Jumat, 31 Oktober 2014

Hindari Ngompreng, Ahok Pasang GPS di Truk Sampah

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berniat memasang sensor yang dilengkapi perangkat global positioning systems (GPS) pada truk sampah yang beroperasi di Jakarta. Sensor ini memungkinkan otoritas pengelola masalah sampah untuk melacak truk yang kerap disalah gunakan oleh sopirnya.

"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)

Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.

Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.

Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)

Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah

Kamis, 30 Oktober 2014

Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.

”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.

Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.

”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.

Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.

”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.

Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.

Sesuai harapan

Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.

Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.

Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.

Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.

Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.

Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi

Rabu, 29 Oktober 2014

"Floo Ride Sharing", aplikasi untuk solusi kemacetan ibu kota

Bandung (ANTARA News) - Aplikasi berbagi bangku kendaran yang dinamai Floo Ride Sharing for Better Mobility dinilai akan menjadi solusi kemacetan di kota-kota besar Indonesia, terutama Jakarta.

"TIK (teknologi informatika) dapat digunakan sebagai infrastruktur baru untuk membantu memudahkan dalam berbagai hal, seperti padatnya orang di Jakarta, siang 10 juta orang, malamnya 6 juta orang, berarti ada 4 juta orang yang mobile masuk ke Jakarta, belum lagi aktivitas orang Jakarta itu sendiri," kata Agus Bambang Setowidodo, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta dalam kompetisi 'Smart City' yang berlangsung di Bandung, Senin (27/8).

"Fenomena ini menimbulkan masalah-masalah sosial dengan TIK bisa menangani masalah-masalah ini," lanjutnya.

Aplikasi Floo Ride Sharing for Better Mobility ini menjadi juara pertama dan juara umum dalam kompetisi aplikasi 'Smart City' yang diadakan BlackBerry bekerja sama dengan BlackBerry Inovation Center (BBIC).

"Karena konsep kita adalah 'Smart City', konsep secara keseluruhan untuk mengatasi kondisi yang paling berat di Jakarta yaitu kemacetan, aplikasi ini bisa jadi solusi," kata salah satu perwakilan dewan juri.

Walaupun ide ride sharing sudah meluas, namun dewan juri melihat aplikasi ini memiliki tingkat keamanan yang baik.

Pembuat aplikasi Floo Ride Sharing, Ricky Kurniawan, sendiri mengaku isu keamanan merupakan isu utama dalam pengembangan aplikasi ini. Ia mengandalkan sosial media, Facebook, sebagai alat untuk menjaga keamanan.

"Karena di Indonesia orang kan sangat sosial, di Facebook orang bisa memiliki teman 500-1000 orang, nah kita berangkat dari situ, bukan hanya dari teman kita sendiri tapi dari temannya teman kita atau second friends," kata Ricky.

"Melalui aplikasi ini, dengan memanfaatkan sosial media yang sudah ada, kami mencoba memecahkan solusi kemacetan. Semakin banyak orang berbagi kendaran, akan semakin sedikit mobil dijalan," tambahnya.

Tentang Floo Ride Sharing for Better Mobility

Ricky Kurniawan mengaku ide awal pembuatan aplikasi ini adalah kemacetan di Jakarta yang sudah semakin parah.

"Pemerintah sudah melakukan banyak hal, mulai dari MRT hingga Busway, nah dari sini kami melihat apa sih bisa dilakukan masyarakat, yang bisa dilakukan adalah kita berbagi perjalanan kita, kita berbagi tunggangan kita," katanya.

"Jadi kalau misalkan orang naik mobil sendirian, kenapa enggak kita berdua atau bertiga, ada kursi kosongkita tawarkan ke orang, dari situ kan bisa sharing cost-nya, sharing cost tol dan lain-lain, sehingga perjalanan itu menjadi semakin efisien," lanjutnya.

Lebih lanjut Ricky menjelaskan aplikasi yang fokus pada layanan ini menawarkan dua pilihan, mencari penumpang atau mencari tumpangan. Profil pengguna aplikasi ini dihubungkan dengan Facebook, sehingga pengguna lain dapat melihat koneksi pertemanan mereka.

Langkah awal yang dilakukan pengguna adalah menentukan tujuan perjalanan sistem pada aplikasi tersebut akan secara otomastis "menjodohkan" pengguna yang memiliki tujuan perjalanan sama.

Setelah "berjodoh", para pengguna dapat melanjutkan pembicaraan untuk menentukan tempat dan lain-lain melalui chat yang juga tersedia dalam aplikasi ini.

Aplikasi ini dilengkapi dengan tombol 'Don't Panic' yang secara otomatis server akan mengirimkan sms ke tiga nomor kontak panggilan emergency yang diberikan pengguna pada saat pendaftaran (log in). Hal ini bertujuan mengantisipasi pada saat pengguna merasakan hal tidak nyaman dalam perjalanan pada saat menumpang atau memberikan tumpangan.

Aplikasi ini juga dilengkapi fitur 'rating dan comment' untuk menilai pengguna lain, baik yang menumpang atau memberikan tumpangan ketika selesai melakukan perjalanan, sehingga sikap seorang pengguna dapat diketahui oleh pengguna lain.

"Sebetulnya di sini bisa dibilang tidak ada yang baru, tapi dari teknologi yang sekarang ada digabung-gabungkan untuk mencoba menjawab kebutuhan gimana caranya untuk orang bisa berbagi perjalanan," kata Ricky.

Aplikasi Floo Ride Sharing ini direncanakan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun depan, Februari 2015.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/461106/floo-ride-sharing-aplikasi-untuk-solusi-kemacetan-ibu-kota

Selasa, 28 Oktober 2014

Menikmati Jakarta Bebas Polusi

KOMPAS.com - Wajah Filly (26) ceria. Meskipun lelah membayang usai menyelesaikan lari maraton 42 kilometer, dia tetap gembira. Karyawan swasta di kawasan Jalan Gatot Subroto ini merupakan salah satu peserta Jakarta Marathon 2014 yang diawali dan diakhiri di kawasan Monas.

”Capek sih. Apalagi ini baru pertama kali saya ikut lari maraton. Biasanya 10 km. Tapi tetap saja asyik. Kapan lagi bisa lari di tengah Jakarta,” ujar Filly yang memperlihatkan medali tanda merampungkan lari maraton ini.

Sehari-harinya, Filly akrab dengan kemacetan Jakarta. Tapi, saat lari digelar, dia bisa menikmati pusat kota Jakarta dengan polusi yang minimal. Kegiatan ini menjadi sesuatu yang menyegarkannya di tengah kesumpekan Jakarta.

”Kalau hari Minggu, saya sering lari juga di Sudirman-Thamrin saat acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Sekarang lebih asyik lagi karena lokasinya lebih luas,” katanya.

Sayangnya, peserta ditarik biaya yang agak mahal. Filly mengatakan, dirinya mengeluarkan hampir Rp 600.000 untuk ikut acara ini. Padahal, menurut Filly, banyak orang yang tertarik ikut acara serupa, tetapi tidak kuat membayar tiket ikut acara ini.

”Moga-moga, acara serupa lebih banyak lagi, tetapi dengan biaya yang terjangkau sehingga lebih banyak orang bisa ikutan,” katanya.

Kesenangan berlari di tengah Jakarta yang bebas polusi juga dirasakan Tata (31). Perempuan yang bekerja di kawasan Salemba ini bergegas berangkat dari rumah pukul 03.00 menuju Monas demi mengikuti acara ini.

Berlari sejauh 42 kilometer merupakan pengalaman baru bagi Tata. Biasanya, dia lebih senang berlari di alam. Sebab, pemandangan selama berlari lebih bervariasi serta udaranya menyegarkan. Namun, kali ini Tata ikut lari di tengah kota Jakarta karena ingin merasakan segarnya udara di tengah kota.

”Ya, pemandangan sepanjang perjalanan tidak semenarik kalau kita lari di alam. Tadi saya lihat-lihat gedung-gedung yang ada di sepanjang jalan,” katanya.

Namun, hal lain yang menyemangatinya adalah adanya orang-orang yang berdiri dan menyemangati para pelari di sepanjang jalur lari. ”Sebagian memang sukarelawan yang dikerahkan untuk menyemangati para pelari. Tetapi, ada juga warga yang rela bangun pagi untuk melihat kami berlari. Ini yang membuat kami tersenyum dan kembali bersemangat,” katanya.

Sama seperti Filly, Tata juga kerap memanfaatkan pagi yang minim polusi di tengah kota untuk berolahraga saban Minggu pagi. ”Sering kali lari langsung dari rumah di Duren Tiga ke lokasi HBKB. Kadang juga bawa kendaraan ke Monas dan mulai lari di sini saja,” ujar Tata yang kerap menggunakan bus transjakarta dan KRL untuk mengakomodasi perjalanan kerja.

Jakarta yang bebas polusi di hari Minggu juga dinikmati Zainal (35). Pria yang baru 7 bulan hijrah dari Sulawesi Selatan untuk bekerja di Jakarta ini saban Minggu berolahraga di Monas dan sekitarnya saat HBKB.

”Yang saya cari adalah kesenangan saat menikmati Jakarta yang bebas kendaraan. Ini jadi hiburan buat saya,” ujar pria yang merampungkan lari 10 km kemarin.

Dia mengatakan, olahraga merupakan bagian dari kegiatan pelepas penat setelah beraktivitas sepekan. Belum lagi kemacetan harus dihadapi sebagian besar warga.

”Sejak di Jakarta, macet sudah sering saya alami setiap hari,” kata Zainal yang berkantor di Jalan Gatot Subroto itu. Dia juga berharap, Pemprov mau menambah kegiatan bagi publik.

Kebutuhan warga untuk mendapatkan ruang kegiatan yang memadai dibaca juga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI pun terus berupaya menjadikan Jakarta semakin ramah dan nyaman bagi perhelatan budaya, olahraga, dan pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budiman mengatakan, sepanjang 2014 tercatat ada 42 festival.

”Sampai akhir Desember nanti, masih ada sejumlah festival, di antaranya Indonesia Dance Festival dan Jakarta Night Festival. Dengan adanya berbagai festival ini, kota Jakarta akan semakin semarak,” katanya.

