JAKARTA (Suara Karya): Kondisi gorong-gorong di Ibu Kota yang hanya berdiameter 60 sentimeter dinilai tidak memadai lagi untuk mengimbangi curah hujan yang mencapai 100 milimeter per jam. Karena itu, Pemprov DKI akan membangun terowongan air atau deep tunnel yang berdaya tampung besar.
"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.
Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.
Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.
"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.
Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.
Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus