JAKARTA (Pos Kota) – Penanganan sampah non-organik melalui bank sampah kini sedang digalakkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta di tingkat RT/RW. “Melalui bank sampah, warga akan menjadi terbiasa memilah sampah untuk ditabung,” ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, Minggu (18/10).
Saat ini ada sekitar 234 titik bank sampah yang ada di Jakarta. Ke depannya, jumlah titik ini akan ditambah agar semakin banyak sampah non-organik yang ditangani, sekaligus juga agar semakin banyak nasabah bank sampah yang semakin peduli untuk memilah sampah.
Namun ada sejumlah hal yang menghambat kelancaran transaksi bank sampah. Sebagian besar pengelolaan bank sampah saat ini masih menggunakan metode manual. Ada yang menyetor dicatat dalam buku tebal dan besar, jadi proses pencatatan lambat. Jumlah uang dan transaksi pun tidak terbuka. “Selain itu setiap bulan petugas bank sampah harus melaporkan ke Dinas Kebersihan, jadi kerja dua kali, memindahkan data dari buku ke komputer dulu,” papar Adji.
Demi meningkatkan pelayanan dengan proses yang tersistem, PT Cipta Srigati Lestari menawarkan Sistem Informasi Bank Sampah (SiBAS) untuk menunjang salah satu implementasi smart card untuk Jakarta Smart City.
SiBAS dibangun agar dapat meningkatkan efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan bank sampah serta pelaporan aktivitas bank sampah kepada pemerintah daerah dengan media smart card dan berbasis komputasi awan (cloud). “Jadi lebih mudah dalam pengoperasian dan perawatan sistem, serta kemudahan akses dari lokasi dengan koneksi internet,” ujarnya.
Menurutnya perangkat yang akan digunakan dalam SiBAS adalah smart card yang akan berfungsi sebagai kartu ATM untuk nasabah, dan smartphone Android dengan fitur Near Field Communication (NFC) yang dipegang oleh petugas bank sampah.
Petugas bank sampah tinggal menempelkan kartu nasabah bank sampah di smartphone untuk mencatat semua transaksi bank sampah. Jadi pencatatan transaksi lebih cepat. Smart card-nya sendiri menjadi media yang ringkas dan aman untuk penyimpanan data serta pemrosesan transaksi.
Bagi nasabah, layaknya kartu ATM, mereka bisa mengetahui jumlah uang dan transaksi yang sudah dilakukan. Kartu ATM untuk bank sampah ini sudah mulai diujicoba di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Cipta sebagai penyedia smart card untuk bank sampah ini, berencana akan memproduksi sekitar dua ribu smart card untuk memenuhi kebutuhan implementasi SiBAS di titik-titik bank sampah wilayah Jakarta sebagai pilot project.
Diharapkan ke depan ada korporasi yang menjadikan SiBAS ini sebagai program Coporate Social Responsibity (CSR)-nya. Sehingga, kartu pintar ini dapat diterapkan ke seluruh bank sampah di Jakarta. Jika masing-masing RW saja ke depan berdiri satu unit bank sampah, maka ada 2.700 lebih bank sampah di Jakarta.
Sumber : http://poskotanews.com/2015/10/18/dki-perbanyak-bank-sampah-berbasis-jakarta-smart-city/
Tampilkan postingan dengan label atm. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label atm. Tampilkan semua postingan
Senin, 19 Oktober 2015
Kamis, 30 Juli 2015
Ahok Marah Harga Barang di Jakarta Book & Education Fair Lebih Mahal
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah mendengar harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair 2015 lebih mahal daripada harga di pasaran. Sembari memberikan sambutan, pria yang akrab disapa Ahok ini menunjukkan catatan mengenai harga barang.
"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.
"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.
"Harganya lebih mahal daripada di pasar. Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.
Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.
Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.
Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.
"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.
Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pasalnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.
"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-
"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.
"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.
"Harganya lebih mahal daripada di pasar. Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.
Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.
Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.
Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.
"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.
Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pasalnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.
