Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi. Kenaikan tarif pajak ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2015.
Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.
Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.
Optimistis Capai Target
Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.
"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.
"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.
Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif
Tampilkan postingan dengan label target. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label target. Tampilkan semua postingan
Selasa, 09 Juni 2015
Senin, 18 Juni 2012
Usia 485 Tahun, tapi Masih "Kumpul-Angkut-Buang"
JAKARTA, KOMPAS.com — Kota Jakarta sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-485. Namun, sampai saat ini kota terbesar sekaligus ibu kota Indonesia ini masih mengelola sampah dengan pola konvensional.
"Jakarta sudah berusia 485 tahun, tapi urus sampah masih pakai cara konvensional, kumpul-angkut -buang," kata Ubaidillah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).
Menurut Ubaidillah, penanganan sampah dengan cara demikian merupakan suatu ironi. Setelah sekian tahun, Jakarta masih mengandalkan cara lama yang dipakai sejak zaman Orde Lama, mengumpulkan sampah, mengangkut, dan membuang di tempat pembuangan akhir (TPA).
"Apalagi yang dipakai di TPA Bantar Gebang masih teknik open dumping. Sampah ditumpuk-tumpuk di tempat terbuka," kata Ubay, sapaan Ubaidillah.
Teknik ini bisa menjadi barometer sejauh mana Kota Jakarta memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup. Open dumping atau penumpukan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitar. Apalagi, penanganan yang terpusat pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien.
"Pola penanganan sampah seharusnya terintegrasi dengan pendekatan teknologi yang jelas. Mau diapakan sampah itu, akan dihabiskan, akan didaur ulang, akan diolah menjadi energi alternatif, atau akan diapakan?" katanya.
Menurut Ubay, perencanaan yang lebih serius sudah selayaknya dikedepankan. Pasalnya, seluruh unsur pendukung perencanaan sudah terpetakan dengan jelas. Misalnya, volume sampah per hari di Jakarta, karakteristik sampah, dan sumbernya.
Untuk mendukung langkah tersebut dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dinilai masih jalan di tempat lantaran belum adanya perda atau pergub sebagai petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. Dalam perda atau pergub tersebut, kata Ubay, harus diuraikan secara tegas dan jelas teknik pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi.
"Misalnya, volume sampah yang mencapai 6.500 ton per hari akan diolah menjadi energi alternatif. Lalu, misalnya dipatok target seluruh Jakarta Timur akan dipasok listrik dari energi alternatif itu," papar Ubay.
Dengan perencanaan dan target yang terarah, ia meyakini akan terjadi perubahan dalam pola penanganan sampah di Jakarta. Selain itu, sampah pun akan mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemerintah, bukannya sekadar menghabiskan anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/16/10490088/Usia.485.Tahun.tapi.Masih.Kumpul-Angkut-Buang
"Jakarta sudah berusia 485 tahun, tapi urus sampah masih pakai cara konvensional, kumpul-angkut -buang," kata Ubaidillah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).
Menurut Ubaidillah, penanganan sampah dengan cara demikian merupakan suatu ironi. Setelah sekian tahun, Jakarta masih mengandalkan cara lama yang dipakai sejak zaman Orde Lama, mengumpulkan sampah, mengangkut, dan membuang di tempat pembuangan akhir (TPA).
"Apalagi yang dipakai di TPA Bantar Gebang masih teknik open dumping. Sampah ditumpuk-tumpuk di tempat terbuka," kata Ubay, sapaan Ubaidillah.
Teknik ini bisa menjadi barometer sejauh mana Kota Jakarta memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup. Open dumping atau penumpukan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitar. Apalagi, penanganan yang terpusat pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien.
"Pola penanganan sampah seharusnya terintegrasi dengan pendekatan teknologi yang jelas. Mau diapakan sampah itu, akan dihabiskan, akan didaur ulang, akan diolah menjadi energi alternatif, atau akan diapakan?" katanya.
Menurut Ubay, perencanaan yang lebih serius sudah selayaknya dikedepankan. Pasalnya, seluruh unsur pendukung perencanaan sudah terpetakan dengan jelas. Misalnya, volume sampah per hari di Jakarta, karakteristik sampah, dan sumbernya.
Untuk mendukung langkah tersebut dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dinilai masih jalan di tempat lantaran belum adanya perda atau pergub sebagai petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. Dalam perda atau pergub tersebut, kata Ubay, harus diuraikan secara tegas dan jelas teknik pengolahan sampah yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi.
