Jakarta - Sebagai bagian dari kampanye Protect The Planet, The Body Shop Indonesia bekerja sama dengan organisasi Waste4Change menggelar program pengelolaan sampah dari acara Jakarta Fashion Week (JFW) 2015. Program yang diberi nama Zero Waste ini, mengajak pengunjung JFW 2015 untuk memilah sampah mereka terlebih dahulu sebelum meletakkannya di tempat sampah yang disediakan. Terdapat tiga jenis tempat sampah yang diperuntukkan untuk sampah organik, sampah kertas, dan anorganik.
"Kami juga menyediakan tenaga relawan yang bersiap memberi pengarahan kepada pengunjung dalam pemilahan sampah mereka. Mereka akan berada di sekitar tempat sampah di area tenda JFW," ungkap Direktur Waste4Change M. Bijaksana Junerosano pada jumpa pers Program Zero Waste dari The Body Shop Indonesia di Jakarta, Senin (3/11).
Selain memilah sampah, program ini juga juga mendaur ulang dan mendayagunakan kembali (upcycle) sampah dari JFW tahun ini. Agar program Zero Waste terlaksana dengan baik, The Body Shop dan Waste4Change melakukan Event Waste Management, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di 10 titik yang tersebar di seluruh area JFW 2015.
"Saat mendengar kata upcycle saya sangat bersemangat, karena melalui upcycle sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Saat menjadi produk mereka lebih awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat menjadi sampah lagi," ungkap Duty Manager of JFW 2015 Chichi Bernardus.
Lalu, ditambahkan Junerosano, diperkirakan dalam tujuh hari pelaksanaan JFW 2015 akan terkumpul sekitar 31,5 ton sampah yang terdiri dari sampah kertas, organik dan anorganik. Namun, angka tersebut menurutnya masih perkiraan karena ini kali pertamanya Waste4Change mengolah sampah dari acara fashion, sehingga belum memiliki data pasti.
"Setelah sampah-sampah dikumpulkan, akan dipilah lebih lanjut di sorting center kami di Bekasi. Kemudian, sampah-sampah tersebut akan disalurkan ke pihak-pihak yang dapat mendaur ulang sesuai potensi sampah masing-masing. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan sangat sedikit jumlahnya atau bahkan nol sama sekali," pungkas Junerosano.
Melalui program ini, Junerasano berharap Jakarta bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Setiap harinya, sampah yang dikirim dari Jakarta sebanyak 130 ton atau bila ditumpuk selama dua hari tingginya sama seperti Candi Borobudur.
Sumber : http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/222319-the-body-shop-gelar-program-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-di-jfw-2015.html
Tampilkan postingan dengan label change. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label change. Tampilkan semua postingan
Senin, 10 November 2014
Senin, 03 Juni 2013
Banjir Jakarta, Salahkan Pemerintah atau Kantong Plastik?
JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak dapat dimungkiri, salah satu penyebab utama banjir besar yang sempat melanda Jakarta pada Januari 2013 adalah menumpuknya sampah-sampah di sejumlah sungai di Jakarta. Di antara sampah-sampah itu, kantong plastik merupakan sampah yang jumlahnya paling banyak dibanding sampah lain.
"Kantong plastik adalah sampah yang paling berbahaya karena dapat mengikat sampah-sampah yang lain. Kantong plastik sulit dikontrol karena selain jumlahnya banyak, juga ringan dan mudah bergerak terbawa angin, pada akhirnya menyumbat selokan, sungai, dan juga mencemari laut," kata kata Arief Aziz, co-founder Change.org dalam diskusi "Menuju Jakarta Diet Kantong Plastik" pada Kamis (30/5/2013).
Indonesia merupakan negara dengan penggunaan kantong plastik tinggi, yakni sekitar 100 miliar kantong plastik setiap tahun. Artinya, setiap individu menghasilkan 700 lembar kantong plastik setiap tahun. Padahal, kantong plastik meninggalkan jejak ekologis yang dapat bertahan lama yang berkontribusi merusak lingkungan.
Oleh karena itu, digagaslah petisi Pay for Plastic dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). Setelah membaca sejumlah komentar dari warga di sejumlah pemberitaan saat banjir besar melanda Jakarta pada Januari lalu, Tiza Mafira selaku penggagas petisi Pay for Plastic beserta rekan-rekannya tergerak untuk menyatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta dapat dipersalahkan sebagai penyebab banjir. Menurut Tiza, kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk mencari penyebab banjir itu.
"Lihat di pemberitaan, banyak yang marah-marah. Kenapa pemerintah yang disalahkan saat justru masyarakat yang banyak menggunakan kantong plastik?" ujar Tiza dalam diskusi tersebut.
Arief menambahkan, berdasarkan penelitian Badan Pemngawas Obat dan Makanan, kantong plastik khususnya yang berwarna hitam mengandung racun-racun yang sangat berbahaya apabila terkena makanan. "Sudah seharusnya kantong plastik tidak digunakan untuk makanan. Itulah kenapa sekarang muncul banyak penyakit, seperti kanker, karena racun juga makin banyak, terutama juga pembakaran sampah kantong plastik yang dapat menyebabkan ISPA," kata Arief.
Melalui GIDKP, para aktivis itu mengajak masyarakat agar menggalakkan kembali membawa tas sendiri saat pergi berbelanja. Dengan begitu, penggunaan kantong plastik dapat secara perlahan berkurang.
