Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Untuk tarif Transjakarta yang menggantikan APTB, Ahok akan menerapkan biaya per kilometer.
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
Tampilkan postingan dengan label balaikota. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label balaikota. Tampilkan semua postingan
Kamis, 04 September 2014
Jumat, 08 Agustus 2014
DPRD DKI Setujui Pembelian Bus Tingkat dan Truk Sampah
JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta menyetujui pengadaan bus tingkat dan truk sampah baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama seusai pertemuan dengan Ketua DPRD Ferrial Sofyan, Selasa (5/8/2014).
"Mereka sepakat beliin bus sama truk sampah. Supaya Jakarta bersih truk sampah dapat 200 compactor (pemadat sampah). Bus tingkatnya yang untuk digratiskan beli 100. Nanti bisa langsung jalan," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain membahas mengenai pembelian bus tingkat dan truk sampah, Ahok mengaku pertemuannya dengan Ferrial juga membicarakan mengenai pengesahan APBD Perubahan 2014.
Menurut Ahok, kemungkinan besar APBD-P 2014 akan disahkan dalam bulan ini. "Tadi bahas soal APBD-P yang mau diketok minggu depan," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI memang tengah berencana memperbanyak jumlah bus tingkat. Bus tingkat nantinya akan dioperasikan secara gratis di sejumlah kawasan yang akan diberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing) dan zona larangan sepeda motor.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/13482761/DPRD.DKI.Setujui.Pembelian.Bus.Tingkat.dan.Truk.Sampah
"Mereka sepakat beliin bus sama truk sampah. Supaya Jakarta bersih truk sampah dapat 200 compactor (pemadat sampah). Bus tingkatnya yang untuk digratiskan beli 100. Nanti bisa langsung jalan," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Selain membahas mengenai pembelian bus tingkat dan truk sampah, Ahok mengaku pertemuannya dengan Ferrial juga membicarakan mengenai pengesahan APBD Perubahan 2014.
Menurut Ahok, kemungkinan besar APBD-P 2014 akan disahkan dalam bulan ini. "Tadi bahas soal APBD-P yang mau diketok minggu depan," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI memang tengah berencana memperbanyak jumlah bus tingkat. Bus tingkat nantinya akan dioperasikan secara gratis di sejumlah kawasan yang akan diberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing) dan zona larangan sepeda motor.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/13482761/DPRD.DKI.Setujui.Pembelian.Bus.Tingkat.dan.Truk.Sampah
Jumat, 04 April 2014
Dicari 3.100 calon Pekerja Pembersih Sampah Sungai di Jakarta
JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah DKI Jakarta menargetkan ratusan ton sampah di sungai di Ibukota akan terangkat. Maka itu Balaikota memerlukan ribuan pekerja pembersih sampah untuk itu.
Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Penanganan Sampah Badan Air, Jalur dan Taman Dinas Kebersihan DKI Budi Karya menjelaskan mereka akan digaji besar. Saat ini DKI sudah merekrut pekerja kebersihan sebanyak 1.600 orang. Semuanya adalah tenaga honorer.
"Tenaga honorer itu akan dibayar Rp80.252 per hari," kata Budi di Jakarta, Kamis (3/4).
Hanya saja sampai saat ini DKI masih membutuhkan 3.100 pekerja. Mereka akan membersihkan 300 ton sampah.
"Sebetulnya, jumlah tenaga honorer itu masih belum cukup. Karena, yang kita butuhkan sebanyak 3.100 pekerja. Dengan 1.600 tenaga itu hanya dapat membersihkan 100 ton sampah dari total keseluruhan 300 ton," jelas Budi.
Sebelumnya, DKI akan memasang 3 eskavator di hulu Kanal Banjir Timur (KBT), hilir KBT, serta di Pintu Air Manggarai. Direncanakan pula menambah alat berat dengan membeli 5 amphibius guna mengeruk sampah di dalam lumpur. Sampah itu ditargetkan bersih 2015 mendatang.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/59484/dicari-calon-pekerja-pembersih-sampah-sungai-di-jakarta
Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Penanganan Sampah Badan Air, Jalur dan Taman Dinas Kebersihan DKI Budi Karya menjelaskan mereka akan digaji besar. Saat ini DKI sudah merekrut pekerja kebersihan sebanyak 1.600 orang. Semuanya adalah tenaga honorer.
