Ribuan tukang sampah DKI upah molor 3bulan, Caleg-Partai tidak malu?

LENSAINDONESIA.COM: Ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yang setiap hari bekerja memelihara kebersihan Jakarta dari sampah, nasibnya hanya jadi “alat kampanye” para Caleg maupun partai selama musim kampanye.

Faktanya, upah ribuan buruh harian itu sudah tiga bulan ini terlambat. Penyebabnya, justru akibat molornya pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI 2014 di tangan para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Termasuk, mekanisme pencairan.

Ironis, memang, para wakil rakyat itu saat masih jadi Caleg seperti musim kampanye saat ini, sangat bersemangat menjual janji membela rakyat miskin. Sebaliknya, setelah duduk di lembaga terhormat DPR, seperti “tutup mata” terhadap nasib pengabdi kebersihan ibukota yang upahnya sangat minim, dan tiga bulan belum terima. Nyatanya, tidak ada sepotong kalimat pun dari wakil rakyat atau partai yang merasa salah, apalagi malu?

Akibat upah molor, praktis para pekerja harian lepas yang jumlahnya ribuan itu, harus sabar menunggu APBD cair. Tidak heran, mereka mengaku untuk menutupi kebutuhan sehari-hari harus utang ke sana-sini.

Tukang sampah yang rata-rata warga miskin, kali ini, bak sudah jatuh masih tertimpa tangga. Bukan cuma upah molor, tapi total upah yang diterima pun ditotal sebulan masih di bawah UMP DKI Jakarta yang Rp2,4 juta. Mereka masih banyak yang menerima upah harian per hari Rp50 ribu. Jika masuk kerja tidak dapat upah. Ini jauh lebih rendah dari buruh cari rumput di pedesaan. Ironis, mereka hidup di ibukota negara yang kaya sumber daya alamnya.

Padahal, para tukang sampah itu sudah membuktikan perannnya tidak serendah sampah yang tiap hari dibersihkan. Faktanya, jika sampah Jakarta dibiarkan menumpuk di kali dan berserakan di mana-mana, problem banjir tidak terhindarkan. Bau busuk dan lalat berterbangan berdampak penyakit.

Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas menanggapi gaji belum keluar itu, mengatakan, merupakan hal biasa karena anggaran pergantian sedang proses.

“Ibaratnya diproses dulu, terus disahkan DPRD DKI Jakarta. Mekanisme anggaran diproses sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP), sebelum dilimpahkan ke rekening Bank DKI,” dalih Saptastri Ediningtyas kepada Licom, Kamis (20/03/14).

Saptastri mengakui para Pekerja Harian lepas itu memang sangat membatu dinas kebersihan untuk memelihara kebersihan dan keindahan Ibukota Jakarta. Mereka bertugas menyapu di jalannya sampai sebagai sopir truk sampah Dinas Kebersihan DKI.

Disinggung kapan gaji para buruh harian di Pemprov itu bisa diterima, Saptastri mengatakan, “Anggaran di DPR sudah diketuk, masih proses sekarang, Insa Allah bisa lebih cepat.”

Dia mengakui molornya penggajian para tenaga harian lepas itu bukan hanya terjadi di Dinas Kebersihan. Tapi, juga dialami Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Kita antri (di BPKD). Kan semua SKPD juga belum. Jadi, bukan Dinas Kebersihan saja. Kita berharap segera bisa dicairkan,” tambahnya.

Soal gaji buruh lepas Pemprov ini bukan cuma molor. Tapi, yang belakangan juga jadi sorotan, yaitu gaji mereka “disunat” sana-sini. Seperti, dipotong perusahaan outsourcing yang mengkoordinasi mereka, termasuk juga disunat oknum-oknum Pemprov.

Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengakui adanya problem upah buruh sampah itu. Bahkan, Ahok menganggap Dinas Kebersihan melakukan praktik perbudakan. Sehingga, banyak petugas kebersihan yang gajinya di bawah Upah Minimum (UMP) Provinsi.

Sementara itu, Saptastri, berjanji mengevaluasi sistem penggajian. Untuk sementara, pihaknya masih menggunakan sistem penggajian berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), yakni Rp 80.000 per hari kerja. Gaji itu tidak langsung diterima pekerja, melainkan lewat berbagai mekanisme, seperti perusahaan outsourcing, sehingga pekerja menerimanya jika ditotal sebulan di bawah UMP.

