Liputan6.com, Jakarta - Antareja memang istimewa. Sebagai putra dari Bimasena, ia memiliki ajian yang mampu mengusir pasukan Kurawa, musuh dari Pandawa.
Dalam kisah pewayangan, Antareja merupakan saudara dari Gatotkaca, namun berbeda ibu. Ia lahir dari perut Nagagini, putri Batara Anantaboga, dewa bangsa ular.
Sebagai putra dari Bima dan Nagagini, Antareja menyimpan banyak kesaktian. Ia memiliki ajian Upas Anta, pemberian Hyang Anantaboga. Lidahnya sangat sakti, makhluk apapun yang dijilat bekas telapak kakinya akan menemui kematian.
Anatareja juga berkulit Napakawaca sehingga kebal terhadap senjata. Selain itu, ia memiliki cincin Mustikabumi, pemberian ibunya, yang mempunyai kesaktian, menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi maupun tanah.
Kesaktian lain dari Antareja adalah dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Cerita pewayangan mengenai Antareja inilah yang mengilhami Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menamakan bor raksasa yang melubangi Jalan Sudirman, Jakarta.
Bor yang merupakan bagian dari proyek pembuatan jalur terowongan untuk fase pertama proyek Mass Rapid Transit, MRT Jakarta.
"Kamu harusnya ngerti. Coba tanya ke yang ngerti pewayangan, siapa Antareja, yang jago ambles bumi ya Antareja itu," kata Jokowi saat meresmikan beroperasinya mesin bor bawah tanah yang didatangkan langsung dari Jepang tersebut, Senin 21 September 2015.
Bor ini sebenarnya telah tiba di Jakarta pada Mei 2015. Namun belum semuanya, masih ada potongan lain yang dalam tahap pengiriman. Secara teknis, bor Antareja baru bisa dirakit pada Agustus lalu hingga akhirnya selesai dan langsung dioperasikan pada 21 September kemarin.
Antareja akan melubangi jalur terowongan untuk fase pertama proyek MRT Jakarta. Fase pertama adalah jalur dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dari jalur sepanjang 16 kilometer itu, 6 kilometer merupakan terowongan bawah tanah dan 10 kilometer merupakan jalan layang. Untuk fase 2, dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 9 kilometer berupa terowongan.
Pada lubang sedalam 12 meter di dekat Patung Pemuda, mesin bor mulai beroperasi. Nantinya posisi bor menghadap ke arah Jalan Sudirman, sedangkan ekor bor sepanjang 80 meter lebih akan memanjang di bawah Patung Pemuda hingga Jalan Sisingamangaraja.
Antareja memiliki diameter luar 6,65 meter dan diameter dalam 6,05 meter. Mata bornya memiliki panjang hampir 10 meter, sedangkan ekornya sepanjang 80 meter lebih.
Mesin bor itu memiliki pisau bor yang dirancang khusus dan disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi proyek. Karena itu, mesin bor senilai hampir Rp 70 miliar per satu unit ini hanya bisa dioperasikan untuk proyek tertentu.
Seperti cerita dalam pewayangan, Antareja cukup sakti sehingga tak memerlukan istirahat. Bor ini akan bekerja 24 jam. Di mesin pengendali bor akan ada tiga orang yang mengoperasikan bor secara terkomputerisasi. Dalam 24 jam, terowongan yang digali dan diselesaikan sepanjang sekitar 8-10 meter.
Proyek MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 kilometer, yang terdiri dari Koridor Selatan- Utara yaitu koridor Lebak Bulus menuju Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur–Barat sepanjang kurang lebih 87 kilometer.
Proyek MRT ini adalah proyek bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga ikut mendukungnya.
Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman. JICA menyiapkan pinjaman US$ 1,9 miliar atau setara dengan Rp 27,55 triliun (estimasi kurs Rp 14.500 per dolar AS).
"Komitmen pinjaman proyek MRT sendiri senilai US$ 1,9 miliar, tapi angka itu masih bisa bergerak tergantung keperluan," papar Wakil Presiden JICA, Arakawa Hiroto beberapa waktu lalu.
Hadirnya MRT di Jakarta ini sangat membantu perekonomian nasional. pembangunannya, Proyek MRT mampu menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan baru saat periode pengerjaannya.
Dalam situs jakartamrt.com, adanya MRT tersebut juga bisa menurunkan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit. Sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52,5 menit.
Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta. Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.
MRT tersebut juga bisa mendorong restorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta.
Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono menjelaskan, langkah Jokowi menggolkan proyek MRT patut diapresiasi.
"Ini sebuah langkah berani mengingat proyek MRT telah masuk dalam tata ruang Pemda DKI Jakarta sejak 1985. Namun tak pernah dimulai. Setelah melalui penantian panjang sekitar 25 tahun lamanya, hari ini kereta bawah tanah dimulai pengeborannya oleh Presiden Jokowi," kata Nusyirwan.
Menurut dia, transportasi publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak apalagi di tengah perkembangan ibu kota saat ini. Jadi proyek MRT bersama program kereta rel ringan atau light rail transit (LRT) yang juga dalam tahap pelaksanaan bisa menjadi solusi.
"Memang sangat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memulai pekerjaan yang berlabel transportasi publik. Baik itu menyangkut soal lahan, pembiayaan dan administrasi yang rumit. Begitu lamanya rentang waktu sejak proyek MRT dalam rancangan tata ruang Pemda DKI Jakarta hingga sekarang baru bisa proyek tersebut bisa dijalankan," papar Nusyirwan.
Pembangunan MRT ini bukan perkara mudah. Banyak tentangan dari masyarakat, terutama pemilik lahan yang digunakan untuk jalur MRT tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sampai Agustus 2015, tinggal 16 persen lahan yang akan digunakan sebagai jalur MRT yang belum dibebaskan.
Menurut Ahok, dalam pembebasan lahan untuk MRT tersebut, pemerintah DKI Jakarta berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan.
Langkah yang harus dilewati adalah melakukan negosiasi dahulu untuk mendapatkan kesepakatan. Pemerintah harus menawarkan harga appraisal.
"Bagi kami sederhana, kita datangin satu, dua, tiga kali, kalau tidak mau, ya sudah. Kalau sama kami, baik-baik sajalah," kata dia.
Sebelumnya memang sempat terjadi tentangan dari beberapa warga. Pada 2013 lalu, warga jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, menolak pembangunan proyek MRT layang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga menjelaskan, protes warga terhadap pembangunan transportasi MRT lebih disebabkan karena analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek yang buruk.
"Sekarang, kalau amdalnya sudah bagus, pasti tidak ada resistensi dari warga Fatmawati. Faktanya, hingga pembangunannya diresmikan, masih muncul protes warga," ujarnya.
Menurut Nirwono, amdal tidak hanya meliputi masalah lingkungan, tapi juga meliputi masalah sosial-ekonomi warga yang tinggal di area pembangunan MRT.
"Pedoman dalam membuat Amdal ada tiga, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Jika memenuhi tiga unsur ini, artinya pembangunan proyek pembangunan itu berkelanjutan. Kalau tiga hal tadi tidak ada, pembangunan tidak berkelanjutan," kata Nirwono.
