Buka Kantor di Jakarta, Inilah Sederet Rencana CEO Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Twitter kini memiliki kantor di Indonesia. Kantor tersebut berlokasi di One Pacific Place, kawasan SCBD, Senayan, Jakarta.

Beroperasinya kantor ini bertujuan memudahkan pengembangan bisnis Twitter. Ada sejumlah strategi yang siap dilaksanakan Twitter untuk menunjang bisnisnya di Tanah Air.

"Strategi yang kami terapkan adalah bekerja sama dengan mitra bisnis dan penyedia teknologi," ujar Chief Excutive Officer Twitter Dick Costolo dalam acara Media Roundtable di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2015.

Costolo menyebutkan kerja sama dengan mitra bisnis dilakukan bersama pelaku usaha kecil-menengah. Adapun kerja sama teknologi berkaitan dengan inovasi pengolahan data dengan cara menghimpun informasi lewat data Twitter.

Tidak lupa, Costolo melanjutkan, Twitter menggandeng pemerintah dan perguruan tinggi. Khusus bagi pemerintah, Costolo mengapresiasi pemanfaatan Twitter sebagai sarana untuk menyebar informasi tentang adanya bencana. "Apalagi Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas. Kami ingin Twitter menjadi semacam alarm," ujar Costolo.

Sedangkan di bidang pendidikan Twitter bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Twitter berupaya mendorong perempuan agar semakin melek terhadap teknologi informasi. "Kami memberikan beasiswa kepada mahasiswi."

Lantas, apa alasan Twitter baru membuka kantor di Indonesia? Rupanya, perusahaan yang bermarkas di San Francisco ini memilih melaksanakan sejumlah prioritas terlebih dahulu. "Salah satunya, kami berfokus mengembangkan iklan mobile sejak 2010."

Costolo melanjutkan, untuk sementara hanya ada dua orang yang menjalankan manajemen Twitter di Indonesia. Jumlah ini sangat jauh dibanding 85 pegawai Twitter di kantor Singapura. Menurut Costolo, sejalan dengan perkembangan Twitter di Indonesia, akan ada penambahan jumlah pegawai.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/26/072653202/Buka-Kantor-di-Jakarta-Inilah-Sederet-Rencana-CEO-Twitter

Fitri: Kenapa Jakarta Tetap Banjir? Inilah Hasil Studi dari Rotterdam...

KOMPAS.com — Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.

Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.

Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.

Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.

"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).

Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.

"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.

Minim pengawasan

Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.

"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.

Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.

Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.

Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.

"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.

Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.

Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.

"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam

Temui Ahok, Twitter Siap Bantu Jakarta Atasi Banjir dan Kemacetan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah petinggi Twitter menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota DKI Jakarta. Kedatangan para bos Twitter itu membahas rencana pembangunan kantor perwakilan media sosial itu di Jakarta.

‎‎"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.

"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.

Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.

Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.

"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.

Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.

"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan

Tawaran Aplikasi Menembus Macet Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali pemerintah mencari solusi mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, langkah itu kalah cepat dengan dinamika masalah di lapangan. Kali ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mengurai masalah itu dengan pendekatan teknologi informasi.

September lalu, Pemprov DKI resmi menjalin kerja sama dengan Waze, aplikasi navigasi berbasis global positioning system (GPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis dan difungsikan di ponsel pintar dan perangkat digital lain. Target kerja sama dengan Waze adalah memudahkan warga mengurai macet dengan cara berbagi informasi.

Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan menyuplai informasi yang dibutuhkan warga kepada Waze.

Selasa (11/11) pagi, dua utusan Waze, yaitu Paige Fitzgerald dan Fej Shmuelevitz, menemui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama tersebut.

Basuki yakin kerja sama ini sangat menguntungkan. Menurut dia, DKI tak lagi perlu membangun intelligent traffic system (ITS) dengan anggaran triliunan rupiah. Sebelumnya, ITS ini dirancang terdiri dari tiga subsistem, yakni BTS (bus tracking system), ATCS (area tracking control system), dan TIS (traffic information system). Sistem itu diperlukan untuk mengontrol perjalanan transjakarta lewat satelit.

Namun, semua itu, kata Basuki, sudah tersedia pada aplikasi Waze. DKI pun dapat menghemat dana kerja sama dengan Waze ini ditawarkan cuma-cuma.