"Tenaga honorer itu akan dibayar Rp80.252 per hari," kata Budi di Jakarta, Kamis (3/4).
Hanya saja sampai saat ini DKI masih membutuhkan 3.100 pekerja. Mereka akan membersihkan 300 ton sampah.
"Sebetulnya, jumlah tenaga honorer itu masih belum cukup. Karena, yang kita butuhkan sebanyak 3.100 pekerja. Dengan 1.600 tenaga itu hanya dapat membersihkan 100 ton sampah dari total keseluruhan 300 ton," jelas Budi.
Sebelumnya, DKI akan memasang 3 eskavator di hulu Kanal Banjir Timur (KBT), hilir KBT, serta di Pintu Air Manggarai. Direncanakan pula menambah alat berat dengan membeli 5 amphibius guna mengeruk sampah di dalam lumpur. Sampah itu ditargetkan bersih 2015 mendatang.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/59484/dicari-calon-pekerja-pembersih-sampah-sungai-di-jakarta
Rabu, 19 Maret 2014
Tak Kunjung Digaji, Petugas Kebersihan Tagih Janji Jokowi-Basuki
JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga petugas kebersihan dan penyapu jalanan mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan nasib mereka kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sehari-harinya, mereka bertugas di Jatinegara, Jakarta Timur.
Sejak kontrak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan perusahaan swasta pengangkut sampah selesai di penghujung 2013 lalu, nasib mereka justru semakin tidak menentu. Anang (31) petugas kebersihan di Jatinegara mengungkapkan bahwa ia akan diusir dari rumah kontrakannya lantaran tak mampu membayar tunggakan sewa selama tiga bulan.
Menurut dia, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum membayarkan gaji mulai Januari-Maret 2014 ini. "Saya lebih baik pulang kampung saja, daripada tidur sembarangan di jalan raya. Keluarga di kampung juga bertanya uang terus," kata Anang kepada Kompas.com di Balaikota Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Sebelum menjadi petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Anang beserta dua petugas lainnya, Nana (39) dan Irfan (24) bekerja di perusahaan swasta, Sumber Teknis Swadaya (STS). Di sana, mereka mendapat gaji yang dibayarkan tiap sepuluh hari. Setiap sepuluh hari, mereka dibayar Rp 400.000 atau setara Rp 1,2 juta per bulan. Ia mengaku, terkadang gajinya dipotong Rp 300.000-Rp 600.000.
Meskipun upah yang diterima kecil, namun Anang mengaku pembayaran gaji tak pernah terhambat. Sementara itu, saat berada di bawah Dinas Kebersihan, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan gaji senilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta. Namun, hingga kini, mereka belum menerima hak tersebut.
"Kami minta kepastian sekarang. Bisa bertahan hidup di Jakarta saja sudah beruntung, mana janji Pak Ahok (Basuki) yang akan mensejahterakan kami," kata Anang yang telah bekerja sebagai penyapu jalanan selama lima tahun tersebut.
Sementara itu Irfan mengungkapkan, selama ia bekerja di swasta, bekerja mulai pukul 05:00-17:00 WIB. Saat di Dinas Kebersihan DKI, penyapu jalanan bekerja selama delapan jam, mulai dari pukul 06:00-14:00 WIB. Irfan yang telah memiliki seorang anak itu mengaku sudah banyak menunggak utang ke warung dan kontrakannya. Apabila gajinya tak kunjung dibayarkan, ia berencana untuk berhenti sementara dan mogok bekerja.
Hal senada disampaikan Nana. Ia mengaku telah menunggak utang rumah kontrakan hingga Rp 4 juta. Menurut Nana, ada peraturan pengangkutan sampah yang memberatkan. Hal ini misalnya terkait pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) yang harus sesuai dengan lokasi mereka bekerja.
Mereka yang berdomisili di Jatinegara harus membuang sampah di TPS Jatinegara. Padahal, di dekat tempat mereka menyapu, banyak TPS yang tersedia.
