 juta per unit. "Saya belum dengar adanya jual beli, nanti saya cari tahu,"ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (7/1).

Kendati demikian Jokowi akan berusaha menggali informasi terkait dengan kabar terjadinya jual beli rusun itu. Termasuk dengan adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga.

"Seperti itu harus dikontrol, harus dicek. Kalau nggak bener ya dibenerin. Ini memang saya temukan banyak yang nggak benar. Itulah perlunya manajemen lapangan, manajemen kontrol dan manajemen cek ricek," tandasnya.

Jokowi juga menyayangkan Rusun Marunda dibiarkan kosong selama lima tahun terakhir. Dari 26 blok yang ada, terdapat 19 blok tak terisi. Kondisi ini membuat puluhan blok menjadi rusak karena tak berpenghuni. Rencananya Pemprov DKI akan melakukan perbaikan.

"Kami akan perbaiki blok-blok yang rusak. Kami ingin semua blok terisi. Dalam perbaikan tersebut, akan dikomplitin dengan integrasi moda transportasi, puskesmas dan pasar. Mau kami komplitin. Tahun ini harus komplit," ungkap dia.

Selain itu, sebanyak 19 blok yang mengalami kerusakan ditargetkan perbaikannya rampung pada akhir tahun 2013. Termasuk perbaikan fasilitas air bersih yang selama ini sulit didapatkan di rusun tersebut. "Beri saya waktu. Sampe akhir tahun ini," janji Jokowi.

Awalnya, pembangunan Rusun Marunda diperuntukan untuk keperluan relokasi warga yang selama ini kerap terkena banjir. Di antaranya adalah warga yang berada di pemukiman Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun relokasi tersebut tidak berjalan mulus. Sebab warga menolak direlokasi lantaran jaraknya yang jauh dari lokasi usaha. (rul)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153467/19-Blok-Rusun-Marunda-Tak-Berpenghuni-