KOMPAS.com — Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam
Tampilkan postingan dengan label rotterdam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label rotterdam. Tampilkan semua postingan
Rabu, 18 Februari 2015
Rabu, 04 Februari 2015
10 Kota Termacet di Dunia, Jakarta Nomor 1
WARTA KOTA, PALMERAH—Di manakah kota yang paling macet di dunia? Mengacu pada Castrol’s Magnatec Stop-Start index, maka jawabannya adalah Jakarta, Ibu Kota Indonesia.
Menurut indeks tersebut, rata-rata terdapat 33.240 kali proses berhenti-jalan per tahun di Jakarta. Indeks ini mengacu dari data navigasi pengguna Tom Tom, mesin GPS, untuk menghitung jumlah berhenti dan jalan yang dibuat setiap kilometer. Jumlah tersebut kemudian dikalikan dengan jarak rata-rata yang ditempuh setiap tahun di 78 negara.
Bukan hanya Jakarta, kota di Indonesia yang masuk dalam daftar ini. Surabaya, Ibu Kota provinsi Jawa Timur berada di peringkat keempat sebagai kota termacet di dunia. Rata-rata, terjadi 29.880 kemacetan setiap tahun di Surabaya.
Istanbul, Turki menjadi kota kedua yang paling macet di dunia. Sedikitnya terjadi 32.520 kemacetan per tahun. Mexico City, Meksiko, berada di urutan ketiga dengan 30.840 kemacetan setiap tahun.
Tampere, Finlandia, menjadi kota yang paling lancar di dunia. Rata-rata hanya terjadi 6.240 berhenti-jalan. Rotterdam, Belanda, di mana mayoritas penduduknya bersepeda, berada di peringkat kedua setelah Tampere dengan 6.360 kemacetan per tahun.
Berikut ini daftar kota termacet di dunia menurut Castrol’s Magnatec Stop-Start index.
10. Buenos Aires, Argentina - 23,760
9. Guadalajara, Mexico - 24,840
8. Bangkok, Thailand - 27,480
7. Roma, Italia - 28,680
6. Moskow, Rusia - 28,680
5. St. Petersburg, Rusia - 29,040
4. Surabaya, Indonesia - 29,880
3. Mexico City, Mexico - 30,840
2. Istanbul, Turki - 32,520
1. Jakarta, Indonesia - 33,240
Berikut ini daftar kota paling tidak macet di dunia.
10. Kosice, Slovakia - 7,440
9. Lopenhagen, Denmark - 7,440
8. Brno, Republik Ceska - 7,320
7. Porto, Portugal - 7,200
6. Antwerp, Belgia - 7,080
5. Brisbane, Australia - 6,960
3. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab - 6,840
3. Bratislava, Slovakia - 6,840
2. Rotterdam, Belanda - 6,360
1. Tampere, Finlandia - 6,240
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2015/02/04/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-nomor-1
Menurut indeks tersebut, rata-rata terdapat 33.240 kali proses berhenti-jalan per tahun di Jakarta. Indeks ini mengacu dari data navigasi pengguna Tom Tom, mesin GPS, untuk menghitung jumlah berhenti dan jalan yang dibuat setiap kilometer. Jumlah tersebut kemudian dikalikan dengan jarak rata-rata yang ditempuh setiap tahun di 78 negara.
Bukan hanya Jakarta, kota di Indonesia yang masuk dalam daftar ini. Surabaya, Ibu Kota provinsi Jawa Timur berada di peringkat keempat sebagai kota termacet di dunia. Rata-rata, terjadi 29.880 kemacetan setiap tahun di Surabaya.
Istanbul, Turki menjadi kota kedua yang paling macet di dunia. Sedikitnya terjadi 32.520 kemacetan per tahun. Mexico City, Meksiko, berada di urutan ketiga dengan 30.840 kemacetan setiap tahun.
Tampere, Finlandia, menjadi kota yang paling lancar di dunia. Rata-rata hanya terjadi 6.240 berhenti-jalan. Rotterdam, Belanda, di mana mayoritas penduduknya bersepeda, berada di peringkat kedua setelah Tampere dengan 6.360 kemacetan per tahun.
Berikut ini daftar kota termacet di dunia menurut Castrol’s Magnatec Stop-Start index.
10. Buenos Aires, Argentina - 23,760
9. Guadalajara, Mexico - 24,840
8. Bangkok, Thailand - 27,480
7. Roma, Italia - 28,680
6. Moskow, Rusia - 28,680
5. St. Petersburg, Rusia - 29,040
4. Surabaya, Indonesia - 29,880
3. Mexico City, Mexico - 30,840
2. Istanbul, Turki - 32,520
1. Jakarta, Indonesia - 33,240
Berikut ini daftar kota paling tidak macet di dunia.
10. Kosice, Slovakia - 7,440
9. Lopenhagen, Denmark - 7,440
8. Brno, Republik Ceska - 7,320
7. Porto, Portugal - 7,200
6. Antwerp, Belgia - 7,080
5. Brisbane, Australia - 6,960
3. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab - 6,840
3. Bratislava, Slovakia - 6,840
2. Rotterdam, Belanda - 6,360
1. Tampere, Finlandia - 6,240
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2015/02/04/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-nomor-1
Selasa, 25 Maret 2014
Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta
Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda punya analisis begini: pada 1990 sebanyak 12 persen kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58 persen.
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.
"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.
Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.
Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.
Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.
Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.
Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.
Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.
Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.
Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.
"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.
Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).
Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.
Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.
"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.
Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.
Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.
"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.
Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.
Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.
Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.
PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta
Selasa, 24 September 2013
Atasi Banjir, Ini Saran Wali Kota Rotterdam untuk Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mengatasi persoalan banjir, yakni dengan melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.
"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.
Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.
Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.
Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.
Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.
"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.
Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.
"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.
Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi
"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.
Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.
Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.
Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.
Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.
"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.
Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.
"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.
Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi
Langganan:
Postingan
(
Atom
)