"Berat banget harus angkut-angkut sampahnya. Belum lagi jauh TPS-nya," kata Nana. Di samping itu, mereka juga mengaku telah membuka rekening di Bank DKI sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/18/1641097/Tak.Kunjung.Digaji.Petugas.Kebersihan.Tagih.Janji.Jokowi-Basuki
Sejak kontrak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan perusahaan swasta pengangkut sampah selesai di penghujung 2013 lalu, nasib mereka justru semakin tidak menentu. Anang (31) petugas kebersihan di Jatinegara mengungkapkan bahwa ia akan diusir dari rumah kontrakannya lantaran tak mampu membayar tunggakan sewa selama tiga bulan.
Menurut dia, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum membayarkan gaji mulai Januari-Maret 2014 ini. "Saya lebih baik pulang kampung saja, daripada tidur sembarangan di jalan raya. Keluarga di kampung juga bertanya uang terus," kata Anang kepada Kompas.com di Balaikota Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Sebelum menjadi petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Anang beserta dua petugas lainnya, Nana (39) dan Irfan (24) bekerja di perusahaan swasta, Sumber Teknis Swadaya (STS). Di sana, mereka mendapat gaji yang dibayarkan tiap sepuluh hari. Setiap sepuluh hari, mereka dibayar Rp 400.000 atau setara Rp 1,2 juta per bulan. Ia mengaku, terkadang gajinya dipotong Rp 300.000-Rp 600.000.
Meskipun upah yang diterima kecil, namun Anang mengaku pembayaran gaji tak pernah terhambat. Sementara itu, saat berada di bawah Dinas Kebersihan, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan gaji senilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta. Namun, hingga kini, mereka belum menerima hak tersebut.
"Kami minta kepastian sekarang. Bisa bertahan hidup di Jakarta saja sudah beruntung, mana janji Pak Ahok (Basuki) yang akan mensejahterakan kami," kata Anang yang telah bekerja sebagai penyapu jalanan selama lima tahun tersebut.
Sementara itu Irfan mengungkapkan, selama ia bekerja di swasta, bekerja mulai pukul 05:00-17:00 WIB. Saat di Dinas Kebersihan DKI, penyapu jalanan bekerja selama delapan jam, mulai dari pukul 06:00-14:00 WIB. Irfan yang telah memiliki seorang anak itu mengaku sudah banyak menunggak utang ke warung dan kontrakannya. Apabila gajinya tak kunjung dibayarkan, ia berencana untuk berhenti sementara dan mogok bekerja.
Hal senada disampaikan Nana. Ia mengaku telah menunggak utang rumah kontrakan hingga Rp 4 juta. Menurut Nana, ada peraturan pengangkutan sampah yang memberatkan. Hal ini misalnya terkait pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) yang harus sesuai dengan lokasi mereka bekerja.
Mereka yang berdomisili di Jatinegara harus membuang sampah di TPS Jatinegara. Padahal, di dekat tempat mereka menyapu, banyak TPS yang tersedia.
"Berat banget harus angkut-angkut sampahnya. Belum lagi jauh TPS-nya," kata Nana. Di samping itu, mereka juga mengaku telah membuka rekening di Bank DKI sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/18/1641097/Tak.Kunjung.Digaji.Petugas.Kebersihan.Tagih.Janji.Jokowi-Basuki
Jumat, 21 Februari 2014
Diduga Ada 'Permainan' di Kontrak Pengelolaan Sampah Bantar Gebang dengan DKI
JAKARTA, Jaingnews.com - Satu lagi dugaan adanya penyelewengan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini terkait pengelolaan sampah Jakarta di Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah Jakarta di sana tidak bagus. Banyak peralatan pengelolaan sampah yang rusak.
Ahok mencurigai adanya permain di perjanjian kerja antara PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai pengelola sampah dengan pihak Balaikota. Bayangkan, kontrak kerjasama itu mencapai 25 tahun. Menurutnya ini aneh.
"Kontrak 25 tahun, tipping fee tiap tahun naik, dan pengelolaan sampah juga nggak bener. Itu lahan Bantar Gebang punya pemprov. Perjanjian ini kan konyol. Kami akan bawa KPK untuk meneliti kontrak ini," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (20/2).
Dengan tarif yang terus naik, ini tidak diimbangi dengan fasilitas pengelola sampah di sana. Sebut saja closed circuit television (CCTV) yang rusak. begitu juga dengan penimbangnya.
