Dua Tahun Mengurus Sampah, Upah Selalu Dikebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir dua tahun terakhir Kukun (33) blusukan mengumpulkan sampah di kolong-kolong kios pasar Karet Belakang, Setia Budi, Jakarta Selatan. Selama dua tahun pula ia tidak pernah menerima gaji yang dijanjikan dalam kontrak. Tidak tanggung-tanggung, gaji yang diterima hanya setengah dari kontrak.

Kukun adalah salah seorang petugas kebersihan Pasar Karbela. Bersama Yanto (52), dan tiga rekannya, mereka berlima bertugas membersihkan pasar tradisional ini.

Setiap pagi, sejak pukul 06.00 ia mulai melaksanakan tugasnya. Dengan bekal kotak kayu sebagai tempat penampungan sampah, ia bergegas menyisir setiap sudut-sudut pasar.

Indera penciumannya seakan telah menyatu dengan aroma pasar tersebut. Di tengah bau menyengat yang berasal dari sisa perut ikan, rempah-rempah, dan keringat orang-orang, ia nyungsep ke kolong-kolong meja, mengumpulkan setiap jenis sampah.

Ia baru berhenti mengumpulkan sampah jika waktu telah menunjukkan pukul 18.00. Begitu rutinitasnya setiap hari, tujuh hari seminggu.

”Yah, kalau tidak masuk gaji dipotong. Jadi harus rajin,” kata Kukun, pekan lalu.

Akan tetapi, berbeda dari rekan lainnya yang dikontrak PD Pasar Jaya, Kukun adalah tenaga kontrak dari sebuah perusahaan rekanan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sejak 2012. Awalnya, status tenaga kontrak tersebut sempat membuatnya bahagia. Sebab, gaji dalam kontrak yang ia tanda tangani telah sesuai upah minimum provinsi (UMP), hingga mencapai Rp 2,4 juta per bulan pada 2013.

Sayangnya, hingga saat ini ia mengaku hanya menerima Rp 1 juta setiap bulannya. Naik Rp 200.000 setelah setahun sebelumnya hanya menerima Rp 800.000.

”Gak tahu juga, Mas. Waktu tanda tangan dua tahun lalu, gaji yang ada dalam kontak dua jutaan. Namun, saat gajian, kata orang (perusahaan) dibagi dua sama Yanto. Yah, mau gimana lagi, kami tahunya cuma kerja,” ujar pria lulusan SMA ini.

Meski sebagai petugas lapangan dengan tugas paling berat, ia tidak pernah menanyakan kepada perusahaan mengenai model penggajian yang ia terima. Ia juga tak pernah tahu ke mana sisa uang Rp 400.000 setiap bulannya. Setiap bulan, secara tunai ia hanya menerima Rp 1 juta.

Ayah dari seorang putri ini hanya menerima upah yang tak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan, ia harus mengeluarkan setengah dari upah itu untuk membayar sebuah kamar kontrakan berukuran 4 meter x 5 meter di Johar Baru. Separuhnya lagi, ia gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan putri semata wayangnya, Kayla (3).

Itu sebabnya ia harus pandai-pandai mengatur dengan baik setiap pengeluarannya.

Untung saja ia sering dimintai tolong oleh beberapa pedagang di pasar ini. Dari kerjaan sampingan seperti tukang angkut, tukang antar, atau tukang jaga, ia mendapatkan penghasilan tambahan.

Namun, uang yang didapatnya tersebut tidak bertahan lama. Sebab, uang tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karut-marut pengupahan

Kisah Kukun adalah contoh karut-marut model pengupahan di Ibu Kota ini. Penggajian pekerja kebersihan yang bermasalah tersebut ada yang dikontrak PD Pasar Jaya, juga yang dikontrak Dinas Kebersihan. Sederet masalah kerap membelit, di antaranya keterlambatan gaji, ketidakadilan penggajian, ataupun pemotongan gaji.

Seperti diberitakan Kompas (22/5), seorang penyapu jalan di Sunter, Jakarta Utara, St (43), juga belum menerima upah seperti yang dijanjikan, yakni Rp 2,4 juta per bulan. Pada Januari-Februari 2014, dia malah hanya menerima Rp 2,5 juta atau Rp 1,25 juta per bulan. ”Upah April (2014) juga belum cair,” kata St.