Sebagai tujuan wisata, Jakarta telah memiliki sejumlah tempat wisata, seperti Ancol, Kota Tua, dan pusat-pusat perbelanjaan. Kini, Pemprov DKI Jakarta juga akan menjadikan kawasan Monas sebagai pusat kegiatan pariwisata kota.

Perhelatan seperti Jakarta Marathon 2014 juga konser musik, pameran, dan festival bakal lebih banyak dipusatkan di Monas. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bercita-cita membuat ruang bawah tanah di Monas sebagai ruang pamer bagi produk usaha kecil dan menengah.

Arie mengatakan, untuk mencapai target Jakarta sebagai kota festival, banyak sarana dan prasarana yang harus dibenahi. Pelayanan juga harus ditingkatkan. ”Pariwisata itu intinya melayani aktivitas dan mobilitas wisatawan yang bermacam-macam, seperti liburan atau konferensi. Pelayanan terintegrasi mutlak diperlukan,” ujar Arie.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/27/16572011/Menikmati.Jakarta.Bebas.Polusi

Senin, 27 Oktober 2014

Akibat Macet, Investor Asing Tak Ada yang Mau Berbisnis di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang, DKI Jakarta akan semakin padat menjadi pusat bisnis. Namun investor asing bisa pindah ke kota lain setelah melihat kepadatan volume jalan yang semakin macet.

Deputi gubernur Bidang industri, perdagangan dan transportasi pemprov DKI Jakarta Sutanto Soehodho memaparkan bahwa selama terjadi kemacetan parah di Ibu Kota, banyak investor akan berpikir dua kali untuk menanam modal di Jakarta.

"Mungkin nggak ada orang yang mau berbisnis ke jakarta kalau macet," ujar Sutanto, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Untuk mengatasi hal tersebut, Sutanto memaparkan bahwa Jakarta membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini jalan tol dan jembatan layang diperlukan untuk memperlancar volume kendaraan.

"Kalau infrastruktur dibangun dengan baik, tentunya bisnis itu hidup. Jadi kita harus bangun infrastrutkur," ungkap Sutanto.

Sutanto juga mengingatkan yang menghidupkan Jakarta bukan hanya infrastruktur, namun juga sumber daya manusianya. Sutanto membayangkan Ibu Kota punya pekerjaan rumah besar untuk membangun infrastruktur dan manusianya.

"Ya kita ingin segera membangun cepat. Tentu local goverment," papar Sutanto.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/24/akibat-macet-investor-asing-tak-ada-yang-mau-berbisnis-di-jakarta

Jumat, 24 Oktober 2014

Jakarta Jadi Kota Paling Macet di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari data Kementerian Perhubungan, DKI Jakarta memiliki ratio volume kemacetan 10-20 km/jam Vc ratio 0,85. Dalam hal itu berarti ibukota telah menjadi kota paling parah kemacetannya di negara ini.

"Ya Jakarta bisa dikatakan paling macet di Indonesia," ujar Kapuslitbang Darat dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yugi Hartiman di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Dibandingkan kota lain, jarak tempuh sebuah kendaraan roda empat dalam 24 jam, rata-rata mencapai 10 sampai 20 km per jam saja. Karena kendaraan di Jakarta sudah terlalu penuh, sedangkan volume jalan sudah melebihi kapasitas dari yang bisa ditampung.

"VC ratio-nya mencapai 0,85 persen, artinya volume kendaraan yang ada di Jakarta telah mendekati kapasitas jalan yang sudah dibangun," ungkap Yugi.

Karena hal tersebut Yugi mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai cara untuk bisa mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya dengan menggunakan ERP dan menambah armada angkutan transportasi umum.

"Kota Jakarta perlu perhatian khusus untuk lalu lintasnya," jelas Yugi.

Selain Jakarta, dari data Kementerian Perhubungan ada 10 kota yang memiliki kemacetan terparah di Indonesia:

1. Bogor (15,32 km/jam) VC ratio 0,86
2. Tangerang (22 km/jam) VC Ratio 0,82
3. Bekasi (21,86 km/m) Vc Ratio 0,83
4. Depok (21,4 km/jam) VC ratio 0,83
5. Surabaya (21 km/jam) VC ratio 0,83
6. Bandung (14,3 km/jam) VC ratio 0,85
7. Medan (23,4 km/jam) VC ratio 0,76
8. Palembang (28,54 km/jam) VC ratio 0,61
9. Semarang (27 km/jam) VC Ratio 0,72
10. Makassar (24,06 km/jam) VC Ratio 0,73

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/21/jakarta-jadi-kota-paling-macet-di-indonesia

Kamis, 23 Oktober 2014

Seusai Syukuran Rakyat, Monas Jadi Lautan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com —Syukuran Rakyat Salam 3 Jari yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014), nyatanya mengubah keadaan di kawasan itu. Sampah-sampah berserakan di semua sudut Monas. Tempat wisata di pusat Ibu Kota itu kini terlihat bak lautan sampah di tempat penampungan sampah.

Di sisi timur, silang Monas tenggara, selatan, silang Monas barat daya, barat, silang Monas barat laut, utara, dan silang Monas timur laut tidak ada satu area pun yang tidak luput dari sampah. Taman-taman hijau dengan rerumputan pendek itu kini "berwarna-warni", sampah yang mendominasi warna-warni itu. Rumput tak terlihat lagi dari segi ruang terbuka hijaunya.

Berbagai sampah plastik, mulai dari koran, kertas, bungkus makanan, bungkus minuman, botol minuman, styrofoam bekas pakai, kulit kacang, dan sampah lain memenuhi Monas.

Kondisi itu bukan di taman saja, di pelataran konblok kawasan Monas, sampah juga berserakan. Bahkan, area konblok menjadi bagian yang sulit dibersihkan oleh para petugas kebersihan.

Di kawasan ini, terlihat tim kebersihan unit pengelola (UP) kawasan Monas bergerak sejak pukul 05.00 untuk membersihkan taman. Ada yang tengah menyapu, menyiram taman agar sampah yang menempel mudah terangkat. Ada pula yang sibuk memunguti bagian kecil, seperti kulit kacang yang terselip di konblok taman Monas.

Seorang petugas kebersihan UP Monas, Yasri, mengungkapkan, sejak pagi, ia dan petugas lain sibuk membersihkan kawasan itu agar kembali bersih seperti biasanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/21/08311921/Usai.Syukuran.Rakyat.Monas.Jadi.Lautan.Sampah

Rabu, 22 Oktober 2014

Dengan ERP Kemacetan Ibukota Berkurang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan hingga saat ini masih mencari cara agar mengurangi kemacetan di kota Jakarta. Salah satu hal yang akan dilakukan dengan melakukan Electronic Road Pricing (ERP).

"Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) kemungkinan bisa mengurangi kemacetan di Jakarta," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub, Elly Adriani Sinaga, Selasa (21/10/2014).

Elly memaparkan ERP saat ini sudah masuk ke dalam program jangka panjang, karena tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Dalam peraturan tersebut ERP bertujuan untuk mengendalikan lalu lintas.

"Setiap daerah di Indonesia khususnya Jakarta sangat diperlukan manajemen kebutuhan lalu lintas atau traffic demand management (TDM)," ungkap Elly.

Meski ada ERP, Elly menilai infrastruktur transportasi dan jalanan juga harus mendukung untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Hal yang dibutuhkan selain ERP adalah angkutan umum dengan unit yang banyak.

"Penerapan ERP juga harus diimbangi dengan fasilitas kepada para masyarakat agar penerapan tersebut benar-benar terealisasi dengan baik," papar Elly.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/21/dengan-erp-kemacetan-ibukota-berkurang

Selasa, 21 Oktober 2014

Kemacetan Jakarta sudah sulit terurai

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan kemacetan di Jakarta sulit terurai. Tercatat kemacetan di ibu kota negara ini, berdasarkan data Direktorat BTSP Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, volume to capacity (VC) ratio mencapai 0,85 persen. Lalu lintas dalam kondisi krusial jika VC ratio mencapai di atas 0,7.

Kapuslitbang Darat dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Yugi Hartiman mengatakan, rata-rata kecepatan kendaraan di Jakarta berkisar di angka 10-20 kilometer per jam. Saat ini, volume kendaraan sudah mendekati kapasitas jalan yang ada. Lalu lintas dalam kondisi krusial jika VC ratio mencapai di atas 0,7.

"Kecepatan rendah karena memang kapasitas jalannya belum bisa memenuhi volume lalin yang berjalan itu," katanya saat acara 'Diskusi mengenai ERP' di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/10).

Selain Jakarta, kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang juga kondisi lalu lintasnya sudah mengkhawatirkan. Di luar jawa, daerah yang bakal macet parah, du Makassar, dan Sumatera seperti Palembang dan Medan. "Ya bisa dikatakan paling macet di Indonesia," jelas dia.

Kemacetan di DKI Jakarta, kata dia, semakin semrawut. Jakarta jadi satu di antara beberapa kota yang lalu lintasnya membutuhkan perhatian lebih. "Kota yang perlu lalu lintasnya perlu mendapat perhatian seperti itu," ungkapnya.

Berikut daftar kota dengan lalu lintas termacet di Indonesia menurut Kementerian Perhubungan.

1. DKI Jakarta (10-20 km/jam) Vc Ratio 0,85
2. Bogor (15,32 km/jam) VC ratio 0,86
3. Tangerang (22 km/jam) VC Ratio 0,82
4. Bekasi (21,86 km/m) Vc Ratio 0,83
5. Depok (21,4 km/jam) VC ratio 0,83
6. Surabaya (21 km/jam) VC ratio 0,83
7. Bandung (14,3 km/jam) VC ratio 0,85
8. Medan (23,4 km/jam) VC ratio 0,76
9. Palembang (28,54 km/jam) VC ratio 0,61
10. Semarang (27 km/jam) VC Ratio 0,72
11. Makassar (24,06 km/jam) VC Ratio 0,73

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/kemacetan-jakarta-sudah-sulit-terurai.html

Senin, 20 Oktober 2014

"Giant Sea Wall", Solusi Bermasalah bagi Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.

Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.

Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.

Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.

Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”

Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”

Wacana lama

Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.

Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.

Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.

Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).

Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).

Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta

Jumat, 17 Oktober 2014

Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta

JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.

Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)

Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.

Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.

Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)

Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.

Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.

Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.

Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.

Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.

Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.

Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.

Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.

Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)

Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.

Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.

Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.

Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.

Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.

Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.

Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2

Kamis, 16 Oktober 2014

Anggaran Truk Sampah DKI Hilang Rp11 M

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pembelian truk sampah Pemprov DKI Jakarta, diwarnai dugaan korupsi. Anggaran total Rp28 miliar, kini tersisa Rp17. Sebanyak Rp11 miliar raib tak tahu kemana.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menganggarkan untuk membeli sejumlah unit truk sampah guna menunjang kebersihan.

Setidaknya Pemprov DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp28 miliar untuk membeli truk sampah itu. Dana itu sudah siap dibayarkan kepada pihak vendor.

Wakil Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku kaget karena dana sebesar Rp28 miliar yang sudah disiapkan tiba-tiba menyusut tanpa ada alasan yang jelas.

"Kan kita sudah e-katalog, kita pikir sudah aman. Kita sudah beli truk sampah Rp28 miliar lebih begitu kita putuskan tender mau bayar begitu, ada anggaran perubahan kan keluar APBD-P, APBD-P kita tidak masukin apa-apa. Menurut pengakuan mereka, tiba-tiba uangnya tinggal Rp17 miliar," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Menurutnya, penyusutan anggaran pembelian truk sampah itu mencapai Rp11 miliar. Sampai saat ini belum jelas kemana peruntukannya.

Atas penyusutan tersebut, Ahok mengaku Pemprov DKI harus menanggung hutang kepada pihak vendor atas pembelian truk sampah tersebut.

"Pokoknya kurang Rp11 miliar, akibatnya kita sudah beli truk dan pesan karena e-katalog kan tinggal bayar jadi malah kita terhutang dengan mitsubishi, lucu tidak?," katanya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan dari bawahannya soal penyusutan anggaran tersebut. Namun Ahok akan mencari tahu kemana larinya uang Rp11 miliar tersebut.

"Harusnya kan perubahan kita minta nambah, mana mungkin barang yang sudah ada 100 perak tahu-tahu dikurangi. Nah itu terjadi karena e-budgeting belum jalan. Kelihatan harga satuan ditahan-tahan," katanya.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2145269/anggaran-truk-sampah-dki-hilang-rp11-m#.VD_FJGeSw-g

Rabu, 15 Oktober 2014

Atasi Banjir di Jakarta, Kabupaten Bogor Tanam 10.000 Pohon

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menanam 10.000 pohon dan pembuatan 10.000 biopori, di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/10/2014).

Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, dipilihnya kawasan DAS Ciliwung itu untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.

"Hulu Sungai Ciliwung merupakan aliran sungai utama yang mengalir ke arah Jakarta, yang berpotensi menyebabkan banjir, jika fungsinya sebagai daerah resapan air terganggu," ucap Nurhayanti, Selasa (14/10/2014).

Nurhayanti juga mengatakan, posisi wilayah Kabupaten Bogor yang berada di DAS Ciliwung dan Cisadene ini, menuntut warganya untuk selalu menjaga lingkungan, terutama di daerah hulu sungai.

"Untuk masalah penanganan banjir di DKI Jakarta, saya selalu berkomunikasi dengan pak Ahok mengenai pelaksanaan pengendalian lingkungan di daerah hulu. Respons beliau pun positif. Kabupaten Bogor bukan hanya sekadar daerah penyangga ibu kota saja, tapi sudah sebagai mitra DKI Jakarta. Inilah kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga tidak ada saling menyalahkan," ujarnya.

Melalui kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori ini, Nurhayanti memiliki harapan besar terhadap penyelenggaraan penghijauan dan pelestarian lingkungan.

"Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tapi butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan semacam ini, akan berpotensi menyelamatkan kerusakan bumi dan alam," pungkas Nurhayanti.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/10/14/22232881/Atasi.Banjir.di.Jakarta.Kabupaten.Bogor.Tanam.10.000.Pohon

Selasa, 14 Oktober 2014

Gundukan Sampah dan Bau Menyengat di Waduk Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepi Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara, kini dipenuhi sampah dari berbagai jenis. Sampah itu termasuk hasil pembersihan waduk tersebut.

Alat berat yang beroperasi, membawa sampah dari tengah waduk dan diletakan di tepi waduk. Hal tersebut tentu mengganggu pemandangan dan kenyaman pengunjung. Selain itu, tumpukan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat.

Mulai dari Pos Polisi Waduk Pluit sampai Jalan Muara Baru, hamparan sampah terlihat jelas. Wujudnya mulai dari plastik, kayu, gabus, sampai dengan eceng gondok, mengotori tepian taman.

Solihin (40), warga RT 19 RW 17, Waduk Pluit itu merasa terganggu dengan adanya gundukan sampah ini. "Memang mengganggu sih buat pengunjung sini. Karena bau lumpur ini kan dari sampah," kata Solihin, saat ditemui di sekitar waduk, Senin (13/10/2014).

Menurut Solihin, sampah itu memang berasal dari pembersihan perairan waduk. Menurutnya, sekitar dua kali sekali, sampah-sampah dari pembersihan waduk di angkat petugas kebersihan.

"Yang ini memang pas dibersihin saja kayak gini. Kayaknya nunggu kering baru diangkatin. Soalnya sampahnya masih ada airnya kan, jadi berat," ujar Solihin.