"Bagaimana kami percaya, sampah sehari sebanyak 6.500 ton?" jelas dia.
Data DKI, perjanjian pengelolaan sampah dengan PT Godang Jaya Tua dilakukan sejak 2008 lalu. Saat itu tipping fee yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp114.000 per ton. Tahun ini tipping fee mengalami kenaikan menjadi Rp123.000 per ton.
"Tinggal kita cek apakah betul itu 6500 ton/hari? Makanya kita pasang CCTV. CCTV juga lagi rusak kan. Dari dulu alasannya rusak, rusak, rusak. Makanya saya harap KPK bisa turun. Proyek besar ini," papar dia.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/56821/diduga-ada-permainan-di-kontrak-pengelolaan-sampah-bantar-gebang-dengan-dki
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah Jakarta di sana tidak bagus. Banyak peralatan pengelolaan sampah yang rusak.
Ahok mencurigai adanya permain di perjanjian kerja antara PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai pengelola sampah dengan pihak Balaikota. Bayangkan, kontrak kerjasama itu mencapai 25 tahun. Menurutnya ini aneh.
"Kontrak 25 tahun, tipping fee tiap tahun naik, dan pengelolaan sampah juga nggak bener. Itu lahan Bantar Gebang punya pemprov. Perjanjian ini kan konyol. Kami akan bawa KPK untuk meneliti kontrak ini," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (20/2).
Dengan tarif yang terus naik, ini tidak diimbangi dengan fasilitas pengelola sampah di sana. Sebut saja closed circuit television (CCTV) yang rusak. begitu juga dengan penimbangnya.
"Bagaimana kami percaya, sampah sehari sebanyak 6.500 ton?" jelas dia.
Data DKI, perjanjian pengelolaan sampah dengan PT Godang Jaya Tua dilakukan sejak 2008 lalu. Saat itu tipping fee yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp114.000 per ton. Tahun ini tipping fee mengalami kenaikan menjadi Rp123.000 per ton.
"Tinggal kita cek apakah betul itu 6500 ton/hari? Makanya kita pasang CCTV. CCTV juga lagi rusak kan. Dari dulu alasannya rusak, rusak, rusak. Makanya saya harap KPK bisa turun. Proyek besar ini," papar dia.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/56821/diduga-ada-permainan-di-kontrak-pengelolaan-sampah-bantar-gebang-dengan-dki
Kamis, 13 Februari 2014
Mutasi Besar-besaran, Jokowi Tak Suka Pejabat ABS dan Basa-basi
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, idealnya seorang kepala dinas menjabat dua atau tiga tahun agar menguasai persoalan. Namun, jika pejabat itu tidak bekerja dengan baik, maka Jokowi akan mengambil langkah tegas.
"Paling tidak 3-4 tahunlah sehingga penguasaan masalah tahu betul. Tapi masalahnya ada yang sudah saya perintah, tapi tak diikuti, hanya nyenengi atau ABS (asal bapak senang), basa-basi, seremoni, itu saya tidak suka," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus bekerja secara konkret karena hal tersebut ditunggu rakyat. Apakah beberapa pejabat yang sebelumnya dimutasi bermasalah? "Masa saya jelasin lagi," jawab Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa hingga lebih dari setahun menjabat menjadi gubernur, dia belum menemukan komposisi kepala dinas yang tepat sesuai harapannya. Ada kepala dinas yang sesuai harapannya, ada yang masih jauh dari harapan.
"Pokoknya sampai ketemu personel yang bisa kuasai bidangnya, dan bisa mengimplementasikan apa yang kita mau," kata Jokowi.
Hari ini, Jokowi melantik 26 pejabat eselon II di Balaikota DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisinya digantikan oleh Muhammad Akbar. Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga pindah ke TGUPP, digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/12/1917222/Mutasi.Besar-besaran.Jokowi.Tak.Suka.Pejabat.ABS.dan.Basa-basi
"Paling tidak 3-4 tahunlah sehingga penguasaan masalah tahu betul. Tapi masalahnya ada yang sudah saya perintah, tapi tak diikuti, hanya nyenengi atau ABS (asal bapak senang), basa-basi, seremoni, itu saya tidak suka," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus bekerja secara konkret karena hal tersebut ditunggu rakyat. Apakah beberapa pejabat yang sebelumnya dimutasi bermasalah? "Masa saya jelasin lagi," jawab Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa hingga lebih dari setahun menjabat menjadi gubernur, dia belum menemukan komposisi kepala dinas yang tepat sesuai harapannya. Ada kepala dinas yang sesuai harapannya, ada yang masih jauh dari harapan.
