RMOL. Mencairnya es di arktik dan antartika bukan menjadi penyebab kota-kota yang berada di kawasan delta seperti Jakarta tenggelam.
Demikian dikatakan Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zaenal Muttaqin dalam acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang strategis kawasan pantura Jakarta di Balai Kota, Kamis (22/10).
"Mencairnya es hanya 0,3 milicenti per tahun. Jadi, bukan karena mencairnya es tapi karena penurunan muka tanah Jakarta," ujarnya.
Setiap tahun terjadi penurunan muka tanah setinggi 2 sampai 17 cm per tahun. Yang menyebabkan permukaan tanah ibukota turun karea banjir rob dan pembangunan di ibukota yang tak beraturan.
"Yang buat permukaan Jakarta turun karena rob dan pembangunan di Jakarta yang tidak teratur," tukasnya.
Karena kondisi tersebut, lanjutnya, bila proyek reklamasi dilanjutkan akan terjadi bencana lingkungan. Karena seharusnya yang menjadi fokus utama Pemprov DKI adalah merevitalisasi sungai-sungai besar yang mengalir disepanjang ibukota sebelum memutuskan untuk memberi izin kepada para pengembang untuk mereklamasi kawasan utara Jakarta. Sehingga tekanan arus laut dari Teluk Jakarta membanjir sungai yang dangkal.
"Wilayah pinggiran sungai terjadi nol gravitasi. Sementara itu dari laut muncul tekanan arus laut. Akibatnya air bergerak ke daratan dan menyebabkan terjadinya pelebaran banjir," tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Ahok menuding penyebab utama kota-kota yang berada di kawasan delta tenggelam karena es di kutub utara dan kutub selatan mencair.
"Bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah membangun tanggul laut dan reklamasi," ujar Ahok.
Di era Ahok menjabat sebagai kepala daerah di Jakarta, izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan dari Agung Podomoro Land Tbk keluar. Izin tersebut dituangkan dalam SK Gubernur Provinsi DKI No. 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014.
Dengan demikian, maka PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak perusahaannya dapat melaksanakan reklamasi Pulau G yang disebut dengan Pluit City. Dan hingga saat ini, izin pelaksanaan reklamasi ini masih mendapat pertentangan dari warga setempat, aktivis lingkungan bahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sumber : http://www.rmol.co/read/2015/10/22/221786/Bukan-Karena-Antartika-Mencair,-Tapi-Reklamasi-yang-akan-Tenggelamkan-Jakarta-
Tampilkan postingan dengan label ibukota. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ibukota. Tampilkan semua postingan
Jumat, 23 Oktober 2015
Jumat, 16 Oktober 2015
Jakarta Tidak Tenggelam Perlahan
Apabila penurunan tanah Jakarta terus berlanjut, petaka banjir yang menenggelamkan seisi Jakarta di masa depan adalah sebuah keniscayaan.
“Ya, memang perubahan iklim mengakibatkan naiknya permukaan laut. Namun, masalah terbesar bagi Jakarta adalah ancaman tenggelam,” ujar Jan Jaap Brinkman. “Banjir bandang pada 2007 lalu benar-benar tak terduga. Hari itu, tak ada sedikitpun awan di langit.”
Jan Jaap Brinkman merupakan ahli hidrologi dan pakar penurunan lahan dari Deltares Institute, Belanda.
Saat banjir terjadi, Brinkman merupakan salah seorang anggota konsorsium yang terdiri atas beberapa lembaga penelitian asal Belanda. Mereka diminta oleh pemerintah Indonesia untuk memberi solusi untuk mempertahankan dan memulihkan jalur-jalur air yang tersedia, tak lama besrelang setelah banjir musiman tahun 2007.
Lagi-lagi, ibukota dihantam air. Namun, kali ini, air datang dari laut. Banjir kali itu berdampak pada lebih dari 2,6 juta orang. 340 ribu terpaksa mengungsi. Sebanyak 70 orang meninggal, dan menyebarnya penyakit berakibat pada lebih dari 200 ribu orang.
Kerugian ekonomi dan finansial akibat bencana tersebut diperkirakan sebesar 900 juta dollar Amerika. Brinkman, bersama tim penelitinya, menemukan bahwa banjir besar dari laut bisa dikalkulasi secara rinci dan diperkirakan menggunakan siklus bulan. Banjir macam ini terjadi 18-19 tahun sekali. Pasang naik luar biasa selanjutnya diperkirakan terjadi tahun 2025.
Sementara itu, permukaan lahan Jakarta menurun drastis. Penurunan ini berkisar antara 7,5 hingga 25 cm setiap tahun. Air dari laut pun akan masuk ke kota, dan 40 persen ibukota memang hitungannya sudah berada di bawah permukaan laut. Jadi, titik terendah kini terletak di kota, dan bukanlah di laut. “Bayangkan bila lahan Jakarta terus menurun seperti sekarang. Seberapa hebat bencana yang akan ditimbulkan banjir besar selanjutnya?”
Sumber : http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/jakarta-tenggelam-tidak-perlahan
“Ya, memang perubahan iklim mengakibatkan naiknya permukaan laut. Namun, masalah terbesar bagi Jakarta adalah ancaman tenggelam,” ujar Jan Jaap Brinkman. “Banjir bandang pada 2007 lalu benar-benar tak terduga. Hari itu, tak ada sedikitpun awan di langit.”