Sejak awal 2014 ini, pemerintah telah memutus kontrak tahunan perusahaan swasta. Semua petugas kebersihan juga telah diminta untuk menyetorkan nomor rekening pribadi kepada Pemprov DKI.

Program ini menekankan agar honor pekerja bisa langsung ditransfer tanpa ada pungutan atau risiko penyalahgunaan oleh perusahaan rekanan. Sayangnya, kondisi ideal masih sangat jauh dari harapan. Diperlukan pengawasan yang lebih maksimal agar kisah Kukun tidak berulang.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/07/10/17242601/Dua.Tahun.Mengurus.Sampah.Upah.Selalu.Dikebiri

Perwujudan "Sister City" Ala Jokowi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penandatanganan kerja sama di bidang ketahanan pangan dengan Provinsi Lampung pada Maret 2014 lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/4/2014), bersama direksi BUMD Pasar Jaya meninjau sejumlah lokasi di Lampung yang bakal mendukung kerja sama tersebut.

Jokowi, didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP serta para stafnya, mengunjungi empat lokasi di Lampung. Pertama, peternakan ayam ras di Tegineneng, Lampung Selatan. Kedua, rumah pemotongan hewan di Way Laga, Lampung Selatan. Ketiga, peternakan dan pengemukan sapi Sidomulyo, Lampung Selatan. Keempat yakni terminal Agri Bisnis di kota yang sama.

Lokasi-lokasi tersebut hendak dijadikan pos terakhir sebelum sejumlah komoditas pangan dari arah barat Indonesia, masuk ke Jakarta. Di tempat-tempat itu, komoditas akan ditingkatkan produksinya dan dikemas secara baik. Misalnya, ayam yang sudah dipotong di peternakan ayam, sapi juga sudah dipotong di pemotongan sapi, komoditas tani juga sudah dibersihkan. Setelah dikemas, baru dikirim ke Jakarta.

"Saya kira ini peluang yang bisa disambungkan antara Lampung dengan Jakarta. Sister city itu jangan cuma sama kota di luar negeri, kalau dengan saudara sendiri bisa, kenapa enggak," ujar Jokowi usai blusukan ke empat lokasi tersebut, Rabu sore.

Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, memberi manfaat positif bagi kedua kota. Jakarta, kian menjadi kota yang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari berkurangnya sampah yang dihasilkan komoditas dan jumlah truk pengangkut bahan pangan yang kian sedikit. Sedangkan Lampung kebagian terbukanya lapangan kerja.

Kerja sama itu, lanjut Jokowi, memiliki imbas positif lain yakni menghapus monopoli suplai bahan pangan ke Jakarta. "Kelebihannya, kita (pemerintah) yang pegang distribusi logistik. Tidak dipegang oleh satu dua tiga orang seperti selama ini. Ini kan persoalan ketahanan pangan, ingat itu. Harus gitu" ujarnya.

Distribusi tersebut, tutur Jokowi, diberikan kepada PD Pasar Jaya. Tugas baru ini sekaligus bentuk pembenahan fungsi BUMD yang satu ini agar tidak melulu bermain di ranah properti, tapi di distribusi.

"Namanya PD Pasar Jaya loh ya, bukan PD Properti Jaya. Mereka semuanya punya, pasar punya, duit punya, tinggal mau atau enggaknya saja. Sudah saya tanya, mau," ucapnya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis siap mengemban tugas baru. Pihaknya tinggal menunggu tahap pertama pengiriman komoditas dari barat Indonesia ke Jakarta. Ia pun memastikan usaha itu bakal menguntungkan.

"Keuntungan yang kita dapat dari selisih kita beli di Lampung dan jual ke pedagang kita, tidak melalui spekulan lagi. Jadi keuntungannya dari sana," tambahnya.

Pengusaha menyambut baik

Kalangan pengusaha di Lampung mendukung ide Jokowi untuk bekerjasama dalam bidang ketahanan pangan tersebut. Ketua Asosiasi Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, produksi ayam potong di peternakan Lampung mencapai 13,5 juta ekor per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persennya didistribusikan ke Jakarta.

"Kalau ada permintaan lebih ya pasti kita sanggupi. Peternak kita di Lampung ada 2.000 peternak. Pasti kita lebih aktif," ujarnya.

