TEMPO.CO, Jakarta - Pada pekan liburan lebaran, kondisi lalu lintas Jakarta lengang, karena ditinggalkan sebagian penghuninya yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.
Jakarta yang biasanya macet dan berdebu pun menjelma menjadi kota yang terasa ramah bagi warganya. Kesempatan seperti ini biasanya tidak dilewatkan bagi masyarakat untuk menikmati kelengangan Jakarta sebelum cuti bersama berakhir hari ini, Selasa (21 Juli 2015).
Bus tingkat pun menjadi favorit warga untuk mengelilingi berbagai landmark kota Jakarta. Selain tidak dipungut biaya, bus-bus tersebut melewati jalan-jalan di koridor utama kota Jakarta seperti museum, Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hotel, dan pusat perbelanjaan.
Di setiap pos perhentian bis yang tersebar di beberapa titik, antrean warga antusias menunggu bus yang sudah beroperasi sejak Februari 2014 itu sudah terbentuk. Cukup panjang.
Termasuk rombongan keluarga Enjah dari Bandung. Dia mengaku puas bisa menikmati Jakarta dari lantai dua bus tanpa harus terhambat macet.
"Saya sama anak dan cucu ingin keliling kota Jakarta selagi enggak macet. Rasanya puas dan terbayar," ujar Enjah yang sebelumnya sudah mengunjungi Monas.
Kepuasan juga dirasakan Safitri yang mengaku bisa mengunjungi beberapa tempat dengan gratis menggunakan bus tingkat.
"Bisa pindah ke beberapa tempat tanpa dipungut biaya," kata Safitri, yang datang dari Depok bersama suami dan kedua anaknya.
"Sekarang liburan Lebaran jadi terasa murah apalagi Jakarta lagi lenggang jadi bisa nikmati Jakarta saat tidak macet," tambah Safitri yang baru pertama kali menggunakan bus tingkat.
Lima Armada
Sebanyak lima armada bus tingkat dengan kelir biru berkapasitas 60 dan 68 kursi itu dikerahkan selama libur lebaran dari pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.
"Kemarin puncak ramainya penumpang," ujar petugas bus tingkat, Anggi, yang menambahkan penumpang bus tingkat membludak selama libur Lebaran.
Bus tingkat juga menjadi alternatif hiburan warga. Salah satu pengunjung Monas, Kina dan anaknya memilih naik bus tingkat karena harus menunggu empat jam untuk naik ke puncak Monas.
"Daripada tunggu lama saya pikir mending jalan-jalan dulu naik bus tingkat, nanti bisa mampir ke Museum Nasional juga," ujar Kina.
"Akhirnya bisa naik bus tingkat, anak saya sudah dari dulu ajak naik ini terus," kata dia.
Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/090685367/asiknya-keliling-kota-naik-bus-tingkat-saat-jakarta-lengang
Tampilkan postingan dengan label puas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label puas. Tampilkan semua postingan
Rabu, 22 Juli 2015
Senin, 02 Februari 2015
Taksi Uber Beredar Lagi, Bagaimana Legalitasnya?
TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran aplikasi Uber di Jakarta sempat menimbulkan kontroversi. Sebab, layanan ini tidak punya izin dari Pemerintah DKI Jakarta.