Jan Jaap Brinkman merupakan ahli hidrologi dan pakar penurunan lahan dari Deltares Institute, Belanda.
Saat banjir terjadi, Brinkman merupakan salah seorang anggota konsorsium yang terdiri atas beberapa lembaga penelitian asal Belanda. Mereka diminta oleh pemerintah Indonesia untuk memberi solusi untuk mempertahankan dan memulihkan jalur-jalur air yang tersedia, tak lama besrelang setelah banjir musiman tahun 2007.
Lagi-lagi, ibukota dihantam air. Namun, kali ini, air datang dari laut. Banjir kali itu berdampak pada lebih dari 2,6 juta orang. 340 ribu terpaksa mengungsi. Sebanyak 70 orang meninggal, dan menyebarnya penyakit berakibat pada lebih dari 200 ribu orang.
Kerugian ekonomi dan finansial akibat bencana tersebut diperkirakan sebesar 900 juta dollar Amerika. Brinkman, bersama tim penelitinya, menemukan bahwa banjir besar dari laut bisa dikalkulasi secara rinci dan diperkirakan menggunakan siklus bulan. Banjir macam ini terjadi 18-19 tahun sekali. Pasang naik luar biasa selanjutnya diperkirakan terjadi tahun 2025.
Sementara itu, permukaan lahan Jakarta menurun drastis. Penurunan ini berkisar antara 7,5 hingga 25 cm setiap tahun. Air dari laut pun akan masuk ke kota, dan 40 persen ibukota memang hitungannya sudah berada di bawah permukaan laut. Jadi, titik terendah kini terletak di kota, dan bukanlah di laut. “Bayangkan bila lahan Jakarta terus menurun seperti sekarang. Seberapa hebat bencana yang akan ditimbulkan banjir besar selanjutnya?”
Sumber : http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/jakarta-tenggelam-tidak-perlahan
Senin, 05 Oktober 2015
Sampah Masih Jadi Masalah, BMW : Ahok Tak Konsisten Jalankan Perda
Jakarta, HanTer - Pemandangan Ibukota masih jauh dari kata bersih dan indah. Pasalnya ada saja tumpukkan sampah yang masih terlihat lengkap dengan aroma tak sedap hingga lalat beterbangan kian kemari.
Jakarta tentu masih sangat berbeda dengan Rotterdam yang taman-taman kotanya dipenuhi bunga Tulip serta aneka kembang warna warni, sehingga bukan lalat yang gampang terlihat tapi kumbang, lebah madu dan kupu-kupu.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan Jakarta yang masih terlihat amburadul ini karena dari persoalan sampah saja belum bisa ditangani dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten dengan peraturan daerah (Perda).
"Sampah yang masih terlihat di berbagai penjuru Ibukota ini karena Ahok tidak konsisten melaksanakan perda nomor tiga," ujar Amir kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dijelaskannya setelah Perda Nomor 3, ada lagi peraturan gubernur atau Pergub yang setelah disusun harus segera disosialisasikan kemudian dijalankan secara konsisten.
"Setelah Perda kan ada Pergub yang mengatur, bagaimana penanganan sampah oleh dinas terkait maupun rekanan. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik dan konsisten? Kalau kita lihat sekarang kan tidak," bebernya.
Selain itu ditambahkannya bagaimana dengan penyerapan anggaran terkait kebersihan di Ibukota. "Apakah sudah maksimal? Pemerintah kan harus sangat memperhatikan (kebersihan) masalah mendesak ini," ungkap Amir.
Sementara itu Asyiah (48) warga Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) mengeluhkan penanganan masalah sampah yang masih jauh dari harapan. "Seperti misalnya keterlambatan merespon adanya tumpukkan sampah pasar maupun rumah tangga. Jangan sudah kesiangan sampah berbau busuk baru diangkat, mengganggu warga dan pengendara. Aromanya kan menyengat terbawa angin," ujarnya.
Selain itu ancaman hukuman denda Rp500 ribu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingg tidak membuat warga Ibukota menjadi jera membuang sampah di sembarang tempat. Ini seperti terlihat dari banyakn tempat pembuangan sampah liar di wilayah Jakbar.
"Belum lagi sampah yang dibiarkan lama menumpuk di pasar tradisional. Warga jelas terganggu dan sangat tidak menyukai hal ini," ucap Ibu Rumah Tangga dan seorang wirausaha ini menyesalkan kondisi terbut.
Untuk diketahui di Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. Namun belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakabar. Idealnya 1500 petugas PHL dengan delapan armada truk.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Nuryadi.
Parahnya lagi Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Di tempat terpisah Kasudin Kebersihan Pemkot Jakarta Barat, Anggiat Toga Torop mengatakan, pihaknya terkendala dengan minimnya fasilitas, antara lain truk sampah dan Pekerja Harian Lepas (PHL). "Kami berharap dibuatkan TPST," harapnya.
Selain itu Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. "Sayangnya belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakarta Barat.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.000 unit truk sampah untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Ibu Kota yang jumlahnya mencapai 6.700 ton per hari. Saat ini, DKI hanya punya 450 truk sampah.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim membenarkan bahwa truks sampah memang kurang. Ibukota butuh 1.000 unit truk sampah. "Idealnya kita harus punya 1.000 unit truk sampah, supaya seluruh sampah di Jakarta bisa terangkut setiap hari," ujar Ali.
Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan. "Ada 1.300 ton sampah di 10 Kecamatan yang setiap hari ada di Jakarta Selatan. Truk sampah (penambahannya) sangat dibutuhkan," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto yang juga mengeluhkan banyaknya truk sampah yang rusak.
Sumber : http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/10/03/43281/28/18/Sampah-Masih-Jadi-Masalah-BMW-Ahok-Tak-Konsisten-Jalankan-Perda
Jakarta tentu masih sangat berbeda dengan Rotterdam yang taman-taman kotanya dipenuhi bunga Tulip serta aneka kembang warna warni, sehingga bukan lalat yang gampang terlihat tapi kumbang, lebah madu dan kupu-kupu.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan Jakarta yang masih terlihat amburadul ini karena dari persoalan sampah saja belum bisa ditangani dengan baik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten dengan peraturan daerah (Perda).
"Sampah yang masih terlihat di berbagai penjuru Ibukota ini karena Ahok tidak konsisten melaksanakan perda nomor tiga," ujar Amir kepada Harian Terbit di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dijelaskannya setelah Perda Nomor 3, ada lagi peraturan gubernur atau Pergub yang setelah disusun harus segera disosialisasikan kemudian dijalankan secara konsisten.
"Setelah Perda kan ada Pergub yang mengatur, bagaimana penanganan sampah oleh dinas terkait maupun rekanan. Apakah itu sudah dijalankan dengan baik dan konsisten? Kalau kita lihat sekarang kan tidak," bebernya.
Selain itu ditambahkannya bagaimana dengan penyerapan anggaran terkait kebersihan di Ibukota. "Apakah sudah maksimal? Pemerintah kan harus sangat memperhatikan (kebersihan) masalah mendesak ini," ungkap Amir.
Sementara itu Asyiah (48) warga Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) mengeluhkan penanganan masalah sampah yang masih jauh dari harapan. "Seperti misalnya keterlambatan merespon adanya tumpukkan sampah pasar maupun rumah tangga. Jangan sudah kesiangan sampah berbau busuk baru diangkat, mengganggu warga dan pengendara. Aromanya kan menyengat terbawa angin," ujarnya.
Selain itu ancaman hukuman denda Rp500 ribu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingg tidak membuat warga Ibukota menjadi jera membuang sampah di sembarang tempat. Ini seperti terlihat dari banyakn tempat pembuangan sampah liar di wilayah Jakbar.
"Belum lagi sampah yang dibiarkan lama menumpuk di pasar tradisional. Warga jelas terganggu dan sangat tidak menyukai hal ini," ucap Ibu Rumah Tangga dan seorang wirausaha ini menyesalkan kondisi terbut.
Untuk diketahui di Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. Namun belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakabar. Idealnya 1500 petugas PHL dengan delapan armada truk.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," terang Nuryadi.
Parahnya lagi Jalan Raya Daan Mogot, sekitar 100 meter dari Polsek Kalideres, sampah rumah tangga berserakan hingga memakan badan jalan. Di Jalan Tubagus Angke, sampah menumpuk persis di depan bekas Pasar Pagi Angke. Di lokasi lain, sampah juga berserakan di lahan hijau di pinggir Jalan Inspeksi Kali Sekretaris.
Di tempat terpisah Kasudin Kebersihan Pemkot Jakarta Barat, Anggiat Toga Torop mengatakan, pihaknya terkendala dengan minimnya fasilitas, antara lain truk sampah dan Pekerja Harian Lepas (PHL). "Kami berharap dibuatkan TPST," harapnya.
Selain itu Kasatlak Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat, Nuryadi mengatakan, saat ini sudah ada 975 orang petugas PHL dengan lima armada truk. "Sayangnya belum mencukupi untuk mengakut sampah di 57 aliran air di Jakarta Barat.
"Kami kurang orang, masyarakat juga masih banyak yang buang sampah ke sungai. Tahun depan kami harap penambahan truk dan petugas disetujui DPRD dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.000 unit truk sampah untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Ibu Kota yang jumlahnya mencapai 6.700 ton per hari. Saat ini, DKI hanya punya 450 truk sampah.
Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim membenarkan bahwa truks sampah memang kurang. Ibukota butuh 1.000 unit truk sampah. "Idealnya kita harus punya 1.000 unit truk sampah, supaya seluruh sampah di Jakarta bisa terangkut setiap hari," ujar Ali.
Demikian juga masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan. "Ada 1.300 ton sampah di 10 Kecamatan yang setiap hari ada di Jakarta Selatan. Truk sampah (penambahannya) sangat dibutuhkan," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Budi Mulyanto yang juga mengeluhkan banyaknya truk sampah yang rusak.
Sumber : http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/10/03/43281/28/18/Sampah-Masih-Jadi-Masalah-BMW-Ahok-Tak-Konsisten-Jalankan-Perda
Selasa, 17 Februari 2015
PetaJakarta Kebanjiran Laporan Banjir
Warga Jakarta serta pejabat pemerintahan ibukota memanfaatkan Twitter untuk memonitor banjir dan kemacetan lalu lintas yang diakibatkan hujan deras.