"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-
Jumat, 23 Mei 2014
Kartu ATM Ditahan, Upah Dipotong Pula
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah penyapu jalan dan petugas kebersihan di tingkat lapangan di Jakarta Utara mengatakan belum menerima honor secara langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kartu anjungan tunai mandiri dan rekening mereka masih dipegang perusahaan rekanan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Tidak hanya itu, beberapa petugas, Rabu (21/5/2014), juga mengatakan bahwa upah dipotong perusahaan. Gl (52), petugas kebersihan di Koja, Jakarta Utara, mengatakan hanya menerima upah Rp 1,5 juta pada bulan ini atau lebih rendah dari seharusnya, Rp 2,4 juta.
Menurut dia, perusahaan tempat dia bernaung memotong Rp 900.000 tanpa penjelasan. ”Seorang petinggi perusahaan bilang, perusahaan memang putus kontrak (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) bulan ini, tetapi ada kemungkinan dikontrak lagi beberapa bulan ke depan. Saya khawatir tenaga saya tak dipakai lagi nanti,” ujarnya.
Seorang penyapu jalan di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, St (43), mengaku serba salah. Dia tidak mendapat kepastian soal status kontrak dengan perusahaan dan dinas kebersihan. ”Setiap hari masih bekerja dan dikontrol oleh petugas dari dinas, tetapi saya tak tahu apa masih bernaung di bawah perusahaan atau langsung ke dinas,” ujarnya.
Seperti Gl, rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik St masih dikuasai perusahaan. St juga belum menerima upah seperti yang dijanjikan, yakni Rp 2,4 juta per bulan. Pada Januari-Februari 2014, dia malah hanya menerima Rp 2,5 juta atau Rp 1,25 juta per bulan. ”Upah bulan April (2014) juga belum cair,” kata St.
Sejak awal tahun ini, Pemerintah DKI Jakarta meminta semua petugas kebersihan menyetorkan nomor rekening pribadi. Tujuannya, pemerintah bisa mentransfer honor secara langsung untuk menghindari pungutan dan risiko penyalahgunaan lain oleh perusahaan rekanan. Pemerintah juga mulai mengelola sampah secara mandiri dan memutus kontrak rekanan.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, buku tabungan dan kartu ATM seharusnya dipegang pemilik. Harapannya, upah atau gaji diterima secara utuh oleh petugas kebersihan tanpa potongan. Terkait upah bulan April 2014, lanjutnya, dinas kebersihan sedang mengupayakannya.
Terima langsung
Sejumlah petugas menyatakan telah memegang kartu ATM. Mereka juga menerima upah secara langsung. ”Sembilan tahun bekerja baru bulan ini terima upah secara langsung lewat bank,” kata Musa (60), penyapu jalan di daerah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
Menurut Musa, perusahaan tempat dia bernaung melepas karyawan setelah kontrak kerja dengan Dinas Kebersihan DKI selesai dua bulan lalu. Sejak itu, dia tidak lagi mengambil gaji secara tunai di perusahaan.
”Pengawas yang datang setiap hari bukan dari perusahaan, melainkan dari suku dinas kebersihan. Upah naik dan diterima langsung tanpa ada potongan. Saya bersyukur,” kata Musa.
Seperti Musa, Iyoh (59), petugas kebersihan di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyatakan gembira dengan pola baru yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah menaikkan upah penyapu jalan dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 80.000 per hari. Dengan demikian, upah terendah yang diterima petugas kebersihan sama dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun ini, yakni Rp 2,4 juta per bulan.
Namun, lanjut Iyoh, beberapa perusahaan tempat sejumlah teman bernaung masih menahan kartu ATM. Upah Januari-Maret 2014 juga tidak sebesar yang dijanjikan. Mereka bahkan hanya menerima Rp 1 juta per bulan.
Masa transisi pengelolaan sampah DKI Jakarta belum selesai. Di lapangan, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa tempat penampungan sementara (TPS), seperti di TPS Rawabadak di Kecamatan Koja. Pengangkutan juga tidak lancar karena keterbatasan truk.
Selain truk pengangkut, DKI Jakarta juga kekurangan TPS. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta Heri Suhartono, setiap rukun warga idealnya memiliki TPS sendiri. Dengan demikian, idealnya ada sekitar 2.700 TPS di DKI Jakarta. Namun, jumlah TPS yang ada saat ini hanya sekitar 200 unit.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/22/1648068/ATM.Ditahan.Upah.Dipotong.Pula
Tidak hanya itu, beberapa petugas, Rabu (21/5/2014), juga mengatakan bahwa upah dipotong perusahaan. Gl (52), petugas kebersihan di Koja, Jakarta Utara, mengatakan hanya menerima upah Rp 1,5 juta pada bulan ini atau lebih rendah dari seharusnya, Rp 2,4 juta.