Pengunjung taman Waduk Pluit, Wiwin (21), berharap penanganan sampah dapat lebih baik dari saat ini. Ia tidak setuju bila sampah dari perairan waduk ditumpuk di sekitar taman.

"Seharusnya ditumpuk satu tempat, kalau jejer begini kan jadi jelek. Bau lagi. Harapannya bisa diangkutin cepat, jangan didiemin gitu sampai numpuk panjang," ujar remaja asal Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara itu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/13/1558022/Gundukan.Sampah.dan.Bau.Menyengat.di.Waduk.Pluit

Senin, 13 Oktober 2014

Kutu Vespa lahir karena parahnya kemacetan Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Penat dengan kemacetan Jakarta yang semakin parah, sekelompok pengguna skuter membentuk satu komunitas yang berjuluk Kutu Vespa Club (Kuves).

Para anggota Kuves memilih menggunakan skuter untuk aktivitas sehari-hari dan memutuskan menyimpan mobilnya di garasi untuk menyiasati kemacetan di ibukota.

"Bisa menikmati panasnya terik matahari saat melakukan aktivitas sehari-hari di atas Vespa, merupakan pengalaman yang luar biasa, hal ini menjadi semangat yang dapat dirasakan oleh semua anggota," kata Ketua Kuves Sentot Soepartono dalam pernyataannya di Jakarta baru-baru ini.

Sentot menambahkan, hal tersebut yang membuat Kuves kompak untuk memarkirkan mobil di rumah, dan mengganti dengan Vespa untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Apalagi klub yang punya anggota 40 orang ini adalah para pekerja yang punya mobilitas tinggi.

"Selain bentuknya yang unik, Vespa mudah dikendarai. Tinggal gas langsung ngacir seperti Kutu," jelasnya.

Uniknya, klub ini punya kesamaan, semua Vespa dipasang lampu hazard. "Sehingga saat riding lampu hazard yang menyala menjadi ciri khas kala rombongan Kuves sedang rolling thunder," ungkap Sentot yang akrab dipanggil Kapten Soe.

Untuk urusan Touring dan kegiatan klub masih belum banyak, pasalnya klub ini baru dideklarasikan pada 17 Agustus 2014. Tapi, semangat persaudaraan tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kami sengaja belum melakukan touring dan kegiatan lainnya, karena ingin berkonsentrasi untuk saling mengenal satu sama lain dengan seluruh anggota Kuves," katanya.

Tapi, bukan berarti klub ini berjalan tanpa kegiatan. "Kami sudah merencakan untuk touring jarak yang cukup jauh, selain itu juga sedang direncanakan menggelar kegiatan sosial yang bisa berguna bagi masyarakat," ujar Yusuf Arief, Sekjen Kuves.

Bagi yang ingin bergabung dengan klub ini, bisa menyambangi markas mereka di Jalan Bangka 1 no 4A, Jakarta Selatan. Telepon 0816-1642-393.

"Enggak ada persyaratan khusus untuk bisa bergabung di klub kami, yang penting punya Vespa saja," tutup Yusuf, yang mengendarai Vespa GT200 tahun 2007 itu.

Sumber : http://otomotif.antaranews.com/berita/458236/kutu-vespa-lahir-karena-parahnya-kemacetan-jakarta

Jumat, 10 Oktober 2014

Walhi: "Giant Sea Wall" Bukan Solusi Atasi Banjir Rob

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bukan solusi untuk mengatasi banjir rob di wilayah utara Jakarta. Justru banjir rob dan masalah perairan di teluk Jakarta merupakan konsekuensi dari kesemrawutan tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.

Dewan Daerah Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan, masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Sebab, banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.

“Selain rob, masalah lainnya yang ada di teluk Jakarta, adalah seperti fenomena perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, abrasi pantai, sampah dan limbah, serta instrusi air laut,” kata Ubaidillah, Kamis (9/10).

Selain itu, ada masalah lain yang harus diperhatikan, yaitu penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.

Banyaknya persoalan tersebut, lanjutnya, disebabkan tata kelola kawasan pesisir Jakarta yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan peruntukan ruang yang tidak adil.

“Kalau diperhatikan faktanya, panjang pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer yang membentang dari barat ujung Kamal Muara, Penjaringan hingga ke Timur ujung Cilincing, lahan didominasi oleh pusat industri, pelabuhan, tempat rekreasi komersil dan hunian eksklusif,” ujarnya.

Akibatnya, Jakarta tidak lagi memiliki pantai publik gratis. Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, tempat rekreasi komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove/bakau yang terletak di bagian barat pantai.

Hutan Mangrove ada di dua area, yaitu di Muara angke seluas 25 hektar dan di Pantai Indak Kapuk seluas 90 hektare yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.

Melihat kondisi seperti itu, Ubaidillah menyatakan diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan. Dengan proyeksi peruntukan ruang yang proporsional bagi kebutuhan konservasi.

“Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menyetabilkan lahan dari abrasi. Memimalisasi penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal,” jelas Ubaidillah.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/216113-walhi-giant-sea-wall-bukan-solusi-atasi-banjir-rob.html

Kamis, 09 Oktober 2014

Rute MRT Bisa Diperpanjang hingga Depok atau Bintaro

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, jalur mass rapid transit (MRT) yang menghubungkan rute Lebak Bulus-Kampung Bandan masih bisa diperpanjang hingga ke luar kota, seperti ke Bintaro atau Depok.

