JAKARTA, KOMPAS.com - Satu jalur baru untuk layanan kereta rel listrik (KRL) Commuterline telah dibuka sejak 1 April lalu. Jalur tersebut adalah jalur yang menghubungkan Citayam hingga ke Nambo, Kabupaten Bogor.
Sebenarnya, ada satu jalur lagi yang direncanakan akan dibuka pada bulan ini. Jalur tersebut adalah jalur yang menghubungkan Jakarta Kota hingga ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun untuk jalur ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum dapat memastikan kapan akan mulai dioperasikan.
"Sudah dalam tahap finishing, cuma belum tahu kapan (akan dioperasikan). Karena sampai saat ini masih ada beberapa prasarana yang masih harus dibenahi," kata Kepala Humas Daops I PT KAI Bambang Prayitno kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2015).
Menurut Bambang, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam persiapan pengoperasian jalur Jakarta Kota-Tanjung Priok adalah adanya longsoran tanah di beberapa titik di jalur yang membentang sepanjang 8,086 kilometer itu. Ia mengatakan bahwa saat ini PT KAI bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, masih berupaya mengatasi permasalahan tersebut.
Rute Jakarta Kota-Tanjung Priok berjarak sekitar 8,086 kilometer. Ada empat stasiun yang berada pada jalur ini, masing-masing Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Kampung Bandan Atas, Stasiun Ancol, dan Stasiun Tanjung Priok.
"Pada awalnya memang mau dibuka dua jalur langsung sekaligus. Cuma kan kondisi antara tempat yang satu (Citayam-Nambo) dengan tempat yang lain (Jakarta Kota-Tanjung Priok)," ujar dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/06/08221171/Menanti.KRL.Jakarta.Kota-Tanjung.Priok
Tampilkan postingan dengan label permasalahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label permasalahan. Tampilkan semua postingan
Senin, 06 April 2015
Minggu, 01 Februari 2015
Di Jakarta, Meninggal Karena Limbah dan Sampah Dianggap Biasa
Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna menilai permasalahan limbah di Jakarta begitu kompleks. Banyak peraturan yang mengatur tentang sampah, akan tetapi tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Bahkan orang yang mati karena limbah di perkotaan dianggap sebagai peristiwa biasa.
“Jadi ini kadang-kadang orang mati, orang sakit gara gara limbah dianggap sebagai sebuah peristiwa biasa saja. Jadi kita mengangap orang mati di Jakarta hal yang biasa,” kata Yayat Supriatna saat berbincang di Prime Time News Metro TV, Kamis (29/1/2015) malam.
Yayat menilai, permasalahan limbah dan sampah di Jakarta muncul karena orang-orang begitu bebas membuang limbah dan sampah di manapun. Bahkan undang-undang yang mengatur tentang peraturan sampah tidak memiliki implikasi terhadap sanksi bagi pelanggarnya.
“Inilah struktur yang tidak membangun kultur. Karena orang masih merasa aturan itu masih bisa dinegosiasikan dalam hal ini,” ujar yayat.
Semakin bermasalah kata Yayat, sebab tak ada tindakan tegas di dalam undang-undang tentang lingkungan yang mampu menghukum si pembuang limbah dan sampah.
“Jadi ini persoalan paling besar dan kita ketahui kadang-kadang pemerintah kota pun tidak mampu menjalankan salah satu kebijakan,” pungkas Yayat.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/30/351739/di-jakarta-meninggal-karena-limbah-dan-sampah-dianggap-biasa
“Jadi ini kadang-kadang orang mati, orang sakit gara gara limbah dianggap sebagai sebuah peristiwa biasa saja. Jadi kita mengangap orang mati di Jakarta hal yang biasa,” kata Yayat Supriatna saat berbincang di Prime Time News Metro TV, Kamis (29/1/2015) malam.
Yayat menilai, permasalahan limbah dan sampah di Jakarta muncul karena orang-orang begitu bebas membuang limbah dan sampah di manapun. Bahkan undang-undang yang mengatur tentang peraturan sampah tidak memiliki implikasi terhadap sanksi bagi pelanggarnya.
“Inilah struktur yang tidak membangun kultur. Karena orang masih merasa aturan itu masih bisa dinegosiasikan dalam hal ini,” ujar yayat.
Semakin bermasalah kata Yayat, sebab tak ada tindakan tegas di dalam undang-undang tentang lingkungan yang mampu menghukum si pembuang limbah dan sampah.
“Jadi ini persoalan paling besar dan kita ketahui kadang-kadang pemerintah kota pun tidak mampu menjalankan salah satu kebijakan,” pungkas Yayat.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/30/351739/di-jakarta-meninggal-karena-limbah-dan-sampah-dianggap-biasa
Rabu, 15 Januari 2014
Jakarta Masih Banjir, Apa Penjelasan Jokowi?
TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan banjir di Ibu Kota akan terus berlangsung jika normalisasi kali belum selesai. Menurut Jokowi, normalisasi merupakan cara paling ampuh untuk mengatasi banjir.
"Kalau solusi jangka pendek itu apa, satu-satunya cara ya kali-kali terintegrasi setelah normalisasi," kata Jokowi di Kembangan, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa, 14 Januari 2014. Sayangnya, dia mengakui proyek kali-kali besar di Jakarta baru dimulai 2013 akhir.
Waktu penyelesaiannya pun bisa bertahun-tahun. Permasalahannya, Jokowi menuturkan, urusan normalisasi tidak sekedar keruk. Ada aspek sosial masyarakat di dalamnya. Seperti merelokasi warga yang ada di bantaran kali.
"Kalau mau relokasi pertanyaan selanjutnya rumah susunnya harus disediakan," ujar mantan Wali Kota Solo ini. Permasalahan tempat tinggal ini pun masih membutuhkan perencanaan yang matang.
Jokowi menuturkan pengerukan kali ini pun bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah karena ada beberapa bagian dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Seperti proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) Kanal Banjir Barat-Kali Sunter Hulu dan Cideng-Thamrin.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/15/083544844/Jakarta-Masih-Banjir-Apa-Penjelasan-Jokowi
"Kalau solusi jangka pendek itu apa, satu-satunya cara ya kali-kali terintegrasi setelah normalisasi," kata Jokowi di Kembangan, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa, 14 Januari 2014. Sayangnya, dia mengakui proyek kali-kali besar di Jakarta baru dimulai 2013 akhir.
Waktu penyelesaiannya pun bisa bertahun-tahun. Permasalahannya, Jokowi menuturkan, urusan normalisasi tidak sekedar keruk. Ada aspek sosial masyarakat di dalamnya. Seperti merelokasi warga yang ada di bantaran kali.
"Kalau mau relokasi pertanyaan selanjutnya rumah susunnya harus disediakan," ujar mantan Wali Kota Solo ini. Permasalahan tempat tinggal ini pun masih membutuhkan perencanaan yang matang.
Jokowi menuturkan pengerukan kali ini pun bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah karena ada beberapa bagian dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Seperti proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) Kanal Banjir Barat-Kali Sunter Hulu dan Cideng-Thamrin.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/15/083544844/Jakarta-Masih-Banjir-Apa-Penjelasan-Jokowi
Senin, 06 Januari 2014
Kota Kasablanka bikin macet, Jokowi siap turun tangan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengaku siap menangani permasalahan kemacetan yang terjadi pada pintu keluar Jalan Layang Non Tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu jika Dinas Pekerjaan Umum menyerah. Karena permasalahan utama kemacetan tersebut berbenturan dengan pengembang Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan.
Jokowi mengungkapkan, akan mendorong perusahaan pengembang Kota Kasablanka untuk memundurkan batas pagar yang bersinggungan dengan Jalan Profesor Doktor Satrio itu. "Harusnya urusan kepala dinas. Tapi kalau mentok, baru bilang saya, gubernur," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/1).
Diketahui, pintu masuk Kota Kasablanka menjadi sumber kemacetan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. JLNT yang dibangun Pemprov tak akan berguna jika sumber kemacetan tersebut tak dibenahi.
Permintaan tersebut menyusul diresmikannya JLNT atau Jalan Layang Non Tol, di mana, akhir JLNT berada di dekat akses masuknya pusat perbelanjaan baru itu. Akibatnya, penumpukan kendaraan akibat pertemuan arus tidak terhindarkan sehingga mau tak mau, batas depan Kota Kasablanka harus dimundurkan.
Kepala Bidang Jalan Baru Peningkatan Dinas PU DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan perusahaan pengembang Kota Kasablanka. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan permintaannya dapat terwujud.