GIDKP dibentuk pada awal 2013 oleh sejumlah komunitas, organisasi, maupun individu yang aktif bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Pembentuknya antara lain Change.org, Ciliwung Institute, Earth Hour Indonesia, Greeneration Indonesia, LeafPlus, Plastik Detox, Si Dalang ID, The Body Shop Indonesia, dan sejumlah individu lain.
Berbekal keprihatinan akan semakin marak dan bergantungnya masyarakat akan kantong plastik menyebabkan munculnya suatu kebiasaan buruk. Apalagi siklus penggunaan kantong plastik terlalu cepat, yakni sekali pakai. Setelah habis digunakan dan dibuang, butuh waktu ratusan tahun untuk mengurainya.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-486 Jakarta, GIDKP mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik melalui petisi "Satu Bulan Tanpa Kantong Plastik". Untuk mewujudkan itu, GIDKP meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengeluarkan surat imbauan kepada sejumlah pengelola acara yang berpotensi terjadinya pemborosan kantong plastik, seperti Jakarta Great Sale, Jakarnaval, dan Jakarta Fair, agar tidak mudah memberikan kantong plastik kepada masyarakat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/31/18434793/Banjir.Jakarta.Salahkan.Pemerintah.atau.Kantong.Plastik
"Kantong plastik adalah sampah yang paling berbahaya karena dapat mengikat sampah-sampah yang lain. Kantong plastik sulit dikontrol karena selain jumlahnya banyak, juga ringan dan mudah bergerak terbawa angin, pada akhirnya menyumbat selokan, sungai, dan juga mencemari laut," kata kata Arief Aziz, co-founder Change.org dalam diskusi "Menuju Jakarta Diet Kantong Plastik" pada Kamis (30/5/2013).
Indonesia merupakan negara dengan penggunaan kantong plastik tinggi, yakni sekitar 100 miliar kantong plastik setiap tahun. Artinya, setiap individu menghasilkan 700 lembar kantong plastik setiap tahun. Padahal, kantong plastik meninggalkan jejak ekologis yang dapat bertahan lama yang berkontribusi merusak lingkungan.
Oleh karena itu, digagaslah petisi Pay for Plastic dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). Setelah membaca sejumlah komentar dari warga di sejumlah pemberitaan saat banjir besar melanda Jakarta pada Januari lalu, Tiza Mafira selaku penggagas petisi Pay for Plastic beserta rekan-rekannya tergerak untuk menyatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta dapat dipersalahkan sebagai penyebab banjir. Menurut Tiza, kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk mencari penyebab banjir itu.
"Lihat di pemberitaan, banyak yang marah-marah. Kenapa pemerintah yang disalahkan saat justru masyarakat yang banyak menggunakan kantong plastik?" ujar Tiza dalam diskusi tersebut.
Arief menambahkan, berdasarkan penelitian Badan Pemngawas Obat dan Makanan, kantong plastik khususnya yang berwarna hitam mengandung racun-racun yang sangat berbahaya apabila terkena makanan. "Sudah seharusnya kantong plastik tidak digunakan untuk makanan. Itulah kenapa sekarang muncul banyak penyakit, seperti kanker, karena racun juga makin banyak, terutama juga pembakaran sampah kantong plastik yang dapat menyebabkan ISPA," kata Arief.
Melalui GIDKP, para aktivis itu mengajak masyarakat agar menggalakkan kembali membawa tas sendiri saat pergi berbelanja. Dengan begitu, penggunaan kantong plastik dapat secara perlahan berkurang.
GIDKP dibentuk pada awal 2013 oleh sejumlah komunitas, organisasi, maupun individu yang aktif bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Pembentuknya antara lain Change.org, Ciliwung Institute, Earth Hour Indonesia, Greeneration Indonesia, LeafPlus, Plastik Detox, Si Dalang ID, The Body Shop Indonesia, dan sejumlah individu lain.
Berbekal keprihatinan akan semakin marak dan bergantungnya masyarakat akan kantong plastik menyebabkan munculnya suatu kebiasaan buruk. Apalagi siklus penggunaan kantong plastik terlalu cepat, yakni sekali pakai. Setelah habis digunakan dan dibuang, butuh waktu ratusan tahun untuk mengurainya.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-486 Jakarta, GIDKP mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik melalui petisi "Satu Bulan Tanpa Kantong Plastik". Untuk mewujudkan itu, GIDKP meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengeluarkan surat imbauan kepada sejumlah pengelola acara yang berpotensi terjadinya pemborosan kantong plastik, seperti Jakarta Great Sale, Jakarnaval, dan Jakarta Fair, agar tidak mudah memberikan kantong plastik kepada masyarakat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/31/18434793/Banjir.Jakarta.Salahkan.Pemerintah.atau.Kantong.Plastik
Selasa, 27 November 2012
Ribuan Satpol PP Dialihkan Jadi Penjaga Jalur Busway
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan mengalihtugaskan lebih kurang 3.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi petugas penjaga jalur bus Transjakarta (untuk sterilisasi jalur busway). Mulai awal tahun 2013, mereka akan bertugas mengawal seluruh koridor busway.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.
"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).
Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.
Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.
Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.
Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.
Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.
Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.
"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).
Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.
Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.
Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.
Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.
Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.
Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104
Langganan:
Postingan
(
Atom
)