"Misalnya, volume sampah yang mencapai 6.500 ton per hari akan diolah menjadi energi alternatif. Lalu, misalnya dipatok target seluruh Jakarta Timur akan dipasok listrik dari energi alternatif itu," papar Ubay.
Dengan perencanaan dan target yang terarah, ia meyakini akan terjadi perubahan dalam pola penanganan sampah di Jakarta. Selain itu, sampah pun akan mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemerintah, bukannya sekadar menghabiskan anggaran.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/16/10490088/Usia.485.Tahun.tapi.Masih.Kumpul-Angkut-Buang
Rabu, 14 Maret 2012
Jakarta (Masih) Darurat Macet
INILAH.COM, Jakarta - Kemacetan menjadi persoalan panjang yang terjadi di Ibukota Jakarta. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor atau kapasitas jalan yang tak sebanding dengan jumlah kendaraan yang beroperasi, selalu saja menjadi kambing hitam dalam menghadapi persoalan kemacetan di Ibukota.
Dua masalah tersebut, yakni pertumbuhan kendaraan atau keterbatasan kapasitas jalan, selalu disebut-sebut saat pemilihan kepala daerah tiba. Dengan janji-janji manis untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi. Seperti lima tahun silam, dimana Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto dalam masa kampanye Pilgub, 2007.
Dengan jargon 'Serahkan pada Ahlinya' pasangan Fauzi - Prijanto saat itu, yakin mampu mengatasi masalah kemacetan yang terjadi. Sebagai gubernur pertama yang dipilih langsung, wajar jika warga Ibukota menaruh harapan besar pada pria yang akrab disapa Foke itu.
Dalam Janji kampanye pasangan Foke - Prijanto, lima tahun lalu, ada beberapa konsep yang dilakukan Foke dalam mengurai kemacetan, yakni mewujudkan konsep transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta, membangun subway (jalur kereta bawah tanah) yang akan dilakukan tahun 2009.
Tak hanya itu guna menanggulangi keterbatasan minimnya jalan di Jakarta, nantinya jalan-jalan di Jakarta akan dibuat berlapis ke atas. Dengan harapan jalan di Jakarta, bisa bertambah untuk menampung jumlah kendaraan yang juga terus bertambah.
Namun hingga saat ini beberapa konsep pembangunan yang diyakini dapat mengurai kemacetan di kota Jakarta itu, masih jauh dari harapan. Kemacetan masih saja terjadi. Bahkan menjadi momok bagi warga Ibukota. Dioprasikannya TransJakarta di 11 koridor saat ini belum mampu berbuat apa-apa.
"Dilihat dari beberapa program atau janji kampanye dalam Pemilukada DKI Jakarta, 2007 lalu, pemerintahan Foke belum berhasil dengan adanya indikator yang dicanangkan menjadi target incumbent hingga saat ini belum terwujud," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Misalnya, program mewujudkan moda transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta. Menurutnya, dari 15 koridor target yang akan dibangun, saat ini baru sebelas koridor yang terealisasi. "Dari 11 koridor, cuma dua koridor yang dapat diwujudkan oleh Fauzi Bowo, sementara sisanya dilaksanakan oleh Sutiyoso," ungkap Yunarto saat dihubungi INILAH.COM.
Tak hanya itu, dijelaskan Yunarto, konsep transportasi subway atau Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan akan dibangun 2009 lalu, hingga saat ini masih belum terealisasi. Bahkan saat ini, proyek pembangunan MRT Jakarta masih sebatas tahap kajian mendalam mengenai dampak lingkungan.
Perlunya Transportasi Massal Tahap II
Sementara itu Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, menegaskan keberadaan transportasi massal guna mengurai kemacetan di Jakarta sudah cukup mendesak dan harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Jika tidak segera dibenahi jaringan transportasi massalnya, maka kemacetan total benar-benar akan terjadi di Ibukota," katanya.
Menurutnya, Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada pengoprasian busway semata-mata, yang masih memiliki keterbatasan dalam daya angkutnya. Pembangunan proyek MRT memang mendesak dilakukan, karena dengan kehadiran MRT menjadi daya angkut kedua transportasi massal, dimana 800 hingga 1 juta orang dapat terangkut.
"Bangkok saja, sudah membangun MRT. Padahal pertumbuhah penduduk Jakarta masih lebih baik dibanding dengan Ibukota Thailand tersebut. Pembangunan MRT bisa dilaksanakan karena adanya kesadaran warga Thailand terhadap keberadaan MRT yang akan melepaskan negaranya dari kemacetan lalu lintas," ungkap Azas Tigor.