Menurut dia, perusahaan tempat dia bernaung memotong Rp 900.000 tanpa penjelasan. ”Seorang petinggi perusahaan bilang, perusahaan memang putus kontrak (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) bulan ini, tetapi ada kemungkinan dikontrak lagi beberapa bulan ke depan. Saya khawatir tenaga saya tak dipakai lagi nanti,” ujarnya.
Seorang penyapu jalan di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, St (43), mengaku serba salah. Dia tidak mendapat kepastian soal status kontrak dengan perusahaan dan dinas kebersihan. ”Setiap hari masih bekerja dan dikontrol oleh petugas dari dinas, tetapi saya tak tahu apa masih bernaung di bawah perusahaan atau langsung ke dinas,” ujarnya.
Seperti Gl, rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik St masih dikuasai perusahaan. St juga belum menerima upah seperti yang dijanjikan, yakni Rp 2,4 juta per bulan. Pada Januari-Februari 2014, dia malah hanya menerima Rp 2,5 juta atau Rp 1,25 juta per bulan. ”Upah bulan April (2014) juga belum cair,” kata St.
Sejak awal tahun ini, Pemerintah DKI Jakarta meminta semua petugas kebersihan menyetorkan nomor rekening pribadi. Tujuannya, pemerintah bisa mentransfer honor secara langsung untuk menghindari pungutan dan risiko penyalahgunaan lain oleh perusahaan rekanan. Pemerintah juga mulai mengelola sampah secara mandiri dan memutus kontrak rekanan.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, buku tabungan dan kartu ATM seharusnya dipegang pemilik. Harapannya, upah atau gaji diterima secara utuh oleh petugas kebersihan tanpa potongan. Terkait upah bulan April 2014, lanjutnya, dinas kebersihan sedang mengupayakannya.
Terima langsung
Sejumlah petugas menyatakan telah memegang kartu ATM. Mereka juga menerima upah secara langsung. ”Sembilan tahun bekerja baru bulan ini terima upah secara langsung lewat bank,” kata Musa (60), penyapu jalan di daerah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
Menurut Musa, perusahaan tempat dia bernaung melepas karyawan setelah kontrak kerja dengan Dinas Kebersihan DKI selesai dua bulan lalu. Sejak itu, dia tidak lagi mengambil gaji secara tunai di perusahaan.
”Pengawas yang datang setiap hari bukan dari perusahaan, melainkan dari suku dinas kebersihan. Upah naik dan diterima langsung tanpa ada potongan. Saya bersyukur,” kata Musa.
Seperti Musa, Iyoh (59), petugas kebersihan di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyatakan gembira dengan pola baru yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah menaikkan upah penyapu jalan dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 80.000 per hari. Dengan demikian, upah terendah yang diterima petugas kebersihan sama dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun ini, yakni Rp 2,4 juta per bulan.
Namun, lanjut Iyoh, beberapa perusahaan tempat sejumlah teman bernaung masih menahan kartu ATM. Upah Januari-Maret 2014 juga tidak sebesar yang dijanjikan. Mereka bahkan hanya menerima Rp 1 juta per bulan.
Masa transisi pengelolaan sampah DKI Jakarta belum selesai. Di lapangan, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa tempat penampungan sementara (TPS), seperti di TPS Rawabadak di Kecamatan Koja. Pengangkutan juga tidak lancar karena keterbatasan truk.
Selain truk pengangkut, DKI Jakarta juga kekurangan TPS. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta Heri Suhartono, setiap rukun warga idealnya memiliki TPS sendiri. Dengan demikian, idealnya ada sekitar 2.700 TPS di DKI Jakarta. Namun, jumlah TPS yang ada saat ini hanya sekitar 200 unit.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/22/1648068/ATM.Ditahan.Upah.Dipotong.Pula
Langganan:
Postingan
(
Atom
)