Karena itu, dengan munculnya protes warga Fatmawati terhadap pembangunan jalan layang MRT yang melewati pemukiman mereka menandakan, amdal proyek MRT tidak siap dan belum memenuhi standar pembuatan Amdal.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2327970/antareja-menembus-bumi-jakarta
Tampilkan postingan dengan label terowongan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label terowongan. Tampilkan semua postingan
Selasa, 29 September 2015
Selasa, 26 Agustus 2014
Kekacauan di Kolong Tol Lingkar Luar Jakarta West 2
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepulan asap kendaraan bermotor pada Selasa (19/8) malam itu membuat mata perih dan napas sesak. Seorang pengendara sepeda motor membuka kain penutup hidung dan terbatuk-batuk. Ia berusaha menepi, tetapi tak bisa. Ia terjebak di antara jeritan klakson kendaraan bermesin yang berjejalan di kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/ JORR) West 2 di Jalan Ciledug Raya.
Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.00 lewat, tetapi lalu lintas di kolong tol baru itu masih tersumbat. Usut punya usut ternyata ada dua metromini terlibat kecelakaan sekitar 200 meter dari mulut tol. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi badan bus menghalangi arus kendaraan di jalan yang terdiri dari dua lajur saja.
”Tidak ada kecelakaan saja di sini sekarang macet parah sejak ada tol,” kata Sulaiman, penjaga toko bahan bangunan tak jauh dari lokasi kecelakaan.
Kolong JORR W2 di Ciledug Raya disadari atau tidak kini menambah panjang deretan simpul kemacetan di Jakarta.
Letak mulut tol tepat menumpang di Jalan Ciledug Raya, jalan yang sejak berpuluh tahun silam kondisinya begitu-begitu saja. Jalan utama penghubung Kota Tangerang dan Jakarta Selatan itu tidak dilengkapi trotoar yang memadai. Aspal jalan masih banyak yang berbatasan dengan tanah berbatu atau pinggir selokan. Parkir liar marak, toko dan tempat usaha seenaknya menggelar dagangan hingga ke tepi jalan. Kesemrawutan makin sempurna dengan perilaku angkutan umum yang ngetem sembarangan.
Sejak JORR W2 beroperasi, kendaraan yang keluar tol dari arah Meruya, Jakarta Barat, atau dari Jalan Kostrad tidak lagi bisa langsung belok kanan menuju arah Ciledug. Kendaraan harus belok kiri dan melaju terus sekitar 500 meter baru menemukan U-turn (putaran).
Di sini muncul masalah baru. Sekelompok orang yang terdiri atas 4-6 laki-laki, kadang ikut beraksi juga satu-dua perempuan, menjadi penguasa U-turn. Dengan membayar Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 2.000, kendaraan roda empat atau lebih bisa mulus berputar di sini. Para preman itu akan menghentikan semua kendaraan dari arah Cipulir, Kebayoran Lama. Mereka adalah ”lampu merah” hidup di titik itu. Akibatnya, antrean kendaraan mengular nyaris setiap hari di kedua sisi jalan di sekitar putaran balik.
”Kalau enggak pakai jasa mereka, bisa setengah mati berputar di situ. Apalagi kalau lalu lintas lagi padat. Mungkin baiknya ada lampu lalu lintas dan polisi jaga di situ biar orang terbiasa ikuti aturan,” kata Rahardian, warga di Jalan M Saidi Raya.
Siksaan bagi pengguna jalan reguler setelah JORR W2 beroperasi tak sebatas itu. Bagi yang akan menuju M Saidi Raya atau Bintaro, mereka tak bisa lagi langsung belok kiri pas di perempatan di bawah tol. Semua pengguna jalan harus masuk ke kiri sebelum kolong tol dan menyusuri jalan pinggir tol sepanjang lebih kurang 1 km sebelum menemukan terowongan pendek di bawah tol. Seusai menyeberangi terowongan, pengendara menyusuri pinggir tol lebih kurang 900 meter dan akhirnya menyatu dengan jalur keluar tol yang menuju Bintaro.
Penataan sekitar tol
Ahli transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen SW Tangkudung, mengatakan, kekacauan di kolong JORR W2 di Ciledug Raya disebabkan pembangunan tol tidak diikuti penataan kawasan di sekitarnya.
Menurut dia, tol itu seharusnya tersambung dengan jalan yang kelasnya sama dengan jalan tol itu sendiri, yaitu arteri utama.
”Jalan arteri utama ditandai dengan lebar jalan tertentu, tidak langsung berada di tengah permukiman, dan didukung rambu serta rekayasa lalu lintas memadai sehingga tidak memicu kemacetan baru,” katanya.
Ellen juga mengkritik jarak pintu keluar-masuk tol (ramp) JORR W2 yang tergolong rapat. Saat mencoba berkendara di jalan bebas hambatan itu, waktu tempuh dari Pintu Tol Meruya ke Pintu Tol Ciledug dengan kecepatan sekitar 50 km per jam hanya butuh lima menit.
Bagi kalangan ahli transportasi, tol adalah jalur alternatif yang tidak melayani rute mobilitas jarak dekat sehingga seharusnya jarak antarpintu tol berjauhan. Kebijakan ini untuk mencegah terlalu banyak sentuhan antara arus kendaraan pengguna tol dan pengguna kendaraan di jalan reguler.
Sebagai contoh, Tol Dalam Kota (Tol Sedyatmo) pernah memicu kemacetan panjang di sekitar kawasan Senayan karena pintu keluar dan masuk kendaraan terlalu rapat. Polisi dan Pemprov DKI Jakarta sejak sekitar satu tahun terakhir berinisiatif menutup pintu di Senayan. Hal ini karena arus keluar masuk tol itu tidak hanya mengacaukan arus di jalan reguler, tetapi juga memicu antrean panjang di dalam ruas tol sendiri. Gara-gara ini, fungsi tol sebagai jalan bebas hambatan pun gugur.
Ellen menyatakan belum terlambat untuk mulai menata kembali operasional tol dan jaringan jalan di sekitar tol. Justru, penataan dan pengendalian tersebut wajib dilakukan otoritas yang berwenang, baik pengelola tol maupun pemerintah daerah sekitar.
Kementerian Pekerjaan Umum selaku pihak yang membangun JORR W2 mungkin sudah melaksanakan tugasnya dengan membangun jalan pinggir tol dan melengkapi akses baru ke kawasan sekitar.
Namun, sampai saat ini, dampak luas keberadaan tol terhadap masyarakat sekitar belum tertangani. Pemerintah daerah, baik DKI maupun Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, pun belum bergerak memperbaiki kualitas jalan reguler dan trotoar sekitar tol serta menata kawasannya, termasuk mengatur perkembangan permukiman.
Selama ini, kata Ellen, pembangunan jalan tol memang selalu tidak selaras dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.
”Tengok saja di sekitar Tol TB Simatupang. Di kanan-kirinya sekarang terus tumbuh gedung tinggi yang mengandalkan akses tol. Padahal, jalan regulernya sempit begitu, cuma dua lajur. Jadinya kemacetan parah rutin setiap hari,” kata Ellen. Antisipasi enam tol
Kini, Jakarta tengah bersiap membangun lagi enam ruas Tol Dalam Kota. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol baru yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan. Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas.
Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dalu dilaksanakan ketimbang pembangunan jalan tol baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Ellen dan juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit pun mengingatkan, berkaca pada kasus-kasus serupa di JORR W2, TB Simatupang, dan Tol Sedyatmo, keruwetan serupa berpotensi terulang di banyak lokasi lain saat enam tol dalam kota baru dibangun dan beroperasi pada 2018. Apakah Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berwenang mengelola tol menyadari dan sudah mengantisipasi sejak awal? Mungkin perlu desakan publik untuk menggugah kesadaran untuk itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/23/14300951/Kekacauan.di.Kolong.Tol.Lingkar.Luar.Jakarta.West.2
Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.00 lewat, tetapi lalu lintas di kolong tol baru itu masih tersumbat. Usut punya usut ternyata ada dua metromini terlibat kecelakaan sekitar 200 meter dari mulut tol. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi badan bus menghalangi arus kendaraan di jalan yang terdiri dari dua lajur saja.
”Tidak ada kecelakaan saja di sini sekarang macet parah sejak ada tol,” kata Sulaiman, penjaga toko bahan bangunan tak jauh dari lokasi kecelakaan.
Kolong JORR W2 di Ciledug Raya disadari atau tidak kini menambah panjang deretan simpul kemacetan di Jakarta.
Letak mulut tol tepat menumpang di Jalan Ciledug Raya, jalan yang sejak berpuluh tahun silam kondisinya begitu-begitu saja. Jalan utama penghubung Kota Tangerang dan Jakarta Selatan itu tidak dilengkapi trotoar yang memadai. Aspal jalan masih banyak yang berbatasan dengan tanah berbatu atau pinggir selokan. Parkir liar marak, toko dan tempat usaha seenaknya menggelar dagangan hingga ke tepi jalan. Kesemrawutan makin sempurna dengan perilaku angkutan umum yang ngetem sembarangan.
Sejak JORR W2 beroperasi, kendaraan yang keluar tol dari arah Meruya, Jakarta Barat, atau dari Jalan Kostrad tidak lagi bisa langsung belok kanan menuju arah Ciledug. Kendaraan harus belok kiri dan melaju terus sekitar 500 meter baru menemukan U-turn (putaran).
Di sini muncul masalah baru. Sekelompok orang yang terdiri atas 4-6 laki-laki, kadang ikut beraksi juga satu-dua perempuan, menjadi penguasa U-turn. Dengan membayar Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 2.000, kendaraan roda empat atau lebih bisa mulus berputar di sini. Para preman itu akan menghentikan semua kendaraan dari arah Cipulir, Kebayoran Lama. Mereka adalah ”lampu merah” hidup di titik itu. Akibatnya, antrean kendaraan mengular nyaris setiap hari di kedua sisi jalan di sekitar putaran balik.
”Kalau enggak pakai jasa mereka, bisa setengah mati berputar di situ. Apalagi kalau lalu lintas lagi padat. Mungkin baiknya ada lampu lalu lintas dan polisi jaga di situ biar orang terbiasa ikuti aturan,” kata Rahardian, warga di Jalan M Saidi Raya.
Siksaan bagi pengguna jalan reguler setelah JORR W2 beroperasi tak sebatas itu. Bagi yang akan menuju M Saidi Raya atau Bintaro, mereka tak bisa lagi langsung belok kiri pas di perempatan di bawah tol. Semua pengguna jalan harus masuk ke kiri sebelum kolong tol dan menyusuri jalan pinggir tol sepanjang lebih kurang 1 km sebelum menemukan terowongan pendek di bawah tol. Seusai menyeberangi terowongan, pengendara menyusuri pinggir tol lebih kurang 900 meter dan akhirnya menyatu dengan jalur keluar tol yang menuju Bintaro.
Penataan sekitar tol
Ahli transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen SW Tangkudung, mengatakan, kekacauan di kolong JORR W2 di Ciledug Raya disebabkan pembangunan tol tidak diikuti penataan kawasan di sekitarnya.
Menurut dia, tol itu seharusnya tersambung dengan jalan yang kelasnya sama dengan jalan tol itu sendiri, yaitu arteri utama.
”Jalan arteri utama ditandai dengan lebar jalan tertentu, tidak langsung berada di tengah permukiman, dan didukung rambu serta rekayasa lalu lintas memadai sehingga tidak memicu kemacetan baru,” katanya.
Ellen juga mengkritik jarak pintu keluar-masuk tol (ramp) JORR W2 yang tergolong rapat. Saat mencoba berkendara di jalan bebas hambatan itu, waktu tempuh dari Pintu Tol Meruya ke Pintu Tol Ciledug dengan kecepatan sekitar 50 km per jam hanya butuh lima menit.
Bagi kalangan ahli transportasi, tol adalah jalur alternatif yang tidak melayani rute mobilitas jarak dekat sehingga seharusnya jarak antarpintu tol berjauhan. Kebijakan ini untuk mencegah terlalu banyak sentuhan antara arus kendaraan pengguna tol dan pengguna kendaraan di jalan reguler.
Sebagai contoh, Tol Dalam Kota (Tol Sedyatmo) pernah memicu kemacetan panjang di sekitar kawasan Senayan karena pintu keluar dan masuk kendaraan terlalu rapat. Polisi dan Pemprov DKI Jakarta sejak sekitar satu tahun terakhir berinisiatif menutup pintu di Senayan. Hal ini karena arus keluar masuk tol itu tidak hanya mengacaukan arus di jalan reguler, tetapi juga memicu antrean panjang di dalam ruas tol sendiri. Gara-gara ini, fungsi tol sebagai jalan bebas hambatan pun gugur.
Ellen menyatakan belum terlambat untuk mulai menata kembali operasional tol dan jaringan jalan di sekitar tol. Justru, penataan dan pengendalian tersebut wajib dilakukan otoritas yang berwenang, baik pengelola tol maupun pemerintah daerah sekitar.
Kementerian Pekerjaan Umum selaku pihak yang membangun JORR W2 mungkin sudah melaksanakan tugasnya dengan membangun jalan pinggir tol dan melengkapi akses baru ke kawasan sekitar.
Namun, sampai saat ini, dampak luas keberadaan tol terhadap masyarakat sekitar belum tertangani. Pemerintah daerah, baik DKI maupun Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, pun belum bergerak memperbaiki kualitas jalan reguler dan trotoar sekitar tol serta menata kawasannya, termasuk mengatur perkembangan permukiman.
Selama ini, kata Ellen, pembangunan jalan tol memang selalu tidak selaras dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.
”Tengok saja di sekitar Tol TB Simatupang. Di kanan-kirinya sekarang terus tumbuh gedung tinggi yang mengandalkan akses tol. Padahal, jalan regulernya sempit begitu, cuma dua lajur. Jadinya kemacetan parah rutin setiap hari,” kata Ellen. Antisipasi enam tol
Kini, Jakarta tengah bersiap membangun lagi enam ruas Tol Dalam Kota. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol baru yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan. Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas.
Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dalu dilaksanakan ketimbang pembangunan jalan tol baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Ellen dan juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit pun mengingatkan, berkaca pada kasus-kasus serupa di JORR W2, TB Simatupang, dan Tol Sedyatmo, keruwetan serupa berpotensi terulang di banyak lokasi lain saat enam tol dalam kota baru dibangun dan beroperasi pada 2018. Apakah Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berwenang mengelola tol menyadari dan sudah mengantisipasi sejak awal? Mungkin perlu desakan publik untuk menggugah kesadaran untuk itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/23/14300951/Kekacauan.di.Kolong.Tol.Lingkar.Luar.Jakarta.West.2
Jumat, 18 Juli 2014
Ini Cara Agar MRT Tak Banjir dan Tahan Gempa Saat Gali Stasiun Bawah Tanah
Jakarta - PT MRT Jakarta akan memulai menggali dan membangun stasiun bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) di titik Senayan dan Setiabudi. Sebelumnya pekerjaan yang sama sudah dimulai di titik Bundaran HI pada April lalu. Kedalaman titik gali tersebut bervariasi dari mulai 20-23 meter di bawah tanah. Bagaimana caranya agar lokasi kerja tersebut tetap kering dan bebas dari banjir?
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan solusi untuk kemungkinan tersebut. "Kami evaluasi mulai dari metode dan teknis. Untuk pekerjaan sipil nanti salah satunya adalah dengan dewatering. Kami siapkan pompa-pompanya saat penggalian besar," kata Dono saat jumpa pers di Hotel Crowne, Jakarta, Kamis (17/7/2014).
Dia berujar untuk penggalian di kedalaman 20-30 meter nantinya yang akan lebih banyak diangkat berbentuk lumpur. Namun pembangunan MRT yang mengadopsi teknologi Jepang itu juga akan memampung lumpurnya hingga airnya turun.
"Airnya nanti kita salurkan ke drainase. Dewatering pakai pompa itu standar, di setiap pekerjaan bawah tanah kita juga sediakan pompanya. Kalau misalnya kondisi hujan, jumlah pompa bisa ditambah. Intinya kita akan menjaga agar area kerjanya tetap kering," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, M. Nasir, mengatakan pola pengerjaan stasiun bawah tanah yakni dengan mengalihkan median jalan terlebih dulu selebar sekitar 30 meter. Setelah itu akan dibuat Guide Wall atau dinding penahan, lalu pihaknya akan menggali tanah secara bertahap hingga kedalaman yang diperlukan. Setelah terowongan tempat relnya jadi, pekerjaan selanjutnya membuat stasiun di sisi Barat dan Timur jalan.
Selain antisipasi banjir saat penggalian pihaknya juga mengklaim sudah mengantisipasi terjadinya bencana gempa dan banjir jika MRT dan stasiun bawh tanahnya sudah rampung.
"Kita desain tahan gempa secara periodik hingga 100 tahun. Kemudian pintu stasiunnya di atas tanah juga kita bangun setinggi 1,5 meter untuk antisipasi banjir yang mungkin terjadi. Kalaupun misalnya banjir di Sudirman-Thamrin meluap sampai mulut pintu kita siapkan pintu otomatis di bawah sehingga air tidak akan masuk ke terowongan sehingga MRT masih bisa tetap jalan," ujarnya
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/07/17/214423/2640625/10/ini-cara-agar-mrt-tak-banjir-dan-tahan-gempa-saat-gali-stasiun-bawah-tanah
Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan solusi untuk kemungkinan tersebut. "Kami evaluasi mulai dari metode dan teknis. Untuk pekerjaan sipil nanti salah satunya adalah dengan dewatering. Kami siapkan pompa-pompanya saat penggalian besar," kata Dono saat jumpa pers di Hotel Crowne, Jakarta, Kamis (17/7/2014).
Dia berujar untuk penggalian di kedalaman 20-30 meter nantinya yang akan lebih banyak diangkat berbentuk lumpur. Namun pembangunan MRT yang mengadopsi teknologi Jepang itu juga akan memampung lumpurnya hingga airnya turun.
"Airnya nanti kita salurkan ke drainase. Dewatering pakai pompa itu standar, di setiap pekerjaan bawah tanah kita juga sediakan pompanya. Kalau misalnya kondisi hujan, jumlah pompa bisa ditambah. Intinya kita akan menjaga agar area kerjanya tetap kering," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, M. Nasir, mengatakan pola pengerjaan stasiun bawah tanah yakni dengan mengalihkan median jalan terlebih dulu selebar sekitar 30 meter. Setelah itu akan dibuat Guide Wall atau dinding penahan, lalu pihaknya akan menggali tanah secara bertahap hingga kedalaman yang diperlukan. Setelah terowongan tempat relnya jadi, pekerjaan selanjutnya membuat stasiun di sisi Barat dan Timur jalan.
Selain antisipasi banjir saat penggalian pihaknya juga mengklaim sudah mengantisipasi terjadinya bencana gempa dan banjir jika MRT dan stasiun bawh tanahnya sudah rampung.
"Kita desain tahan gempa secara periodik hingga 100 tahun. Kemudian pintu stasiunnya di atas tanah juga kita bangun setinggi 1,5 meter untuk antisipasi banjir yang mungkin terjadi. Kalaupun misalnya banjir di Sudirman-Thamrin meluap sampai mulut pintu kita siapkan pintu otomatis di bawah sehingga air tidak akan masuk ke terowongan sehingga MRT masih bisa tetap jalan," ujarnya
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/07/17/214423/2640625/10/ini-cara-agar-mrt-tak-banjir-dan-tahan-gempa-saat-gali-stasiun-bawah-tanah
Kamis, 12 Desember 2013
Jalur Kereta di Jakarta Akan Ditata
TEMPO.CO, Bogor-Pemerintah akan menata jalur perkeretaapian di wilayah DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pemerintah akan membangun kereta layang jalur melingkar atau elevated loop line untuk kereta listrik di dalam Kota Jakarta. Proyek senilai Rp 9,5 triliun ini dimulai pada 2014 dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kementerian Perhubungan akan berbagi tugas dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengerjakan proyek tersebut. Bambang menyatakan, selain pemerintah pusat, proyek ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di sekitar Jakarta. Setelah proyek kereta layang selesai, dia menegaskan tak akan ada lagi perlintasan sebidang yang merupakan perpotongan antara jalan raya dan jalur kereta api.
Pembangunan kereta layang jalur melingkar ini rencananya terbagi dalam dua lintasan. Lintas pertama adalah sepanjang 10 kilometer dari timur dengan rute Kampung Bandan-Rajawali-Kemayoran-Pasar Senen-Kramat-Pondok Jati. Sedangkan lintasan dua dari barat sepanjang 10 kilometer dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Banda.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar pembangunan rel layang dipercepat. “Menteri Perhubungan mengatakan proyek ini bisa memakan waktu lima tahun, saya minta agar dua tahun selesai,” kata Ahok—sapaan Basuki.
