Pilih Pakai Kendaraan Pribadi, Pekerja Keluhkan Macet Jakarta

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Universitas Paramadina menyatakan mayoritas pekerja di Jakarta yang berpenghasilan di atas Rp 5 juta enggan menggunakan transportasi umum. Mereka lebih memilih menggunakan mobil pribadi menuju tempat bekerja.

Di sisi lain, para pekerja itu menyadari penyebab utama terjadinya kemacetan di Jakarta adalah tingginya penggunaan mobil pribadi, tentu saja seperti yang mereka lakukan.

"Pekerja tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, kemacetan masih tetap berlangsung. Padahal dari survei yang sama, 51,6 persen pekerja (responden) mengeluhkan kemacetan yang dianggap menjadi pokok persoalan di Jakarta, ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal," kata pollster Kedai Kopi Hendri Satrio melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2015).

Hendri mengatakan para pekerja enggan menggunakan transportasi umum karena menilai tidak bisa diandalkan. "Layanan transportasi massal masih memiliki kendala dalam hal kecepatan dan kenyamanan," ujar Hendri.

Atas dasar itu, kata Hendri, Kedai Kopi menyatakan sampai sejauh ini kampanye yang digalakan pemerintah agar warga Ibu Kota dan sekitarnya bisa beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal belum berhasil.

Mereka pun merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ada di kawasan Jabodetabek bisa saling bersinergi untuk membenahi sarana transportasi umum. "Perlu berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan di jalanan Ibu Kota. Sembari membenahi fasilitas transportasi massal, pemerintah juga perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, seperti sepeda," tutur Hendri.

Survei Kedai Kopi dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-488 Kota Jakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 26 Mei – 3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.

Sumber : http://medan.tribunnews.com/2015/06/24/pilih-pakai-kendaraan-pribadi-pekerja-keluhkan-macet-jakarta

Pekerja Profesional Lebih Pilih Taksi Ketimbang TransJakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum berhasil membenahi lalu lintas di ibu kota. Diperlukan berbagai terobosan untuk membenahi dan mengurai kemacetan yang masih terus terjadi setiap harinya.

Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan, mayoritas pekerja profesional di Jakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerjanya daripada menggunakan kendaraan umum.

"Pilihan pemakaian transportasi ini merefleksikan kurang berhasilnya kampanye untuk beralih ke transportasi massal," kata juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya.

Sebanyak 80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara 13,6 persennya memilih menggunakan kendaraan umum.

Dalam keadaan tertentu, responden juga menggunakan kendaraan umum menuju kantornya. Pilihan utama responden dari hasil survei ini adalah taksi (56,4 persen). Sedangkan bus Transjakarta yang selama ini diandalkan Pemprov DKI Jakarta hanya digunakan oleh 14 persen responden. Kereta api yang menjadi moda angkutan antimacet digunakan oleh 13,6 persen responden. (Baca juga: Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri)

Sisanya responden mengaku menggunakan kendaraan umum jenis bus umum (6 persen), ojek (4,8 persen) bajaj (0,8 persen), sepeda (0,8 persen). "Taksi dianggap kendaraan umum paling nyaman ketimbang transportasi massal seperti Transjakarta atau bus umum," kata Hendri.

Hasil survei ini menunjukan, layanan transportasi massal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta selama ini masih bermasalah. Soal kecepatan dan kenyamanan masih jadi kendala sehingga pekerja tetap menggunakan kendaraan pribadi. (Baca juga: Kecelakaan Transjakarta, Ahok: Ganti Semua Busnya!)

Dengan survei ini, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah harus terus membenahi lalu lintas di Jakarta. Selain butuh berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI juga diharapkan untuk membenahi fasilitas transportasi massal. "Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pemakaian transportasi massal atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda," kata Hendri.

Survei dilakukan pada 250 responden yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said. Pemilihan responden berdasarkan karakteristik berpenghasilan di atas Rp 5 juta, punya mobil, punya latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); dan punya jabatan sekurang-kurangnya asisten manager/sederajat.

Para pekerja yang menjadi responden ini menganggap kemacetan menjadi pokok persoalan (51,6 persen), ketimbang harga kebutuhan pokok dan harga BBM yang mahal.

Sumber ; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624143538-20-62104/pekerja-profesional-lebih-pilih-taksi-ketimbang-transjakarta/

Busway Gagal, Tak Menarik Bagi Warga Kelas Menengah Atas

TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Jakarta Basuki Purnama, DPRD dan jajaran Dinas Perhubungan gagal menarik minat warga kelas menengah atas menggunakan busway atau angkutan umum. Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Kedai KOPI.

"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.

Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.

Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.

Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).

Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.

Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.

Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.

"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.

Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.

"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.

Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas