Keuntungan untuk Warga Jakarta dengan Sistem Pajak "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar warga Jakarta yang telah menjadi wajib pajak segera mendaftarkan diri ke sistem pajak online. Mereka menyatakan banyak kemudahan yang akan didapatkan wajib pajak yang telah mendaftarkan dirinya ke sistem ini.

Kepala UPT Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Andri Kunarso, memaparkan sejumlah kemudahan tersebut. Kemudahan pertama yakni tidak perlu lagi mengantri di kantor-kantor pajak.

"Dengan adanya pelayanan online ini, wajib pajak tidak perlu lagi mengantre membayar pajak ke kantor pajak atau Unit Pengelola Pajak Daerah di Kecamatan," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Menurut Andri, tidak perlunya wajib pajak datang ke kantor pajak disebabkan karena wajib pajak yang berencana akan membayar pajak cukup mengisi administrasi di situs pajak online dan melihat langsung besaran tagihan pajak. Besaran tagihan pajak itu kemudian dapat dibayarkan melalui ATM, e-banking, atau mobile banking.

Tidak hanya itu, wajib pajak juga dapat melihat jumlah tungggakan pajak terutang yang dimilikinya.

"Setelah itu wajib pajak juga bisa langsung mencetak bukti pembayaran setelah membayar pajaknya. Bukti pembayaran itu bisa di-print untuk menjadi alat bukti yang sah," ujarnya.

Andri menuturkan pula, manfaat lain dari penerapan sistem pajak online adalah meminimalisir kemacetan di ibu kota. Pasalnya, jumlah wajib pajak yang ke kantor-kantor pelayanan dengan membawa kendaraan pribadi semakin sedikit.

"Wajib pajak sekarang bisa bayar pajak dari rumah dan tidak perlu datang ke kantor pajak. Ini memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemacetan," ujar dia.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/11/10242031/Keuntungan.untuk.Warga.Jakarta.dengan.Sistem.Pajak.Online

Rahasia Bebas Macet Singapura yang Bisa Ditiru Jakarta

SINGAPURA, KOMPAS.com — Menyusuri jalan dan sudut-sudut kota Singapura tak pernah membosankan. Kita dihadapkan hanya pada pilihan bahwa kondisi arus lalu lintas bebas macet, dan fasilitas publik, terutama transportasi, aman, nyaman, murah, efektif, dan menyenangkan.

Berbeda dengan Jakarta. Kemacetan terjadi setiap saat dan di setiap sudut kota, terutama di jalur-jalur strategis menuju pusat bisnis, perkantoran, pusat komersial, dan pusat aktivitas sehari-hari.

Lantas, apa rahasia Singapura bisa menata wilayahnya demikian baik dan memanjakan warganya?

Ternyata, kunci utamanya ada pada strategi perencanaan jangka panjang dan tata guna lahan untuk transportasi terintegrasi. Kebijakan perencanaan kota Singapura dilakukan melalui concept plan yang disusun dan direvisi secara berkala.

Concept plan ini telah dimulai sejak 1971, yang diperbarui dan direvisi pada 1991, 2001, dan 2013, serta berlaku hingga 2030. Pemerintah Singapura kemudian menjabarkan concept plan menjadi rancangan induk atau masterplan yang dievaluasi setiap lima tahun.

Perencanaan dan pelaksanaan concept plan sepenuhnya melalui mekanisme instruktif dari atas ke bawah (top-down). Hal ini ditegaskan dalam dokumen pelaksanaan rancangan induk, dengan target besar yang sangat rigid, yakni pemenuhan penyediaan untuk perumahan rakyat yang terjangkau, penyediaan lingkungan hidup yang nyaman, menjaga Singapura hijau, menjaga keragaman hayati, menjaga mobilitas penduduk, dan menjaga bangunan bersejarah.

Namun, seiring perkembangan zaman, sejak concept plan dan masterplan pertama dilansir pada tahun 1971, muncul tuntutan terhadap kebijakan berbasis aspirasi masyarakat (bottom-up) yang semakin besar berupa konsultasi publik dan penekanan pada kenyamanan hidup. Namun, pemerintah pusat tetap secara holistis mengatur ketat.