"Jadi, jalur MRT selatan ke utara itu dibangun fleksibel. Kalau ada yang meminta ditambah panjang rutenya, ya bisa-bisa saja. Bisa saja dari Lebak Bulus ditambah sampai ke Bintaro atau ke Depok. Kita siap," kata Dono di Balaikota Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Meski demikian, Dono menyatakan, sampai saat ini PT MRT masih fokus untuk membangun rute Lebak Bulus-Kampung Bandan. Ditargetkan, ruas Lebak Bulus-Bundaran HI mulai beroperasi pada 2017, sementara ruas Bundaran HI-Kampung Bandan pada 2020.

"Jadi (jalur MRT) kalau mau disambung ke mana saja masih bisa. Namun, kami masih fokus menyelesaikan Lebak Bulus-Kampung Bandan, apalagi kan kita ini tergolong telat (membangun MRT)," ujar Dono.

Sebagai informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah beberapa kali menyatakan bahwa rute MRT Lebak Bulus-Kampung Bandan terlalu pendek karena hanya melayani dalam kota Jakarta. Ia menilai, seharusnya rute MRT bisa melayani hingga kota-kota penyangga.

Menurut Ahok, apabila jalur MRT dapat melayani sampai kota-kota penyangga, maka kemacetan akan semakin berkurang. Sebab, banyak warga Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang bekerja di Jakarta.

"Seharusnya, MRT itu jalurnya bisa sampai Bogor dan Bekasi karena jalur yang sedang dibangun sekarang tanggung banget, hanya sampai Lebak Bulus," ujar Ahok.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/08/18035651/Rute.MRT.Bisa.Diperpanjang.Hingga.Depok.atau.Bintaro

Rabu, 08 Oktober 2014

Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan

Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.

Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.

Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.

Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.

Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.

Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.

Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/

Selasa, 07 Oktober 2014

KAI Prihatin Banyak Rel Kereta Tertimbun Sampah

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Daerah Operasional I PT Kereta Api Indonesia, Agus Komarudin, mengatakan ada dua jalur kereta yang membahayakan di Jakarta Barat lantaran tertimbun sampah. "Di Stasiun Angke dan Stasiun Duri, banyak sampah menimbun rel dan dapat mengganggu fungsi lidah wesel," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.

Tumpukan rel itu bisa menyebabkan kecelakaan serius bagi kereta yang melintas. Sebab, sampah dapat menimbun lidah wesel yang berfungsi sebagai alat pengatur penggeseran jalur kereta. Untuk itu, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah lidah wesel.

Peristiwa terpelesetnya kereta akibat timbunan sampah pernah terjadi pada 29 Mei 2014. Saat itu, kereta listrik jurusan Bekasi-Kota anjlok di Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus itu disebabkan oleh warga yang menaruh karung berisi balok dan sampah di rel kereta. "Warga sekitar itu memang tak tertib," ujar Agus. (Baca: 23 Stasiun KRL Jabodetabek Berlakukan e-Parking)

Agus melanjutkan, selain kecerobohan warga, sampah juga bersumber dari pedagang kaki lima (PKL) di sekitar stasiun. Untuk itu, salah satu tugas kepala stasiun ialah membersihkan sekitar stasiun dari PKL.

Kepala Kecamatan Tambora Yunus Burhan menuturkan tumpukan sampah di Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat, semakin parah. "Sampah sudah kami angkut satu hari sekali, tapi tumpukannya sampai menimbun rel," katanya.

Selanjutnya, ujar Yunus, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Jakarta Barat agar menangani tempat pembuangan sampah tersebut. "Sebenarnya, TPS yang legal berada di luar area rel. Kalau di dalam rel, itu tanggung jawab PT Kereta Api." (Baca: Pengalihan Subsidi Kereta Api Tunggu Menteri Baru)

Kepala Stasiun Angke Jakarta Barat M. Nurdin menuturkan pihaknya sempat berniat membersihkan tumpukan sampah itu. "Tapi terlalu banyak, saya enggak sanggup," katanya.

Tumpukan sampah kain dan botol plastik itu meluber dari bak TPS dan menimbung rel Stasiun Angke. Jika terus dibiarkan, ujar Nurdin, sampah akan menutupi lidah wesel dan membuat pergeseran rel tak berfungsi dengan baik.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/090611598/KAI-Prihatin-Banyak-Rel-Kereta-Tertimbun-Sampah

Senin, 06 Oktober 2014

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Langsung Ditilang

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sanksi tersebut berupa surat tilang langsung.

"Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi dengan diberikan berupa slip tilang langsung tanpa melalui pengadilan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi di Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Ia mengatakan, sanksi slip tilang yang akan dikenakan kepada masyarakat yaitu berupa harus membayar di tempat minimal Rp100 ribu dan maksimal sebesar Rp500 ribu sesuai dengan kategori kesalahan.

"Pelanggar harus langsung membayar di tempat namun bila pelanggar tidak mengakui kesalahan maka akan melalui mekanisme persidangan, ini bagian dari edukasi untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan," katanya.

