Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.
"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.
Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.
Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)
Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.
Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)
Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.
Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.
Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.
Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/
Tampilkan postingan dengan label responden. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label responden. Tampilkan semua postingan
Jumat, 26 Juni 2015
Rabu, 24 Juni 2015
Busway Gagal, Tak Menarik Bagi Warga Kelas Menengah Atas
TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Jakarta Basuki Purnama, DPRD dan jajaran Dinas Perhubungan gagal menarik minat warga kelas menengah atas menggunakan busway atau angkutan umum. Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Kedai KOPI.
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
Rabu, 13 Mei 2015
Masuk Bursa Kandidat Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Resah
TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resah setelah namanya masuk dalam bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya.
Menurut Ridwan Kamil, setelah muncul isu yang berkaitan dengan bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta, warga Bandung santer memperbincangkannya. Bahkan ada di antaranya yang menilai negatif kepada dirinya.
“Orang-orang yang awalnya biasa saja, sekarang jadi menilai saya negatif. Terus ujung-ujungnya menjelek-jelekkan saya di sosial media,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2015.
Saat ini, kata Ridwan Kamil, banyak orang yang menganggapnya berambisi menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, berebut dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, banyak yang menilai Ridwan Kamil tidak amanah menjaga kepercayaan warga Bandung.
Ridwan Kamil meminta warga Bandung untuk tidak menilai seenaknya terkait dengan isu tersebut. “Di zaman Internet seperti ini, semua isu bisa dibuat. Saya juga enggak tahu siapa yang bikin isu itu,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan hubungannya dengan Ahok masih berjalan baik. Ahok, kata Ridwan Kamil, adalah teman baiknya di Jakarta, yang sering diajaknya bertukar pengalaman. Ridwan Kamil khawatir isu itu akan mengganggu hubungannya dengan Ahok.
Menurut Ridwan Kamil, dia tak mendalami isu itu. “Saya enggak mau buang-buang energi untuk cari sumber info itu. Jadi, tolong polemik ini disudahi, ya,” ucap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Alasannya, tugas Risma memimpin Kota Surabaya sebentar lagi rampung. Sementara Ridwan Kamil baru 18 bulan memimpin Kota Bandung.
Sebelummnya, survei yang dilakukan Cyrus Network menempatkan Ahok di posisi pertama sebagai orang yang layak memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang.
Ahok memperoleh dukungan 35,5 persen dari survei pada 42 kecamatan di DKI Jakarta. Posisi Ahok diikuti oleh Tri Rismaharini (37,2 persen) dan Ridwan Kamil (10,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dengan umur sekitar 17 tahun di seluruh kelurahan di Jakarta. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan dari survei ini mencapai 95 persen, dengan margin eror sekitar 3,1 persen.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/12/058665551/Masuk-Bursa-Kandidat-Gubernur-Jakarta-Ridwan-Kamil-Resah
Menurut Ridwan Kamil, setelah muncul isu yang berkaitan dengan bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta, warga Bandung santer memperbincangkannya. Bahkan ada di antaranya yang menilai negatif kepada dirinya.
“Orang-orang yang awalnya biasa saja, sekarang jadi menilai saya negatif. Terus ujung-ujungnya menjelek-jelekkan saya di sosial media,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Senin, 11 Mei 2015.
Saat ini, kata Ridwan Kamil, banyak orang yang menganggapnya berambisi menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, berebut dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain itu, banyak yang menilai Ridwan Kamil tidak amanah menjaga kepercayaan warga Bandung.
Ridwan Kamil meminta warga Bandung untuk tidak menilai seenaknya terkait dengan isu tersebut. “Di zaman Internet seperti ini, semua isu bisa dibuat. Saya juga enggak tahu siapa yang bikin isu itu,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan hubungannya dengan Ahok masih berjalan baik. Ahok, kata Ridwan Kamil, adalah teman baiknya di Jakarta, yang sering diajaknya bertukar pengalaman. Ridwan Kamil khawatir isu itu akan mengganggu hubungannya dengan Ahok.
Menurut Ridwan Kamil, dia tak mendalami isu itu. “Saya enggak mau buang-buang energi untuk cari sumber info itu. Jadi, tolong polemik ini disudahi, ya,” ucap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lebih cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Alasannya, tugas Risma memimpin Kota Surabaya sebentar lagi rampung. Sementara Ridwan Kamil baru 18 bulan memimpin Kota Bandung.
Sebelummnya, survei yang dilakukan Cyrus Network menempatkan Ahok di posisi pertama sebagai orang yang layak memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang.