PetaJakarta.org, laman yang memanfaatkan urun daya (crowdsourcing) pengguna Twitter berbekal lokasi, merekam sekitar 800 kicauan per jam saat ibukota didera banjir pada 9 Februari lalu. Hari itu, sekitar 12.000 pengguna tercatat pada laman tersebut.
“Angka itu cukup besar,” ujar Etienne Turpin, periset dari SMART Infrastructure Facility, University of Wollongong, yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta dalam proyek tersebut. Reaksi pengguna media sosial begitu tinggi sehingga para pengembang dalam program harus memperbesar skala peta untuk menggambarkan kenaikan aktivitas pemakai.
Jawatan kota lainnya juga beralih ke media sosial untuk menyebarkan data banjir terbaru. Layanan bus TransJakarta serta kereta Commuter Line mengandalkan akun Twitter resminya guna melaporkan penutupan jalur serta kondisi jalan. Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metro Jaya juga menggunakan kesempatan tersebut untuk membagi informasi kemacetan lalu lintas.
Dulu, BPBD bersandar pada laporan banjir dari ketua RT/RW. Kini, berkolaborasi dengan PetaJakarta, mereka dapat langsung mengakses laporan secara sewaktu alias real time.
Perbaruan kondisi peta terjadi per 60 detik, lebih cepat ketimbang sistem BPBD yang memperbarui data setiap enam jam sekali, ujar Basuki Rakhmat, kepala stasiun pengendali BPBD.
Menurutnya, platform tersebut masih baru, tetapi sudah berfungsi sebagai buletin dan memungkinkan khalayak luas untuk ikut serta dalam mengintervensi banjir.
“Pada akhirnya, kemampuan kami untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi [banjir] secara sewaktu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan,” ujar Turpin.
“[Platform itu] tidak menggantikan prosedur tradisional, tetapi sangat membantu serta mempercepat sistem uji silang atas informasi yang masuk,” katanya.
Menurut Turpin, PetaJakarta telah menyadari adanya tren baru pekan ini, terutama berkenaan dengan peringatan dan keluhan masyarakat mengenai kemacetan jalan. Daerah yang paling sering disebut adalah Tanjung Priok, kemudian disusul Kemayoran dan Kelapa Gading.
Banyak orang berkicau dengan merujuk kepada ketinggian air sejumlah pos pemantauan dan pintu air. Banyak warga sudah memahami bahwa pada level ketinggian tertentu, mereka sudah mesti mengungsi.
“Masalahnya, banyak variabel yang sekarang berubah,” ujar Turpin.
BPBD masih berupaya melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kebenaran laporan masuk. Namun, menurut Turpin, masyarakat sejauh ini tidak berlaku main-main. Belum ada laporan palsu yang tercatat, meski kadang ada yang melampirkan selfie.
“Masyarakat melihat manfaat jejaring media sosial untuk hal lain di luar mengobrol,” ujarnya.
Meski curah hujan tahun ini diprediksi lebih rendah dari 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperingatkan masyarakat untuk waspada.
Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/02/13/petajakarta-kebanjiran-laporan-banjir/
PetaJakarta.org, laman yang memanfaatkan urun daya (crowdsourcing) pengguna Twitter berbekal lokasi, merekam sekitar 800 kicauan per jam saat ibukota didera banjir pada 9 Februari lalu. Hari itu, sekitar 12.000 pengguna tercatat pada laman tersebut.
“Angka itu cukup besar,” ujar Etienne Turpin, periset dari SMART Infrastructure Facility, University of Wollongong, yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta dalam proyek tersebut. Reaksi pengguna media sosial begitu tinggi sehingga para pengembang dalam program harus memperbesar skala peta untuk menggambarkan kenaikan aktivitas pemakai.
Jawatan kota lainnya juga beralih ke media sosial untuk menyebarkan data banjir terbaru. Layanan bus TransJakarta serta kereta Commuter Line mengandalkan akun Twitter resminya guna melaporkan penutupan jalur serta kondisi jalan. Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metro Jaya juga menggunakan kesempatan tersebut untuk membagi informasi kemacetan lalu lintas.
Dulu, BPBD bersandar pada laporan banjir dari ketua RT/RW. Kini, berkolaborasi dengan PetaJakarta, mereka dapat langsung mengakses laporan secara sewaktu alias real time.
Perbaruan kondisi peta terjadi per 60 detik, lebih cepat ketimbang sistem BPBD yang memperbarui data setiap enam jam sekali, ujar Basuki Rakhmat, kepala stasiun pengendali BPBD.
Menurutnya, platform tersebut masih baru, tetapi sudah berfungsi sebagai buletin dan memungkinkan khalayak luas untuk ikut serta dalam mengintervensi banjir.
“Pada akhirnya, kemampuan kami untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi [banjir] secara sewaktu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan,” ujar Turpin.
“[Platform itu] tidak menggantikan prosedur tradisional, tetapi sangat membantu serta mempercepat sistem uji silang atas informasi yang masuk,” katanya.
Menurut Turpin, PetaJakarta telah menyadari adanya tren baru pekan ini, terutama berkenaan dengan peringatan dan keluhan masyarakat mengenai kemacetan jalan. Daerah yang paling sering disebut adalah Tanjung Priok, kemudian disusul Kemayoran dan Kelapa Gading.
