Jakarta, CNN Indonesia -- Transportasi di DKI Jakarta tak pernah lepas dari masalah kemacetan yang tiap hari selalu menghampiri hampir setiap sudut jalanan. Mulai dari alat transportasi kecil semacam mikrolet hingga alat transportasi besar seperti bus Transjakarta tak bisa lepas dari kemacetan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun memutar otak agar masalah transportasi di provinsi yang ia pimpin bisa teratasi secepatnya. Mass Rapid Transport (MRT) menjadi program terbaru untuk mengurai kemacetan.
Meski demikian, beberapa alat transportasi kecil seakan dilupakan keberadaannya oleh sang gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut. Salah satunya sepeda. Pengguna sepeda di Jakarta tidak memiliki area mumpuni saat berkendara di jalanan Jakarta lantaran kendaraan bermotor jauh lebih mendominasi dan berkuasa.
Kondisi itu berbeda jauh dengan di kota-kota besar lain di dunia, di mana sepeda justru menjadi alat transportasi utama warganya. Sepeda digunakan sebagai kendaraan mereka dari rumah menuju halte bus atau stasiun kereta. Oleh sebab itu tempat penitipan sepeda amat lazim terdapat di dekat tiap halte atau stasiun. (Lihat galeri foto: Melongok Beijing, Kota Ramah Transportasi)
Walau begitu, salah satu komunitas sepeda terpopuler di Indonesia, Bike2Work Indonesia, menolak anggapan bahwa mereka dianaktirikan oleh Ahok. Chairman Bike2Work Indonesia Toto Sugito mengatakan ada skala prioritas yang membuat pengguna sepeda sedikit terpinggirkan saat ini.
"Yang membuat Jakarta macet itu mobil pribadi dan sistem lalu lintas yang buruk. Artinya yang perlu dibenahi saat ini adalah transportasi massal agar kendaraan pribadi bisa dikurangi," kata Toto saat berbincang dengan CNN Indonesia, Kamis (27/8).
Selain itu, ujar Toto, meski sepeda termasuk alat transportasi, keberadaan mereka tak akan bisa mengurai kemacetan yang sudah menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta.
Namun bukan berarti Bike2Work Indonesia diam saja melihat semrawut lalu lintas Jakarta dan sepeda yang terpinggirkan sebagai pilihan alat transportasi. Toto punya ide agar sepeda bisa berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah transportasi.
Pejalan kaki dan pesepeda --yang termasuk jenis alat transportasi tak bermotor-- perlu difasilitasi dengan baik. "Yang saya sampaikan ke Pak Ahok adalah sepeda ataupun pejalan kaki bisa menjadi feeder untuk transportasi massal," kata Toto.
Rencana sepeda menjadi feeder transportasi massal sudah dicanangkan sejak 2009, bahkan rencana induknya sudah dibuat. Sayangnya rencana tinggal rencana.
"Master plan-nya adalah di beberapa lokasi ditempatkan parkir sepeda. Menurut saya itu menjadi salah satu aspek integritas antara transportasi tak bermotor dengan transportasi umum," kata pria yang menjadi Chairman Bike2Work Indonesia sejak 2005 itu.
Kini dengan makin banyaknya alat transportasi umum di Jakarta, mulai bus Transjakarta, kereta api listrik, hingga MRT yang sedang dalam pengerjaan, Toto berharap Ahok bisa memberikan fasilitas, terutama trotoar layak bagi pejalan kaki dan jalur sepeda bagi pesepeda, agar integrasi transportasi massal bisa segera diwujudkan.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150828010132-20-75043/saatnya-sepeda-jadi-feeder-angkutan-massal-di-jakarta/
Tampilkan postingan dengan label bike. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bike. Tampilkan semua postingan
Jumat, 28 Agustus 2015
Senin, 22 Juni 2015
Go-Jek dan perebutan pasar jasa transportasi ibu kota
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, jagat media sosial dihebohkan kejadian 'pertarungan' antar tukang ojek. Pengendara go-jek diberhentikan tukang ojek pangkalan saat mengambil penumpang di 'wilayah kekuasaan' mereka.
Kejadian ini memberi gambaran nyata kerasnya persaingan di bisnis sektor transportasi. Angkutan kota (angkot), bus Transjakarta, metromini, taksi, hingga tukang ojek berlomba-lomba menguasai pasar penumpang. Pelbagai cara dilakukan demi menambah daftar pelanggan.
Dibutuhkan strategi bisnis jitu sebagai kunci utama memenangkan persaingan. Sistem baru dan modern mengandalkan teknologi yang diusung Go-Jek atau Grab-Bike, bertarung dengan sistem atau metode tradisional.
Tak perlu menelepon atau menunggu di pinggir jalan. Hanya dengan sentuhan jari di layar ponsel, pengendara berjaket hijau siap menjemput di depan pagar rumah atau kantor. Aplikasi di telepon pintar atau smartphone, terbukti mampu memanjakan konsumen mengakses transportasi yang siap membelah kemacetan Jakarta.
Dengan menyandang nama Go-Jek atau Grab Bike, tukang ojek naik kelas. Mereka merasa bisnis di bidang jasa, termasuk yang dijalaninya, semakin dibutuhkan warga Jakarta yang sudah jenuh dan habis kesabarannya menghadapi kronisnya kemacetan.
"Untuk dalam kota memang kami bisa menjadi andalan. Selain bisa cepat dan bisa tembus kemacetan. Jakarta ini kan identik dengan macet, makanya kami hadir untuk memudahkan penumpang," ujar pengendara Gojek, Saiful (45) kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (17/6).
Dari penuturannya, kelebihan dari sistem ojek baru ini bisa terlihat dari tarif yang terbuka pada penumpang. Tarifnya Rp 24.000 per enam kilometer. Setelah itu, penumpang akan diberikan tarif Rp 4.000 per kilometer. Tidak heran jika kehadiran mereka belakangan ini mendapat 'perlawanan' dari tukang ojek pangkalan. Sebab, tarif yang ditawarkan cenderung lebih murah. Ojek konvensional biasanya menetapkan tarif tinggi untuk jarak yang hanya 3 kilometer. Tarifnya bisa mencapai Rp 30.000-40.000.
Hasil yang dikantongi pengendara Go-Jek pun terbilang cukup tinggi. Rata-rata dalam sehari mereka bisa mengantongi Rp 300.000-400.000. Jika rajin, hasilnya bisa lebih dari itu. Wajar saja jika pendapatan mereka cukup besar mengingat selain antar penumpang, jasa pengendara Go-Jek kini banyak dimanfaatkan untuk mengantar barang.
"Pendapatan segitu biasanya kalau lagi ramai penumpang. Kalau tidak ada apa-apa dapatnya Rp 100.000. Kita tidak punya jam kerja, kalau mau dapet banyak ya bisa operasi terus. Apabila sudah cukup uangnya boleh selesai," kata dia.
Tidak dipungkiri, Go-Jek atau Grab Bike cukup berhasil mencuri sebagian pasar yang selama digarap ojek pangkalan atau angkutan umum perkotaan. Salah satu pengendara ojek pangkalan, Agus (32) mengakui pasar penumpangnya diambil pengendara Go-Jek atau Grab Bike. Mereka seolah tergusur, area pergerakan ojek pangkalan pun akhirnya semakin sempit.
"Penumpang kami kecil hanya sebatas perumahan. Go-Jek kan sudah banyak wilayah yang bisa dijangkau,' kata Agus.
Tidak hanya ojek konvensional yang mulai kehilangan pasar. Pengendara taksi, Tedy Gunawan (42) juga mengakui hal sama. Berkurangnya konsumen mereka berimbas ke pendapatan. Dari penuturan Tedy, pendapatannya kini berkurang hampir 20 persen.
"Memang kami agak berkurang pendapatan sejak ada gojek. Namun, tidak terlalu signifikan. Biasanya kami bisa dapat Rp 600.000-700.000 per hari sekarang jadi Rp 500.000 per hari," kata dia ditemui terpisah.
Meski persaingan di pasar transportasi publik semakin keras, Tedy tidak memandang Go-Jek atau Grab Bike sebagai ancaman dan lawan. Salah satunya karena target pasar taksi berbeda dengan mereka.
Go-Jek dan Grab Bike diakui memiliki keunggulan tersendiri dan sangat dibutuhkan konsumen dengan tingkat mobilitas tinggi di dalam kota. Namun taksi memiliki keunggulan dan diyakini tetap jadi pilihan konsumen untuk perjalanan jarak jauh.