Kebutuhan ayam potong di Jakarta mencapai 650 ribu per harinya. Selama ini, ayam potong paling banyak didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Distribusi kerap terkendala infrastruktur. Direktur PT Juang Jaya, perusahaan peternakan sapi, Giki Argadiraksa mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, dari 2.500 hingga 3.000 ekor sapi per pekan yang dipasok, hanya 1.500 hingga 1.800 ekor sapi yang dipasok ke Jakarta dalam bentuk utuh. Jika kerja sama tersebut dilakukan, alokasi sapi ke Jakarta tentunya dapat ditambah. Bahkan, dalam bentuk sapi potongan.

"Kita punya program penggemukan sapi brahman cross, yakni berjumlah 9.917 ekor. Pembibitan sapi 1.306 ekor dengan tingkat kelahiran 95 persen. Ini bisa ditingkatkan," ujar Giki.

Perusahaan itu telah berdiri 17 tahun. Kegiatan di peternakan sapi, yakni penggemukan sapi, pembibitan sapi, pengembangan sapi perah, pusat pendidikan ternak dan kelompok ternak binaan. Satu tahunnya, peternakan itu memasok 84 ribu ekor sapi ke penjuru Indonesia.

Curhat gubernur Lampung

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 'curhat' persoalan yang ada di daerahnya di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak melirik Lampung sebagai daerah dengan potensi yang baik.

"Presiden atau menteri itu harus yang turun ke lapangan jadi tahu Indonesia seperti apa," ujarnya.

Secara terang-terangan, Sjachroedin kemudian mengatakan keyakinannya pada sosok Joko Widodo jika menjabat sebagai presiden Indonesia. Menurutnya, karakter Jokowi yang pekerja keras dan sering turun ke bawah memberikan dampak positif untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

"Makanya, kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, maju Lampung kita ini. Beres semua persoalan di Lampung ini," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah yang hadir.

Disambut puji dan sanjung, Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengar perkataan rekan separtainya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa soal pernyataan Sjachroedin itu.

Saat diberikan kesempatan berbicara, Jokowi hanya mengungkapkan soal kerja sama yang tengah dijajaki antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/24/0821356/Perwujudan.Sister.City.Ala.Jokowi

Jakarta Kewalahan Mengelola Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah Ibu Kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum terbangun dengan baik. Pada saat bersamaan, produksi sampah belum bisa ditekan sehingga sampah berserakan di ruang-ruang publik.

Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tetap saja persoalan sampah di Jakarta tidak tertangani maksimal.

Peneliti Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai, penanganan sampah bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada konsep penanganan yang tepat. ”Penanganan sampah itu sangat terkait dengan masalah sosial. Sayangnya, partisipasi masyarakat minim, begitu pula dengan sumber daya manusia dan prasarana yang ada,” kata Firdaus, Senin (31/3/2014), di Jakarta.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia 801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai. Sebelumnya, 67 persen pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan.

Sejak itu, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain. ”Ini bukti bahwa DKI sangat bergantung pada swasta. Ketika kerja sama berhenti, pemerintah gamang,” kata Firdaus.

Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumpukan sampah menggunung hingga 2 meter. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin mengakui, tumpukan sampah itu terjadi karena pihaknya kekurangan truk pengangkut. Di Jakarta Selatan saat ini baru tersedia 75 truk, sementara yang dibutuhkan 99 truk.

Di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, sisa sampah yang tidak terangkut truk tersimpan dalam 30 gerobak sampah. Rohini (54), petugas kebersihan setempat, mengatakan, sejak awal 2014, truk pengangkut sampah hanya datang pada pagi hari. Sebelumnya, truk itu datang sehari dua kali pada pagi dan sore.

Solusi DKI

Pemprov DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya menyerahkan penanganan sampah di pasar tradisional per 1 April kepada PD Pasar Jaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, pengelolaan itu belum dapat dilaksanakan secara mandiri. PD Pasar Jaya masih butuh bantuan dinas kebersihan karena belum punya truk pengangkut sampah di 153 pasar.

Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, pembagian zona komersial itu akan disahkan melalui keputusan gubernur. ”Harapan kami ada keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga,” katanya.

Sementara itu, pengolahan sampah di dalam kota terus dikerjakan. Di TPST Rawasari, Jakarta Pusat, pengolahan sampah tetap berjalan meski dana dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Sri Bebassari mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan dana penelitian dari InSWA. Hal itu karena dana dari Pemprov DKI Jakarta belum cair.

Mengubah pola pikir

Terkait dengan masalah sampah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong agar pemerintah tidak bergantung pada solusi teknis. Penyediaan truk dan perbaikan tempat pembuangan akhir belum cukup untuk mengurangi produksi sampah.