Shmuelevitz, Wakil Presiden Komunitas dan Operasi Waze, mengatakan, kerja sama ini menggabungkan informasi dari pemerintah dan pengguna Waze. Semua hal yang terjadi di jalan, mulai dari kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi polisi tersedia di layanan Waze.

Dengan semua informasi itu, pengendara di Jakarta menjadi lebih mudah memetakan jalan yang akan ditempuh. Sebaliknya, dengan semua informasi yang terjadi di jalan dilaporkan para pengguna secara real time, pemerintah pun dapat merespons pada saat itu juga jika diperlukan.

Nantinya, informasi dari pengguna Waze ditambah data pemerintah akan diolah dan kembali diinformasikan ke warga yang membutuhkan. Jika kerja sama ini direalisasikan pada 2015, Jakarta akan menjadi kota ke-10 di dunia yang menjalin kerja sama dengan Waze.

Faqih, pengguna ponsel pintar di Jakarta, berharap kerja sama ini bermanfaat bagi warga. Dia sudah mengenal aplikasi Waze sebelumnya, tetapi dia lebih senang menggunakan aplikasi Google Maps. Menurut dia, selain proses pengoperasiannya lamban, Waze memberikan terlalu banyak informasi yang tidak ia butuhkan.

”Saya hanya butuh informasi jalan mana yang macet dan jalan mana yang lancar. Layanan itu ada di Google Maps,” kata Faqih, yang menyatakan tampilan visual aplikasi Waze lebih menarik daripada Google Maps.

Kevin Roose, dalam artikelnya berjudul ”Did Google Just Buy a Dangerous Driving App?” di laman nymag.com, 14 Juni 2013, mengulas aplikasi Waze justru berisiko membuat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.

Menurut dia, fitur-fitur yang tersedia di Waze menyita perhatian dan membuat pengemudi ketagihan. Hal inilah yang membahayakan jika pengemudi terus-menerus berinteraksi dalam aplikasi itu ketika berkendara.

Tak ada yang gratis

Ruby Alamsyah, praktisi forensik digital, mengatakan, Waze menawarkan crowdsource (informasi dari sesama pengguna aplikasi) yang interaktif. Tidak banyak aplikasi navigasi yang memiliki fitur seperti ini.

Meskipun demikian, Ruby mengingatkan, Pemprov DKI terkesan terlalu memberi angin kepada pengelola Waze. Mereka akan menikmati crowdsource yang kaya informasi, baik dari warga maupun dari pemerintah.

Meski saat ini kerja sama itu ditawarkan gratis ke Pemprov DKI, bukan tidak mungkin informasi itu nantinya akan dimonetisasi oleh Waze. Sejarah mencatat, monetisasi crowdsource inilah yang telah membesarkan media sosial dunia, seperti Facebook dan Twitter.

Ruby berpendapat, aplikasi serupa dapat dikembangkan tenaga ahli Indonesia sehingga aplikasi yang dibesarkan di dalam negeri itu dapat dinikmati kekayaan informasinya secara mandiri.

Ruby mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak buru-buru menerima tawaran pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menggunakan situs gratis internet.org beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi sadar tidak ada makan siang yang gratis.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/17/15113521/Tawaran.Aplikasi.Menembus.Macet.Jakarta

Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.

”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.

Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.

”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.

Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.

”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.

Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.

Sesuai harapan

Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.

Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.

Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.

Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.

Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.

Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi

Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut

BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.

Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.

Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.

Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.

Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.

Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.

Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.

Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.

Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.

Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.

Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/

Truk Sampah DKI Dikandangi, Sopir Minta Tanggung Jawab Jokowi

BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Jawa Barat, menahan puluhan truk sampa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Truk sampah yang hendak membuang sampah ke TPA Bantargebang tersebut, melintas Jalan A Yani di luar jam yang telah disepakati atau MoU, yakni pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00.

Salah seorang sopir truk sampah milik Pemprov DKI, Ihsan (30) mengatakan, alasan dirinya nekat menerobos kebijakan pemberlakuan jam operasional truk sampah melintas lantaran tidak memadainya uang operasional.

Seperti dilansir Radar Bekasi (JPNN Grup), Ihsan mengaku menyiasati keuangannya. Makanya, Ihsanmemilih masuk ruas tol Bekasi yang jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan tol Cibubur.

Menurutnya, sebagian besar sopir truk sebenarnya juga berharap permasalahan kebijakan dan kerja sama mengenai jam operasional segera diselesaikan.

