Tampilkan postingan dengan label miskin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label miskin. Tampilkan semua postingan

Rabu, 07 Oktober 2015

Ahok Tak Adil Gusur Orang Miskin, Abaikan Gedung Bertingkat Penyebab Banjir

RMOL. Ahok diprotes bersikap tak adil karena hanya menuding orang miskin sebagai penyebab banjir di Jakarta. Ahok terkesan jelas mengabaikan keberadaan gedung-gedung kantor bertingkat dan pusat perbelanjaan.

Dalam aksinya di depan kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta, siang ini (Senin, 5/10), ratusan orang dari perwakilan warga korban gusuran terus meneriakkan protes atas pengambilan paksa pemukiman mereka.

Menurut para pendemo, selama ini Ahok hanya fokus menyelesaikan persoalan banjir pada orang miskin. Sementara pusat berbelanjaan justru dibiarkan tumbuh begitu saja.

"Gubernur katanya mau mengentaskan banjir tapi yang disasar hanya orang miskin. Data BPS DKI jumlah hotel hanya naik 200 jadi 400. Apa itu mengentaskan banjir," teriak seorang orator.

Mereka pun menuntut Ahok bersikap adil dengan menggusur gedung-gedung tinggi yang menyalahi tata ruang. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut mereka, kawasan Kelapa Gading lebih layak untuk ditertibkan daripada area bantaran kali. Karena pembangunan pusat perbelanjaan itu masih baru. Sementara warga bantara kali di Kampung Pulo dan Bidara Cina sudah tinggal sejak tahun 40-an.

Sumber : http://jakartabagus.rmol.co/read/2015/10/05/219797/Ahok-Tak-Adil-Gusur-Orang-Miskin,-Abaikan-Gedung-Bertingkat-Penyebab-Banjir-

Jumat, 02 Oktober 2015

Ojek Aplikasi Berhasil Turunkan Kemiskinan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan, angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Meski demikian, menurunnya angka kemiskinan bukan disebabkan kinerja pemerintah dalam hal penyerapan anggaran, melainkan lebih kepada banyak terciptanya lapangan pekerjaan di sektor informal.

"Angka kemiskinan menurun karena lapangan kerja terbuka luas. Hanya sayangnya masih kebanyakan di sektor informal yang masih berperan. Informal kita kan kuat. Seharusnya, sektor-sektor formal digenjot juga supaya penyerapan APBD lebih cepat lagi," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo di kantornya, Kamis (1/10/2015).

Berdasarkan data yang dilansir BPS DKI, penurunan angka kemiskinan di Jakarta tahun ini mengacu pada jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mereka sebut hanya 398.920 jiwa atau setara 3,93 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta.

Jumlah tersebut lebih kecil 0,16 persen dari jumlah penduduk miskin pada September 2014 yang masih mencapai 412.790 jiwa atau setara 4,09 persen dari total jumlah penduduk.

Nyoto menyebut sejumlah usaha informal yang ia sebut berhasil mengurangi angka kemiskinan, yakni bisnis di bidang makanan dan layanan ojek berbasis aplikasi.

"Kuliner itu kan enggak pernah sepi di Jakarta, termasuk itu (ojek aplikasi). Walaupun katanya dimasalahkan, secara ekonomi itu meng-generate pertumbuhan ekonomi. Berapa banyak orang yang tertampung di Go-Jek, GrabBike, Uber," ujar dia.

Nyoto menekankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih menggenjot penyerapan anggaran pada triwulan terakhir tahun ini. Sebab, kata dia, penyerapan anggaran sangat membantu pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, belanja pemerintah itu memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teorinya begitu. Di samping belanja masyarakat, belanja pemerintah juga. Kalau sekarang penyerapan anggaran Pemerintah DKI rendah, pertumbuhannya tidak akan meningkat dengan cepat," ucap Nyoto.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/01/20373771/Ojek.Aplikasi.Berhasil.Turunkan.Kemiskinan.di.Jakarta

Rabu, 11 Juli 2012

Janji Manis Serba Gratis Para Cagub

Kemacetan menjadi salah satu isu utama kampanye Pilkada Jakarta 2012. Menjelang pemilihan gubernur DKI hari Rabu ini, Jakarta dibanjiri kata-kata “bebas” dan “gratis”. Para calon gubernur menjanjikan pendidikan gratis, perawatan kesehatan gratis, dan kota yang bebas macet, serta tentunya bebas banjir. Di ibu kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini, masih banyak warga yang skeptis. Tapi hal itu tak menggentarkan para kandidat yang berupaya memenangkan pemilihan gubernur tanggal 11 Juli nanti. Hasil pemilu diperkirakan bisa didapat tanggal 19 Juli. Saat ini, pendidikan dasar sembilan tahun sudah digratiskan oleh pemerintah. Rakyat juga bisa mendapat layanan kesehatan cuma-cuma jika menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Tapi para cagub menjanjikan hal lebih. Para kandidat berjanji memberikan pendidikan gratis sampai tingkat sekolah menengah atas. Salah satu calon, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, bahkan sempat berkomentar bahwa sekolah swasta pun seharusnya gratis. Adapun Alex Noerdin, calon yang diusung Partai Golkar, berkata warga Jakarta tak perlu membawa surat miskin untuk bisa mendapat layanan kesehatan gratis. KTP saja sudah cukup, ujarnya. “Kehidupan rakyat miskin sudah dipersulit oleh persyaratan surat miskin itu, yang pengurusannya justru membutuhkan uang,” kata Alex belum lama ini seperti dikutip Antara. Alex juga menjanjikan SIM gratis, surat nikah gratis, serta asuransi jiwa gratis. Ia juga mengklaim bisa memecahkan masalah kemacetan dan banjir Jakarta dalam tiga tahun masa jabatan. Fauzi Bowo, gubernur yang masih menjabat, malah menyatakan hanya perlu dua setengah tahun lagi untuk mengurai masalah-masalah itu. Fauzi yang akrab disapa Foke ini adalah kandidat dari Partai Demokrat. Sebuah survei yang dilakukan belum lama ini memang menunjukkan banjir dan macet adalah dua isu yang menjadi perhatian utama para pemilih.