"Kalau tidak dimundurkan pasti macet. Dari JLNT dua lajur, dari underpass Rasuna Said dua lajur, dari Jalan Rasuna Said satu lajur, dari arah Taman Rasuna Said dua lajur. Total ada tujuh lajur arus lalin yang menumpuk di depan Kokas yang hanya tersedia tiga lajur. Belum akibat keluar masuk dari dalam Kokas," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/kota-kasablanka-bikin-macet-jokowi-siap-turun-tangan.html
Jokowi mengungkapkan, akan mendorong perusahaan pengembang Kota Kasablanka untuk memundurkan batas pagar yang bersinggungan dengan Jalan Profesor Doktor Satrio itu. "Harusnya urusan kepala dinas. Tapi kalau mentok, baru bilang saya, gubernur," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/1).
Diketahui, pintu masuk Kota Kasablanka menjadi sumber kemacetan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. JLNT yang dibangun Pemprov tak akan berguna jika sumber kemacetan tersebut tak dibenahi.
Permintaan tersebut menyusul diresmikannya JLNT atau Jalan Layang Non Tol, di mana, akhir JLNT berada di dekat akses masuknya pusat perbelanjaan baru itu. Akibatnya, penumpukan kendaraan akibat pertemuan arus tidak terhindarkan sehingga mau tak mau, batas depan Kota Kasablanka harus dimundurkan.
Kepala Bidang Jalan Baru Peningkatan Dinas PU DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan perusahaan pengembang Kota Kasablanka. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan permintaannya dapat terwujud.
"Kalau tidak dimundurkan pasti macet. Dari JLNT dua lajur, dari underpass Rasuna Said dua lajur, dari Jalan Rasuna Said satu lajur, dari arah Taman Rasuna Said dua lajur. Total ada tujuh lajur arus lalin yang menumpuk di depan Kokas yang hanya tersedia tiga lajur. Belum akibat keluar masuk dari dalam Kokas," ujarnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/kota-kasablanka-bikin-macet-jokowi-siap-turun-tangan.html
Selasa, 20 November 2012
Soal Banjir, Perilaku Masyarakat Juga Harus Berubah
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Jakarta sudah merupakan permasalahan klasik di Ibu Kota Indonesia ini. Musim hujan datang, Jakarta sudah pasti mendapat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat Jakarta dengan struktur tanahnya yang rendah menjadi terendam.
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.
"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.
"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.
Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.
"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.
Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah
Selasa, 09 Oktober 2012
Habis Banjir, "Terbit" Tumpukan Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan di Jakarta semakin bertumpuk. Paskabanjir akibat luapan Kali Baru yang terjadi di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (7/10/2012) malam hingga Senin (8/10/2012) pagi, timbul permasalahan baru. Sampah tampak menumpuk di pintu air dan di pipa saluran air yang melintang di kali tersebut.
Berdasarkan pantauan, berbagai jenis sampah mulai dari sampah plastik, kayu, sisa-sisa makanan hingga kasur saling menumpuk di kali yang memiliki hulu di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat tersebut.
Tumpukan sampah itu tertahan di pipa saluran air yang melintang di atas kali. Sebab permukaan air kali telah mencapai ketinggian yang sama dengan pipa itu.
Tumpukan berbagai jenis sampah tersebut pun mengakibatkan pemandangan tak sedap sepanjang mata memandang. Tak hanya itu, sampah-sampah itu pun menyebabkan bau tak sedap sehingga mengundang lalat untuk hinggap.
Sampah, rupanya tak hanya menumpuk di Kali Baru, namun juga di Jl Raya Condet, jalan yang Senin pagi digenangi air luapan kali. Serbagai jenis sampah tampak berserakan di jalan yang di sisi-sisinya terdapat deretan toko parfum.
Mulyadi (51), salah seorang warga mengatakan, tumpukan sampah tersebut merupakan sisa dari banjir yang menggenangi permukiman. Banjir yang diakibatkan luapan volume air Kali Baru itu, telah terjadi setidaknya sejak tiga hari belakangan.
"Banjir pertama Sabtu malam. Terus yang kedua ya tadi malam sampai pagi, tingginya sekitar 30 centimeter. Waktu banjir, sampah-sampahnya masuk ke rumah. Pas sudah surut ya numpuk di sini," ujar Mulyadi saat ditemui Kompas.com, Senin (8/10/2012) sore.