Pemerintah Singapura melalui Land and Transportation Authority (LTA) pun kemudian menciptakan formulasi sistem transportasi publik terintegrasi dengan pengembangan hunian, komersial, fasilitas umum, dan pilihan moda transportasi yang nyaman, aman, dan efektif. Pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) adalah awal penataan transportasi sistematis.

Dalam perjalanan pemberlakuan sistem ERP ini, efeknya ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi populasi kendaraan, meskipun kepadatan kendaraan menuju pusat kota bisa dibatasi. Untuk itulah, Pemerintah Singapura kemudian memperbaruinya dengan sistem ERP tahap II.

Sebenarnya, ERP tahap II adalah pembaruan dan generasi baru ERP tahap awal dengan memakai sistem navigasi satelit global. Pengaturan arus lalu lintas dan pengenaan tarif menjadi langsung atau real time melalui satelit dan sistem on-board. Dengam model ini, mereka akan mengganti sistem gantry yang sudah kuno. Sementara itu, Jakarta baru akan memulainya.

Dalam pandangan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sistem real time dan multiane seperti ini akan menjadi pemicu perubahan perilaku para pengendara. Pengelola kota juga dapat melakukan kontrol secara langsung.

"Hasil dari pengenaan tarif pun akan dapat optimal. Hal ini dimungkinkan karena kesesuaian tarif berdasarkan jam-jam sibuk pada pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Senin (25/5/2015).

Tantangan Jakarta

Yang menarik untuk dicermati adalah berlakunya kebijakan dan aturan baru ini yang secara langsung akan berpengaruh pada pola pemakaian kendaraan pribadi pada jam sibuk. Keseimbangan harga biaya kepemilikan dan pajak kendaraan pribadi yang tinggi tentunya akan menjadi penentu pola kepemilikan kendaraan pribadi.

"Inilah contoh kebijakan top-down yang berdaya guna. Singapura bisa menjadi contoh pelaksanaan kebijakan transportasi publik kota dan ditiru Jakarta karena negara ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia," tandas Bernardus.

Dengan demokratisasi Indonesia dan otonomi daerah, rezim perencanaan pun menghadapi tantangan baru. Keharusan partisipasi masyarakat menjadi agenda utama yang sangat penting untuk setiap produk rencana. Independensi daerah menjadi utama dalam mengatur tata ruang dan guna lahan.

Kendati pengaturan top-down seperti Singapura menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, masih ada cara lain, yakni melalui persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh kementerian terkait.

Sementara itu, Jakarta berpacu dengan waktu untuk pembangunan sistem angkutan massal dan pengaturan kendaraan pada jam sibuk. Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tepat karena pada saat bersamaan sedang melakukan pembenahan sistem angkutan feeder dan busway, serta restrukturisasi organisasi bisnis angkutan umum.

"Kendati demikian, tujuan utamanya haruslah untuk mengubah perilaku penduduk dalam bepergian dari satu titik ke titik lain di kota, terutama arus komuter pada jam sibuk. Hal ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas dan penghematan biaya," tutur Bernardus.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan reliabilitas serta kualitas bus-bus umum dan transjakarta. Sebuah kota besar internasional sekelas Jakarta harus dan mampu memiliki bus dan kereta berkualitas dunia.

"Tidak terjebak membeli kendaraan abal-abal yang mudah rusak dan terbakar," pungkas Bernardus.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/05/26/0804020/Rahasia.Bebas.Macet.Singapura.yang.Bisa.Ditiru.Jakarta

APTB Dilarang Masuk Jakarta, Jumlah Penumpang dan Pendapatan Bakal Merosot

JAKARTA, KOMPAS — KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA YANG MELARANG BUS ANGKUTAN PERBATASAN TERINTEGRASI BUS TRANSJAKARTA BEROPERASI DI IBU KOTA DIKHAWATIRKAN MENURUNKAN PENDAPATAN PARA PETUGAS APTB KARENA JUMLAH PENUMPANG MEROSOT. GUBERNUR PUN DIMINTA MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KEPUTUSANNYA.

Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.

Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.

Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.

Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.

Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.

Berharap solusi yang tepat

Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.

Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.

Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.

Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.

Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.

Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan

Aplikasi Android JAFIP: Kontribusi Fujitsu Untuk Berbagi Informasi Banjir di Jakarta

CHIP.co.id – Aplikasi JAFIP yang didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang atau lebih dikenal sebagai JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) tersebut telah tersedia di bulan Maret ini di Android Play Store. Bersama dengan Fujitsu Gelar Sistem Berbagi informasi bencana Partisipatif yang berbasiskan smartphone untuk warga Jakarta dan sekitarnya.

Aplikasi JAFIP diharapkan dapat warga mengantisipasi banjir yang sudah menjadi ‘bencana’ tahunan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain menyediakan informasi banjir, JAFID juga menyediakan berbagai informasi yang berkaitan lainnya, seperti tingkat curah hujan, ketinggian air sungai, dan informasi lainnya, seperti pohon tumbang, kebakaran, atau korsleting Listrik.

Selain JAFIP Android application (app), Fujitsu sebelumnyua juga telah menggelar layanan Disaster Management Information System bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jakarta yang telah diimplementasikan sejak Desember 2013 lalu.

Menurut Achmad Sofwan, Managing Director PT. Fujitsu Indonesia, ““Sistem berbagi informasi ini dibangun Fujitsu mengingat banyaknya pengguna smart devices yang semakin bertumbuh beberapa tahun terakhir ini. Dengan semakin banyaknya informasi yang saling terhubung dan meluas, maka terdapat peluang untuk menerapkan sistem secara human centric intelligent society.’

Dalam penjelasannya seputar aplikasi JAFIP ini, Mu'awiyah Abdul Shomad, Department Manager Application Service Business Group Fujitsu Indonesia, berkata, “Masyarakat dapat mengirimkan penjelasan pandangan matanya soal hujan, banjir, ketinggian air sungai ataupun dampak lain. Mereka juga bisa menambahkan komentar berikut foto dari tempat kejadian secara langsung.”

Mengenai seberapa jauh integrasi JAFIP dengan Disaster Information Management System (DIMS) milik BPBD DKI Jakarta yang juga dikembangkan Fujitsu, Shomad mengatakan beberapa notifikasi dari DIMS akan didikirimkan juga ke sistem JAFIP sehingga bisa bermanfaat bagi penggunanya.

Selain menyediakan dua fungsi utama (melaporkan dan melihat laporan informasi bencana), JAFIP pun menyediakan beberapa fasilitas tambahan (additional features), seperti Report Abuse, opsi interface 3 bahasa (Inggris, Indonesia, dan Jepang), Timeline, dan berbagi informasi bencana via social media (twitter, Facebook, dll).

Sumber : http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-security-apps-android-press_release/14186/aplikasi_android_jafip_kontribusi_fujitsu_untuk_berbagi_informasi_banjir_di_jakarta

Banjir Jakarta, Pakar: Sistem Drainase di Jakarta Semrawut

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar teknik hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, Djoko Legono, mengatakan sistem drainase yang dibangun di Jakarta punya banyak kekurangan. Hal itu menjadi salah satu sebab banjir terus menerjang Ibu Kota. "Banyak drainase yang tak sempurna karena dijejali dengan kabel listrik dan pipa air," katanya kepada Tempo, Kamis, 12 Februari 2015.

Banjir kembali menggenangi DKI pada awal pekan ini. Hujan yang turun secara intensif menciptakan 93 titik genangan banjir. Bahkan Istana Negara tak luput dari terjangan banjir setinggi mata kaki. Selain intensitas dan durasi hujan, tak berfungsinya pompa di Pluit disebut menjadi salah satu sebab banjir tahun ini.

Djoko menambahkan, kebanyakan drainase yang bermasalah ialah saluran mikro atau selokan-selokan kecil di perumahan. Sering dijumpai warga dengan mudah membuang sampah di saluran itu sehingga menyumbat aliran air yang mengalir.

Selain itu, dia menjelaskan, sistem terali besi atau grille yang terpasang pada permukaan jalan juga tak bisa diandalkan. Lubang-lubang itu menjadi salah satu jalan masuknya air pada permukaan jalan raya ke sistem drainase. Namun lubang pada terali itu tersumbat padatan. "Akhirnya performa grille itu menurun dan ketinggian genangan meningkat drastis," ujarnya.