"Pokoknya sampai ketemu personel yang bisa kuasai bidangnya, dan bisa mengimplementasikan apa yang kita mau," kata Jokowi.
Hari ini, Jokowi melantik 26 pejabat eselon II di Balaikota DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dimutasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Posisinya digantikan oleh Muhammad Akbar. Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin juga pindah ke TGUPP, digantikan oleh Saptasari Ediningtyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/12/1917222/Mutasi.Besar-besaran.Jokowi.Tak.Suka.Pejabat.ABS.dan.Basa-basi
Sabtu, 11 Januari 2014
Jokowi Butuh 2 Juta Sumur Resapan untuk Cegah Banjir
"Ini kan sudah dikeruk, tapi belum rampung semua. Tapi dilihat kemarin hujan yang sangat deras sekali, sungai-sungai sudah bisa nampung, Waduk Pluit juga langsung pompa dan buang air ke laut. Tapi ini belum rampung semua," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Selasa, 24 Desember 2013
90% Kondisi Tanggul di DKI Terancam Jebol
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah DKI Jakarta menegaskan hampir 90% tanggul penahan banjir di ibukota dalam kondisi darurat. Seperti tanggul di kawasan Latuharhary hampir jebol karena tidak kuat menahan debit air. "Semua tanggul memang bahaya, makanya kita ingin alihkan. Sebenarnya tanggul yang paling siap itu Banjir Kanal Timur (BKT), inspeksi semuanya bagus," ujar Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (23/12).
Karena tanggul yang tidak aman, Basuki menuturkan, beban air dialihkan ke BKT melaui sodetan dan gorong-gorong. Saat ini Banjir Kanal Barat (BKB) kelebihan volume air dari sejumlah sungai yang ada di ibukota. Antisipasi banjir, saat ini baru bisa memanfaatkan dan pengaturan debit air pintu air Manggarai. Menurut Basuki, debit air dialirkan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, tanpa 'menenggelamkan' kawasan ring 1, Medan Merdeka Utara (Istana Negara).
"Makanya kalau air sudah terlalu tinggi, buka pintu air manggarai. Kalau Waduk Pluit kerja dengan baik, enggak tenggelam Istana dan Balaikota, Pak Harto (Soeharto) bikin Waduk Pluit tuh untuk itu," lanjut Ahok. Untuk diketahui, tanggul di Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, terancam jebol. Tanggul itu pada Januari lalu sempat roboh diterjang tingginya debit air yang menenggelamkan sebagian wilayah DKI. Kekhawatiran melihat kondisi tersebut semakin kuat karena debit air saat ini juga terus naik. Pada pukul 08.00 WIB, Senin (23/12), debit air setinggi 680 sentimeter. Pukul 11.00 WIB, naik hingga 710 cm.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/44360-90-tanggul-di-dki-terancam-jebol.html
Karena tanggul yang tidak aman, Basuki menuturkan, beban air dialihkan ke BKT melaui sodetan dan gorong-gorong. Saat ini Banjir Kanal Barat (BKB) kelebihan volume air dari sejumlah sungai yang ada di ibukota. Antisipasi banjir, saat ini baru bisa memanfaatkan dan pengaturan debit air pintu air Manggarai. Menurut Basuki, debit air dialirkan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, tanpa 'menenggelamkan' kawasan ring 1, Medan Merdeka Utara (Istana Negara).