Menurut Mulyadi, meluapnya volume air di kali itu lantaran hujan yang terjadi di wilayah Bogor, atau yang kerap disebut banjir kiriman. Oleh sebab itu, volume air di kali tersebut pun turut meningkat.
Namun, kondisi itu pun di perparah oleh masyarakat sepanjang kali yang membuang sampah sembarangan di kali tersebut.
"Ini kali kan panjang. Orang dari Pasar Kramat Jati, dari mana lagi enggak tau. Mereka main buang sampah saja ke kali. Ya jadi begini lah," sesalnya.
Banjir yang terjadi Senin pagi terjadi di dua RT, yaitu RT 01 dan RT 03, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak hanya menggenangi rumah warga, air yang berwarna kecokelatan itu juga menggenangi dua jalan, yaitu Jl Raya Bogor dan Jl Raya Condet.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/09/06161769/Habis.Banjir.Terbit.Tumpukan.Sampah
Berdasarkan pantauan, berbagai jenis sampah mulai dari sampah plastik, kayu, sisa-sisa makanan hingga kasur saling menumpuk di kali yang memiliki hulu di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat tersebut.
Tumpukan sampah itu tertahan di pipa saluran air yang melintang di atas kali. Sebab permukaan air kali telah mencapai ketinggian yang sama dengan pipa itu.
Tumpukan berbagai jenis sampah tersebut pun mengakibatkan pemandangan tak sedap sepanjang mata memandang. Tak hanya itu, sampah-sampah itu pun menyebabkan bau tak sedap sehingga mengundang lalat untuk hinggap.
Sampah, rupanya tak hanya menumpuk di Kali Baru, namun juga di Jl Raya Condet, jalan yang Senin pagi digenangi air luapan kali. Serbagai jenis sampah tampak berserakan di jalan yang di sisi-sisinya terdapat deretan toko parfum.
Mulyadi (51), salah seorang warga mengatakan, tumpukan sampah tersebut merupakan sisa dari banjir yang menggenangi permukiman. Banjir yang diakibatkan luapan volume air Kali Baru itu, telah terjadi setidaknya sejak tiga hari belakangan.
"Banjir pertama Sabtu malam. Terus yang kedua ya tadi malam sampai pagi, tingginya sekitar 30 centimeter. Waktu banjir, sampah-sampahnya masuk ke rumah. Pas sudah surut ya numpuk di sini," ujar Mulyadi saat ditemui Kompas.com, Senin (8/10/2012) sore.
Menurut Mulyadi, meluapnya volume air di kali itu lantaran hujan yang terjadi di wilayah Bogor, atau yang kerap disebut banjir kiriman. Oleh sebab itu, volume air di kali tersebut pun turut meningkat.
Namun, kondisi itu pun di perparah oleh masyarakat sepanjang kali yang membuang sampah sembarangan di kali tersebut.
"Ini kali kan panjang. Orang dari Pasar Kramat Jati, dari mana lagi enggak tau. Mereka main buang sampah saja ke kali. Ya jadi begini lah," sesalnya.
Banjir yang terjadi Senin pagi terjadi di dua RT, yaitu RT 01 dan RT 03, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak hanya menggenangi rumah warga, air yang berwarna kecokelatan itu juga menggenangi dua jalan, yaitu Jl Raya Bogor dan Jl Raya Condet.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/09/06161769/Habis.Banjir.Terbit.Tumpukan.Sampah
Senin, 01 Oktober 2012
Kemacetan Harus Menjadi Prioritas Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tentunya, bagi Gubernur Jakarta tak mudah untuk mengatasi rumitnya permasalahan di Jakarta. Salah satunya adalah permasalahan kemacetan.
Dalam 100 hari masa kerjanya, Jokowi-Basuki diharapkan dapat mengurai permasalahan kemacetan di Jakarta. "Masalah kemacetan itu nomor satu. Transportasi itu langsung menyentuh kebutuhan yang paling mendasar," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).
Namun, ia mengatakan, untuk membenahi kemacetan, diperlukan adanya struktur birokrasi bersih. Dengan adanya dukungan dari birokrasi, persoalan kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi tradisi itu sedikit demi sedikit dapat diatasi.
