Kartu ATM Ditahan, Upah Dipotong Pula

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah penyapu jalan dan petugas kebersihan di tingkat lapangan di Jakarta Utara mengatakan belum menerima honor secara langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kartu anjungan tunai mandiri dan rekening mereka masih dipegang perusahaan rekanan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, beberapa petugas, Rabu (21/5/2014), juga mengatakan bahwa upah dipotong perusahaan. Gl (52), petugas kebersihan di Koja, Jakarta Utara, mengatakan hanya menerima upah Rp 1,5 juta pada bulan ini atau lebih rendah dari seharusnya, Rp 2,4 juta.

Menurut dia, perusahaan tempat dia bernaung memotong Rp 900.000 tanpa penjelasan. ”Seorang petinggi perusahaan bilang, perusahaan memang putus kontrak (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) bulan ini, tetapi ada kemungkinan dikontrak lagi beberapa bulan ke depan. Saya khawatir tenaga saya tak dipakai lagi nanti,” ujarnya.

Seorang penyapu jalan di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, St (43), mengaku serba salah. Dia tidak mendapat kepastian soal status kontrak dengan perusahaan dan dinas kebersihan. ”Setiap hari masih bekerja dan dikontrol oleh petugas dari dinas, tetapi saya tak tahu apa masih bernaung di bawah perusahaan atau langsung ke dinas,” ujarnya.

Seperti Gl, rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik St masih dikuasai perusahaan. St juga belum menerima upah seperti yang dijanjikan, yakni Rp 2,4 juta per bulan. Pada Januari-Februari 2014, dia malah hanya menerima Rp 2,5 juta atau Rp 1,25 juta per bulan. ”Upah bulan April (2014) juga belum cair,” kata St.

Sejak awal tahun ini, Pemerintah DKI Jakarta meminta semua petugas kebersihan menyetorkan nomor rekening pribadi. Tujuannya, pemerintah bisa mentransfer honor secara langsung untuk menghindari pungutan dan risiko penyalahgunaan lain oleh perusahaan rekanan. Pemerintah juga mulai mengelola sampah secara mandiri dan memutus kontrak rekanan.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, buku tabungan dan kartu ATM seharusnya dipegang pemilik. Harapannya, upah atau gaji diterima secara utuh oleh petugas kebersihan tanpa potongan. Terkait upah bulan April 2014, lanjutnya, dinas kebersihan sedang mengupayakannya.

Terima langsung

Sejumlah petugas menyatakan telah memegang kartu ATM. Mereka juga menerima upah secara langsung. ”Sembilan tahun bekerja baru bulan ini terima upah secara langsung lewat bank,” kata Musa (60), penyapu jalan di daerah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Menurut Musa, perusahaan tempat dia bernaung melepas karyawan setelah kontrak kerja dengan Dinas Kebersihan DKI selesai dua bulan lalu. Sejak itu, dia tidak lagi mengambil gaji secara tunai di perusahaan.

”Pengawas yang datang setiap hari bukan dari perusahaan, melainkan dari suku dinas kebersihan. Upah naik dan diterima langsung tanpa ada potongan. Saya bersyukur,” kata Musa.

Seperti Musa, Iyoh (59), petugas kebersihan di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyatakan gembira dengan pola baru yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah menaikkan upah penyapu jalan dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 80.000 per hari. Dengan demikian, upah terendah yang diterima petugas kebersihan sama dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun ini, yakni Rp 2,4 juta per bulan.

Namun, lanjut Iyoh, beberapa perusahaan tempat sejumlah teman bernaung masih menahan kartu ATM. Upah Januari-Maret 2014 juga tidak sebesar yang dijanjikan. Mereka bahkan hanya menerima Rp 1 juta per bulan.

Masa transisi pengelolaan sampah DKI Jakarta belum selesai. Di lapangan, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa tempat penampungan sementara (TPS), seperti di TPS Rawabadak di Kecamatan Koja. Pengangkutan juga tidak lancar karena keterbatasan truk.

Selain truk pengangkut, DKI Jakarta juga kekurangan TPS. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta Heri Suhartono, setiap rukun warga idealnya memiliki TPS sendiri. Dengan demikian, idealnya ada sekitar 2.700 TPS di DKI Jakarta. Namun, jumlah TPS yang ada saat ini hanya sekitar 200 unit.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/22/1648068/ATM.Ditahan.Upah.Dipotong.Pula

Tak Kunjung Digaji, Petugas Kebersihan Tagih Janji Jokowi-Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga petugas kebersihan dan penyapu jalanan mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan nasib mereka kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sehari-harinya, mereka bertugas di Jatinegara, Jakarta Timur.

Sejak kontrak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan perusahaan swasta pengangkut sampah selesai di penghujung 2013 lalu, nasib mereka justru semakin tidak menentu. Anang (31) petugas kebersihan di Jatinegara mengungkapkan bahwa ia akan diusir dari rumah kontrakannya lantaran tak mampu membayar tunggakan sewa selama tiga bulan.

Menurut dia, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum membayarkan gaji mulai Januari-Maret 2014 ini. "Saya lebih baik pulang kampung saja, daripada tidur sembarangan di jalan raya. Keluarga di kampung juga bertanya uang terus," kata Anang kepada Kompas.com di Balaikota Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Sebelum menjadi petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Anang beserta dua petugas lainnya, Nana (39) dan Irfan (24) bekerja di perusahaan swasta, Sumber Teknis Swadaya (STS). Di sana, mereka mendapat gaji yang dibayarkan tiap sepuluh hari. Setiap sepuluh hari, mereka dibayar Rp 400.000 atau setara Rp 1,2 juta per bulan. Ia mengaku, terkadang gajinya dipotong Rp 300.000-Rp 600.000.

Meskipun upah yang diterima kecil, namun Anang mengaku pembayaran gaji tak pernah terhambat. Sementara itu, saat berada di bawah Dinas Kebersihan, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan gaji senilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta. Namun, hingga kini, mereka belum menerima hak tersebut.

"Kami minta kepastian sekarang. Bisa bertahan hidup di Jakarta saja sudah beruntung, mana janji Pak Ahok (Basuki) yang akan mensejahterakan kami," kata Anang yang telah bekerja sebagai penyapu jalanan selama lima tahun tersebut.

Sementara itu Irfan mengungkapkan, selama ia bekerja di swasta, bekerja mulai pukul 05:00-17:00 WIB. Saat di Dinas Kebersihan DKI, penyapu jalanan bekerja selama delapan jam, mulai dari pukul 06:00-14:00 WIB. Irfan yang telah memiliki seorang anak itu mengaku sudah banyak menunggak utang ke warung dan kontrakannya. Apabila gajinya tak kunjung dibayarkan, ia berencana untuk berhenti sementara dan mogok bekerja.

Hal senada disampaikan Nana. Ia mengaku telah menunggak utang rumah kontrakan hingga Rp 4 juta. Menurut Nana, ada peraturan pengangkutan sampah yang memberatkan. Hal ini misalnya terkait pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) yang harus sesuai dengan lokasi mereka bekerja.

Mereka yang berdomisili di Jatinegara harus membuang sampah di TPS Jatinegara. Padahal, di dekat tempat mereka menyapu, banyak TPS yang tersedia.

"Berat banget harus angkut-angkut sampahnya. Belum lagi jauh TPS-nya," kata Nana. Di samping itu, mereka juga mengaku telah membuka rekening di Bank DKI sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/18/1641097/Tak.Kunjung.Digaji.Petugas.Kebersihan.Tagih.Janji.Jokowi-Basuki