“Seharusnya, warga Jakarta meniru warga Thailand. Harus bersama-sama memperjuangkan pembangunan MRT di tengah-tengah kota Jakarta. Selain itu, rencana pembangunan MRT sudah puluhan tahun lalu direncanakan,” ujarnya.[dit]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1840431/jakarta-masih-darurat-macet
Dua masalah tersebut, yakni pertumbuhan kendaraan atau keterbatasan kapasitas jalan, selalu disebut-sebut saat pemilihan kepala daerah tiba. Dengan janji-janji manis untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi. Seperti lima tahun silam, dimana Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto dalam masa kampanye Pilgub, 2007.
Dengan jargon 'Serahkan pada Ahlinya' pasangan Fauzi - Prijanto saat itu, yakin mampu mengatasi masalah kemacetan yang terjadi. Sebagai gubernur pertama yang dipilih langsung, wajar jika warga Ibukota menaruh harapan besar pada pria yang akrab disapa Foke itu.
Dalam Janji kampanye pasangan Foke - Prijanto, lima tahun lalu, ada beberapa konsep yang dilakukan Foke dalam mengurai kemacetan, yakni mewujudkan konsep transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta, membangun subway (jalur kereta bawah tanah) yang akan dilakukan tahun 2009.
Tak hanya itu guna menanggulangi keterbatasan minimnya jalan di Jakarta, nantinya jalan-jalan di Jakarta akan dibuat berlapis ke atas. Dengan harapan jalan di Jakarta, bisa bertambah untuk menampung jumlah kendaraan yang juga terus bertambah.
Namun hingga saat ini beberapa konsep pembangunan yang diyakini dapat mengurai kemacetan di kota Jakarta itu, masih jauh dari harapan. Kemacetan masih saja terjadi. Bahkan menjadi momok bagi warga Ibukota. Dioprasikannya TransJakarta di 11 koridor saat ini belum mampu berbuat apa-apa.
"Dilihat dari beberapa program atau janji kampanye dalam Pemilukada DKI Jakarta, 2007 lalu, pemerintahan Foke belum berhasil dengan adanya indikator yang dicanangkan menjadi target incumbent hingga saat ini belum terwujud," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Misalnya, program mewujudkan moda transportasi makro yang lebih baik dengan TransJakarta. Menurutnya, dari 15 koridor target yang akan dibangun, saat ini baru sebelas koridor yang terealisasi. "Dari 11 koridor, cuma dua koridor yang dapat diwujudkan oleh Fauzi Bowo, sementara sisanya dilaksanakan oleh Sutiyoso," ungkap Yunarto saat dihubungi INILAH.COM.
Tak hanya itu, dijelaskan Yunarto, konsep transportasi subway atau Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan akan dibangun 2009 lalu, hingga saat ini masih belum terealisasi. Bahkan saat ini, proyek pembangunan MRT Jakarta masih sebatas tahap kajian mendalam mengenai dampak lingkungan.
Perlunya Transportasi Massal Tahap II
Sementara itu Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, menegaskan keberadaan transportasi massal guna mengurai kemacetan di Jakarta sudah cukup mendesak dan harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Jika tidak segera dibenahi jaringan transportasi massalnya, maka kemacetan total benar-benar akan terjadi di Ibukota," katanya.
Menurutnya, Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada pengoprasian busway semata-mata, yang masih memiliki keterbatasan dalam daya angkutnya. Pembangunan proyek MRT memang mendesak dilakukan, karena dengan kehadiran MRT menjadi daya angkut kedua transportasi massal, dimana 800 hingga 1 juta orang dapat terangkut.
"Bangkok saja, sudah membangun MRT. Padahal pertumbuhah penduduk Jakarta masih lebih baik dibanding dengan Ibukota Thailand tersebut. Pembangunan MRT bisa dilaksanakan karena adanya kesadaran warga Thailand terhadap keberadaan MRT yang akan melepaskan negaranya dari kemacetan lalu lintas," ungkap Azas Tigor.
“Seharusnya, warga Jakarta meniru warga Thailand. Harus bersama-sama memperjuangkan pembangunan MRT di tengah-tengah kota Jakarta. Selain itu, rencana pembangunan MRT sudah puluhan tahun lalu direncanakan,” ujarnya.[dit]
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1840431/jakarta-masih-darurat-macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)