"Kami memiliki armada lebih banyak. Itu jadi keunggulan kami. Kami sebenarnya tidak mau disaingi Go-Jek. Karena kami beda dengan mereka. Mereka kan lebih mengambil pasar ojek biasa. Kalau kami kan ambilnya pasar bus umum dan angkutan umum biasa. Kami jauh lebih unggul," ucapnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/go-jek-dan-perebutan-pasar-jasa-transportasi-ibu-kota.html
Kejadian ini memberi gambaran nyata kerasnya persaingan di bisnis sektor transportasi. Angkutan kota (angkot), bus Transjakarta, metromini, taksi, hingga tukang ojek berlomba-lomba menguasai pasar penumpang. Pelbagai cara dilakukan demi menambah daftar pelanggan.
Dibutuhkan strategi bisnis jitu sebagai kunci utama memenangkan persaingan. Sistem baru dan modern mengandalkan teknologi yang diusung Go-Jek atau Grab-Bike, bertarung dengan sistem atau metode tradisional.
Tak perlu menelepon atau menunggu di pinggir jalan. Hanya dengan sentuhan jari di layar ponsel, pengendara berjaket hijau siap menjemput di depan pagar rumah atau kantor. Aplikasi di telepon pintar atau smartphone, terbukti mampu memanjakan konsumen mengakses transportasi yang siap membelah kemacetan Jakarta.
Dengan menyandang nama Go-Jek atau Grab Bike, tukang ojek naik kelas. Mereka merasa bisnis di bidang jasa, termasuk yang dijalaninya, semakin dibutuhkan warga Jakarta yang sudah jenuh dan habis kesabarannya menghadapi kronisnya kemacetan.
"Untuk dalam kota memang kami bisa menjadi andalan. Selain bisa cepat dan bisa tembus kemacetan. Jakarta ini kan identik dengan macet, makanya kami hadir untuk memudahkan penumpang," ujar pengendara Gojek, Saiful (45) kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (17/6).
Dari penuturannya, kelebihan dari sistem ojek baru ini bisa terlihat dari tarif yang terbuka pada penumpang. Tarifnya Rp 24.000 per enam kilometer. Setelah itu, penumpang akan diberikan tarif Rp 4.000 per kilometer. Tidak heran jika kehadiran mereka belakangan ini mendapat 'perlawanan' dari tukang ojek pangkalan. Sebab, tarif yang ditawarkan cenderung lebih murah. Ojek konvensional biasanya menetapkan tarif tinggi untuk jarak yang hanya 3 kilometer. Tarifnya bisa mencapai Rp 30.000-40.000.
Hasil yang dikantongi pengendara Go-Jek pun terbilang cukup tinggi. Rata-rata dalam sehari mereka bisa mengantongi Rp 300.000-400.000. Jika rajin, hasilnya bisa lebih dari itu. Wajar saja jika pendapatan mereka cukup besar mengingat selain antar penumpang, jasa pengendara Go-Jek kini banyak dimanfaatkan untuk mengantar barang.
"Pendapatan segitu biasanya kalau lagi ramai penumpang. Kalau tidak ada apa-apa dapatnya Rp 100.000. Kita tidak punya jam kerja, kalau mau dapet banyak ya bisa operasi terus. Apabila sudah cukup uangnya boleh selesai," kata dia.
Tidak dipungkiri, Go-Jek atau Grab Bike cukup berhasil mencuri sebagian pasar yang selama digarap ojek pangkalan atau angkutan umum perkotaan. Salah satu pengendara ojek pangkalan, Agus (32) mengakui pasar penumpangnya diambil pengendara Go-Jek atau Grab Bike. Mereka seolah tergusur, area pergerakan ojek pangkalan pun akhirnya semakin sempit.
"Penumpang kami kecil hanya sebatas perumahan. Go-Jek kan sudah banyak wilayah yang bisa dijangkau,' kata Agus.
Tidak hanya ojek konvensional yang mulai kehilangan pasar. Pengendara taksi, Tedy Gunawan (42) juga mengakui hal sama. Berkurangnya konsumen mereka berimbas ke pendapatan. Dari penuturan Tedy, pendapatannya kini berkurang hampir 20 persen.
"Memang kami agak berkurang pendapatan sejak ada gojek. Namun, tidak terlalu signifikan. Biasanya kami bisa dapat Rp 600.000-700.000 per hari sekarang jadi Rp 500.000 per hari," kata dia ditemui terpisah.
Meski persaingan di pasar transportasi publik semakin keras, Tedy tidak memandang Go-Jek atau Grab Bike sebagai ancaman dan lawan. Salah satunya karena target pasar taksi berbeda dengan mereka.