Dengan durasi pembangunan selama lima tahun, dampak kemacetan akan bertambah kurang-lebih 47 persen. Bila pembangunan memakan waktu dua tahun, kemacetan bisa melonjak 60-70 persen. Namun Ahok memilih waktu penyelesaian yang lebih cepat. “Lebih macet atau tidak, tetap saja kami dimaki-maki,” tuturnya.
Di wilayah yang tidak dilintasi kereta layang, menurut Ahok, pemerintah akan membangun terowongan dan jalan layang. Proyek ini akan dibangun di perlintasan yang ramai arus kendaraan dan penyeberangan.
Menurut Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, ada 15 perlintasan sebidang yang akan dibangun kereta layang atau terowongan. Dari 15 titik tersebut, sebagian besar adalah perlintasan sebidang kelas 1 atau perlintasan besar.
Di perlintasan yang cukup lebar, menurut Mangindaan, akan dibangun terowongan karena lebih singkat dan cepat. Sedangkan beberapa perlintasan yang tergolong kelas 3 akan dibangun kereta layang. “Tak ada pilihan kecuali kereta layang atau terowongan, terutama di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok,” katanya.
Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo menyatakan pembangunan jalan layang dan terowongan mendesak dilakukan. Setiap hari ada 575 perjalanan kereta di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. V V Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, meminta pemerintah DKI Jakarta segera mengajukan pembangunan flyover dan underpass sebagai program prioritas. “Mumpung anggaran 2014 masih dibahas, program itu bisa didahulukan,” ujarnya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/fokus/2013/12/11/2888/Jalur-Kereta-di-Jakarta-Akan-Ditata
Kementerian Perhubungan akan berbagi tugas dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengerjakan proyek tersebut. Bambang menyatakan, selain pemerintah pusat, proyek ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di sekitar Jakarta. Setelah proyek kereta layang selesai, dia menegaskan tak akan ada lagi perlintasan sebidang yang merupakan perpotongan antara jalan raya dan jalur kereta api.
Pembangunan kereta layang jalur melingkar ini rencananya terbagi dalam dua lintasan. Lintas pertama adalah sepanjang 10 kilometer dari timur dengan rute Kampung Bandan-Rajawali-Kemayoran-Pasar Senen-Kramat-Pondok Jati. Sedangkan lintasan dua dari barat sepanjang 10 kilometer dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Banda.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar pembangunan rel layang dipercepat. “Menteri Perhubungan mengatakan proyek ini bisa memakan waktu lima tahun, saya minta agar dua tahun selesai,” kata Ahok—sapaan Basuki.
Dengan durasi pembangunan selama lima tahun, dampak kemacetan akan bertambah kurang-lebih 47 persen. Bila pembangunan memakan waktu dua tahun, kemacetan bisa melonjak 60-70 persen. Namun Ahok memilih waktu penyelesaian yang lebih cepat. “Lebih macet atau tidak, tetap saja kami dimaki-maki,” tuturnya.
Di wilayah yang tidak dilintasi kereta layang, menurut Ahok, pemerintah akan membangun terowongan dan jalan layang. Proyek ini akan dibangun di perlintasan yang ramai arus kendaraan dan penyeberangan.
Menurut Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, ada 15 perlintasan sebidang yang akan dibangun kereta layang atau terowongan. Dari 15 titik tersebut, sebagian besar adalah perlintasan sebidang kelas 1 atau perlintasan besar.
Di perlintasan yang cukup lebar, menurut Mangindaan, akan dibangun terowongan karena lebih singkat dan cepat. Sedangkan beberapa perlintasan yang tergolong kelas 3 akan dibangun kereta layang. “Tak ada pilihan kecuali kereta layang atau terowongan, terutama di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok,” katanya.
Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo menyatakan pembangunan jalan layang dan terowongan mendesak dilakukan. Setiap hari ada 575 perjalanan kereta di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. V V Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, meminta pemerintah DKI Jakarta segera mengajukan pembangunan flyover dan underpass sebagai program prioritas. “Mumpung anggaran 2014 masih dibahas, program itu bisa didahulukan,” ujarnya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/fokus/2013/12/11/2888/Jalur-Kereta-di-Jakarta-Akan-Ditata
Rabu, 08 Mei 2013
JAKARTA BANJIR : Pembangunan Terowongan Raksasa Ditunda
JAKARTA — Dinilai ada cara yang lebih murah, pemerintah memutuskan untuk tidak melaksanakan proyek pembangunan terowongan raksasa di Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan proyek multipurpose deep tunnel tidak menjadi proyek strategis saat ini karena dinilai tidak efisien dan mahal.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan setelah melalui berbagai studi yang telah dikaji oleh tim khusus deep tunnel tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembangunan proyek tersebut.
“Hasil dari tim tersebut mengatakan proyek deep tunnel masih kurang efektif dan efisien jika dibandingkan dengan proyek sodetan Ciliwung,” kata Hasan, Selasa (7/5).
Oleh karena itu, untuk saat ini pemerintah hanya akan melakukan pembangunan sodetan Ciliwung dan melakukan normalisasi atas 13 sungai nasional sebagai langkah penanggulangan banjir.
Kendati demikian, ujar Hasan, pemerintah tidak menutup kemungkinan jika proyek terowongan tersebut dapat dilanjutkan di masa mendatang.
“Kalau sodetan Ciliwung tidak dapat menampung banjir maka bisa diperhitungkan kembali,” pungkas Hasan.
Sumber : http://www.solopos.com/2013/05/07/jakarta-banjir-pembangunan-terowongan-raksasa-ditunda-404164
Rabu, 01 Mei 2013
Empat Infrastruktur di RPJMD 2013-2017 untuk Atasi Macet dan Banjir
Jakarta - Empat rencana pembangunan infrastruktur sudah dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) DKI Jakarta periode 2013-2017 yang baru disahkan DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/4).
Empat infrastruktur itu bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit (MRT), monorel, Giant Sea Wall (GWS) atau tanggul laut raksasa, dan deep tunnel atau terowongan multiguna.
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) membenarkan keempat pembangunan infrastruktur tersebut telah disetujui oleh anggota dewan untuk dimasukkan ke dalam Perda RPJMD DKI 2013-2017.
DPRD menilai keempat megaproyek ini sesuai dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Karena itu, setelah penetapan RPJMD 2013-2017 ini diharapkan eksekutif bisa segera melaksanakan program-program yang ada.
“Pokoknya, empat program yang direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masuk semua ke dalam Perda RPJMD. Semuanya masuk. Pertimbangannya memang sudah oke, karena sudah ada dalam RPJPD,” kata Sani usai memimpin Rapat Paripurna Penetapan Perda RPJMD DKI 2013-2017 di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (30/4).
Anggota dewan, lanjutnya, menilai pembangunan deep tunnel merupakan salah satu terobosan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Sehingga rencana pembangunan program terowongan multiguna ini disetujui.
"Kami mengerti sekali, kalau Pemprov DKI harus mencari terobosan untuk mencegah banjir. Makanya rencana pembangunan deep tunnel kami setujui masuk dalam Perda RPJMD," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan awalnya pembangunan deep tunnel tidak dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017 karena belum ada kajiannya. Namun ternyata proyek tersebut menarik perhatian investor swasta untuk membiayai pembangunan.