Selain itu, ia menambahkan bila warga membuang sampah di lingkungan tempat tinggal maka sanksi akan diberikan oleh kepala lingkungan tempat tinggalnya. "Sanksi ini akan diberikan oleh kepala lingkungan sesuai kesepakatan kepada pelanggar sesuai kesepakatan warga," katanya.

Ia mengakui, mekanisme penangkapan bagi pelanggar buang sampah sembarangan memang belum ada. Namun demikian, hal tersebut sudah diajukan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) turunan/Juklak-Juklis Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Kita tunggu Pergubnya karena masih proses dan kami akan bekerjasama dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP untuk menindak pelanggar," katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang berjumlah 3,4 liter per hari dan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya sebanyak enam ribu sampai tujuh ribu ton.

Sedangkan komposisi sampah terbesar yang dihasilkan masyarakat terdapat pada sampah organik sebesar 53,7 persen, sampah kertas sebesar 14,91 persen, plastik sebesar 14 persen, styrofoam dan pampers 9,97 persen, kaca 2,4 persen, sampah logam atau metal sebesar 1,81 persen dan tekstil atau kain sebesar 1,1 persen.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/03/300345/buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-langsung-ditilang

Jumat, 03 Oktober 2014

Tarif ERP Akan Dimulai Rp 30 Ribu, Besarannya Tergantung Kemacetan

Jakarta - Dua gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta sudah terpasang. Diperkirakan sistem ini akan mulai diterapkan akhir tahun 2015 dengan tarif Rp 30 ribu.

"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).

Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.

Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.

Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.

"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.

Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.

Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar‎.

Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.

"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.

Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP mi‎lik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.

"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.

Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan

Kamis, 02 Oktober 2014

Ada Konflik Internal, PT MRT Jakarta Klaim Tak Hambat Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta menyatakan perselisihan hukum antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors selaku mitra lokal Shimizu di Indonesia tidak mengganggu proses pembangunan proyek MRT yang tengah berlangsung.

“Itu adalah murni masalah internal antar dua perusahaan tersebut. Sama sekali tidak terkait dengan PT MRT Jakarta,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami melalui keterangannya, Selasa (1/10/2014).

Awalnya, Dono mengaku enggan menanggapi isu yang berkembang terkait perselisihan antara Shimizu Corporation dengan PT Dextam Contractors. Namun, ia mulai mengklarifikasi perihal proses hukum itu karena terkait proyek MRT.

Ia mengatakan, pemenang lelang untuk paket surface section atau pekerjaan layang Contract Package (CP) 103 adalah Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, paket pekerjaan bawah tanah (underground section) CP 104 dan CP 105 adalah SOWJ Joint Venture yang terdiri dari Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi.

Dari sisi aspek hukum, ungkap dia, PT MRT Jakarta mengikat kontrak dengan konsorsium tersebut, bukan hanya dengan Shimizu Corporation saja. Oleh karena itu, keterikatan kontrak tersebut tidak memengaruhi Shimizu Corporation keluar dari konsorsium. Artinya, kata dia, tanpa Shimizu sekalipun, Proyek MRT Jakarta tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dono pun berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa proyek MRT Jakarta ke dalam perselisihan mereka.

“Jangan libatkan proyek MRT Jakarta yang saat ini sedang berlangsung,” jelas Dono.

Sebagai informasi, Proyek MRT Jakarta saat ini tengah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah untuk lokasi sepanjang koridor Sisingamangaraja – Sudirman – Bundaran HI. Sementara untuk paket pekerjaan layang yang meliputi koridor Lebak Bulus – Fatmawati – Blok M – Sisingamangaraja baru memasuki persiapan area pembangunan viaduct atau jembatan penyanggah jalur MRT.

Pekerjaan persiapan tersebut termasuk pengupasan median tengah jalan serta relokasi utilitas termasuk saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. Sebagai bagian dari persiapan pembangunan viaduct, PT MRT Jakarta telah membangun 2 halte sementara Transjakarta Mesjid Agung yang saat ini tengah dalam proses finishing.

Pemindahan halte Transjakarta dilakukan karena pada area median Jalan Sisingamangaraja akan dibangun viaduct. Halte dengan dimensi 26 meter x 2 meter (pada sisi timur) dan 26 meter x 1,6 meter (pada sisi barat) dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang selanjutnya akan difungsikan oleh Transjakarta.

Keseluruhan pekerjaan CP 103 yang menjadi tugas Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi Joint Venture. Sementara itu, pekerjaan CP 104 dan CP 105 yang menjadi tugas Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi Joint Venture tetap berjalan normal.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/02/06262921/Ada.Konflik.Internal.PT.MRT.Jakarta.Klaim.Tak.Hambat.Proyek

Rabu, 01 Oktober 2014

Biopori, Minimalisir Banjir dan Genangan Air

TANJUNG PRIOK (Pos Kota) - Guna mengantisipasi banjir maupun genangan air, di pesisir utara Jakarta berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Salah satunya dengan memperbanyak lubang biofori, bukan hanya itu, pemerintah juga meminta kepada warganya yang mempunyai lahan kosong atau halaman rumah diusulkan agar dibuatkan lubang biofori.

Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.

Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.

“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.

Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.

Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.

“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.

Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.

Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.

Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/