Go-Jek dan Grab Bike diakui memiliki keunggulan tersendiri dan sangat dibutuhkan konsumen dengan tingkat mobilitas tinggi di dalam kota. Namun taksi memiliki keunggulan dan diyakini tetap jadi pilihan konsumen untuk perjalanan jarak jauh.
"Kami memiliki armada lebih banyak. Itu jadi keunggulan kami. Kami sebenarnya tidak mau disaingi Go-Jek. Karena kami beda dengan mereka. Mereka kan lebih mengambil pasar ojek biasa. Kalau kami kan ambilnya pasar bus umum dan angkutan umum biasa. Kami jauh lebih unggul," ucapnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/go-jek-dan-perebutan-pasar-jasa-transportasi-ibu-kota.html
Rabu, 05 Maret 2014
Bike Sharing Solusi Kemacetan di Kota Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kemacetan di Kota Jakarta tak hanya dikeluhkan pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga pengguna transportasi publik.
Pemerhati kota, Rommy mengatakan, jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan ruas atau infrastruktur jalan.
"Inilah salah satu penyebab utama kemacetan di ibu kota," ujar penggagas Gerakan #betterjkt itu, Selasa (4/3).
Menurut calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, kemacetan tak hanya terjadi pada pagi hari, namun juga pada saat siang hari.
"Ketika siang pun, tetap masih banyak ruas jalan di beberapa pusat kota juga mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi hampir setiap waktu Jakarta tidak pernah lepas dengan masalah kemacetan," cetus Rommy.
Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan sudah banyak rencana yang sedang dibahas dan juga program yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Walaupun apa yang dilakukan saat ini terbilang belum bisa menekan angka jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan ibu kota," ungkap Rommy.
Ia menyarankan agar Pemprov DKI mencoba lagi banyak hal yang baru yang belum pernah dilakukan, salah satunya seperti "bike sharing".
"Program 'bike sharing' dapat dilihat banyak di banyak kota-kota di Negara maju seperti Melbourne, Brisbane, Milan, Dublin, Paris dan masih banyak lagi," tutur Rommy.
Di dalam negeri pun, kata dia, Kota Bandung juga sudah memiliki program serupa. Dengan mendirikan kios atau terminal sepeda di penjuru kota, setidaknya warga kota dapat menggunakan sepeda untuk jarak yang cukup pendek.
"Sistem menyewa sepeda dengan menitipkan kartu identitas selayaknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan masalah kemacetan," cetusnya.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/03/n1u281-tak-lapor-dana-kampanye-kpu-coret-lima-calon-dpd
Pemerhati kota, Rommy mengatakan, jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan ruas atau infrastruktur jalan.
"Inilah salah satu penyebab utama kemacetan di ibu kota," ujar penggagas Gerakan #betterjkt itu, Selasa (4/3).
Menurut calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, kemacetan tak hanya terjadi pada pagi hari, namun juga pada saat siang hari.
"Ketika siang pun, tetap masih banyak ruas jalan di beberapa pusat kota juga mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi hampir setiap waktu Jakarta tidak pernah lepas dengan masalah kemacetan," cetus Rommy.
Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan sudah banyak rencana yang sedang dibahas dan juga program yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Walaupun apa yang dilakukan saat ini terbilang belum bisa menekan angka jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan ibu kota," ungkap Rommy.
Ia menyarankan agar Pemprov DKI mencoba lagi banyak hal yang baru yang belum pernah dilakukan, salah satunya seperti "bike sharing".
"Program 'bike sharing' dapat dilihat banyak di banyak kota-kota di Negara maju seperti Melbourne, Brisbane, Milan, Dublin, Paris dan masih banyak lagi," tutur Rommy.
Di dalam negeri pun, kata dia, Kota Bandung juga sudah memiliki program serupa. Dengan mendirikan kios atau terminal sepeda di penjuru kota, setidaknya warga kota dapat menggunakan sepeda untuk jarak yang cukup pendek.
"Sistem menyewa sepeda dengan menitipkan kartu identitas selayaknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan masalah kemacetan," cetusnya.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/03/n1u281-tak-lapor-dana-kampanye-kpu-coret-lima-calon-dpd
Senin, 25 November 2013
Bike Sharing... Sewa Sepeda Asyik Lawan Macet Jakarta
Liputan6.com, Jakarta : Bike Sharing bisa jadi alternatif melawan macet Jakarta. Warga bisa asyik bersepeda setiap hari, tidak hanya pada akhir pekan. Konsep Bike Sharing ditawarkan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) kepada Pemprov DKI.