Ahok memperoleh dukungan 35,5 persen dari survei pada 42 kecamatan di DKI Jakarta. Posisi Ahok diikuti oleh Tri Rismaharini (37,2 persen) dan Ridwan Kamil (10,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 1.000 responden dengan umur sekitar 17 tahun di seluruh kelurahan di Jakarta. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Tingkat kepercayaan dari survei ini mencapai 95 persen, dengan margin eror sekitar 3,1 persen.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/05/12/058665551/Masuk-Bursa-Kandidat-Gubernur-Jakarta-Ridwan-Kamil-Resah
Senin, 25 Agustus 2014
Bangun 6 Ruas Tol Baru, Jakarta Harus Belajar dari Kegagalan Los Angeles
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembangunan enam ruas tol dalam kota. Dengan demikian, diharapkan keberadaannya sudah dapat terealisasi pada 2018.
Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.
Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.
Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.
Belajar dari kegagalan Los Angeles
Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.
Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.
Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.
Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.
Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.
Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.
Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.
Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.
Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.
Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.
Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.
"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).
Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.
"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.
Ahok mengecam
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.
"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.
Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.
Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.
"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles
Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.
Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.
Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.
Belajar dari kegagalan Los Angeles
Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.
Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.
Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.
Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.
Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.
Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.
Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.
Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.
Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.
Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.
Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.
Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.
"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).
Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.
"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.
Ahok mengecam
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.
"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.
Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.
Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.
"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles
Jumat, 18 Oktober 2013
Dibanding Fauzi Bowo dan Sutiyoso, Kinerja Jokowi Lebih Baik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga DKI Jakarta menilai kinerja Joko Widodo selama setahun ini lebih baik dari Fauzi Bowo dan Sutiyoso.
Hal itu terlihat dari survei Indo Barometer (IB). Pengumpulan data survei IB dilakukan sejak 4-10 Oktober 2013. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling. Dengan jumlah responden sebanyak 400 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.
Responden diambil dari enam wilayah di DKI Jakarta. Dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 2,5 persen. Lalu Jakarta Selatan sejumlah 20 persen. Jakarta Timur 27,5 persen. Jakarta Pusat 10 persen.
Jakarta Barat 22,5 persen. Jakarta Utara 17,5 persen.Dalam survei itu, untuk penanganan masalah sampah, warga menilai kinerja Jokowi 68,5 persen. Sedangkan Sutiyoso empat persen dan Fauzi Bowo lima persen.
Kemudian untuk pelayanan kantor Pemda bagi masyarakat, masyarakat menilai kinerja Jokowi 89,8 persen. Sedangkan Fauzi Bowo 2,3 persen dan Sutiyoso hanya dua persen.
Begitu pula untuk pendidikan murah bagi warga miskin, warga setuju Jokowi lebih baik sebanyak 86,5 persen. Foke 6,5 persen dan sutiyoso satu persen.
Bahkan untuk penanganan masalah banjir saja, warga menilai Jokowi lebih baik sebanyak 76,8 persen. Sedangkan Sutiyoso sebanyak 0,8 persen dan Fausi Bowo 2,5 persen.
Demikian pula untuk masalah transportasi, Jokowi dianggap lebih baik sebanyak 51,2 persen. Sutiyoso 8,5 persen dan Fauzi Bowo 10,3 persen.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/17/dibanding-fauzi-bowo-dan-sutiyoso-kinerja-jokowi-lebih-baik
Hal itu terlihat dari survei Indo Barometer (IB). Pengumpulan data survei IB dilakukan sejak 4-10 Oktober 2013. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling. Dengan jumlah responden sebanyak 400 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.
Responden diambil dari enam wilayah di DKI Jakarta. Dari Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 2,5 persen. Lalu Jakarta Selatan sejumlah 20 persen. Jakarta Timur 27,5 persen. Jakarta Pusat 10 persen.
Jakarta Barat 22,5 persen. Jakarta Utara 17,5 persen.Dalam survei itu, untuk penanganan masalah sampah, warga menilai kinerja Jokowi 68,5 persen. Sedangkan Sutiyoso empat persen dan Fauzi Bowo lima persen.
Kemudian untuk pelayanan kantor Pemda bagi masyarakat, masyarakat menilai kinerja Jokowi 89,8 persen. Sedangkan Fauzi Bowo 2,3 persen dan Sutiyoso hanya dua persen.
Begitu pula untuk pendidikan murah bagi warga miskin, warga setuju Jokowi lebih baik sebanyak 86,5 persen. Foke 6,5 persen dan sutiyoso satu persen.
Bahkan untuk penanganan masalah banjir saja, warga menilai Jokowi lebih baik sebanyak 76,8 persen. Sedangkan Sutiyoso sebanyak 0,8 persen dan Fausi Bowo 2,5 persen.