“Kalau tidak dimasukkan kedalam RPJMD, nanti pihak swasta malah takut melakukan investasi. Karena RPMD itu pedoman hukum bagi pelaksanaan pembangunan di ibu kota,” kata Ahok.
Ahok mengungkapkan, dalam RPJMD juga ada pelaksanaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Sementara untuk penguraian kemacetan yang masuk dalam RPJMD yaitu merencanakan sejumlah pembangunan berbasis laut dan dan darat.
Tidak hanya itu, RPJMD DKI memuat pengembangan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal juga menjadi target pemerintah Provinsi DKI dalam lima tahun kedepan.
Pemprov DKI mencanangkan dalam lima tahun akan dilakukan penataan angkutan umum reguler dan menerapkan managemen pembatasan lalu lintas. Pembangunan dermaga dari dan ke Pulau Seribu, penyediaan armada kapal penyeberangan. Untuk darat melanjutkan pembangunan jalur busway koridor 13, 14 dan 15.
“Kami juga tetap memasukkan perencanaan pembatasan ganjil genap yang belum ditentukan pasti pelaksanaannya. Selain itu, pembatasan kendaraan yang juga direncanakan dilaksanakan dalam lima tahun yakni Electronic Road Pricing, penertiban parkir onstreet dan penerapan tarif parkir tinggi,” paparnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/111078-empat-infrastruktur-di-rpjmd-20132017-untuk-atasi-macet-dan-banjir.html
Empat infrastruktur itu bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit (MRT), monorel, Giant Sea Wall (GWS) atau tanggul laut raksasa, dan deep tunnel atau terowongan multiguna.
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) membenarkan keempat pembangunan infrastruktur tersebut telah disetujui oleh anggota dewan untuk dimasukkan ke dalam Perda RPJMD DKI 2013-2017.
DPRD menilai keempat megaproyek ini sesuai dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Karena itu, setelah penetapan RPJMD 2013-2017 ini diharapkan eksekutif bisa segera melaksanakan program-program yang ada.
“Pokoknya, empat program yang direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI masuk semua ke dalam Perda RPJMD. Semuanya masuk. Pertimbangannya memang sudah oke, karena sudah ada dalam RPJPD,” kata Sani usai memimpin Rapat Paripurna Penetapan Perda RPJMD DKI 2013-2017 di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (30/4).
Anggota dewan, lanjutnya, menilai pembangunan deep tunnel merupakan salah satu terobosan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Sehingga rencana pembangunan program terowongan multiguna ini disetujui.
"Kami mengerti sekali, kalau Pemprov DKI harus mencari terobosan untuk mencegah banjir. Makanya rencana pembangunan deep tunnel kami setujui masuk dalam Perda RPJMD," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan awalnya pembangunan deep tunnel tidak dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017 karena belum ada kajiannya. Namun ternyata proyek tersebut menarik perhatian investor swasta untuk membiayai pembangunan.
“Kalau tidak dimasukkan kedalam RPJMD, nanti pihak swasta malah takut melakukan investasi. Karena RPMD itu pedoman hukum bagi pelaksanaan pembangunan di ibu kota,” kata Ahok.
Ahok mengungkapkan, dalam RPJMD juga ada pelaksanaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Sementara untuk penguraian kemacetan yang masuk dalam RPJMD yaitu merencanakan sejumlah pembangunan berbasis laut dan dan darat.
Tidak hanya itu, RPJMD DKI memuat pengembangan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal juga menjadi target pemerintah Provinsi DKI dalam lima tahun kedepan.
Pemprov DKI mencanangkan dalam lima tahun akan dilakukan penataan angkutan umum reguler dan menerapkan managemen pembatasan lalu lintas. Pembangunan dermaga dari dan ke Pulau Seribu, penyediaan armada kapal penyeberangan. Untuk darat melanjutkan pembangunan jalur busway koridor 13, 14 dan 15.
“Kami juga tetap memasukkan perencanaan pembatasan ganjil genap yang belum ditentukan pasti pelaksanaannya. Selain itu, pembatasan kendaraan yang juga direncanakan dilaksanakan dalam lima tahun yakni Electronic Road Pricing, penertiban parkir onstreet dan penerapan tarif parkir tinggi,” paparnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/111078-empat-infrastruktur-di-rpjmd-20132017-untuk-atasi-macet-dan-banjir.html
Selasa, 23 April 2013
Pengamat: Belum Ada Upaya Konkret Atasi Banjir Jakarta
Jakarta - Hujan yang melanda Jakarta sepanjang Kamis (18/4) siang hingga sore, kembali membuat sejumlah kawasan tergenang air. Akibat genangan dan matinya pompa di sejumlah titik, air pun meluap ke jalan raya dan berdampak kepada kemacetan lalu lintas.
"Sejak Januari hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi banjir ini. Padahal, masalah banjir ini sangat serius, karena dampaknya sangat besar bagi Jakarta," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Nirwono, harus ada langkah strategis dan cepat untuk mengatasi banjir di ibukota. Selama ini menurutnya, program mengatasi banjir masih sekadar wacana, sehingga saat hujan lokal saja datang, Jakarta sudah tergenang di mana-mana.
Nirwono pun memberi solusi lima langkah yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi genangan dalam waktu dekat. Langkah itu adalah segera dilakukan pemetaan titik-titik banjir yang terjadi kemarin, lantas segera diperbaiki seluruh saluran drainasenya. Kemudian, semua kali harus segera dinormalisasi sesuai rencana semula, juga normalisasi waduk dan situ, serta memaksimalkan kinerja pompa.
"Kalau boleh jujur, tidak ada perubahan dalam mengatasi banjir dalam empat bulan terakhir. Apa langkah yang telah dilakukan Dinas PU? Kalau tidak ada pergerakan, kegiatan signifikan untuk menanggulangi banjir, pejabat terkait harus dievaluasi," katanya pula.
Sebagaimana diketahui, sepanjang Jalan DI Panjaitan misalnya, hingga Kamis (18/4) malam harus mengalami macet parah. Hal itu terjadi akibat adanya genangan besar di terowongan Cawang (Halim Lama), Jakarta Timur.
Genangan itu membuat kemacetan parah hingga tengah malam. Ketinggian air di terowongan Cawang tersebut sempat mencapai 100 cm, yang akibatnya membuat kendaraan sulit melewati jalur itu, sehingga harus menunggu surut.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/108903-pengamat-belum-ada-upaya-konkret-atasi-banjir-jakarta.html
"Sejak Januari hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengatasi banjir ini. Padahal, masalah banjir ini sangat serius, karena dampaknya sangat besar bagi Jakarta," ujar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Nirwono, harus ada langkah strategis dan cepat untuk mengatasi banjir di ibukota. Selama ini menurutnya, program mengatasi banjir masih sekadar wacana, sehingga saat hujan lokal saja datang, Jakarta sudah tergenang di mana-mana.
Nirwono pun memberi solusi lima langkah yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi genangan dalam waktu dekat. Langkah itu adalah segera dilakukan pemetaan titik-titik banjir yang terjadi kemarin, lantas segera diperbaiki seluruh saluran drainasenya. Kemudian, semua kali harus segera dinormalisasi sesuai rencana semula, juga normalisasi waduk dan situ, serta memaksimalkan kinerja pompa.