"Jadi, menurut saya, ya memang seharusnya target (Jokowi-Basuki) membenahi transportasi. Paling tidak mengurai kemacetan sedikit dalam satu tahun pertama itu," kata Siti Zuhro.
Sementara itu, terkait dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan, Siti Zuhro mengatakan, hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. "Kalau di DKI mensyaratkan adanya penggabungan dan kalau digabungkan menjadi lebih efektif dan lebih tepat merespons kerumitan transportasi, ya why not," katanya.
Ia melanjutkan, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Penggabungan itu, dikatakannya, bisa saja menjadi domain DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa mendiskusikan hal tersebut.
"Tentunya dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dengan penggabungan itu bisa menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta," kata Siti Zuhro. Namun, dalam mengatasi kemacetan itu, dikatakan Siti Zuhro, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari. "Kalau untuk kemacetan tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari pertama. Paling tidak satu tahun," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/30/21233179/Kemacetan.Harus.Menjadi.Prioritas.Jokowi
Dalam 100 hari masa kerjanya, Jokowi-Basuki diharapkan dapat mengurai permasalahan kemacetan di Jakarta. "Masalah kemacetan itu nomor satu. Transportasi itu langsung menyentuh kebutuhan yang paling mendasar," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).
Namun, ia mengatakan, untuk membenahi kemacetan, diperlukan adanya struktur birokrasi bersih. Dengan adanya dukungan dari birokrasi, persoalan kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi tradisi itu sedikit demi sedikit dapat diatasi.
"Jadi, menurut saya, ya memang seharusnya target (Jokowi-Basuki) membenahi transportasi. Paling tidak mengurai kemacetan sedikit dalam satu tahun pertama itu," kata Siti Zuhro.
Sementara itu, terkait dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan, Siti Zuhro mengatakan, hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. "Kalau di DKI mensyaratkan adanya penggabungan dan kalau digabungkan menjadi lebih efektif dan lebih tepat merespons kerumitan transportasi, ya why not," katanya.
Ia melanjutkan, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Penggabungan itu, dikatakannya, bisa saja menjadi domain DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa mendiskusikan hal tersebut.
"Tentunya dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dengan penggabungan itu bisa menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta," kata Siti Zuhro. Namun, dalam mengatasi kemacetan itu, dikatakan Siti Zuhro, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari. "Kalau untuk kemacetan tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari pertama. Paling tidak satu tahun," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/30/21233179/Kemacetan.Harus.Menjadi.Prioritas.Jokowi
Selasa, 17 April 2012
Gubernur Baru dan Ruwetnya Tata Ruang Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur baru DKI Jakarta yang akan terpilih nanti dipastikan menghadapi permasalahan tata ruang. Tata ruang yang tidak konsisten menjadi sumber masalah banjir, kemacetan, kawasan padat penduduk serta permasalahan sosial lainnya.
Demikian diungkapkan oleh pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Menurut Erwin, permasalahan tata ruang di Jakarta kini berganti menjadi "tata uang", sehingga mengakibatkan konsep tidak dilaksanakan secara konsisten, semerawut, serta tidak memiliki sanksi hukum yang jelas.
"Sebagai contohnya, tahun lalu di Jalan Antasari, banyak bangunan disegel karena peruntukannya tidak jelas. Kenapa tidak ditegur saat mengajukan izin? Lalu, setelah disegel tidak ada pengawasan jelas. Papan segel lepas, bangunan bisa beroperasi lagi," kata Erwin.
Contoh lainnya, kata Erwin, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang peruntukkannya untuk kawasan hunian, kini dibanjiri area komersial.
"Awalnya Pondok Indah itu untuk hunian. Boleh ada mal, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di kawasan tersebut. Tapi, sekarang semakin banyak malnya, yang akhirnya menyedot masyarakat lain ke situ. Jadinya, setiap akhir pekan selalu macet," ujarnya.
Erwin mengatakan, keberadaan mal seharusnya berdiri secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Ia juga mengkritik pemberian izin pusat perbelanjaan yang dengan mudah dibangun di pusat-pusat kota.
"Bahkan, di negara kapitalis sendiri ada aturan tata niaganya. Semakin besar ritel atau mal, maka keberadaannya di pinggiran, sehingga traffic-nya menyebar. Kalau di sini sebaliknya," kata dia.