Dengan Bike Sharing, menurut Direktur ITDP Yoga Adiwinarto, masyarakat dapat menyewa unit sepeda untuk rute dan waktu tertentu dengan manajemen yang lebih profesional dan modern.
"Teknisnya, di tiap dekat halte transportasi umum, ada terminal-terminal sepeda. Minimal, di dalam satu terminal itu ada 20 unit sepeda yang masyarakat umum bisa menyewa," kata Yoga dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).
Nantinya, untuk menyewa sepeda, warga harus lebih dulu membeli kartu semacam e-ticketing yang berisi data identitas pemegang kartu serta jumlah saldo. Kemudian, saat akan memakai sepeda, kartu tinggal ditempelkan ke alat pemindai di terminal sepeda. Kunci pengaman sepeda pun akan terlepas dan dapat digunakan.
Di terminal sepeda tersebut, lanjut Yoga, juga akan ditampilkan rute sepeda agar masyarakat tidak sulit mencari rute yang tepat untuk dilalui.
"Rencananya, bahkan kartu e-ticketing penyewaan sepeda itu juga terintegrasi dengan Transjakarta dan yang lainnya," ujarnya.
Yoga menilai konsep 'Bike Sharing' sesuai jika diterapkan di ibukota. Sebab, arus lalu lintas Jakarta kerap padat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi. Apabila konsep tersebut diterapkan di kawasan perkantoran, para pekerja dapat menggunakan sepeda untuk makan siang atau rapat di gedung yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja sendiri.
"Investasi konsep ini pun jauh lebih murah daripada pengadaan bus. Untuk 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan alat dan jalurnya, hanya sekitar Rp 40,296 miliar," demikian Yoga.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/754442/bike-sharing-sewa-sepeda-asyik-lawan-macet-jakarta
Dengan Bike Sharing, menurut Direktur ITDP Yoga Adiwinarto, masyarakat dapat menyewa unit sepeda untuk rute dan waktu tertentu dengan manajemen yang lebih profesional dan modern.
"Teknisnya, di tiap dekat halte transportasi umum, ada terminal-terminal sepeda. Minimal, di dalam satu terminal itu ada 20 unit sepeda yang masyarakat umum bisa menyewa," kata Yoga dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).
Nantinya, untuk menyewa sepeda, warga harus lebih dulu membeli kartu semacam e-ticketing yang berisi data identitas pemegang kartu serta jumlah saldo. Kemudian, saat akan memakai sepeda, kartu tinggal ditempelkan ke alat pemindai di terminal sepeda. Kunci pengaman sepeda pun akan terlepas dan dapat digunakan.
Di terminal sepeda tersebut, lanjut Yoga, juga akan ditampilkan rute sepeda agar masyarakat tidak sulit mencari rute yang tepat untuk dilalui.
"Rencananya, bahkan kartu e-ticketing penyewaan sepeda itu juga terintegrasi dengan Transjakarta dan yang lainnya," ujarnya.
Yoga menilai konsep 'Bike Sharing' sesuai jika diterapkan di ibukota. Sebab, arus lalu lintas Jakarta kerap padat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi. Apabila konsep tersebut diterapkan di kawasan perkantoran, para pekerja dapat menggunakan sepeda untuk makan siang atau rapat di gedung yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja sendiri.
"Investasi konsep ini pun jauh lebih murah daripada pengadaan bus. Untuk 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan alat dan jalurnya, hanya sekitar Rp 40,296 miliar," demikian Yoga.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/754442/bike-sharing-sewa-sepeda-asyik-lawan-macet-jakarta
Senin, 18 November 2013
Cara Sehat Atasi Kemacetan Jakarta
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Jakarta, Yoga Adiwinarto, mengatakan untuk menangani kemacetan di kawasan bisnis, seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan, tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional.
Dia mengusulkan sebuah sistem jaringan transportasi yang mengandalkan sepeda. Isitilahnya bike sharing. Konsepnya meniru program serupa di Hangzhou, Cina, yang secara umum mirip rental sepeda.
Masyarakat meminjam sepeda di terminal penyewaan untuk pergi ke lokasi tujuan. Hanya bike sharing ini dikelola dengan cara lebih modern. Sasarannya hanya untuk perjalanan jarak pendek sekitar 1 kilometer.