"Kalau boleh jujur, tidak ada perubahan dalam mengatasi banjir dalam empat bulan terakhir. Apa langkah yang telah dilakukan Dinas PU? Kalau tidak ada pergerakan, kegiatan signifikan untuk menanggulangi banjir, pejabat terkait harus dievaluasi," katanya pula.
Sebagaimana diketahui, sepanjang Jalan DI Panjaitan misalnya, hingga Kamis (18/4) malam harus mengalami macet parah. Hal itu terjadi akibat adanya genangan besar di terowongan Cawang (Halim Lama), Jakarta Timur.
Genangan itu membuat kemacetan parah hingga tengah malam. Ketinggian air di terowongan Cawang tersebut sempat mencapai 100 cm, yang akibatnya membuat kendaraan sulit melewati jalur itu, sehingga harus menunggu surut.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/108903-pengamat-belum-ada-upaya-konkret-atasi-banjir-jakarta.html
Kamis, 31 Januari 2013
Potensi Kerugian Banjir Jakarta Diperkirakan Hingga Rp 32 T
Jumlah tersebut diperkirakan melonjak, karena sejumlah jalan di Jakarta masih tergenang banjir hingga kini.
Jakarta - Total kerugian akibat banjir besar yang melanda Jakarta dan beberapa daerah di sekitarnya, beberapa waktu lalu, diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.
"Angka kerugian banjir ini sebesar Rp 32 triliun. Meliputi potential lost di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sekitar Rp 7 triliun- Rp 8 triliun, dan dana untuk pemulihan perekonomian kawasan tersebut, yang diperkirakan mencapai 3-4 kali lipat, atau sekitar Rp 21 trilin –Rp 32 triliun," kata Ketua Umum Srikandi HANURA Yani Miryam dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (30/1).
Pada kesempatan itu, Yani sangat menyayangkan besarnya potensi kerugian tersebut. Sebab, dana sebesar Rp 32 triliun dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang memadai di Jabodetabek. Karena itu, Yani mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan banjir, yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi kalangan industri dan perekonomian nasional.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan banjir. Sampai saat ini, sejumlah jalanan di Jakarta juga belum bisa dilalui karena terendam banjir. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dipastikan kerugian akan melonjak tajam, dan masyarakat yang menanggung kerugian tersebut," kata Yani.
Lebih lanjut Yani mengusulkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dan kalangan industri dalam menyikapi banjir secara komprehensif di sektor infrastruktur, alokasi pendanaan, dan dukungan politik.
Langkah antisipasi sektor infrastruktur, antara lain mempercepat pembangunan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai Rp 1,427 triliun, untuk menambah kapasitas Kanal Banjir Barat. Membangun sudetan sepanjang 2,1 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, untuk mengurangi debit air yang mengarah ke Jakarta dengan anggaran Rp 700 miliar. Dan mengeruk kali atau menormalisasi kali sungai-sungai besar.
"Kami juga mengusulkan untuk mempercepat pembuatan 10 ribu sumur resapan, membangun terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, dan mempercepat pembangunan Waduk Ciawi, melakukan pendekatan lestari, memperbaiki lahan di hulu dan hilir dengan memperbanyak tutupan hijau agar menyerap air lebih banyak, menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air dan memperketat pengawasan implementasi aturan koefisien dasar bangunan," ujarnya.
"Karena itu kendala lahan harus segera dituntaskan," sambungnya.
Yani menambahkan, upaya mendukung pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai antisipasi banjir, dapat dilakukan dengan berbagai dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dia mencontohkan pembangunan terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, seharusnya dibangun dengan dana bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI Jakarta, dan investor.
Selain itu, katanya, penggalangan dana untuk program penanggulangan banjir juga bisa dilakukan dengan menggandeng kalangan dunia usaha, agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nyamendukung program-program tersebut.
"Kami mendorong agar corporate mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program penanggulangan banjir. Dengan demikian, masalah banjir bisa diselesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah dan corporate," jelas Yani.
Dia menegaskan pihaknya juga mendorong agar semua partai politik memberikan dukungan nyata kepada pemerintah pusat dan daerah terkait penuntasan masalah banjir tersebut. Sebab, stabilitas Negara juga ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk penanganan permasalahan banjir.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/94311-potensi-kerugian-banjir-jakarta-diperkirakan-hingga-rp-32-t.html
Jakarta - Total kerugian akibat banjir besar yang melanda Jakarta dan beberapa daerah di sekitarnya, beberapa waktu lalu, diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.
"Angka kerugian banjir ini sebesar Rp 32 triliun. Meliputi potential lost di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sekitar Rp 7 triliun- Rp 8 triliun, dan dana untuk pemulihan perekonomian kawasan tersebut, yang diperkirakan mencapai 3-4 kali lipat, atau sekitar Rp 21 trilin –Rp 32 triliun," kata Ketua Umum Srikandi HANURA Yani Miryam dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (30/1).
Pada kesempatan itu, Yani sangat menyayangkan besarnya potensi kerugian tersebut. Sebab, dana sebesar Rp 32 triliun dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang memadai di Jabodetabek. Karena itu, Yani mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan banjir, yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi kalangan industri dan perekonomian nasional.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan banjir. Sampai saat ini, sejumlah jalanan di Jakarta juga belum bisa dilalui karena terendam banjir. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dipastikan kerugian akan melonjak tajam, dan masyarakat yang menanggung kerugian tersebut," kata Yani.
Lebih lanjut Yani mengusulkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dan kalangan industri dalam menyikapi banjir secara komprehensif di sektor infrastruktur, alokasi pendanaan, dan dukungan politik.
Langkah antisipasi sektor infrastruktur, antara lain mempercepat pembangunan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai Rp 1,427 triliun, untuk menambah kapasitas Kanal Banjir Barat. Membangun sudetan sepanjang 2,1 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, untuk mengurangi debit air yang mengarah ke Jakarta dengan anggaran Rp 700 miliar. Dan mengeruk kali atau menormalisasi kali sungai-sungai besar.
"Kami juga mengusulkan untuk mempercepat pembuatan 10 ribu sumur resapan, membangun terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, dan mempercepat pembangunan Waduk Ciawi, melakukan pendekatan lestari, memperbaiki lahan di hulu dan hilir dengan memperbanyak tutupan hijau agar menyerap air lebih banyak, menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air dan memperketat pengawasan implementasi aturan koefisien dasar bangunan," ujarnya.
"Karena itu kendala lahan harus segera dituntaskan," sambungnya.
Yani menambahkan, upaya mendukung pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai antisipasi banjir, dapat dilakukan dengan berbagai dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dia mencontohkan pembangunan terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, seharusnya dibangun dengan dana bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI Jakarta, dan investor.
Selain itu, katanya, penggalangan dana untuk program penanggulangan banjir juga bisa dilakukan dengan menggandeng kalangan dunia usaha, agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nyamendukung program-program tersebut.
"Kami mendorong agar corporate mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program penanggulangan banjir. Dengan demikian, masalah banjir bisa diselesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah dan corporate," jelas Yani.