Demikian pula untuk masalah transportasi, Jokowi dianggap lebih baik sebanyak 51,2 persen. Sutiyoso 8,5 persen dan Fauzi Bowo 10,3 persen.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/17/dibanding-fauzi-bowo-dan-sutiyoso-kinerja-jokowi-lebih-baik
Senin, 28 Mei 2012
Survei: Macet Jakarta Salah Gubernur
VIVAnews - Sebagian besar warga Jakarta menyalahkan Gubernur dan pemerintah daerah karena masalah macet tak dapat terselesaikan. Setidaknya begitu hasil survei yang dilakukan Indo Barometer dengan melibatkan 440 responden yang nmerupakan warga Jakarta.
Lebih rinci diungkapkan bahwa 29,8 persen warga Jakarta kecewa dengan kinerja Gubernur saat ini. Sementara 29,5 persen warga menuding pemerintah daerah tak dapat selesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Dengan responden yang sama, terungkap 52,7 persen warga berpendapat saat ini Jakarta justru bertambah macet.
"Ini kita lihat bagaimana persepsi publik tentang kemacetan. Rupanya Jakarta semakin macet. Artinya tidak ada perubahan dari yang dulu," kata Direktur Riset Indo Barometer, M Yusuf Kosim di Jakarta, Minggu 27 Mei 2012.
Kebijakan pemerintah daerah seperti pembatasan kendaraan, diterapkannya 3 in 1 juga dinilai bukan solusi mengurai kemacetan. Sementara, penggunaan Transjakarta juga tak berpengaruh banyak terhadap tingkat kemacetan.
Menanggapi hal itu, pengamat tata kota, Yayat Supriyatna juga melihat hal yang sama. "Menarik dan menegaskan kerucut persoalan di Jakarta semakin jelas. Macet priotitas utama. Macet jadi primadona," kata Yayat.
Sebetulnya, kata Yayat, macet merupakan kerangka kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Pada tahun 2003 misalnya, pemerintah melakukan kebijakan, empat solusi, yaitu Mass rapid transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT), dan Angkutan Sungai (Waterways).
Namun proyek ini tidak pernah berjalan. Bahkan, diungkapkan bahwa 72,7 persen warga tidak pernah mendengar istilah-istilah itu. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui masalah transportasi ini merupakan problem yang paling berat diantara problem lainnya. Dia pun menyadari serangan kritik atas dirinya. "Saya akui, banyak orang bilang Fauzi ngapain saja sih selama 5 tahun? Jabatan sudah mau habis, tapi masih macet saja," kata Fauzi Bowo beberapa waktu lalu.
Foke, begitu biasa dia disapa, mengklaim dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menanggulangi masalah kemacetan ini melalui pembenahan sistem transportasi di ibukota. (adi)
Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/317508-survei--macet-jakarta-salah-gubernur
Lebih rinci diungkapkan bahwa 29,8 persen warga Jakarta kecewa dengan kinerja Gubernur saat ini. Sementara 29,5 persen warga menuding pemerintah daerah tak dapat selesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Dengan responden yang sama, terungkap 52,7 persen warga berpendapat saat ini Jakarta justru bertambah macet.
"Ini kita lihat bagaimana persepsi publik tentang kemacetan. Rupanya Jakarta semakin macet. Artinya tidak ada perubahan dari yang dulu," kata Direktur Riset Indo Barometer, M Yusuf Kosim di Jakarta, Minggu 27 Mei 2012.
Kebijakan pemerintah daerah seperti pembatasan kendaraan, diterapkannya 3 in 1 juga dinilai bukan solusi mengurai kemacetan. Sementara, penggunaan Transjakarta juga tak berpengaruh banyak terhadap tingkat kemacetan.
Menanggapi hal itu, pengamat tata kota, Yayat Supriyatna juga melihat hal yang sama. "Menarik dan menegaskan kerucut persoalan di Jakarta semakin jelas. Macet priotitas utama. Macet jadi primadona," kata Yayat.
Sebetulnya, kata Yayat, macet merupakan kerangka kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Pada tahun 2003 misalnya, pemerintah melakukan kebijakan, empat solusi, yaitu Mass rapid transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT), dan Angkutan Sungai (Waterways).