"Makanya kalau air sudah terlalu tinggi, buka pintu air manggarai. Kalau Waduk Pluit kerja dengan baik, enggak tenggelam Istana dan Balaikota, Pak Harto (Soeharto) bikin Waduk Pluit tuh untuk itu," lanjut Ahok. Untuk diketahui, tanggul di Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, terancam jebol. Tanggul itu pada Januari lalu sempat roboh diterjang tingginya debit air yang menenggelamkan sebagian wilayah DKI. Kekhawatiran melihat kondisi tersebut semakin kuat karena debit air saat ini juga terus naik. Pada pukul 08.00 WIB, Senin (23/12), debit air setinggi 680 sentimeter. Pukul 11.00 WIB, naik hingga 710 cm.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/44360-90-tanggul-di-dki-terancam-jebol.html
Jumat, 05 April 2013
DKI Jadi Contoh Pengelolaan Sampah ala Jerman
JAKARTA, KOMPAS.com — Jakarta akan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah berteknologi Jerman. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo seusai pertemuannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Eddy mengatakan, Pemerintah Jerman akan mengirimkan tim khusus yang akan berbagi pengalaman mereka selama mengelola sampah di negara tersebut. "Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya supaya proyek di bidang pengolahan sampah menjadi nyata di lapangan," kata Eddy di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Eddy mengatakan, tim khusus itu akan datang ke Balaikota Jakarta pada bulan depan untuk membicarakan lebih detail perihal tersebut. Jerman akan mengajarkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga, tahap pembuangan, bagaimana sampah itu kemudian menjadi energi alternatif, riset pengelolaan sampah industri, dan sebagainya.
"Tentunya juga melalui teknologi Jerman yang sudah maju, kita mencoba share dengan DKI yang wilayahnya cukup padat," kata Eddy.
Menurut Eddy, perbedaan pengelolaan sampah antara Jakarta dan Jerman sangat mencolok. Berbeda dari masyarakat Jakarta yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat Jerman sudah dibudayakan untuk dapat hidup bersih dan rapi. Setiap hari sampah-sampah rumah tangga di Jerman diambil secara teratur dan terjadwal. Setiap Senin, sampah daun-daun diambil, kemudian botol-botol plastik diangkut pada Selasa, dan seterusnya.
"Nanti diambil oleh mobil yang juga berbeda sehingga rumah tangga di Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah yang sesuai dengan jadwal pengambilan sampah. Metode ini pula yang kami tawarkan kepada DKI sebagai pilot project kami," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin menyambut positif rencana kerja sama Jakarta dan Jerman tersebut. Menurutnya, banyak sekali lokasi sampah rumah tangga di wilayah DKI yang harus segera dikelola. Akan ada sebuah kecamatan atau kelurahan yang akan menjadi pilot project kegiatan tersebut. Dinas Kebersihan DKI masih akan mengevaluasi kelurahan dan kecamatan yang tepat tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/04/20532693/DKI.Jadi.Contoh.Pengelolaan.Sampah.Ala.Jerman
Eddy mengatakan, Pemerintah Jerman akan mengirimkan tim khusus yang akan berbagi pengalaman mereka selama mengelola sampah di negara tersebut. "Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya supaya proyek di bidang pengolahan sampah menjadi nyata di lapangan," kata Eddy di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Eddy mengatakan, tim khusus itu akan datang ke Balaikota Jakarta pada bulan depan untuk membicarakan lebih detail perihal tersebut. Jerman akan mengajarkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga, tahap pembuangan, bagaimana sampah itu kemudian menjadi energi alternatif, riset pengelolaan sampah industri, dan sebagainya.
"Tentunya juga melalui teknologi Jerman yang sudah maju, kita mencoba share dengan DKI yang wilayahnya cukup padat," kata Eddy.
Menurut Eddy, perbedaan pengelolaan sampah antara Jakarta dan Jerman sangat mencolok. Berbeda dari masyarakat Jakarta yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat Jerman sudah dibudayakan untuk dapat hidup bersih dan rapi. Setiap hari sampah-sampah rumah tangga di Jerman diambil secara teratur dan terjadwal. Setiap Senin, sampah daun-daun diambil, kemudian botol-botol plastik diangkut pada Selasa, dan seterusnya.
"Nanti diambil oleh mobil yang juga berbeda sehingga rumah tangga di Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah yang sesuai dengan jadwal pengambilan sampah. Metode ini pula yang kami tawarkan kepada DKI sebagai pilot project kami," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin menyambut positif rencana kerja sama Jakarta dan Jerman tersebut. Menurutnya, banyak sekali lokasi sampah rumah tangga di wilayah DKI yang harus segera dikelola. Akan ada sebuah kecamatan atau kelurahan yang akan menjadi pilot project kegiatan tersebut. Dinas Kebersihan DKI masih akan mengevaluasi kelurahan dan kecamatan yang tepat tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/04/20532693/DKI.Jadi.Contoh.Pengelolaan.Sampah.Ala.Jerman
Rabu, 20 Maret 2013
Gedung di Jakarta Yang Tidak Ada Sumur Serapan Akan Kena Sanksi
Jakarta, Seruu.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan gedung apapun di Jakarta yang tidak membuat sumur serapan akan dikenai sanksi.