Banyak orang berkicau dengan merujuk kepada ketinggian air sejumlah pos pemantauan dan pintu air. Banyak warga sudah memahami bahwa pada level ketinggian tertentu, mereka sudah mesti mengungsi.
“Masalahnya, banyak variabel yang sekarang berubah,” ujar Turpin.
BPBD masih berupaya melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kebenaran laporan masuk. Namun, menurut Turpin, masyarakat sejauh ini tidak berlaku main-main. Belum ada laporan palsu yang tercatat, meski kadang ada yang melampirkan selfie.
“Masyarakat melihat manfaat jejaring media sosial untuk hal lain di luar mengobrol,” ujarnya.
Meski curah hujan tahun ini diprediksi lebih rendah dari 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperingatkan masyarakat untuk waspada.
Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/02/13/petajakarta-kebanjiran-laporan-banjir/
Rabu, 28 Januari 2015
Tertangkap Buang Sampah Sembarangan, 26 Warga Jakarta Disidang
Liputan6.com, Jakarta - Jangan buang sampah sembarangan. Larangan ini kerap dijumpai di sebagian besar sudut Ibukota Jakarta. Akan tetapi larangan kerap diabaikan karena kurangnya efek jera. Namun kini Pemprov DKI Jakarta menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk menjerat warga Ibukota yang tidak disiplin.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Selasa, 05 Agustus 2014
Menteri PU: Penambahan jalan tidak bisa kurangi macet Jakarta
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan penambahan sejumlah ruas jalan baru di Ibukota tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum.
Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.
Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.
Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.
Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.
Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.
Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html
Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.
Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.
Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.
Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.
Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.
Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html
Senin, 14 Juli 2014
Ancam Mogok Angkut Sampah di DKI Jakarta
JAKARTA - Puluhan pengusaha pengangkut sampah menuntut Dinas Kebersihan DKI segera melunasi ongkos jasa pengangkutan sampah yang belum dibayar sejak Januari hingga Juni tahun ini.
Para pengusaha mengancam bulan depan jasa pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi tidak juga dilunasi, akan melakukan mogok mengangkut sampah.
Seorang pengusaha pengangkut sampah yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak diubahnya sistem pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI per Januari, dia dan puluhan pengusaha pengangkut sampah lainnya di ibukota belum menerima pembayaran sepeserpun.
Padahal seharusnya setiap bulan Dinas Kebersihan mempunyai kewajiban membayar biaya angkut sampah ke perusahaanya sekitar Rp 300 juta. Akibatnya untuk membayar karyawan dan pembelian bahan bakar truk sampah, para pengusaha terpaksa menggunakan dana pribadi, bahkan tidak sedikit yang berhutang ke pihak bank.
"Informasi yang saya terima lebih dari 40 perusahaan pengangkut sampah yang bekerjsama dengan dinas kebersihan, seluruhnya belum dibayar. Dinas Kebersihan sendiri mempunyai tunggakan ke perusahaan saya mencapai Rp 1,8 miliar," kata dia.
Menurut pengusaha yang beroperasi mengangkut sampah di wilayah Jakarta Utara ini, dia bersama pengusaha lainnya pernah mengadukan keterlambatan pembayaran jasa angkut sampah tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dua bulan silam. Namun hingga kini belum ada titik terang bakal dilunasi.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI sejak akhir Desember 2013 menerapkan sistem baru dalam pengangkutan sampah. Sistem baru tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Sistem pengangkutan sampah yang baru dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.
Selain itu, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran per rit (bolak-balik). Kebijakan ini dinilai jauh lebih baik dibanding sistem pembayaran per jam yang sebelumnya dilakukan dinas kebersihan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan, keterlambatan jasa pengangkutan sampah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Untuk itu dia mengimbau agar intansi yang mengurus sampah warga ibukota itu lebih baik dibubarkan saja.
"Lebih baik dibubarkan saja diganti menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diharapkan lebih efektif," kata Victor, Minggu (13/7).
Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edningtyas mengakui adanya keterlambatan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari lima wilayah ibukota ke TPST Bantar Gebang. Namun dia berjanji, sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh kewajiban Pemprov DKI dapat diselesaikan.
"Sekarang kami masih mengurus administrasinya, tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, semua sudah dilunasi," kata wanita yang akrab disapa Tyas ini.
Tyas menjelaskan, volume sampah di Jakarta memang cenderung meningkat setiap harinya. Diperkirakan volume sampah yang dihasilkan warga per hari mencapai 7.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5.200-5.500 ton dibuang ke TPST Bantar Gebang, sementara sisanya diolah oleh warga atau diambil pemulung. Untuk mengangkut sebanyak itu, Pemprov DKI membutuhkan sedikitnya 900 truk sampah.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/13/245998/Ancam-Mogok-Angkut-Sampah-di-DKI-Jakarta-
Para pengusaha mengancam bulan depan jasa pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi tidak juga dilunasi, akan melakukan mogok mengangkut sampah.
Seorang pengusaha pengangkut sampah yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak diubahnya sistem pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI per Januari, dia dan puluhan pengusaha pengangkut sampah lainnya di ibukota belum menerima pembayaran sepeserpun.
