Jakarta Macet, Buka Kantor Bisnis di Luar Ibukota Saja

[JAKARTA] Para pengusaha atau siapa saja diminta agar kalau membuka kantor usaha atau bisnis sebaiknya jangan di Kota Jakarta tetapi di luar Jakarta. Pasalnya, Jakarta sudah penuh dan jalan-jalan di Jakarta setiap hari dan sepanjang hari macet.

Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).

Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.

Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.

Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.

Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.

Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.

"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.

Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604

Trem Akan Diberlakukan Lagi untuk Atasi Kemacetan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta: Anda pasti sudah mendengar tentang trem yang pernah menjadi moda transportasi andalan di Jakarta, tempo dulu. Nah, kini mulai muncul usulan untuk menghidupkan atau diberlakukan kembali trem di Jakarta. Usul ini akan diajukan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepada Pemprov DKI sebagai rekomendasi mengatasi kemacetan di Jakarta.

Di masa lalu, moda transportasi trem pernah menjadi andalan di Jakarta. Trem bertenaga mesin uap telah ada di Jakarta pada tahun 1881, melintasi Jalan Gajah Mada, Harmoni, Pasar Baru, Lapangan Banteng hingga Jatinegara. Trem mesin uap kemudian digantikan trem tenaga listrik tahun 1933. Namun, masa kejayaan trem berakhir setelah ditutup Presiden Soekarno tahun 1960 silam.

Kini Jakarta telah berubah. Kemacetan hampir setiap hari mengepung Jakarta. Sementara moda transportasi massal tidak mampu mengatasi kepadatan lalu lintas. Di tengah semrawutnya sistem transportasi di Jakarta, muncul keinginan untuk memberlakukan kembali moda transportasi bis berbasis rel yang biasa disebut trem untuk mengatasi kemacetan.

Keinginan digulirkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). DTKJ menilai, dengan kapasitas angkut mencapai 80 ribu penumpang per jam, trem dapat menjadi solusi alternatif mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Apalagi trem merupakan sarana transportasi ramah lingkungan karena bertenaga listrik.

Namun, usulan memberlakukan kembali trem di Jakarta, dinilai kurang tepat. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung berharap agar pemerintah lebih fokus membenahi moda transportasi publik yang sudah ada di Jakarta. Terlepas dari pro dan kontra, usulan memberlakukan kembali trem di Jakarta, akan diajukan oleh DTKJ sebagai rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. (FRD)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/448772/trem-akan-diberlakukan-lagi-untuk-atasi-kemacetan-di-jakarta

DKI dan PT KA Belum Sinkron Atasi Kemacetan

JAKARTA (Suara Karya): Kewenangan Pemprov DKI Jakarta dalam pengaturan angkutan kereta api hanya terdapat di luar stasiun. Padahal efek mobilitas di stasiun kereta kerap menimbulkan kemacetan hingga keluar stasiun. Namun untuk penyelesaian dampak itu diserahkan kepada pemerintah daerah.

Keluhan ini dituturkan oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Soehodo. Menurutnya, di luar stasiun terdapat kemacetan begitu semrawut. Semua masalah itu harus ditangani oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sedangkan penyebabnya karena adanya efek mobilitas dari dalam stasiun.

"Sayang pihak PT Kereta Api mengatakan kewenangannya di dalam stasiun saja," ujar Sutanto Soehodo usai menghadiri diskusi publik bertema Revitalisasi transportasi Jakarta yang diselenggarakan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kemarin. Tugas lain dari pemprov DKI atas timbulnya kemacetan dari kereta api, yakni menyediakan underpass dan fly over di persimpangan sebidang.

Kini jumlah kebutuhan untuk membuat underpas dan flyover ini sebanyak 24. Sedangkan kemampuan daerah untuk membangun tahun ini hanya 2 fly over. "Tugas itu dibebankan kepada pemerintah daerah. Mestinya Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menyelesaikan dampaknya, tapi juga pengaturan dari awal," ucapnya. Dia menerangkan, pihak pemprov DKI Jakarta telah memiliki rancangan untuk mengatasi persoalan transportasi di ibukota. Hanya saja moda transportasi di Jakarta ini, selain angkutan umum juga terdapat kereta api. Kereta api ini kewenangan pengaturannya terdapat di PT KA. Bukan di Pemprov DKI Jakarta. Akibat adanya keberadaan dua institusi ini, penyelesaian kemacetan sulit dicapai.

Meski demikian, Pemprov DKI tetap berusaha membuat revitalasitransportasi di Ibu Kota. Usaha itu membutuhkan proses waktu panjang endless. "Kita hanya pada tahun sekian punya target untuk menurunkan kemacetan pada jumlah tertentu. Pada tahun berikutnya dibangun MRT karena lebih berjangka panjang dan lebih punya kontribusi menekan angka kemacetan. Jadi rencana dalam periode jangka pendek menengah dan panjang," katanya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azaz Tigormenambahkan, dalam menciptakan transportasi lebih bagus dengan metode loopline, DTKJ telah memfasilitas PT KA untuk membangun rel penghubung di dua kawasan untuk membangun track loopline. Yakni di kawasan Matraman Jakarta Timur dan Pejompongan, Jakarta Pusat. (Yon Parjiyono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=304533