Menjawab kontroversi itu, Regional General Manager Southeast Asia Uber, Michael Brown, mengatakan layanan yang diberikan perusahaannya resmi karena saat ini telah menggandeng perusahaan rental resmi. "Perusahaan yang bekerja sama dengan kami resmi. Mereka punya SIUP dan izin lainnya," kata Brown, Kamis, 29 Januari 2015. (Baca: Taksi UberX Didemo, Washington Lumpuh Dua Jam)
Brown mengatakan, Uber sebagai perusahaan teknologi hanya menyediakan aplikasi yang bisa menghubungkan antara sopir mobil rental dan calon penumpang. "Sebenarnya ini sama saja dengan seseorang merental mobil," ujarnya. (Baca: Soal Uber, Dishub DKI Belum Hitung Potensi Pajak)
Perbedaannya, kata dia, calon penumpang yang ingin merental dengan cara biasa harus menghubungi via telepon perusahaan rental bersangkutan untuk menyewa mobil. Biasanya mobil akan diantar ke tempat yang dituju. (Baca: Di Amerika, Taksi Uber Hadapi Tantangan Ini)
Sedangkan melalui Uber, penyewaan dilakukan melalui aplikasi. Calon penumpang yang sudah teregistrasi meminta mobil yang bisa menjemputnya di tempat tertentu untuk mengantarnya ke tempat lain. Mobil terdekat milik perusahaan rental kemudian mendatangi si penumpang sesuai permintaan di aplikasi Uber. (Baca: Alasan Uber Pilih Juru Kampanye Obama Jadi Bos)
Penumpang bisa merasakan pengalaman seperti naik taksi karena tak perlu menyetir sendiri. Penumpang juga tak perlu melakukan pembayaran tunai karena tarif akan langsung dipotong dari kartu kredit penumpang yang sudah terdaftar. (Baca: Sandiaga Uno Puas Gunakan Taksi Uber)
Selain itu, Brown mengatakan, layanan ini dipastikan lebih aman. Sebab, semua sopir dan mobil yang melayani penumpang melalui Uber tercatat. "Nama, foto, SIM sopir sampai nomor ponsel-nya," kata Brown. (Baca: Cerita Andrew Darwis Soal Kenyamanan Taksi Uber)
Kemanapun mobil pergi juga akan diketahui keberadaannya. Karenanya, jika terjadi sesuatu, semua bisa diketahui dan ditindaklanjuti. "Kalau penumpang tak puas pun bisa menyampaikan testimoninya." (Baca: Taksi Uber Disukai karena Nyaman dan Eksklusif)
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/30/083638794/Taksi-Uber-Beredar-Lagi-Bagaimana-Legalitasnya
Menjawab kontroversi itu, Regional General Manager Southeast Asia Uber, Michael Brown, mengatakan layanan yang diberikan perusahaannya resmi karena saat ini telah menggandeng perusahaan rental resmi. "Perusahaan yang bekerja sama dengan kami resmi. Mereka punya SIUP dan izin lainnya," kata Brown, Kamis, 29 Januari 2015. (Baca: Taksi UberX Didemo, Washington Lumpuh Dua Jam)
Brown mengatakan, Uber sebagai perusahaan teknologi hanya menyediakan aplikasi yang bisa menghubungkan antara sopir mobil rental dan calon penumpang. "Sebenarnya ini sama saja dengan seseorang merental mobil," ujarnya. (Baca: Soal Uber, Dishub DKI Belum Hitung Potensi Pajak)
Perbedaannya, kata dia, calon penumpang yang ingin merental dengan cara biasa harus menghubungi via telepon perusahaan rental bersangkutan untuk menyewa mobil. Biasanya mobil akan diantar ke tempat yang dituju. (Baca: Di Amerika, Taksi Uber Hadapi Tantangan Ini)
Sedangkan melalui Uber, penyewaan dilakukan melalui aplikasi. Calon penumpang yang sudah teregistrasi meminta mobil yang bisa menjemputnya di tempat tertentu untuk mengantarnya ke tempat lain. Mobil terdekat milik perusahaan rental kemudian mendatangi si penumpang sesuai permintaan di aplikasi Uber. (Baca: Alasan Uber Pilih Juru Kampanye Obama Jadi Bos)
Penumpang bisa merasakan pengalaman seperti naik taksi karena tak perlu menyetir sendiri. Penumpang juga tak perlu melakukan pembayaran tunai karena tarif akan langsung dipotong dari kartu kredit penumpang yang sudah terdaftar. (Baca: Sandiaga Uno Puas Gunakan Taksi Uber)
Selain itu, Brown mengatakan, layanan ini dipastikan lebih aman. Sebab, semua sopir dan mobil yang melayani penumpang melalui Uber tercatat. "Nama, foto, SIM sopir sampai nomor ponsel-nya," kata Brown. (Baca: Cerita Andrew Darwis Soal Kenyamanan Taksi Uber)
Kemanapun mobil pergi juga akan diketahui keberadaannya. Karenanya, jika terjadi sesuatu, semua bisa diketahui dan ditindaklanjuti. "Kalau penumpang tak puas pun bisa menyampaikan testimoninya." (Baca: Taksi Uber Disukai karena Nyaman dan Eksklusif)
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/30/083638794/Taksi-Uber-Beredar-Lagi-Bagaimana-Legalitasnya
Jumat, 17 Oktober 2014
Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta
JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)
Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.
Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.
Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)
Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.
Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.
Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.
Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.
Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.
Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.
Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)
Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.
Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.
Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.
Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.
Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2
Langganan:
Postingan
(
Atom
)