Djoko menyarankan pemerintah DKI mengoptimalkan waduk-waduk untuk menampung air dan menjadi daerah resapan. Hal itu sejalan dengan lanskap Jakarta yang sering tergenang karena tinggi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan laut. "Kalau pakai sistem waduk atau polder, pompanya harus hidup terus," Djoko menjelaskan.

Dia tak sepakat bila pemerintah DKI memakai sistem konservasi untuk mengurangi banjir. Sistem yang salah satunya membuat banyak sumur biopori itu dinilainya tak cocok dengan lanskap Jakarta. Sistem tersebut cocok diterapkan di wilayah hulu, seperti Bogor. "Lebih baik pemerintah DKI memastikan konektivitas antara makro dan mikro drainase berjalan sempurna."

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/02/13/083642182/Banjir-Jakarta-Pakar-Sistem-Drainase-di-Jakarta-Semrawut

Jakarta Utara Jadi "Pilot Project" Pengolahan Sampah Hasilkan Listrik

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mencanangkan wilayah kota administrasi Jakarta Utara sebagai lokasi pilot project pengolahan limbah sampah menjadi energi listrik.

“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.

Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.

Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html

Atasi Banjir Jakarta dengan Sumur Injeksi, Lebih Murah dari Sodetan

WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Masalah banjir yang pasti terjadi dikala musim hujan menjadi persoalan serius Pemerintah dan masyarakat saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun, banjir tetap saja terjadi.

“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).

Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.

“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.

Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.

Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.

“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.

Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.

Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.

“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.

Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.

“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.

“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya

Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan

Keroyokan Bangun Info Banjir

KOMPAS.com - Hujan tak henti menyambangi Jakarta dan kawasan sekitarnya sepanjang akhir pekan ini. Cuaca serupa diperkirakan bakal mendera sepanjang akhir tahun ini hingga Februari-Maret tahun 2015.

Warga yang ingin berlibur atau beraktivitas di luar ruang harus banyak menimba informasi agar tak terjebak banjir hingga kemacetan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tergenang pun dituntut selalu siaga. Mereka terus menunggu pengurus RT setempat mengabarkan tepatnya kapan air meluap dan harus segera mengungsi atau tidak.

Untuk itu, kebutuhan informasi realtime dan terus update terkait banjir di Jakarta amat tinggi. Berusaha memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Universitas Wollongong dan Twitter akan meluncurkan petajakarta.org/banjir awal Desember 2014.

Tidak sekadar peta, platform jaringan dengan sumber terbuka (open source) berbasis masyarakat ini juga mengumpulkan dan menyebarkan data banjir di Jakarta.

Dengan media sosial Twitter, semua orang bisa berpartisipasi. Pengumpulan data secara keroyokan mempercepat penyebaran informasi dan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan.

Penyumbang hanya butuh akun Twitter untuk mengabarkan apa yang dia lihat kepada pengelola sistem. Setelah diverifikasi, antara lain, lewat petugas di lapangan, pengelola akan mengunggah data ke situs. Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan, data yang disajikan lebih akurat karena melalui proses verifikasi.

Pengguna Twitter cukup menyampaikan kabar dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tanda pagar (tagar) #banjir. Sistem selanjutnya akan mencatat lokasi pengirim dan menandai lokasi yang dilaporkan di peta.

”Selain dicek oleh petugas di lapangan, data juga dicek dengan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk instansi lain yang terkait. Dari warga untuk warga. Satu sisi warga mengabarkan, sisi lain warga dan instansi terkait membutuhkan info banjir secara realtime,” kata Bambang.

Menurut Bambang, selain tim dari Universitas Wollongong dan Pemerintah Australia, program tersebut juga didukung oleh Twitter Inc. Sistem pelaporan melalui media sosial Twitter dipilih karena warga Jakarta dinilai sangat aktif di Twitter.