"Ada terminal-terminal sepeda yang ditempatkan di dekat halte transportasi masal macam Transjakarta," katanya, kemarin. Di dalam satu terminal, minimal ada 20 sepeda. Untuk menyewa sepeda tersebut, masyarakat menggunakan fasilitas semacam e-ticketing.
Bahkan, menurut Yoga, nilai investasi program ini jauh lebih murah dari pada pengadaan bus. Untuk membeli 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan segala alatnya, hanya membutuhkan Rp 40,296 miliar. "Swasta pun bisa masuk untuk iklan karena konsep green transportation dan gowes saat ini sedang booming, jadi bisa sebagai bentuk promosi perusahaan," ujarnya. ITDP rencananya akan melakukan uji coba tahun depan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ide bike sharing ini memang bagus karena bisa sebagai moda transportasi alternatif jarak pendek. "Saat ini masih dalam pembicaraan dengan Badan Perencanaan Daerah untuk dihitung," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/16/083530086/Cara-Sehat-Atasi-Kemacetan-Jakarta
Dia mengusulkan sebuah sistem jaringan transportasi yang mengandalkan sepeda. Isitilahnya bike sharing. Konsepnya meniru program serupa di Hangzhou, Cina, yang secara umum mirip rental sepeda.
Masyarakat meminjam sepeda di terminal penyewaan untuk pergi ke lokasi tujuan. Hanya bike sharing ini dikelola dengan cara lebih modern. Sasarannya hanya untuk perjalanan jarak pendek sekitar 1 kilometer.
"Ada terminal-terminal sepeda yang ditempatkan di dekat halte transportasi masal macam Transjakarta," katanya, kemarin. Di dalam satu terminal, minimal ada 20 sepeda. Untuk menyewa sepeda tersebut, masyarakat menggunakan fasilitas semacam e-ticketing.
Bahkan, menurut Yoga, nilai investasi program ini jauh lebih murah dari pada pengadaan bus. Untuk membeli 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan segala alatnya, hanya membutuhkan Rp 40,296 miliar. "Swasta pun bisa masuk untuk iklan karena konsep green transportation dan gowes saat ini sedang booming, jadi bisa sebagai bentuk promosi perusahaan," ujarnya. ITDP rencananya akan melakukan uji coba tahun depan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ide bike sharing ini memang bagus karena bisa sebagai moda transportasi alternatif jarak pendek. "Saat ini masih dalam pembicaraan dengan Badan Perencanaan Daerah untuk dihitung," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/16/083530086/Cara-Sehat-Atasi-Kemacetan-Jakarta
Kamis, 20 Desember 2012
Atasi Macet, Jakarta Bisa Coba Penyewaan Sepeda
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun, sampai sekarang belum ada yang berhasil menekan jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan-jalan Ibu Kota.
Pendiri gerakan Bike Sharing Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, Jakarta sebetulnya dapat menerapkan program penyewaan sepeda atau bike sharing sebagaimana telah ia lakukan di Kota "Kembang" Bandung. Bike sharing ini dilakukan dengan cara mendirikan terminal-terminal sepeda di beberapa sudut kota. Di terminal sepeda itu, warga kota dapat menyewa sepeda tersebut dengan menitipkan kartu identitas serta membayar sejumlah uang. Di Bandung, tarif yang dikenakan untuk penyewaan satu unit sepeda adalah Rp 3.000 pada hari kerja dan Rp 10.000 pada akhir pekan atau hari libur.
Ridwan mengatakan, kunci sukses gerakan ini terdapat pada generasi muda dan social media. Ridwan mengambil studi kasus suksesnya pelaksanaan bike sharing di Bandung. Semangat generasi muda itu, kata Ridwan, sangat bermanfaat untuk mengampanyekan gerakan penyewaan sepeda tersebut. Dibantu dengan aktivitas pengguna internet melalui social media di Indonesia, maka hal itu akan mempercepat suksesnya pelaksanaan program tersebut.
Di Bandung, Ridwan melaksanakan program bike sharing secara mandiri tanpa adanya bantuan pemerintah daerah. Bike sharing di Bandung diresmikan oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada pada Juni 2012. "Awalnya kami berharap, dengan diresmikan oleh wali kota, maka akan ada program lanjutan setelahnya. Tetapi, saat kami mengajukan dana ke Pemkot Bandung, saran kami didengarkan, tapi belum dilaksanakan sampai saat ini," ujar Ridwan dalam sebuah diskusi mengenai transportasi di Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2012).