Untuk itu dia meminta, setelah kejadian penahanan truk sampah kemarin, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi segera melakukan pertemuan guna membicarakan masalah tersebut.

"Semoga saja Pak Jokowi memperhatikan masalah ini dan segera diselesaikan, jadi biarkan saja dikandangin,” katanya pasrah.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231457/Truk-Sampah-DKI-Dikandangi,-Sopir-Minta-Tanggung-Jawab-Jokowi-

Perwujudan "Sister City" Ala Jokowi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penandatanganan kerja sama di bidang ketahanan pangan dengan Provinsi Lampung pada Maret 2014 lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/4/2014), bersama direksi BUMD Pasar Jaya meninjau sejumlah lokasi di Lampung yang bakal mendukung kerja sama tersebut.

Jokowi, didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP serta para stafnya, mengunjungi empat lokasi di Lampung. Pertama, peternakan ayam ras di Tegineneng, Lampung Selatan. Kedua, rumah pemotongan hewan di Way Laga, Lampung Selatan. Ketiga, peternakan dan pengemukan sapi Sidomulyo, Lampung Selatan. Keempat yakni terminal Agri Bisnis di kota yang sama.

Lokasi-lokasi tersebut hendak dijadikan pos terakhir sebelum sejumlah komoditas pangan dari arah barat Indonesia, masuk ke Jakarta. Di tempat-tempat itu, komoditas akan ditingkatkan produksinya dan dikemas secara baik. Misalnya, ayam yang sudah dipotong di peternakan ayam, sapi juga sudah dipotong di pemotongan sapi, komoditas tani juga sudah dibersihkan. Setelah dikemas, baru dikirim ke Jakarta.

"Saya kira ini peluang yang bisa disambungkan antara Lampung dengan Jakarta. Sister city itu jangan cuma sama kota di luar negeri, kalau dengan saudara sendiri bisa, kenapa enggak," ujar Jokowi usai blusukan ke empat lokasi tersebut, Rabu sore.

Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, memberi manfaat positif bagi kedua kota. Jakarta, kian menjadi kota yang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari berkurangnya sampah yang dihasilkan komoditas dan jumlah truk pengangkut bahan pangan yang kian sedikit. Sedangkan Lampung kebagian terbukanya lapangan kerja.

Kerja sama itu, lanjut Jokowi, memiliki imbas positif lain yakni menghapus monopoli suplai bahan pangan ke Jakarta. "Kelebihannya, kita (pemerintah) yang pegang distribusi logistik. Tidak dipegang oleh satu dua tiga orang seperti selama ini. Ini kan persoalan ketahanan pangan, ingat itu. Harus gitu" ujarnya.

Distribusi tersebut, tutur Jokowi, diberikan kepada PD Pasar Jaya. Tugas baru ini sekaligus bentuk pembenahan fungsi BUMD yang satu ini agar tidak melulu bermain di ranah properti, tapi di distribusi.

"Namanya PD Pasar Jaya loh ya, bukan PD Properti Jaya. Mereka semuanya punya, pasar punya, duit punya, tinggal mau atau enggaknya saja. Sudah saya tanya, mau," ucapnya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis siap mengemban tugas baru. Pihaknya tinggal menunggu tahap pertama pengiriman komoditas dari barat Indonesia ke Jakarta. Ia pun memastikan usaha itu bakal menguntungkan.

"Keuntungan yang kita dapat dari selisih kita beli di Lampung dan jual ke pedagang kita, tidak melalui spekulan lagi. Jadi keuntungannya dari sana," tambahnya.

Pengusaha menyambut baik

Kalangan pengusaha di Lampung mendukung ide Jokowi untuk bekerjasama dalam bidang ketahanan pangan tersebut. Ketua Asosiasi Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, produksi ayam potong di peternakan Lampung mencapai 13,5 juta ekor per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persennya didistribusikan ke Jakarta.

"Kalau ada permintaan lebih ya pasti kita sanggupi. Peternak kita di Lampung ada 2.000 peternak. Pasti kita lebih aktif," ujarnya.