Sistem informasi mengenai banjir di Jakarta pernah dilakukan oleh google.org melalui Google Crisis Response saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun 2013. Peta lokasi banjir dan ketinggian air datanya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data lokasi pengungsian dan nomor telepon penting.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/30/03354531/Keroyokan.Bangun.Info.Banjir

Hindari Ngompreng, Ahok Pasang GPS di Truk Sampah

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berniat memasang sensor yang dilengkapi perangkat global positioning systems (GPS) pada truk sampah yang beroperasi di Jakarta. Sensor ini memungkinkan otoritas pengelola masalah sampah untuk melacak truk yang kerap disalah gunakan oleh sopirnya.

"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)

Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.

Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.

Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)

Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah

Tarif ERP Akan Dimulai Rp 30 Ribu, Besarannya Tergantung Kemacetan

Jakarta - Dua gerbang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta sudah terpasang. Diperkirakan sistem ini akan mulai diterapkan akhir tahun 2015 dengan tarif Rp 30 ribu.

"Tarifnya sekitar Rp 30 ribu dan sangat kondisional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar usai jumpa pers sistem ERP di Anomali Cafe, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Selasa (30/9/2014).

Kondisional yang dimaksud adalah disesuaikan dengan volume kendaraan yang melintas di Jalan yang diterapkan sistem ERP. Menurutnya, kondisi ideal setiap jalur hanya dilewati sekitar 1500 kendaraan per jam dengan kecepatan antara 30 km hingga 40 km.

Namun diperkirakan saat ini jumlah mobil yang melintas di Jalan Rasuna Said mencapai 2 ribu kendaraan setiap jamnya di waktu-waktu padat.

Karena itu, tarif ERP akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jika jumlahnya belum berkurang, maka kemungkinan akan dinaikkan.

"Kalau kecepatan kendaraan masih di bawah 30 km, ya bisa jadi kita naikkan menjadi Rp 35 ribu. Tapi kalau volume berkurang ya kita turunkan tarifnya," sambungnya.

Kenaikan tarif ini juga akan menyesuaikan dengan kesiapan moda transportasi publik yang ada di Jakarta. Akbar tak takut jika nominal itu disebut 'mahal'. "ERP memang konsepnya mahal untuk sebagian orang," ucap mantan Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.

Dalam kesempatan yang sama, teknisi Q-Free -yang menjadi vendor ERP di Jalan Rasuna Said- Harry Gunawan, menyebut sistem ERP yang dimilikinya mampu mendeteksi kendaraan baik yang menggunakan on board unit (OBU) atau pun tidak dalam jumlah besar‎.

Ia menyebut untuk sistem ERP yang dimilikinya, 4 kamera yang terpasang di gerbang ERP dapat menangkap gambar plat nomor yang melintas meski Kondisinya padat dan berdempetan.

"Selama masih ada celah, kamera kami bisa menangkap. Kecuali mobil itu berdempetan yang berarti kecelakaan, baru tidak bisa," kata Harry.

Ia mengatakan pada dasarnya identifikasi kendaraan yang dilakukan pada sistem ERP mi‎lik perusahaannya bukan pada kamera yang dipasang pada gerbang. Namun, pada data yang terinput dalam OBU yang terpasang di setiap mobil.

"Jadi kalau plat nomornya diubah, dimodifikasi atau tidak terpasang sekali pun, maka tetap akan terbaca selama OBU tetap terpasang di kaca depan kendaraan tepatnya di dekat cermin tengah mobil," ucap Harry.

Sistem ERP Kuningan I di Jalan Rasuna Said ini akan diujicoba selama 3 bulan. Pihak Q-free juga akan membagikan 100 OBU untuk pemilik kendaraan sebagai salah satu langkah sosialisasi dan uji coba.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/30/182153/2705692/10/tarif-erp-akan-dimulai-rp-30-ribu-besarannya-tergantung-kemacetan

Twitter Garap Proyek Penanggulangan Banjir Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia layanan microblogging terbesar, Twitter Inc, akan turun tangan dalam salah satu proyek pendukung infrastruktur di Indonesia. (Baca: Twitter Kembangkan Cuit Lewat SMS)

Kepada Tempo, Kepala Komunikasi Korporat Twitter untuk Wilayah Asia Pasifik, Dickson Seow, mengatakan perusahaannya tengah menggarap sistem pendataan guna menanggulangi bahaya banjir di Jakarta. "Ini adalah proyek kami bersama Wollongong University Australia," katanya di Hotel Kempinski.