Konsep megapolitan Permasalahan di DKI Jakarta, kata Erwin, harus diselesaikan dengan konsep megapolitan. Artinya, DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari kota-kota satelit di sekelilingnya. Konsep tata ruang di DKI Jakarta harus bersinergi. sehingga Pemerintah pusat turut berperan mencari solusi terbaik.
"Misalnya menghadapi banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta, sementara tata ruang untuk peresapan air kini jadi bangunan. Ini harus dihentikan. Caranya, ya, jangan ada lagi pembangunan di Bogor. Tapi, kota Bogor butuh diberi insentif," ujarnya.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/04/16/15463667/Gubernur.Baru.dan.Ruwetnya.Tata.Ruang.Jakarta
Demikian diungkapkan oleh pakar hukum properti, Erwin Kallo, kepada Kompas.com, di Jakarta pada Jumat (13/4/2012) lalu. Menurut Erwin, permasalahan tata ruang di Jakarta kini berganti menjadi "tata uang", sehingga mengakibatkan konsep tidak dilaksanakan secara konsisten, semerawut, serta tidak memiliki sanksi hukum yang jelas.
"Sebagai contohnya, tahun lalu di Jalan Antasari, banyak bangunan disegel karena peruntukannya tidak jelas. Kenapa tidak ditegur saat mengajukan izin? Lalu, setelah disegel tidak ada pengawasan jelas. Papan segel lepas, bangunan bisa beroperasi lagi," kata Erwin.
Contoh lainnya, kata Erwin, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang peruntukkannya untuk kawasan hunian, kini dibanjiri area komersial.
"Awalnya Pondok Indah itu untuk hunian. Boleh ada mal, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di kawasan tersebut. Tapi, sekarang semakin banyak malnya, yang akhirnya menyedot masyarakat lain ke situ. Jadinya, setiap akhir pekan selalu macet," ujarnya.
Erwin mengatakan, keberadaan mal seharusnya berdiri secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Ia juga mengkritik pemberian izin pusat perbelanjaan yang dengan mudah dibangun di pusat-pusat kota.
"Bahkan, di negara kapitalis sendiri ada aturan tata niaganya. Semakin besar ritel atau mal, maka keberadaannya di pinggiran, sehingga traffic-nya menyebar. Kalau di sini sebaliknya," kata dia.
Konsep megapolitan Permasalahan di DKI Jakarta, kata Erwin, harus diselesaikan dengan konsep megapolitan. Artinya, DKI Jakarta membutuhkan bantuan dari kota-kota satelit di sekelilingnya. Konsep tata ruang di DKI Jakarta harus bersinergi. sehingga Pemerintah pusat turut berperan mencari solusi terbaik.
"Misalnya menghadapi banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta, sementara tata ruang untuk peresapan air kini jadi bangunan. Ini harus dihentikan. Caranya, ya, jangan ada lagi pembangunan di Bogor. Tapi, kota Bogor butuh diberi insentif," ujarnya.
Sumber : http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/04/16/15463667/Gubernur.Baru.dan.Ruwetnya.Tata.Ruang.Jakarta
Senin, 05 Maret 2012
Mencari Solusi Jakarta Harus Mengikutsertakan Daerah Penyangga
JAKARTA--MICOM: Permasalahan DKI Jakarta tidak hanya seluas teritorialnya. Memberikan solusi dan pemecahan masalah bagi Jakarta, harus mengikutsertakan kota-kota sekitarnya.
"Masalah Jakarta bukan hanya berasal dari dalam Jakarta, tapi juga dari luar kota Jakarta. Kota ini harus menampung 25 juta warga setiap harinya. Menjadi Gubernur Jakarta itu harus menjadi Gubernur Jabodetabek," kata Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, dalam diskusi bertajuk Untuk Jakarta Lebih Baik, di Jakarta, Sabtu (3/3).
Sejarawan betawi, JJ Rizal mengatakan, sebuah mesin besar pengurai masalah harus bekerja untuk memecahkan berbagai permasalahan di Jakarta seperti banjir, macet dan kemiskinan. "Birokrat di Jakarta itu makannya banyak, tapi kerjanya kurang," kata Rizal.