Meski tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah, Ridwan dan kawan-kawannya toh tetap berhasil menjalankan program tersebut dengan hasil penggalangan dana dari berbagai pihak. Akhirnya program itu tetap berlanjut dan sukses sampai dengan saat ini. Ia berharap kesuksesan pelaksanaan bike sharing di Bandung dapat menular ke Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/18/19135333/Atasi.Macet.Jakarta.Bisa.Coba.Penyewaan.Sepeda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Pendiri gerakan Bike Sharing Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, Jakarta sebetulnya dapat menerapkan program penyewaan sepeda atau bike sharing sebagaimana telah ia lakukan di Kota "Kembang" Bandung. Bike sharing ini dilakukan dengan cara mendirikan terminal-terminal sepeda di beberapa sudut kota. Di terminal sepeda itu, warga kota dapat menyewa sepeda tersebut dengan menitipkan kartu identitas serta membayar sejumlah uang. Di Bandung, tarif yang dikenakan untuk penyewaan satu unit sepeda adalah Rp 3.000 pada hari kerja dan Rp 10.000 pada akhir pekan atau hari libur.
Ridwan mengatakan, kunci sukses gerakan ini terdapat pada generasi muda dan social media. Ridwan mengambil studi kasus suksesnya pelaksanaan bike sharing di Bandung. Semangat generasi muda itu, kata Ridwan, sangat bermanfaat untuk mengampanyekan gerakan penyewaan sepeda tersebut. Dibantu dengan aktivitas pengguna internet melalui social media di Indonesia, maka hal itu akan mempercepat suksesnya pelaksanaan program tersebut.
Di Bandung, Ridwan melaksanakan program bike sharing secara mandiri tanpa adanya bantuan pemerintah daerah. Bike sharing di Bandung diresmikan oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada pada Juni 2012. "Awalnya kami berharap, dengan diresmikan oleh wali kota, maka akan ada program lanjutan setelahnya. Tetapi, saat kami mengajukan dana ke Pemkot Bandung, saran kami didengarkan, tapi belum dilaksanakan sampai saat ini," ujar Ridwan dalam sebuah diskusi mengenai transportasi di Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2012).
Meski tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah, Ridwan dan kawan-kawannya toh tetap berhasil menjalankan program tersebut dengan hasil penggalangan dana dari berbagai pihak. Akhirnya program itu tetap berlanjut dan sukses sampai dengan saat ini. Ia berharap kesuksesan pelaksanaan bike sharing di Bandung dapat menular ke Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/18/19135333/Atasi.Macet.Jakarta.Bisa.Coba.Penyewaan.Sepeda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Jumat, 07 Desember 2012
Sulitnya Merebut Jalur Sepeda di Jakarta...
JAKARTA, KOMPAS.com - Motor, mungkin layak dikatakan menjadi musuh bebuyutan para pengendara sepeda di Jakarta. Bayangkan saja, jumlahnya yang meningkat tiap tahunnya serta kondisi jalan yang tidak bertambah, membuat motor hadir di setiap sudut jalan Ibu Kota, tak terkecuali di jalan khusus untuk sepeda.
Jumat (7/12/2012) pukul 06.00 WIB pagi, di tengah gerombolan motor menguasai jalan di Jakarta demi tujuannya masing-masing, sekitar 80 orang pengendara sepeda beraksi di Trase Kering Kanal Banjir Timur, ruas Duren Sawit, Jakarta Timur. Misi mereka satu, yakni merebut hak jalur sepeda yang kerap diserobot motor.
Ketua komunitas pekerja bersepeda, Bike to Work, Toto Sugito, mengatakan, kampanye semacam itu perlu digalakan. Pasalnya, kondisi pelanggaran sepeda motor dengan menyerobot jalur khusus sepeda semakin mengkhawatirkan. Karena itu lah tema 'Rebut Jalur Sepeda' digunakan sebagai tagline aksi kampanye.
"Karena ini sehari-hari dipakai oleh motor. Sehari-hari, teman-teman banyak yang lewat sini. Jadi sesering mungkin kita akan terus sosialisasi bike lane. Supaya digunakan semaksimal mungkin oleh pesepeda," ujarnya.
Meski sebelumnya telah ada sosialisasi terhadap jalur sepeda di Kanal Banjir Timur oleh Dinas Perhubungan, Toto mengaku belum berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya jumlah motor yang menyerobot jalur khusus sepeda. Namun, segala upaya terus ditempuh para pesepeda, antara lain dengan menggunakan jalur hukum.