Kebutuhan ayam potong di Jakarta mencapai 650 ribu per harinya. Selama ini, ayam potong paling banyak didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Distribusi kerap terkendala infrastruktur. Direktur PT Juang Jaya, perusahaan peternakan sapi, Giki Argadiraksa mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, dari 2.500 hingga 3.000 ekor sapi per pekan yang dipasok, hanya 1.500 hingga 1.800 ekor sapi yang dipasok ke Jakarta dalam bentuk utuh. Jika kerja sama tersebut dilakukan, alokasi sapi ke Jakarta tentunya dapat ditambah. Bahkan, dalam bentuk sapi potongan.

"Kita punya program penggemukan sapi brahman cross, yakni berjumlah 9.917 ekor. Pembibitan sapi 1.306 ekor dengan tingkat kelahiran 95 persen. Ini bisa ditingkatkan," ujar Giki.

Perusahaan itu telah berdiri 17 tahun. Kegiatan di peternakan sapi, yakni penggemukan sapi, pembibitan sapi, pengembangan sapi perah, pusat pendidikan ternak dan kelompok ternak binaan. Satu tahunnya, peternakan itu memasok 84 ribu ekor sapi ke penjuru Indonesia.

Curhat gubernur Lampung

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 'curhat' persoalan yang ada di daerahnya di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak melirik Lampung sebagai daerah dengan potensi yang baik.

"Presiden atau menteri itu harus yang turun ke lapangan jadi tahu Indonesia seperti apa," ujarnya.

Secara terang-terangan, Sjachroedin kemudian mengatakan keyakinannya pada sosok Joko Widodo jika menjabat sebagai presiden Indonesia. Menurutnya, karakter Jokowi yang pekerja keras dan sering turun ke bawah memberikan dampak positif untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

"Makanya, kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, maju Lampung kita ini. Beres semua persoalan di Lampung ini," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah yang hadir.

Disambut puji dan sanjung, Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengar perkataan rekan separtainya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa soal pernyataan Sjachroedin itu.

Saat diberikan kesempatan berbicara, Jokowi hanya mengungkapkan soal kerja sama yang tengah dijajaki antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/24/0821356/Perwujudan.Sister.City.Ala.Jokowi

Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta

Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda punya analisis begini: pada 1990 sebanyak 12 persen kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58 persen.

Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.

"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.

Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.

Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.

Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.

Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.

Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.

Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.

Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.

Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.

"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.

Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).

Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.

Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.

"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.

Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.

Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.

"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.

Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.

Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.

Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.

Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.

PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta

Polemik Tempat Sampah Terpadu Bantar Gebang, DKI Tunggu Tahun 2023‏

Jakarta, GATRAnews - Sengketa pendapat soal pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi menemui titik temu. Pemerintah DKI Jakarta telah bertemu dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ), pengelola TPST selama ini. Direktur Utama PT GTJ, Rekson Sitorus kemarin, Selasa (4/3) bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keduanya membahas kontrak perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangi keduanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, DKI akan menunggu kontrak PKS dengan PT GTJ selesai. Kontrak tersebut sedianya selesai pada tahun 2023 dan seluruh lahan TPST Bantar Gebang akan diserahkan kepada DKI. "Saya akan tunggu kontrak dengan PT GTJ selesai dulu. Saya akan teliti isi PKS tersebut per tahunnya. Sebagai pengalaman untuk menyusun kontrak kerja sama dengan investor yang baru," ujarnya di Balaikota, Rabu (5/3).

DKI akan mencari investor baru setelah OKS dengan PT GTJ selesai melalui lelang. Pemenang lelang akan disodorkan kontrak PKS yang menguntungkan Balaikota, tetapi Basuki enggan merincinya secara detail kepada awak media. Terkait dengan belasan truk yang dirazia oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mantan anggota DPR RI ini mengatakan pihak pengelola TPST Bantar Gebang tidak mengalami masalah dengan adanya penertiban tersebut.

Ahok menegaskan sopir truk-truk sampah yang telah dirazia tersebut tidak akan ditahan atau dikenakan sanksi. Bahkan, sopir truk-truk sampah tersebut akan dinaikan gajinya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014. "Mereka kan sudah sopir kita. Kalau dulu kan swasta. Makanya kita lagi mau naikkan gaji mereka. Dan mereka harus mengangkut sampah sesuai dengan jadwal dan rute yang telah disepakati," tukasnya.

