Tol JORR W2 Utara operasi, macet di tol dalam kota bisa menurun

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto direncanakan akan meresmikan pengoperasian tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) west 2 (JORR W2) Utara ruas Ciledug-Ulujami, pagi ini. Pengoperasin tol sepanjang 2,1 kilometer tersebut diyakini dapat mengurangi sekitar 20 persen-25 persen kemacetan di tol dalam kota.

"Kita berharap volume lalu lintas 75.000 kendaraan per hari di awal-awal, ya sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu bisa lebih besar," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno kepada merdeka.com, Minggu (20//7) malam.

Tarif tol tersebut ditetapkan Rp 8.500. "Kalau masuk lewat kebon jeruk hanya bayar Rp 8.500 sudah bisa menikmati JORR W2 utara plus JORR. Jadi bisa keluar sampai kampung rambutan, Cikunir atau Jati Asih dikenakan tarif sama," jelas David.

Dampak dari pengoperasian ruas Ciledug-Ulujami, Jasa Marga mengubah tarif Golongan I pada tol JORR. Seperti:

Serpong-Pondok Aren dan sebaliknya Rp 5.000

Serpong-Ulujami dan sebaliknya Rp 7.500

Serpong-JORR dan sebaliknya Rp 16.000

Serpong-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 18.000

Pondok Aren-Ulujami dan sebaliknya Rp 2.500

Pondok Aren-JORR dan sebaliknya Rp 11.000

Pondok Aren-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 13.000

Ulujami-JORR dan sebaliknya Rp 8.500

Ulujami-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500.

JORR-Meruya Utara dan sebaliknya Rp 10.500

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/tol-jorr-w2-utara-operasi-macet-di-tol-dalam-kota-bisa-menurun.html

2 Ribu Pelintasan Kereta Api MengancamKNKT Minta Pemda Bikin Underpass atau Flyover

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melansir masih ada 2.000 persimpangan sebidang se-Pulau Jawa yang bisa memunculkan kecelakaan antara kereta api dan kendaraan jenis lain. KNKT meminta pemerintah daerah ambil bagian membuat underpass atau fly over untuk menghindari perlintasan sebidang.

Ketua KNKT Tatang Kurniadi di lokasi kejadian kecelakaan KRL versus truk tanki BBM di Bintaro, Jakarta Selatan, menjelaskan, permasalahan pelintasan sebidang yang kerap jadi penyebab kecelakaan kereta api dan kendaraan jenis lain. Kondisi yang tak kunjung teratasi ini menjadi pelik karena penganggaran juga minim. ’’Se-Pulau Jawa ada sekitar 2.000 perlintasan sebidang," ujarnya.

Pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab terjadinya tabrakan antara kereta api jurusan Serpong - Kota dengan truk tanki berisi BBM Premium milik PT Pertamina itu. Hanya saja melihat kondisi di lapangan, kecelakaan di pelintasan sebidang. Dalam kondisi sehari-hari perlintasan sebidang memang kerap membahayakan karena faktor kemacetan kendaraan yang melintas dengan lalu lalang kereta api.

Informasi yang dihimpun INDOPOS (JPNN Group), kereta api yang mengalami kecelakaan tersebut buatan Jepang yang mulai dioperasikan untuk rute Serpong - Tanah Abang sejak 2001.

Menurut Tatang, sejak 2007 hingga 2012, kecelakaan kereta api di Indonesia menurun. Tahun 2007 tercatat rate accident 0, 032 dan di tahun 2013, rate accident 0,042.

"Kecelakaan ini menjadi perhatian serius bagi kami. Apalagi saat ini rate accident kereta api mulai menunjukkan tren positif," ujarnya.

Untuk melakukan penyidikan, Tatang mengatakan sudah membentuk tim yang bekerja beberapa jam sesudah kejadian. Tim tersebut akan bekerja tiga bulan untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan. Tim yang dibentuk terdiri atas Kasuspom Darat dan Kasuspom Perkeretapian dari KNKT.

"Umumnya investigasi kasus kecelakaan kereta api memakan waktu 6 bulan. Untuk kasus ini saya minta 3 bulan selesai," ujarnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/12/10/204956/2-Ribu-Pelintasan-Kereta-Api-Mengancam-#

Penghapusan KRL Ekonomi tak sejalan dengan program Jokowi

Rencana penghapusan KRL Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh PT KAI pada 1 April 2013 banyak menuai protes. Hal itu dinilai karena tidak ada sosialisasi dan transparasi dari PT KAI.

Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.

"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).

Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.

"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.

Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.

"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.

Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.

"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).

Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.

"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html