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Rabu, 17 Oktober 2012
Rasakan Kemacetan, Jokowi Cari Solusi
JAKARTA, KOMPAS.com — Di hari pertama setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kawasan pemukiman kumuh di tiga wilayah di Jakarta, Selasa (16/10/2012). Tiga wilayah itu adalah Pademangan, Tanah Tinggi, dan Bukit Duri.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi tidak menggunakan jasa protokoler voorijder. Dua petugas voorijder dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ikut dalam perjalanan Jokowi hari ini, bukan di depan mobil Jokowi, melainkan di belakang.
Jokowi pun turut merasakan kemacetan di Tebet, Jakarta Selatan. Awalnya, setelah berkunjung ke Bukit Duri, Jokowi berencana makan di Warteg Warmo, Tebet. Rencana itu urung dilakukan karena Jokowi terjebak kemacetan di Casablanca, Jakarta Selatan. Akibatnya, Jokowi langsung berbelok menuju kantornya di Balaikota Jakarta. Apa tanggapan Jokowi setelah "menikmati" kemacetan Ibu Kota?
"Enggak tuh. Itu agak macet, bukan macet. Ya, harus bisa ngerasain, dong, biar dapat inspirasi buat solusi kemacetan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Petugas voorijder yang bertugas mengawal Jokowi membantah mereka memberikan pengawalan terhadap perjalanan Gubernur. Petugas Dishub DKI juga membantah bahwa kehadiran mereka itu ditujukan untuk mengawal Jokowi.
"Tempatnya saja kami enggak tahu mau ke mana saja, gimana mau ngawal. Kami itu ada karena banyak kepala dinas juga yang ikut, ya kami cuma dampingin saja. Lampu merah saja Jokowi enggak mau nerobos," kata salah satu petugas Dishub DKI, Mulyono.
Sementara itu, Jokowi juga mengatakan akan menggunakan voorijder hanya pada saat ia menerima dan menjemput menteri atau duta besar negara sahabat. Kebiasaannya itu telah diterapkan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/16/16391240/Rasakan.Kemacetan.Jokowi.Cari.Solusi
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi tidak menggunakan jasa protokoler voorijder. Dua petugas voorijder dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ikut dalam perjalanan Jokowi hari ini, bukan di depan mobil Jokowi, melainkan di belakang.
Jokowi pun turut merasakan kemacetan di Tebet, Jakarta Selatan. Awalnya, setelah berkunjung ke Bukit Duri, Jokowi berencana makan di Warteg Warmo, Tebet. Rencana itu urung dilakukan karena Jokowi terjebak kemacetan di Casablanca, Jakarta Selatan. Akibatnya, Jokowi langsung berbelok menuju kantornya di Balaikota Jakarta. Apa tanggapan Jokowi setelah "menikmati" kemacetan Ibu Kota?
"Enggak tuh. Itu agak macet, bukan macet. Ya, harus bisa ngerasain, dong, biar dapat inspirasi buat solusi kemacetan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Petugas voorijder yang bertugas mengawal Jokowi membantah mereka memberikan pengawalan terhadap perjalanan Gubernur. Petugas Dishub DKI juga membantah bahwa kehadiran mereka itu ditujukan untuk mengawal Jokowi.
"Tempatnya saja kami enggak tahu mau ke mana saja, gimana mau ngawal. Kami itu ada karena banyak kepala dinas juga yang ikut, ya kami cuma dampingin saja. Lampu merah saja Jokowi enggak mau nerobos," kata salah satu petugas Dishub DKI, Mulyono.
Sementara itu, Jokowi juga mengatakan akan menggunakan voorijder hanya pada saat ia menerima dan menjemput menteri atau duta besar negara sahabat. Kebiasaannya itu telah diterapkan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/16/16391240/Rasakan.Kemacetan.Jokowi.Cari.Solusi
Langganan:
Postingan
(
Atom
)