Saptastri berjanji sesuai perintah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Akok), ke depannya akan dibuat mekanisme sesuai dengan UMP.

Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/20/ribuan-tukang-sampah-dki-upah-molor-3bulan-caleg-partai-tidak-malu.html

”Kebusukan” Pengelolaan Sampah Ibu Kota

KOMPAS.com - MENGURUS sampah ternyata tidak mudah. Hampir Rp 1 triliun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan dana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah menggaet swasta membantu pengangkutan ataupun pengolahan di tempat pembuangan akhir. Namun, sampah masih belum teratasi, masih banyak terjadi penumpukan sampah.

Pengangkutan molor di tengah bertambahnya produksi sampah. Sampah tercecer di sejumlah depo dan tempat penampungan sementara (TPS). Warga pun memprotes kondisi itu.

Sementara pengelola depo dan sopir berkilah, pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, molor dari 3-4 jam menjadi 10-12 jam. Lamanya antrean di titik buang menjadi pemicunya.

Jumat (14/2) lalu, rute pengangkutan sampah dari Jakarta padat kendaraan, terutama di ruas Cibubur dan Cileungsi. Akses utama menuju kawasan itu rusak berat. Lubang jalan menganga, antara lain di Jalan Raya Narogong di Cileungsi, membuat truk pengangkut sampah terantuk.

Selain kemacetan, waktu pembuangan molor karena truk harus mengantre berjam-jam di titik buang. Waktu mengantre kerap molor sampai 10 jam sehingga tak jarang sopir harus menginap di kabin truk.

Berang
Melihat karut-marut pengelolaan sampah Ibu Kota, wajar jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang. Sebab, Pemprov DKI sudah banyak mengeluarkan dana. Namun, persoalan sampah masih belum beres.

Paling tidak, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah mencapai Rp 943 miliar per tahun. Sementara masih ada timbunan sampah di TPS dan sekitar permukiman warga.

Basuki menuding ada mafia di balik pengelolaan sampah. Mereka mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah Jakarta. Siapakah mafia itu?

Basuki tidak menjelaskan secara detail. Dugaan serupa disampaikan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Indikasi keterlibatan mafia terlihat dari pembiaran kacaunya pengelolaan sampah. Padahal, dalam mata rantai pengelolaan, ada pengawas yang dilibatkan. Sayangnya, mekanisme pengawasan ini tumpul atau ditumpulkan.

”Mafia inilah yang harus diatasi lebih dahulu sebelum menata pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir,” kata Firdaus.

Tak sesuai rencana
Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah Jakarta ada pada pengangkutan dan pengolahan. Pengangkutan dilakukan 26 perusahaan pengangkut sampah. Kontrak kerja sama dengan mereka diputus per 31 Desember 2013.

Pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada dua pemenang tender, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy.

Kontrak kerja sama dengan mereka berlangsung dari Desember 2008 hingga 2023. Di awal kontrak, PT GTJ berkomitmen akan menerapkan teknologi sanitary landfillyang benar dan penerapan proses 3R, yaitureduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan sampah di TPST Bantar Gebang.

Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun bertahap mulai 2009. Rencana ini meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik (Kompas, 4 Maret 2009).

Kini, lima tahun setelah penandatanganan kerja sama itu, sejumlah rencana belum terealisasi. Tak jauh dari kantor pengelola, air lindi mengalir di jalan utama kawasan. Pada Jumat, beton jalan utama TPST Bantar Gebang retak, bergelombang, dan berlumpur bagai kubangan.

Bukan hanya itu, model sanitary landfilldinilai belum berjalan. Sebab, tumpukan sampah seharusnya tidak lebih dari 12 meter, tetapi di beberapa lokasi kini sudah mencapai 30 meter.

”Mengacu pada model pengolahan itu, setiap dua meter tumpukan sampah seharusnya dilapisi tanah sebelum ditimpa sampah baru. Namun, sampah ditumpuk dan dipadatkan begitu saja tanpa tanah,” kata Bagong Suyoto dari Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.

Hal ini terjadi karena pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama tidak jalan dengan baik. Bagong mengingatkan pentingnya beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti hukum, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi.

”Semua tidak boleh ditinggalkan, harus dipadukan dalam tata kelola yang utuh,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0652395/.Kebusukan.Pengelolaan.Sampah.Ibu.Kota