Direktur Utama PT Godang Tua Jaya (GTJ) Rekson Sitorus mengatakan lahan TPST Bantar Gebang tidak seluruhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Dari total luas lahan TPST Bantar Gebang seluas 150 hektar, hanya 108 hektar yang menjadi milik Pemprov DKI. Sedangkan sisanya, sebanyak 32 hektar milik swasta. Dia menjelaskan 108 hektar tersebut terdiri dari landfill 5 zona seluas 81,91 hektar. Sedangkan sisanya seluas 26,1 hektar merupakan lahan untuk fasilitas lain seperti kantor, fasilitas Instalansi Pengolahan Air Sampah, jalan operasional, saluran drainase dan sebagainya.

Tetapi, setelah masa kontrak berakhir, yaitu pada tahun 2023, total lahan seluas 150 hektar akan diserahkan menjadi milik Pemprov DKI. Sebab berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 67 tahun 2005 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam bentuk bangun guna serah atau build operate transfer (BOT) selama 15 tahun.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/48308-polemik-tpst-bantar-gebang,-dki-tunggu-tahun-2023%E2%80%8F.html

Ada indikasi korupsi di pengelolaan sampah TPST Bantargebang

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki jumlah warga sekitar 20 hingga 30 juta. Selain kemacetan, maka produksi sampah yang dihasilkan warga akan bertambah.

Berdasarkan dokumen yang didapatkan merdeka.com, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan PT Gondang Tua Jaya untuk pengelolaan sampah. Di mana mereka akan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Kerja sama akan berlangsung selama lima belas tahun. Dimulai pada 5 Desember 2008 dan akan berakhir akan selesai pada 5 Desember 2023.

Pada Perjanjian Tambahan (Addendum) pertama pasal 16 ayat tiga mengatakan, jika jumlah sampah tidak mencapai jumlah yang disepakati, maka pihak pertama (Pemprov DKI Jakarta) tetap wajib membayar Tipping Fee kepada pihak kedua (PT Gondang Tua Jaya).

Lalu pada Addendum kedua menjelaskan, pada tahun 2013 setiap harinya TPST Bantargebang hanya menerima 3.000 ton perharinya dengan harga Rp 114.307/ton. Sehingga pada tahun 2013 Pemprov DKI Jakarta harus merogok kocek Rp 342.921.000. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sampah menjadi Rp 123.452/ton, namun jumlah samaph tidak berubah. Sehingga sehari harus membayar Rp 370.356.000.

Mengenai laporan, dalam pasal empat ayat dua mengatur, PT Gondang Tua Jaya diwajibkan melaporkan secara bulanan, triwulanan (tiga bulanan) dan persemester (enam bulan). Tidak hanya kinerja, tetapi laporan keuangan harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menduga adanya indikasi korupsi dalam pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Pasalnya volume penduduk semakin bertambah, maka produksi sampah akan mengiringi. Tapi pada kenyataannya berbeda.

Nirwono menambahkan, seharusnya Inspektorat DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap kontrak PKS pengelolaan Bantargebang. "Ada yang harus dilakukan, inspektorat untuk mengecek kontrak tersebut. Adakah kecurangan atau tidak. Karena bisa saja ditemukan indikasi korupsi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/2).

Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas tidak dapat dihubungi ketika ingin dimintai konfirmasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ada-indikasi-korupsi-di-pengelolaan-sampah-tpst-bantargebang.html

”Kebusukan” Pengelolaan Sampah Ibu Kota

KOMPAS.com - MENGURUS sampah ternyata tidak mudah. Hampir Rp 1 triliun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan dana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah menggaet swasta membantu pengangkutan ataupun pengolahan di tempat pembuangan akhir. Namun, sampah masih belum teratasi, masih banyak terjadi penumpukan sampah.

Pengangkutan molor di tengah bertambahnya produksi sampah. Sampah tercecer di sejumlah depo dan tempat penampungan sementara (TPS). Warga pun memprotes kondisi itu.

Sementara pengelola depo dan sopir berkilah, pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, molor dari 3-4 jam menjadi 10-12 jam. Lamanya antrean di titik buang menjadi pemicunya.

Jumat (14/2) lalu, rute pengangkutan sampah dari Jakarta padat kendaraan, terutama di ruas Cibubur dan Cileungsi. Akses utama menuju kawasan itu rusak berat. Lubang jalan menganga, antara lain di Jalan Raya Narogong di Cileungsi, membuat truk pengangkut sampah terantuk.

Selain kemacetan, waktu pembuangan molor karena truk harus mengantre berjam-jam di titik buang. Waktu mengantre kerap molor sampai 10 jam sehingga tak jarang sopir harus menginap di kabin truk.