Padahal seharusnya setiap bulan Dinas Kebersihan mempunyai kewajiban membayar biaya angkut sampah ke perusahaanya sekitar Rp 300 juta. Akibatnya untuk membayar karyawan dan pembelian bahan bakar truk sampah, para pengusaha terpaksa menggunakan dana pribadi, bahkan tidak sedikit yang berhutang ke pihak bank.
"Informasi yang saya terima lebih dari 40 perusahaan pengangkut sampah yang bekerjsama dengan dinas kebersihan, seluruhnya belum dibayar. Dinas Kebersihan sendiri mempunyai tunggakan ke perusahaan saya mencapai Rp 1,8 miliar," kata dia.
Menurut pengusaha yang beroperasi mengangkut sampah di wilayah Jakarta Utara ini, dia bersama pengusaha lainnya pernah mengadukan keterlambatan pembayaran jasa angkut sampah tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dua bulan silam. Namun hingga kini belum ada titik terang bakal dilunasi.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI sejak akhir Desember 2013 menerapkan sistem baru dalam pengangkutan sampah. Sistem baru tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Sistem pengangkutan sampah yang baru dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.
Selain itu, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran per rit (bolak-balik). Kebijakan ini dinilai jauh lebih baik dibanding sistem pembayaran per jam yang sebelumnya dilakukan dinas kebersihan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan, keterlambatan jasa pengangkutan sampah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Untuk itu dia mengimbau agar intansi yang mengurus sampah warga ibukota itu lebih baik dibubarkan saja.
"Lebih baik dibubarkan saja diganti menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diharapkan lebih efektif," kata Victor, Minggu (13/7).
Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edningtyas mengakui adanya keterlambatan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari lima wilayah ibukota ke TPST Bantar Gebang. Namun dia berjanji, sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh kewajiban Pemprov DKI dapat diselesaikan.
"Sekarang kami masih mengurus administrasinya, tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, semua sudah dilunasi," kata wanita yang akrab disapa Tyas ini.
Tyas menjelaskan, volume sampah di Jakarta memang cenderung meningkat setiap harinya. Diperkirakan volume sampah yang dihasilkan warga per hari mencapai 7.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5.200-5.500 ton dibuang ke TPST Bantar Gebang, sementara sisanya diolah oleh warga atau diambil pemulung. Untuk mengangkut sebanyak itu, Pemprov DKI membutuhkan sedikitnya 900 truk sampah.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/13/245998/Ancam-Mogok-Angkut-Sampah-di-DKI-Jakarta-
Senin, 17 Maret 2014
Kalau Jokowi Jadi Presiden, Jakarta Akan Ditelantarkan? Tenang, Ini Janji PDIP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basara mengatakan tidak ada pasal atau norma hukum dilanggar dalam pencapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya.
Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.
"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).
Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.
Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.
"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.
Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.
"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip
Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.
"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).
Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.
Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.
"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.
Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.
"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip
Rabu, 11 September 2013
Pemprov DKI Jakarta Dilematis Hadapi Mobil Murah
Jakarta, GATRAnews - Kiamat macet transportasi di Ibukota kian dekat, seiring diproduksinya mobil murah ramah energi / Low Carbon Green Car (LCGC) oleh beberapa produsen otomotif. Prediksi transportasi stagnan di 2014 pun membayangi Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta dilematis menghadapi kebijakan nasional soal mobil murah.
Upaya untuk menekan pengguna mobil pribadi dan beralih ke transportasi publik makin sulit untuk diterapkan bagi warga ibukota. Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Slamet Nurdin mengatakan, kemacetan di Jakarta tak lain karena persoalan transportasi umum yang buruk. Kondisi tersebut diperparah tidak sebandingnya volume kendaraan dengan pertumbuhan jalan. "Kendaraan umum yang ada itu enggak nyaman lalu muncul lagi mobil murah atau yang ekonomis. Itu masalahnya, sangat dilematis bagi DKI Jakarta," terang dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, satu sisi mobil murah yang baru di-launching kemarin menjadi solusi kemacetan. Oleh karenanya, harus dirumuskan cara untuk menekan pertumbuhan kendaraan bermotor, misalnya dengan tidak lagi mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan.
Pemerintah, mau tidak mau juga harus memperbaiki kendaraan umum. Apabila transpotasi umum sudah baik, maka barulah pemerintah bisa menekan angka pertumbuhan kendaraan. Misalnya dengan menaikkan tarif parkir on street. Selain itu, bisa juga didukung dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dengan tarif yang tinggi. "Butuh komitmen bareng antara pemerintah pusat dan DKI. Kalau tidak serius, Jakarta bisa stagnan di tahun 2014 seperti yang diprediksi orang," ujar Slamet.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/38417-pemprov-dki-jakarta-dilematis-hadapi-mobil-murah.html
Upaya untuk menekan pengguna mobil pribadi dan beralih ke transportasi publik makin sulit untuk diterapkan bagi warga ibukota. Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Slamet Nurdin mengatakan, kemacetan di Jakarta tak lain karena persoalan transportasi umum yang buruk. Kondisi tersebut diperparah tidak sebandingnya volume kendaraan dengan pertumbuhan jalan. "Kendaraan umum yang ada itu enggak nyaman lalu muncul lagi mobil murah atau yang ekonomis. Itu masalahnya, sangat dilematis bagi DKI Jakarta," terang dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, satu sisi mobil murah yang baru di-launching kemarin menjadi solusi kemacetan. Oleh karenanya, harus dirumuskan cara untuk menekan pertumbuhan kendaraan bermotor, misalnya dengan tidak lagi mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan.