Joko Widodo atau Jokowi, calon lain yang sebelumnya terkenal berkat kiprahnya sebagai wali kota Solo, berkata akan mengerahkan 1.000 bus tambahan untuk sistem TransJakarta yang memakai jalur busway. Jokowi mendapat keluhan bahwa bus-busnya selama ini terlalu penuh dan membuat penggunanya mengantre lama.

Calon independen Hendardji Soepandji berjanji akan membagikan beras gratis untuk rakyat miskin jika terpilih.

“Janji-janji itu mungkin terkesan populis, tapi saya pikir banyak di antaranya masih realistis, jika kita melihat anggaran tahunan DKI saat ini,” kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. “Ini hanya soal menentukan prioritas.”

Tentu saja, menukar urutan prioritas berarti dana untuk prioritas saat ini berkurang. Anggaran tahunan Jakarta saat ini hampir mencapai Rp 40 triliun.

Sebuah survei yang dilakukan LP3ES belum lama ini terhadap kelas menengah Jakarta menunjukkan Foke dan Jokowi adalah kandidat paling diminati. Lebih dari 24% responden menyatakan akan memberikan kesempatan lima tahun lagi bagi Foke, sedangkan 23% memilih Jokowi. Masing-masing kandidat lain mendapat kurang dari lima persen.

Sejauh ini diskusi dan kampanye jarang menyentuh isu politik besar seperti hak kaum minoritas, kebijakan ekonomi, dan penerapan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih mungkin saja ditentukan oleh barang-barang gratisan yang dibagikan para cagub. Namun, hadiah dan janji-janji yang beredar pun sering terlihat serupa. Pemilih mungkin harus lebih memperhatikan rekam jejak setiap calon yang semuanya “murah hati” ini.

Sumber : http://realtime.wsj.com/indonesia/2012/07/10/janji-manis-serba-gratis-para-cagub/

Jumat, 16 Maret 2012

Ampun, Warga Miskin Jakarta Meningkat

INILAH.COM, Jakarta - Masalah kemiskinan di Ibukota merupakan permasalahan serius. Tak heran jika program pengentasan kemiskinan juga selalu digembar-gemborkan dalam janji politik calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilukada DKI Jakarta.

Beberapa poin pengentasan kemiskinan diserukan pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2007 silam, yakni mendorong perbaikan kampung bagi permukiman warga miskin, lapangan kerja bagi warga miskin, merevisi Perda No 11/1988 tentang Ketertiban Umum dan perda lainnya yang tidak berpihak kepada warga miskin, hingga alokasi dana APBD DKI untuk pembangunan yang manfaatnya bisa di nikmati warga.

Tak hanya itu, janji memerangi kemiskinan dan kebodohan dengan menggratiskan biaya pengobatan bagi pasien warga miskin atau janji pendidikan gratis hingga SMA , dianggap cukup jitu dan cerdas dalam menarik simpati masyarakat. Namun, apakah janji-janji tersebut telah terealisasi? Belum.

Angka penduduk miskin di Jakarta ini berdasar survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, per Maret 2011, malah makin bertambah sebesar 51.240 jiwa. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan jumlah orang miskin selama pertahun. Pada data per Maret 2011, tercatat jumlah orang miskin menjacapi 363.420 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2010 dengab periode yang sama, sebanyak 312.180 jiwa.

Bahkan BPS memprediksi garis kemiskinan pada tahun 2012 akan lebih tinggi daripada angka kemiskinan sebelumnya. Ini karena angka kemiskinan mendekati angka inflasi yang terjadi sepanjang tahun. Ditengarai, peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah kapita per bulan garis kemiskinan di tahun 2011, serta pola hidup masyarakat yang cenderung berubah-ubah.

Terkait kemiskinan, BPS DKI telah melakukan survei di enam wilayah DKI Jakarta, hasilnya garis kemiskinan tahun 2011 sebesar Rp355.480 per kapita per bulan. Jumlah ini lebih tinggi dari garis kemiskinan pada tahun 2010 yang hanya mencapai Rp331.169 per kapita per bulan.

Kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan kenaikan laju inflasi dari tahun sebelumnya. Laju inflasi pada Maret 2010 hanya mencapai 3,49 persen, menjadi 5,95 persen pada Maret 2011. “Laju inflasi tinggi di tahun 2011, dikarenakan adanya kenaikan harga-harga makanan dan minuman. Itu yang memacu kenaikan garis kemiskinan,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Agus Suherman.

Akibatnya, lanjut Agus, jumlah pengeluaran penduduk DKI Jakarta pun semakin meningkat sehingga mencapai Rp 355.480 per kapita per bulan atau paling tidak warga harus mengeluarkan uang sekitar Rp 11.000 per harinya. Dengan komposisi garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan makanan sebesar Rp 229.147 atau 64,46 persen dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rp 117.682 atau 35,54 persen.

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi inilah, Agus berharap Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja lebih keras lagi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Ibukota. "Seluruh dinas terkait kemiskinan harus menciptakan terobosan program pengentasan kemiskinan yang baru, untuk mendampingi program pengentasan kemiskinan yang sudah ada," jelasnya. [mah]

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1840825/anggaran-tak-sedikit-kemiskinan-tetap-tinggi