Di tempat yang sama, bakal Calon Gubernur dari partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, selama ini terjadi kesenjangan status antara Jakarta sebagai daerah khusus dengan kota/kabupaten di sekitarnya. Kesenjangan tersebut yang membuat berbagai permasalahan macet maupun banjir di Jakarta tak kunjung tuntas.
"Antara Jakarta dengan Bogor dan Bekasi ada konsep saling membutuhkan. Butuh komunikasi dan perubahan paradigma," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mengatasi banjir kiriman dari Bogor, perlu ada kerja sama yang konkret. Misalnya saja dengan penghutanan kembali daerah-daerah yang gundul ataupun dengan membangun waduk di daerah Bogor. "Anggarannya nanti dibantu Pemprov DKI Jakarta," kata Anggota Komisi I DPR RI dari F-PG itu.
Ia mengatakan, beberapa pos penganggaran DKI saat ini kurang besar. Sehingga kerja sama dengan kota/kabupaten yang bersebelahan dengan Jakarta sulit dilakukan.
Calon Gubernur dari Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah mengatakan, masalah macet di Jakarta tidak terlepas dari buruknya penegakan hukum dan tata tertib di Jakarta.
"DKI Jakarta memang tidak bisa melakukan pembatasan kendaraan. Tapi Pemprov punya kewenangan untuk mengatur daerahnya," kata Wanda.
Ia mengatakan, penertiban parkir liar akan membantu mengurai kemacetan di Jakarta. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) DKI bisa meningkat tiga kali lipat jika Pemprov bisa menutup kebocoran-kebocoran pajak yang ada di Jakarta. (OX/OL-9)
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/302862/37/5/Mencari-Solusi-Jakarta-Harus-Mengikutsertakan-Daerah-Penyangga
"Masalah Jakarta bukan hanya berasal dari dalam Jakarta, tapi juga dari luar kota Jakarta. Kota ini harus menampung 25 juta warga setiap harinya. Menjadi Gubernur Jakarta itu harus menjadi Gubernur Jabodetabek," kata Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, dalam diskusi bertajuk Untuk Jakarta Lebih Baik, di Jakarta, Sabtu (3/3).
Sejarawan betawi, JJ Rizal mengatakan, sebuah mesin besar pengurai masalah harus bekerja untuk memecahkan berbagai permasalahan di Jakarta seperti banjir, macet dan kemiskinan. "Birokrat di Jakarta itu makannya banyak, tapi kerjanya kurang," kata Rizal.
Di tempat yang sama, bakal Calon Gubernur dari partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, selama ini terjadi kesenjangan status antara Jakarta sebagai daerah khusus dengan kota/kabupaten di sekitarnya. Kesenjangan tersebut yang membuat berbagai permasalahan macet maupun banjir di Jakarta tak kunjung tuntas.
"Antara Jakarta dengan Bogor dan Bekasi ada konsep saling membutuhkan. Butuh komunikasi dan perubahan paradigma," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mengatasi banjir kiriman dari Bogor, perlu ada kerja sama yang konkret. Misalnya saja dengan penghutanan kembali daerah-daerah yang gundul ataupun dengan membangun waduk di daerah Bogor. "Anggarannya nanti dibantu Pemprov DKI Jakarta," kata Anggota Komisi I DPR RI dari F-PG itu.
Ia mengatakan, beberapa pos penganggaran DKI saat ini kurang besar. Sehingga kerja sama dengan kota/kabupaten yang bersebelahan dengan Jakarta sulit dilakukan.
Calon Gubernur dari Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah mengatakan, masalah macet di Jakarta tidak terlepas dari buruknya penegakan hukum dan tata tertib di Jakarta.
"DKI Jakarta memang tidak bisa melakukan pembatasan kendaraan. Tapi Pemprov punya kewenangan untuk mengatur daerahnya," kata Wanda.
Ia mengatakan, penertiban parkir liar akan membantu mengurai kemacetan di Jakarta. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) DKI bisa meningkat tiga kali lipat jika Pemprov bisa menutup kebocoran-kebocoran pajak yang ada di Jakarta. (OX/OL-9)
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/302862/37/5/Mencari-Solusi-Jakarta-Harus-Mengikutsertakan-Daerah-Penyangga
Langganan:
Postingan
(
Atom
)