Dia menegaskan pihaknya juga mendorong agar semua partai politik memberikan dukungan nyata kepada pemerintah pusat dan daerah terkait penuntasan masalah banjir tersebut. Sebab, stabilitas Negara juga ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk penanganan permasalahan banjir.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/94311-potensi-kerugian-banjir-jakarta-diperkirakan-hingga-rp-32-t.html
Rabu, 23 Januari 2013
Jokowi: Kerugian Akibat Banjir Jakarta Rp 20 Triliun
Jakarta - Banjir Jakarta yang menerjang perumahan serta pusat bisnis, termasuk ikon Ibu Kota di Bundaran HI, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Setidaknya Rp 20 triliun melayang akibat musibah langganan ini.
"Kerugian akibat banjir tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp 20 triliun," kata Jokowi dalam acara silaturahmi antara DPRD Jakarta dengan Pemprov DKI di Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta (22/1/2013). Silaturahmi ini membahas mengenai penanganan banjir di Jakarta.
Terkait kerugian itu, Jokowi memiliki pendapat agar anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar kerugian akibat bencana banjir lebih baik dialokasikan untuk pembangunan deep tunnel.
Menurut Jokowi, pembangunan deep tunnel penting untuk dilaksanakan karena dianggap sebagai suatu skenario paling ampuh untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota.
"Deep tunnel ini merupakan solusi banjir jangka panjang. Jadi, daripada terus mengeluarkan uang untuk membayar kerugian, lebih baik kita membangun deep tunnel," ujar Jokowi.
Banjir Jakarta pada Kamis pekan lalu, bisa dibilang yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Kawasan Sudirman-Thamrin, tergenang. Tak hanya itu saja, air bahkan sampai merambah ke kawasan ring satu yakni ke Istana Negara.
Lebih 20 korban jiwa melayang akibat banjir ini. Bahkan dalam hitungan BNPB, jumlah pengungsi akibat banjir ini sempat mencapai 50.000 pengungsi.
Deep tunnel merupakan terowongan raksasa multifungsi, yang rencananya dibangun di bawah tanah ruas Jl MT Haryono hingga Pluit. Untuk pembangunan deep tunnel, Pemprov DKI menyediakan Rp 16 triliun secara multiyears selama 4-5 tahun. Terowongan ini diharapkan turut mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/01/22/182253/2149936/10/jokowi-kerugian-akibat-banjir-jakarta-rp-20-triliun?9922022
"Kerugian akibat banjir tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp 20 triliun," kata Jokowi dalam acara silaturahmi antara DPRD Jakarta dengan Pemprov DKI di Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta (22/1/2013). Silaturahmi ini membahas mengenai penanganan banjir di Jakarta.
Terkait kerugian itu, Jokowi memiliki pendapat agar anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar kerugian akibat bencana banjir lebih baik dialokasikan untuk pembangunan deep tunnel.
Menurut Jokowi, pembangunan deep tunnel penting untuk dilaksanakan karena dianggap sebagai suatu skenario paling ampuh untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota.
"Deep tunnel ini merupakan solusi banjir jangka panjang. Jadi, daripada terus mengeluarkan uang untuk membayar kerugian, lebih baik kita membangun deep tunnel," ujar Jokowi.
Banjir Jakarta pada Kamis pekan lalu, bisa dibilang yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Kawasan Sudirman-Thamrin, tergenang. Tak hanya itu saja, air bahkan sampai merambah ke kawasan ring satu yakni ke Istana Negara.
Lebih 20 korban jiwa melayang akibat banjir ini. Bahkan dalam hitungan BNPB, jumlah pengungsi akibat banjir ini sempat mencapai 50.000 pengungsi.
Deep tunnel merupakan terowongan raksasa multifungsi, yang rencananya dibangun di bawah tanah ruas Jl MT Haryono hingga Pluit. Untuk pembangunan deep tunnel, Pemprov DKI menyediakan Rp 16 triliun secara multiyears selama 4-5 tahun. Terowongan ini diharapkan turut mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/01/22/182253/2149936/10/jokowi-kerugian-akibat-banjir-jakarta-rp-20-triliun?9922022
Jumat, 11 Januari 2013
Tim Bersama Dibentuk Kaji Pembangunan Deep Tunnel Jakarta
JAKARTA, Jaringnews.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat membentuk tim bersama untuk mengkaji rencana pembangunan terowongan multiguna (Multi Purposes Deep Tunnel). Rencananya deep tunnel teknologinya akan meniru Jepang. Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan itu di Jakarta.
Keberadaan tim bersama itu penting untuk mengkaji lebih jauh dari keberadaan deep tunnel itu nanti. Sebab tidak semua deep tunnel berhasil mengatasi banjir.
“Di Malaysia ada yang kurang optimum, tetapi di Jepang efektif,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohammad Hasan.
Salah satu permasalahan yang yang akan dikaji tim bersama ialah sistem pembuangan endapan dalam terowongan. Berbeda dengan Jepang yang air banjirnya relatif bersih, menurutnya banjir di Jakarta selalu dipenuhi sampah dan lumpur.
Hasan meyakini, pembangunan deep tunnel layak secara ekonomi. Hal itu didasari besarnya kerugian ekonomi yang terjadi setiap kali banjir di Jakarta. Dia mencontohkan, banjir besar pada 2007 yang menimbulkan kerugian ekonomi hampir Rp6,5 triliun.
Sumber : http://jaringnews.com/ekonomi/investasi/31733/tim-bersama-dibentuk-kaji-pembangunan-deep-tunnel-jakarta
Keberadaan tim bersama itu penting untuk mengkaji lebih jauh dari keberadaan deep tunnel itu nanti. Sebab tidak semua deep tunnel berhasil mengatasi banjir.
“Di Malaysia ada yang kurang optimum, tetapi di Jepang efektif,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohammad Hasan.
Salah satu permasalahan yang yang akan dikaji tim bersama ialah sistem pembuangan endapan dalam terowongan. Berbeda dengan Jepang yang air banjirnya relatif bersih, menurutnya banjir di Jakarta selalu dipenuhi sampah dan lumpur.
Hasan meyakini, pembangunan deep tunnel layak secara ekonomi. Hal itu didasari besarnya kerugian ekonomi yang terjadi setiap kali banjir di Jakarta. Dia mencontohkan, banjir besar pada 2007 yang menimbulkan kerugian ekonomi hampir Rp6,5 triliun.
Sumber : http://jaringnews.com/ekonomi/investasi/31733/tim-bersama-dibentuk-kaji-pembangunan-deep-tunnel-jakarta
Kamis, 03 Januari 2013
DKI Segera Bangun Deep Tunnel
JAKARTA (Suara Karya): Kondisi gorong-gorong di Ibu Kota yang hanya berdiameter 60 sentimeter dinilai tidak memadai lagi untuk mengimbangi curah hujan yang mencapai 100 milimeter per jam. Karena itu, Pemprov DKI akan membangun terowongan air atau deep tunnel yang berdaya tampung besar.
"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.
Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.
Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.
"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.
Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.
Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150
"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.
Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.
Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.
"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.
Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.
Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150
Langganan:
Postingan
(
Atom
)