Namun proyek ini tidak pernah berjalan. Bahkan, diungkapkan bahwa 72,7 persen warga tidak pernah mendengar istilah-istilah itu. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui masalah transportasi ini merupakan problem yang paling berat diantara problem lainnya. Dia pun menyadari serangan kritik atas dirinya. "Saya akui, banyak orang bilang Fauzi ngapain saja sih selama 5 tahun? Jabatan sudah mau habis, tapi masih macet saja," kata Fauzi Bowo beberapa waktu lalu.
Foke, begitu biasa dia disapa, mengklaim dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menanggulangi masalah kemacetan ini melalui pembenahan sistem transportasi di ibukota. (adi)
Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/317508-survei--macet-jakarta-salah-gubernur
Senin, 09 April 2012
LSI : publik inginkan Gubernur DKI mampu atasi 3 hal
Jakarta (ANTARA News) - Hasi survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan sebagian besar publik (responden) Jakarta menginginkan Gubernur DKI ke depan mampu mengatasi tiga hal penting, yaitu masalah banjir, sampah dan kemacetan lalu lintas.
Direktur Citra Komunikasi-LSI Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Minggu, mengatakan, dari 440 responden yang disurvei menunjukkan 65,3 persennya menginginkan Gubernur DKI ke depan mampu mengatasi banjir, sampah dan macet; hanya 8,9 persen responden yang menginginkan mengatasi pendidikan, kesehatan dan keamanan; sedang 15,8 persen responden tidak menjawab.
Survei Cikom-LSI tentang opini publik DKI menghadapi Pilkada DKI itu dilakukan pada 26 Maret--1 April 2012 dengan jumlah responden 440 orang, menggunakan metode "multistage random sampling" berupa wawancara, tatap muka responden memakai kuesioner dan tingkat kesalahan (margin of error) sekitar 4,8 persen.
Toto mengatakan, dalam survei itu ditemukan bahwa mayoritas pemilih Jakarta (52,6 persen responden) tidak percaya masalah banjir, sampah dan macet dapat diatasi selama lima tahun ke depan; hanya 34,7 persen responden yang percaya bahwa tigal hal tersebut dalam dapat diatasi dalam lima tahun ke depan; sedang 12,7 persen responden tidak menjawab.
Survei tersebut juga menguji dukungan publik atas enam pasangan calon gubernur yang mendaftar di KPUD DKI, yaitu pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendapat dukungan 49,1 persen responden; disusul Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama (14,4 persen); Hidayat Nur Wahid-Didik J Rahbini (8,3 persen); Faisal Basri-Biem Benjamin sebanyak 5,8 persen.
Kemudian pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono sebanyak 3,9 persen responden ; Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria sebanyak 1,2 persen responden; sedang 17,4 persen responden menyatakan masih belum memutuskan.
Toto menjelaskan, dari analisis survei tersebut diprediksikan pasangan Fauzi-Nara potensial akan menang satu putarna pada Pilkdada DKI Juli 2012. "Hanya butuh tambahan 1 persen saja, pasangan ini memenuhi syarat menang satu putaran (50 persen + 1)," katanya.
Menurut Toto, ada empat alasan penyebab dukungan responden yang besar terhadap pasangan Fauzi-Nachrowi, pertama, Fauzi Bowo sudah dikenal oleh pemilih Jakarta atau sebanyak 98,4 persen reponden menyatakan pernah mengenal nama Fauzi, hanya 1,4 persen responden yang tidak mengenal dan 0,2 responden tidak menjawab.
Kedua, figur Fauzi Bowo paling disukai oleh publik Jakarta terbukti sebanyak 79,1 persen responden menyatakan suka; 10,6 persen tidak suka dan 10,3 persen tidak menjawab; ketiga masyarakat merasa puas terhadap kinerja Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI atau sebesar 55,2 persen responden menyatakan puas atas kinerjanya, hanya 41,6 persen yang menyatakan kurang puas dan 3,2 persen tidak menjawab.
Keempat, survei itu menunjukkan dalam menangani masalah banjir dan sampah, penilaian publik masih berimbang, namun dalam penyelesaian kemacetan lalu lintas, publik (responden) masih kurang puas atas Gubernur Fauzi Bowo.
Kendati demikian, Fauzi Bowo masih dipercaya lebih mampu mengatasi banjir, sampah dan kemacetan lalu lintas oleh sebanyak 38,2 persen responden; disusul Joko Widodo (13,3 persen); Hidayat Nur Wahid (10,9 persen); Faisal Basri (7,4 persen); Alex Noerdin (5,6 persen); Hendardji Soepandji (4,1 persen) dan 20,5 persen tidak menjawab.
Toto memprediksikan, pasangan Fauzi-Nachrowi akan menempati urutan pertama dalam Pilkada 11 Juli 2012, dengan syarat tidak ada "blunder" dari pihak Fauzi-Nachrowi dan tidak ada langkah-langlah yang "dahsyat" dari kompetitornya.