Pola pikir pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga perlu diubah. ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk,” kata Nirwono.

Masyarakat bisa mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi batako atau produk-produk lain yang bermanfaat. Gerakan seperti ini seharusnya didorong pemerintah.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengelola.Sampah

Piknik ke Tanah Abang, Ajaib Banget...

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi warga Jakarta, kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikenal sebagai kawasan macet dengan pedagang kaki lima berjubelan di jalan-jalan. Tak banyak yang mengetahui secara langsung bahwa kawasan tersebut telah berubah lebih tertib. Tak ada lagi PKL di pinggir jalan.

Tak sedikit warga yang penasaran dengan perubahan kawasan niaga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Karena penasaran, sejumlah karyawan di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, pun menyempatkan diri untuk melihat kawasan itu dengan mata kepala sendiri.

"Tanah Abang sekarang ajaib banget, bersih, enggak macet lagi," kata Hesti, seorang karyawan dalam obrolan di mikrolet M-44 jurusan Karet-Kampung Melayu, Rabu (21/8/2013) siang.

Ceritanya, Hesti bersama rekan sekantornya baru saja kembali dari Tanah Abang. Mereka meluangkan waktu istirahat siang untuk melihat jalan-jalan di Tanah Abang yang sudah dibersihkan dari PKL. "Kita ceritanya piknik ke Tanah Abang," ujar Hesti sambil tertawa.

Dalam mikrolet itu, rombongan karyawan itu tak cuma membicarakan Tanah Abang yang sudah "disulap" menjadi lebih asri. Mereka juga bertukar informasi soal mengenai perubahan-perubahan lain di Jakarta. Mereka berharap Jakarta bisa berubah menjadi lebih baik, setidaknya seperti negara tetangga, Singapura, dan Malaysia.

Pasar Blok G berbenah

Penataan Tanah Abang itu tak lepas dari rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memindahkan PKL Tanah Abang ke Pasar Blok G Tanah Abang. Dulu, pasar itu terlihat sangat kumuh dan sepi pengunjung sehingga PKL menolak pindah ke dalam pasar tersebut.

Sekarang keadaan pasar itu berbeda. Meski tengah direnovasi, siapa pun yang melihat dan membandingkan kondisi pasar kini dan dahulu pasti bisa merasakan perubahan signifikan di pasar tersebut.

Kepala PD Pasar Jaya Blok G Warimin mengatakan, pembenahan Blok G sudah hampir sepenuhnya selesai. Memang masih ada kerusakan di sana-sini yang tengah dibenahi. Perbaikan itu menjadi tanggung jawab PD Pasar Jaya selaku pengelola pasar, pedagang tinggal terima beres.

"Lampu di seluruh blok sudah dipasang semuanya. Rolling door sementara sedang dikerjakan. Sudah kami siapkan barang-barangnya. Yang masih bisa dipakai kami betulkan, yang sudah tidak bisa dipakai kami ganti baru, termasuk kunci-kuncinya kita ganti baru," kata Warimin kepada Kompas.com di ruang kerjanya, Rabu siang.

Warimin mengatakan, saat ini, PD Pasar Jaya tengah membuat tangga utama di Pasar Blok G. Ia memperkirakan pekerjaan renovasi pasar sudah mencapai 90 persen. Sepuluh persen sisanya berupa perbaikan rolling door penutup kios dan tangga. Ia berharap Pasar Blok G bisa setara dengan Blok A dan B.

Pantauan Kompas.com, bagian depan gedung pasar sudah dipercantik dengan cat berwarna oranye, kuning, dan biru. Di situ juga telah dipasang tangga baru yang terbuat dari besi untuk mempermudah akses ke dalam pasar. Trotoar di depan gedung dibongkar dan diganti dengan batu bata baru.

Adapun pada bagian dalam gedung Blok G, rolling door kios untuk pedagang tengah diperbaiki. Pipa-pipa saluran air tengah diupayakan agar berjalan normal. Lampu-lampu setiap lantai juga telah dipasang.

Pada bagian belakang gedung juga sudah dicat biru dan hijau. Rumah pemotongan hewan (RPH) yang sebelumnya terletak pada bagian belakang pasar telah dirapikan dan sudah menjadi tempat parkir untuk pengunjung pasar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/21/1610372/Piknik.ke.Tanah.Abang.Ajaib.Banget