"Tidak signifikan, jumlah motor dan sepeda jauh tidak berimbang. Untuk itu kita undang teman-teman LBH untuk mulai advokasi," lanjutnya.
Pesepeda Dinaungi Hukum Handika, salah seorang pengacara publik yang turut hadir dalam kampanye itu mengatakan, hukum telah mengakomodir ruang publik untuk para pengendara sepeda, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Lalu Lintas. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh aksi perebutan hak para sepeda tersebut.
"Artinya di setiap lajur dalam mekanisme undang-undang, harus ada lajur sepeda, pejalan kaki, mobil dan motor, tegasnya. Handika turut mengapresiasi pemerintah DKI karena telah menyediakan hak bagi pesepeda, salah satunya di Kanal Banjir Timur.
Namun, niat baik pemerintar tersebut tak didukung dengan penegakan hukum yang kuat sehingga terkesan setengah-setengah dalam menerapkan langkah.
"Itu artinya yang harus kita dorong adalah bagamana advokasi kebijakan yang sudah baik ini untuk penegakan hukum," ujarnya.
Kampanye 'Rebut Jalur Sepeda' yang dilakukan puluhan pengendara sepeda di Kanal Banjir Timur, Jumat pagi, tergolong sukses. Akibat dari aktifitas para pesepeda, motor tampak segan untuk menyerobot jalur yang disediakan khusus untuk sepeda tersebut. Namun, entak kondisi itu bertahan lama.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/11000287/Sulitnya.Merebut.Jalur.Sepeda.di.Jakarta
Jumat (7/12/2012) pukul 06.00 WIB pagi, di tengah gerombolan motor menguasai jalan di Jakarta demi tujuannya masing-masing, sekitar 80 orang pengendara sepeda beraksi di Trase Kering Kanal Banjir Timur, ruas Duren Sawit, Jakarta Timur. Misi mereka satu, yakni merebut hak jalur sepeda yang kerap diserobot motor.
Ketua komunitas pekerja bersepeda, Bike to Work, Toto Sugito, mengatakan, kampanye semacam itu perlu digalakan. Pasalnya, kondisi pelanggaran sepeda motor dengan menyerobot jalur khusus sepeda semakin mengkhawatirkan. Karena itu lah tema 'Rebut Jalur Sepeda' digunakan sebagai tagline aksi kampanye.
"Karena ini sehari-hari dipakai oleh motor. Sehari-hari, teman-teman banyak yang lewat sini. Jadi sesering mungkin kita akan terus sosialisasi bike lane. Supaya digunakan semaksimal mungkin oleh pesepeda," ujarnya.
Meski sebelumnya telah ada sosialisasi terhadap jalur sepeda di Kanal Banjir Timur oleh Dinas Perhubungan, Toto mengaku belum berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya jumlah motor yang menyerobot jalur khusus sepeda. Namun, segala upaya terus ditempuh para pesepeda, antara lain dengan menggunakan jalur hukum.
"Tidak signifikan, jumlah motor dan sepeda jauh tidak berimbang. Untuk itu kita undang teman-teman LBH untuk mulai advokasi," lanjutnya.
Pesepeda Dinaungi Hukum Handika, salah seorang pengacara publik yang turut hadir dalam kampanye itu mengatakan, hukum telah mengakomodir ruang publik untuk para pengendara sepeda, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Lalu Lintas. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh aksi perebutan hak para sepeda tersebut.
"Artinya di setiap lajur dalam mekanisme undang-undang, harus ada lajur sepeda, pejalan kaki, mobil dan motor, tegasnya. Handika turut mengapresiasi pemerintah DKI karena telah menyediakan hak bagi pesepeda, salah satunya di Kanal Banjir Timur.
Namun, niat baik pemerintar tersebut tak didukung dengan penegakan hukum yang kuat sehingga terkesan setengah-setengah dalam menerapkan langkah.
"Itu artinya yang harus kita dorong adalah bagamana advokasi kebijakan yang sudah baik ini untuk penegakan hukum," ujarnya.
Kampanye 'Rebut Jalur Sepeda' yang dilakukan puluhan pengendara sepeda di Kanal Banjir Timur, Jumat pagi, tergolong sukses. Akibat dari aktifitas para pesepeda, motor tampak segan untuk menyerobot jalur yang disediakan khusus untuk sepeda tersebut. Namun, entak kondisi itu bertahan lama.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/11000287/Sulitnya.Merebut.Jalur.Sepeda.di.Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)