Berang
Melihat karut-marut pengelolaan sampah Ibu Kota, wajar jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang. Sebab, Pemprov DKI sudah banyak mengeluarkan dana. Namun, persoalan sampah masih belum beres.

Paling tidak, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah mencapai Rp 943 miliar per tahun. Sementara masih ada timbunan sampah di TPS dan sekitar permukiman warga.

Basuki menuding ada mafia di balik pengelolaan sampah. Mereka mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah Jakarta. Siapakah mafia itu?

Basuki tidak menjelaskan secara detail. Dugaan serupa disampaikan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Indikasi keterlibatan mafia terlihat dari pembiaran kacaunya pengelolaan sampah. Padahal, dalam mata rantai pengelolaan, ada pengawas yang dilibatkan. Sayangnya, mekanisme pengawasan ini tumpul atau ditumpulkan.

”Mafia inilah yang harus diatasi lebih dahulu sebelum menata pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir,” kata Firdaus.

Tak sesuai rencana
Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah Jakarta ada pada pengangkutan dan pengolahan. Pengangkutan dilakukan 26 perusahaan pengangkut sampah. Kontrak kerja sama dengan mereka diputus per 31 Desember 2013.

Pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada dua pemenang tender, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy.

Kontrak kerja sama dengan mereka berlangsung dari Desember 2008 hingga 2023. Di awal kontrak, PT GTJ berkomitmen akan menerapkan teknologi sanitary landfillyang benar dan penerapan proses 3R, yaitureduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan sampah di TPST Bantar Gebang.

Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun bertahap mulai 2009. Rencana ini meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik (Kompas, 4 Maret 2009).

Kini, lima tahun setelah penandatanganan kerja sama itu, sejumlah rencana belum terealisasi. Tak jauh dari kantor pengelola, air lindi mengalir di jalan utama kawasan. Pada Jumat, beton jalan utama TPST Bantar Gebang retak, bergelombang, dan berlumpur bagai kubangan.

Bukan hanya itu, model sanitary landfilldinilai belum berjalan. Sebab, tumpukan sampah seharusnya tidak lebih dari 12 meter, tetapi di beberapa lokasi kini sudah mencapai 30 meter.

”Mengacu pada model pengolahan itu, setiap dua meter tumpukan sampah seharusnya dilapisi tanah sebelum ditimpa sampah baru. Namun, sampah ditumpuk dan dipadatkan begitu saja tanpa tanah,” kata Bagong Suyoto dari Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.

Hal ini terjadi karena pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama tidak jalan dengan baik. Bagong mengingatkan pentingnya beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti hukum, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi.

”Semua tidak boleh ditinggalkan, harus dipadukan dalam tata kelola yang utuh,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0652395/.Kebusukan.Pengelolaan.Sampah.Ibu.Kota

Macet Jakarta Meneror Investor Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com — Macet di Jakarta rupanya tidak hanya jadi momok menakutkan bagi warga Ibu Kota, melainkan juga oleh para investor. Hal itulah yang diungkapkan duta besar negara Uni Eropa saat bertemu Gubernur DKI Joko Widodo di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2013).

"Mereka bilang macet di Jakarta itu buang waktu, sangat tidak mendukung iklim investasi," ujar Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai pertemuan antara duta besar Uni Eropa dan Jokowi pada Selasa siang.

Heru menjelaskan, terhadap topik tersebut, muncul usul dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia. Menurut sang dubes, macet di Jakarta harus diawali dengan kemauan masyarakat untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, menggunakan sepeda saat beraktivitas bisa menjadi awal mengurai kemacetan di Jakarta. "Kalau kata dia (Dubes Denmark untuk Indonesia) usul supaya semua lapisan naik sepeda dulu. Melalui sepeda, dia bilang dapat melihat kekurangan di sekitarnya sehingga perilaku dia selanjutnya berubah atas perspektifnya terhadap suatu hal," ujar Heru.

Heru menjelaskan, terkait kemacetan yang ditakutkan perwakilan Uni Eropa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memaparkan proyeksi pembangunan transportasi massal di DKI.

Lebih jauh, Heru mengatakan pertemuan tersebut belum menyentuh kerja sama konkret. Pemprov DKI ingin mengetahui apa potensi yang ada di negara-negara tersebut untuk menjalin kerja sama di waktu mendatang.

