BERITAJAKARTA.COM — 29-07-2013 14:45
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.
Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).
Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.
Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.
Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.
Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409
Tampilkan postingan dengan label fisik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label fisik. Tampilkan semua postingan
Selasa, 30 Juli 2013
Senin, 01 Juli 2013
Monorel Harus Selesai Kurang Tiga Tahun
JAKARTA (Suara Karya): Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus mendorong megaproyek transportasi massal monorel selesai kurang dari tiga tahun. Pihak konsorsium PT Jakarta Monorail dan investor Ortus Holding juga menyatakan keyakinannya untuk menyelesaikan proyek bergengsi, salah satu moda transportasi untuk mengurai kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan pemprov DKI.
"Saya mendorong segera kerjakan fisiknya di lapangan. Kalau bisa jangan tiga tahun sudah bisa kita lihat fisiknya. Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti yang dilakukan kota lain. Saya ingin monorel selesai dalam waktu kurang tiga tahun," kata Jokowi usai acara Penandatanganan Perjanjian Keikutsertaan Konsorsium PT Jakarta Monorail di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu.
Percepatan pembangunan monorel karena warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap transportasi massal berbasis rel ini untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Hal itu terlihat saat prototipe monorel diperlihatkan kepada masyarakat di Monas sejak 22 Juni 2013.
Banyak sekali harapan masyarakat yang terpancar akan masalah kemacetan yang menimpa warga Ibu Kota. Terlebih, tiang-tiang monorel sendiri sudah terbangun di beberapa titik di Jakarta. Masalah-masalah kecil yang akan dialami dalam pembangunan monorel, pembangunan akan tetap berjalan sekalian memecahkan semua masalah kecil itu.
"Fisik sudah terlihat, dan masyarakat punya harapan di mana Jakarta bisa sama seperti kota-kota besar di dunia. Lahan-lahan sudah siap. Kalau ada krikil-krikil kecil harus tetap jalan, sambil menyelesaikan masalah kecil itu," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengakui pembangunan monorel akan berdampak pada kemacetan yang cukup parah dibeberapa titik jalan Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat perjalanan masyarakat.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan optimistis monorel akan beroperasi dibawah kepemimpinan Jokowi.
Juga sebagai Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dia memberikan dukungan penuh agar proyek monorel berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luar biasa mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diberikan luar biasa. Bisa mengurangi beban masyarakat, mempercepat arus pergerakan manusia. Dan yang paling penting mengurangi kecelakaan. Hal seperti ini sangat penting bagi Ibu Kota," ujarnya.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329654
"Saya mendorong segera kerjakan fisiknya di lapangan. Kalau bisa jangan tiga tahun sudah bisa kita lihat fisiknya. Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti yang dilakukan kota lain. Saya ingin monorel selesai dalam waktu kurang tiga tahun," kata Jokowi usai acara Penandatanganan Perjanjian Keikutsertaan Konsorsium PT Jakarta Monorail di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu.
Percepatan pembangunan monorel karena warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap transportasi massal berbasis rel ini untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Hal itu terlihat saat prototipe monorel diperlihatkan kepada masyarakat di Monas sejak 22 Juni 2013.
Banyak sekali harapan masyarakat yang terpancar akan masalah kemacetan yang menimpa warga Ibu Kota. Terlebih, tiang-tiang monorel sendiri sudah terbangun di beberapa titik di Jakarta. Masalah-masalah kecil yang akan dialami dalam pembangunan monorel, pembangunan akan tetap berjalan sekalian memecahkan semua masalah kecil itu.
"Fisik sudah terlihat, dan masyarakat punya harapan di mana Jakarta bisa sama seperti kota-kota besar di dunia. Lahan-lahan sudah siap. Kalau ada krikil-krikil kecil harus tetap jalan, sambil menyelesaikan masalah kecil itu," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mengakui pembangunan monorel akan berdampak pada kemacetan yang cukup parah dibeberapa titik jalan Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat perjalanan masyarakat.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan optimistis monorel akan beroperasi dibawah kepemimpinan Jokowi.
Juga sebagai Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dia memberikan dukungan penuh agar proyek monorel berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luar biasa mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diberikan luar biasa. Bisa mengurangi beban masyarakat, mempercepat arus pergerakan manusia. Dan yang paling penting mengurangi kecelakaan. Hal seperti ini sangat penting bagi Ibu Kota," ujarnya.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329654
Kamis, 21 Februari 2013
Giant Sea Wall Hadang Banjir sekaligus Macet
Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut merupakan salah satu cara mengatasi banjir akibat pasang air laut (rob) yang bersifat protektif.
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)