Cikom-LSI akan mengadakan survei setelah KPUD DKI meresmikan nama calon peserta Pilkada DKI pada pertengahan Mei 2012.(*)
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/305239/lsi--publik-inginkan-gubernur-dki-mampu-atasi-3-hal
Direktur Citra Komunikasi-LSI Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Minggu, mengatakan, dari 440 responden yang disurvei menunjukkan 65,3 persennya menginginkan Gubernur DKI ke depan mampu mengatasi banjir, sampah dan macet; hanya 8,9 persen responden yang menginginkan mengatasi pendidikan, kesehatan dan keamanan; sedang 15,8 persen responden tidak menjawab.
Survei Cikom-LSI tentang opini publik DKI menghadapi Pilkada DKI itu dilakukan pada 26 Maret--1 April 2012 dengan jumlah responden 440 orang, menggunakan metode "multistage random sampling" berupa wawancara, tatap muka responden memakai kuesioner dan tingkat kesalahan (margin of error) sekitar 4,8 persen.
Toto mengatakan, dalam survei itu ditemukan bahwa mayoritas pemilih Jakarta (52,6 persen responden) tidak percaya masalah banjir, sampah dan macet dapat diatasi selama lima tahun ke depan; hanya 34,7 persen responden yang percaya bahwa tigal hal tersebut dalam dapat diatasi dalam lima tahun ke depan; sedang 12,7 persen responden tidak menjawab.
Survei tersebut juga menguji dukungan publik atas enam pasangan calon gubernur yang mendaftar di KPUD DKI, yaitu pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendapat dukungan 49,1 persen responden; disusul Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama (14,4 persen); Hidayat Nur Wahid-Didik J Rahbini (8,3 persen); Faisal Basri-Biem Benjamin sebanyak 5,8 persen.
Kemudian pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono sebanyak 3,9 persen responden ; Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria sebanyak 1,2 persen responden; sedang 17,4 persen responden menyatakan masih belum memutuskan.
Toto menjelaskan, dari analisis survei tersebut diprediksikan pasangan Fauzi-Nara potensial akan menang satu putarna pada Pilkdada DKI Juli 2012. "Hanya butuh tambahan 1 persen saja, pasangan ini memenuhi syarat menang satu putaran (50 persen + 1)," katanya.
Menurut Toto, ada empat alasan penyebab dukungan responden yang besar terhadap pasangan Fauzi-Nachrowi, pertama, Fauzi Bowo sudah dikenal oleh pemilih Jakarta atau sebanyak 98,4 persen reponden menyatakan pernah mengenal nama Fauzi, hanya 1,4 persen responden yang tidak mengenal dan 0,2 responden tidak menjawab.
Kedua, figur Fauzi Bowo paling disukai oleh publik Jakarta terbukti sebanyak 79,1 persen responden menyatakan suka; 10,6 persen tidak suka dan 10,3 persen tidak menjawab; ketiga masyarakat merasa puas terhadap kinerja Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI atau sebesar 55,2 persen responden menyatakan puas atas kinerjanya, hanya 41,6 persen yang menyatakan kurang puas dan 3,2 persen tidak menjawab.
Keempat, survei itu menunjukkan dalam menangani masalah banjir dan sampah, penilaian publik masih berimbang, namun dalam penyelesaian kemacetan lalu lintas, publik (responden) masih kurang puas atas Gubernur Fauzi Bowo.
Kendati demikian, Fauzi Bowo masih dipercaya lebih mampu mengatasi banjir, sampah dan kemacetan lalu lintas oleh sebanyak 38,2 persen responden; disusul Joko Widodo (13,3 persen); Hidayat Nur Wahid (10,9 persen); Faisal Basri (7,4 persen); Alex Noerdin (5,6 persen); Hendardji Soepandji (4,1 persen) dan 20,5 persen tidak menjawab.
Toto memprediksikan, pasangan Fauzi-Nachrowi akan menempati urutan pertama dalam Pilkada 11 Juli 2012, dengan syarat tidak ada "blunder" dari pihak Fauzi-Nachrowi dan tidak ada langkah-langlah yang "dahsyat" dari kompetitornya.
Cikom-LSI akan mengadakan survei setelah KPUD DKI meresmikan nama calon peserta Pilkada DKI pada pertengahan Mei 2012.(*)
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/305239/lsi--publik-inginkan-gubernur-dki-mampu-atasi-3-hal
Langganan:
Postingan
(
Atom
)