Apabila penurunan tanah Jakarta terus berlanjut, petaka banjir yang menenggelamkan seisi Jakarta di masa depan adalah sebuah keniscayaan.
“Ya, memang perubahan iklim mengakibatkan naiknya permukaan laut. Namun, masalah terbesar bagi Jakarta adalah ancaman tenggelam,” ujar Jan Jaap Brinkman. “Banjir bandang pada 2007 lalu benar-benar tak terduga. Hari itu, tak ada sedikitpun awan di langit.”
Jan Jaap Brinkman merupakan ahli hidrologi dan pakar penurunan lahan dari Deltares Institute, Belanda.
Saat banjir terjadi, Brinkman merupakan salah seorang anggota konsorsium yang terdiri atas beberapa lembaga penelitian asal Belanda. Mereka diminta oleh pemerintah Indonesia untuk memberi solusi untuk mempertahankan dan memulihkan jalur-jalur air yang tersedia, tak lama besrelang setelah banjir musiman tahun 2007.
Lagi-lagi, ibukota dihantam air. Namun, kali ini, air datang dari laut. Banjir kali itu berdampak pada lebih dari 2,6 juta orang. 340 ribu terpaksa mengungsi. Sebanyak 70 orang meninggal, dan menyebarnya penyakit berakibat pada lebih dari 200 ribu orang.
Kerugian ekonomi dan finansial akibat bencana tersebut diperkirakan sebesar 900 juta dollar Amerika. Brinkman, bersama tim penelitinya, menemukan bahwa banjir besar dari laut bisa dikalkulasi secara rinci dan diperkirakan menggunakan siklus bulan. Banjir macam ini terjadi 18-19 tahun sekali. Pasang naik luar biasa selanjutnya diperkirakan terjadi tahun 2025.
Sementara itu, permukaan lahan Jakarta menurun drastis. Penurunan ini berkisar antara 7,5 hingga 25 cm setiap tahun. Air dari laut pun akan masuk ke kota, dan 40 persen ibukota memang hitungannya sudah berada di bawah permukaan laut. Jadi, titik terendah kini terletak di kota, dan bukanlah di laut. “Bayangkan bila lahan Jakarta terus menurun seperti sekarang. Seberapa hebat bencana yang akan ditimbulkan banjir besar selanjutnya?”
Sumber : http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/jakarta-tenggelam-tidak-perlahan
Tampilkan postingan dengan label laut. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label laut. Tampilkan semua postingan
Jumat, 16 Oktober 2015
Senin, 20 Oktober 2014
"Giant Sea Wall", Solusi Bermasalah bagi Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Rabu, 08 Oktober 2014
Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan
Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Kamis, 25 September 2014
Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut
BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Kamis, 21 Februari 2013
Giant Sea Wall Hadang Banjir sekaligus Macet
Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut merupakan salah satu cara mengatasi banjir akibat pasang air laut (rob) yang bersifat protektif.
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)