Pemerintah, mau tidak mau juga harus memperbaiki kendaraan umum. Apabila transpotasi umum sudah baik, maka barulah pemerintah bisa menekan angka pertumbuhan kendaraan. Misalnya dengan menaikkan tarif parkir on street. Selain itu, bisa juga didukung dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dengan tarif yang tinggi. "Butuh komitmen bareng antara pemerintah pusat dan DKI. Kalau tidak serius, Jakarta bisa stagnan di tahun 2014 seperti yang diprediksi orang," ujar Slamet.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/38417-pemprov-dki-jakarta-dilematis-hadapi-mobil-murah.html
Selasa, 25 Juni 2013
Fakta Unik tentang Jakarta
Citizen6, Jakarta: Coba tanyakan ini pada diri kita, apakah sebagai orang yang memang penduduk asli Jakarta atau yang memang berasal dari luar Jakarta namun lahir, besar, dan mencari nafkah di kota megapolitan ini mengetahui tentang fakta-fakta sejarah ibukota tercinta ini?
Mungkin saja, ada dari sebagian kita yang memang mengetahui tentang sejarah Jakarta. Namun bagi saya atau Anda yang memang bukan asli Jakarta, masalah kemacetan, panas, banjir, sampah, yang selalu menjadi pekerjaan pemerintah setempat setiap tahunnya, itulah yang menjadi gambaran kita semua mengenai ibukota Indonesia ini.
Namun nyatanya, masih ada fakta-fakta menarik lainnya yang mungkin belum kita ketahui bersama tentang ibukota Jakarta tercinta ini, di antaranya adalah:
1. Jakarta pernah berganti nama sampai 13 kali.
Berawal dari sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, lalu berubah nama menjadi Jayakarta. Kemudian pada saat pemerintahan Belanda, ibukota ini mengganti namanya dengan Sta Batavia yang berubah lagi menjadi Gemeente Batavia pada 1905.
Pada masa pendudukan Jepang 8 Agustus1942, nama Batavia diubah menjadi Jakarta Toko Betsu Shi. Namun setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Kota Jakarta menjadi Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
Di masa pemerintahan NICA, Jakarta kembali berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia. Baru genap sebulan, tepatnya pada 24 Maret 1950 menjadi Kota Praja Jakarta. Setelah kedudukan Jakarta dinyatakan sebagai daerah swatantra, maka pada 18 Januari 1958 dinamakan Kota Praja Djakarta Raya. Lalu di tahun 1961 dibentuklah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
2.Maskot Jakarta, Elang Bondol atau ulung-ung dan salak.
Elang Bondol dan salak condet dijadikan maskot Jakarta pada tahun 1989. Patung ini bisa dilihat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
3. Jakarta tempo dulu masih banyak dijumpai tanah lapang yang luas.
Antara lain ada Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas. Selain itu Jakarta dulunya masih dipenuhi dengan hutan-hutan kota yang menyejukan.
4. Ketika mulai dijajah oleh Belanda, kota ini mulai maju.
Setelah Indonesia merdeka pada 1945, berbagai patung mulai menghiasi Kota Jakarta. Sebut saja Patung Selamat Datang, Patung Dirgantara, Patung Pancoran, Monas, dan lain-lain. Dari semua patung-patung ini, apakah kita tahu kalau bentuk lidah api Monas adalah bentuk sosok perempuan yang bersimpuh menghadap Jakarta? Satu fakta penting lainnya yang perlu kita ketahui, Patung Pancoran atau Patung Dirgantara yang pembuatannya dikerjakan oeh Edhi Sunarso konon mengarah ke Uni Sovyet. Ada yang beranggapan patung ini mengarah ke utara karena Bung Karno lebih berkiblat ke Uni Soviet daripada Amerika Serikat.
5. Filosofi Roti Buaya
Roti buaya yang biasanya dipakai sebagai simbol pada pernikahan mereka warga asli Jakarta merupakan simbol kesetiaan.
6. Jakarta mempunyai 47 Museum
Kemungkinan Jakarta adalah kota yang memiliki jumlah museum terbanyak di dunia. Sedikitnya ada 47 museum yang tersebar diseluruh ibukota Jakarta. Ada banyak manfaat ketika kita mengunjungi museum. Tidak hanya sebagai bahan pembelajaran para siswa, museum juga dapat berfungsi sebagai tempat menambah wawasan pengetahuan.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/621306/fakta-unik-tentang-jakarta
Mungkin saja, ada dari sebagian kita yang memang mengetahui tentang sejarah Jakarta. Namun bagi saya atau Anda yang memang bukan asli Jakarta, masalah kemacetan, panas, banjir, sampah, yang selalu menjadi pekerjaan pemerintah setempat setiap tahunnya, itulah yang menjadi gambaran kita semua mengenai ibukota Indonesia ini.