Sementara itu, perwakilan negara asing baru mencari tahu komitmen Jokowi membangun Jakarta sekaligus memastikan apakah Jakarta kondusif untuk berinvestasi. "Mereka dengarkan di media massa, Pak Jokowi bagus. Mereka mau tahu langsung, benar enggak ada KJS (Kartu Jakarta Sehat), benar enggak ada KJP (Kartu Jakarta Pintar), dan sebagainya. Sejauh ini tanggapannya positif," lanjutnya.

Heru pun meminta seluruh masyarakat di Jakarta untuk bersama menjaga stabilitas, baik ekonomi maupun keamanan di Ibu Kota, demi terciptanya kerja sama positif antara Jakarta dan pihak lain. Jika investasi dibuka di Jakarta, maka ia yakin hal itu dapat berefek positif bagi warga. Salah satunya, ketersediaan lapangan kerja.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/12/2115468/Macet.Jakarta.Meneror.Investor.Uni.Eropa

Jokowi: Semua Sungai Isinya Sampah, Harus Dihentikan!

Liputan6.com, Jakarta : Dalam pidato peresmian Gerakan Jakarta Bersih 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengutarakan hasil pantauannya soal penumpukan sampah di DKI Jakarta.

Dia bilang, hingga saat ini, setidaknya ada 6.000 ton sampah yang menumpuk di Jakarta. Ada yang dibersihkan dengan truk sebanyak 1.200 ton. Dan 2.000 ton itu dibuang ke kali, selokan dan sungai.

"Saya sudah muter ke Kali Ciliwung, Krukut, Pesanggrahan, Cipinang. Saya sudah lihat ke kali, semuanya sampah. Ini harus dihentikan," tegas Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2013).

Makanya, jelas Jokowi, semua masyarakat harus membangun Jakarta bersih di Semua tempat, terutama pinggiran sungai. Semua itu harus dibersihkan. Warga harus mengerti budaya bersih.

"Oleh sebab itu pagi hari ini, saya ajak membangun jakarta yang bersih. Semua tempat terutama di pinggir sungai, semua harus ngerti. Saya yakin kita kerja sama Jakarta akan bersih dalam tempo singkat. Tanpa dukungan bapak ibu saya pesimis jakarta bisa bersih," ujar dia.

Pantauan Liputan6.com, lokasi kejadian dikerumuni masyarakat yang rata-rata menggunakan baju berwarna oranye bertuliskan Gerakan Jakarta bersih. Suasana semakin heboh setelah Jokowi berduet dengan Slank menyanyikan lagu 'Ku Tak Bisa'. Grup band legendaris ini diangkat oleh Jokowi sebagai Duta Kebersihan Jakarta.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/686584/jokowi-semua-sungai-isinya-sampah-harus-dihentikan

Belum Ada Titik Temu Tentang Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com- Hingga hari Minggu (9/12/2012), belum ada titik temu mengenai kelanjutan proyek monorel di Jakarta.

Konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya memiliki konsep yang berbeda dengan konsorsium PT Jakarta Monorel.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta dua konsorsium tersebut menyatukan diri dalam sebuah konsorsium baru.

"Sulit bagi kami berdialog dengan PT Jakarta Monorel. Sebab tidak hal itu ada dalam rencana kami. Kami pernah kerja sama dengan mereka tetapi kemudian berhenti di tengah jalan karena persoalan dana," tutur Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, Minggu kepada Kompas.

Konsorsium yang dipimpin Adhi Karya terdiri dari PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Nasional, PT Jasa Marga, dan PT Industri Kereta Api.

Mereka menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI membangun monorel yang terhenti sejak tahun 2007.

Tawaran mereka pendanaan proyek ini dari dana Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 20 sampai 30 persen dari total investasi Rp 12 triliun.

Selebihnya, konsorsium melibatkan sindikasi bank untuk menutup kekurangan dana.

Konsorsium Adhi Karya menawarkan jalur baru monorel meliputi Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Harmoni.

Tulang punggung jaringan monorel tersebut memperlancar mobilitas orang dari arah timur ke Jakarta dan sebaliknya.

"Dari kajian kami, 32 persen pergerakan komuter itu dari sana. Ada persinggungan dengan jalur yang lama, tetapi tidak banyak," kata Kiswodarmawan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/00043453/Belum.Ada.Titik.Temu.Tentang.Monorel