Namun nyatanya, masih ada fakta-fakta menarik lainnya yang mungkin belum kita ketahui bersama tentang ibukota Jakarta tercinta ini, di antaranya adalah:
1. Jakarta pernah berganti nama sampai 13 kali.
Berawal dari sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, lalu berubah nama menjadi Jayakarta. Kemudian pada saat pemerintahan Belanda, ibukota ini mengganti namanya dengan Sta Batavia yang berubah lagi menjadi Gemeente Batavia pada 1905.
Pada masa pendudukan Jepang 8 Agustus1942, nama Batavia diubah menjadi Jakarta Toko Betsu Shi. Namun setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Kota Jakarta menjadi Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
Di masa pemerintahan NICA, Jakarta kembali berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia. Baru genap sebulan, tepatnya pada 24 Maret 1950 menjadi Kota Praja Jakarta. Setelah kedudukan Jakarta dinyatakan sebagai daerah swatantra, maka pada 18 Januari 1958 dinamakan Kota Praja Djakarta Raya. Lalu di tahun 1961 dibentuklah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
2.Maskot Jakarta, Elang Bondol atau ulung-ung dan salak.
Elang Bondol dan salak condet dijadikan maskot Jakarta pada tahun 1989. Patung ini bisa dilihat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
3. Jakarta tempo dulu masih banyak dijumpai tanah lapang yang luas.
Antara lain ada Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas. Selain itu Jakarta dulunya masih dipenuhi dengan hutan-hutan kota yang menyejukan.
4. Ketika mulai dijajah oleh Belanda, kota ini mulai maju.
Setelah Indonesia merdeka pada 1945, berbagai patung mulai menghiasi Kota Jakarta. Sebut saja Patung Selamat Datang, Patung Dirgantara, Patung Pancoran, Monas, dan lain-lain. Dari semua patung-patung ini, apakah kita tahu kalau bentuk lidah api Monas adalah bentuk sosok perempuan yang bersimpuh menghadap Jakarta? Satu fakta penting lainnya yang perlu kita ketahui, Patung Pancoran atau Patung Dirgantara yang pembuatannya dikerjakan oeh Edhi Sunarso konon mengarah ke Uni Sovyet. Ada yang beranggapan patung ini mengarah ke utara karena Bung Karno lebih berkiblat ke Uni Soviet daripada Amerika Serikat.
5. Filosofi Roti Buaya
Roti buaya yang biasanya dipakai sebagai simbol pada pernikahan mereka warga asli Jakarta merupakan simbol kesetiaan.
6. Jakarta mempunyai 47 Museum
Kemungkinan Jakarta adalah kota yang memiliki jumlah museum terbanyak di dunia. Sedikitnya ada 47 museum yang tersebar diseluruh ibukota Jakarta. Ada banyak manfaat ketika kita mengunjungi museum. Tidak hanya sebagai bahan pembelajaran para siswa, museum juga dapat berfungsi sebagai tempat menambah wawasan pengetahuan.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/621306/fakta-unik-tentang-jakarta
Kamis, 14 Maret 2013
Jakarta Mampu Kelola Sampah Secara Mandiri Tahun 2017
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tiga Inventory Trash Recyling (ITR) di beberapa kawasan Ibukota. Diperkirakan ketiga tempat pengendalian dan pengelolaan sampah tersebut rampung pada tahun 2017. Rencana pembangunan ITR akan dimulai paling lambat 2014. Ketiga ITR tersebut antara lain akan ditempatkan di Pluit, Cawang-Cilincing dan Marunda dengan kapasitas antara 1500-2500 metrik ton sampah.
Rencana pembangunan ITR diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di sidang paripurna DPRD DKI, dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan Raperda Pengelolaan Sampah, Rabu (13/3) siang ini. "Dengan ketiga ITR tersebut kita dapat mengelola sampah secara mandiri dalam kota. Akan beroperasi paling lambat 2017 mendatang," ungkap Joko Widodo.
Saat ini pengelolaan sampah untuk wilayah DKI Jakarta terpusat di luar wilayah ibukota. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi menjadi tumpuan utama pemprov sampah-sampah yang diproduksi warga Jakarta. "Sebenarnya kita sudah ada kompensasi kepada masyarakat sektiar TPA Bantar Gebang, berupa Comunity Development sejak 2007 lalu," jawab Gubernur Jokowi menanggapi tanggapan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (F-PDIP).
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/26028-jakarta-mampu-kelola-sampah-secara-mandiri-tahun-2017.html
Rencana pembangunan ITR diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di sidang paripurna DPRD DKI, dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dan Raperda Pengelolaan Sampah, Rabu (13/3) siang ini. "Dengan ketiga ITR tersebut kita dapat mengelola sampah secara mandiri dalam kota. Akan beroperasi paling lambat 2017 mendatang," ungkap Joko Widodo.
Saat ini pengelolaan sampah untuk wilayah DKI Jakarta terpusat di luar wilayah ibukota. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi menjadi tumpuan utama pemprov sampah-sampah yang diproduksi warga Jakarta. "Sebenarnya kita sudah ada kompensasi kepada masyarakat sektiar TPA Bantar Gebang, berupa Comunity Development sejak 2007 lalu," jawab Gubernur Jokowi menanggapi tanggapan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (F-PDIP).
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/26028-jakarta-mampu-kelola-sampah-secara-mandiri-tahun-2017.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)