Seow mengatakan sistem ini bisa membantu pemerintah dan masyarakat untuk memperkirakan daerah yang akan terkena banjir. Layanan berupa apps atau aplikasi komputer ini juga memudahkan pengiriman bantuan dan tim penyelamat bagi korban. Basis dari sistem ini adalah celotehan atau tweet dari pengguna Twitter yang digabungkan dengan peta digital. (Baca juga: Tweeps Waspadai Portal Berita Palsu)

Menurut Seow, masyarakat tinggal mengirimkan tweet berisi informasi banjir dengan menggunakan tanda pagar (hashtag) #petajakarta, dan hasilnya akan dipindai oleh sistem pemetaan yang tengah dirancang. "Dari data itu, daerah yang perlu bantuan bisa diketahui," ujarnya. (Baca: Twitter Tambahkan Menu Belanja di Android)

Selain bersama Wollongong University, Twitter kemungkinan akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menggarap proyek di Indonesia. Seow mengatakan Twitter akan membuka kantor cabang di Indonesia. (Baca juga: Twitter Bakal Buka Kantor di Jakarta).

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/09/01/090603492/Twitter-Garap-Proyek-Penanggulangan-Banjir-Jakarta

Ancam Mogok Angkut Sampah di DKI Jakarta

JAKARTA - Puluhan pengusaha pengangkut sampah menuntut Dinas Kebersihan DKI segera melunasi ongkos jasa pengangkutan sampah yang belum dibayar sejak Januari hingga Juni tahun ini.

Para pengusaha mengancam bulan depan jasa pengangkutan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi tidak juga dilunasi, akan melakukan mogok mengangkut sampah.

Seorang pengusaha pengangkut sampah yang enggan disebutkan namanya mengaku, sejak diubahnya sistem pengangkutan sampah oleh Pemprov DKI per Januari, dia dan puluhan pengusaha pengangkut sampah lainnya di ibukota belum menerima pembayaran sepeserpun.

Padahal seharusnya setiap bulan Dinas Kebersihan mempunyai kewajiban membayar biaya angkut sampah ke perusahaanya sekitar Rp 300 juta. Akibatnya untuk membayar karyawan dan pembelian bahan bakar truk sampah, para pengusaha terpaksa menggunakan dana pribadi, bahkan tidak sedikit yang berhutang ke pihak bank.

"Informasi yang saya terima lebih dari 40 perusahaan pengangkut sampah yang bekerjsama dengan dinas kebersihan, seluruhnya belum dibayar. Dinas Kebersihan sendiri mempunyai tunggakan ke perusahaan saya mencapai Rp 1,8 miliar," kata dia.

Menurut pengusaha yang beroperasi mengangkut sampah di wilayah Jakarta Utara ini, dia bersama pengusaha lainnya pernah mengadukan keterlambatan pembayaran jasa angkut sampah tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dua bulan silam. Namun hingga kini belum ada titik terang bakal dilunasi.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI sejak akhir Desember 2013 menerapkan sistem baru dalam pengangkutan sampah. Sistem baru tersebut akan diberlakukan mulai tahun ini. Sistem pengangkutan sampah yang baru dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.

Selain itu, Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran per rit (bolak-balik). Kebijakan ini dinilai jauh lebih baik dibanding sistem pembayaran per jam yang sebelumnya dilakukan dinas kebersihan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengungkapkan, keterlambatan jasa pengangkutan sampah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Dinas Kebersihan DKI. Untuk itu dia mengimbau agar intansi yang mengurus sampah warga ibukota itu lebih baik dibubarkan saja.

"Lebih baik dibubarkan saja diganti menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diharapkan lebih efektif," kata Victor, Minggu (13/7).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Edningtyas mengakui adanya keterlambatan pembayaran jasa pengangkutan sampah dari lima wilayah ibukota ke TPST Bantar Gebang. Namun dia berjanji, sebelum Hari Raya Idul Fitri, seluruh kewajiban Pemprov DKI dapat diselesaikan.

"Sekarang kami masih mengurus administrasinya, tinggal sedikit lagi selesai. Mudah-mudahan tidak sampai Lebaran, semua sudah dilunasi," kata wanita yang akrab disapa Tyas ini.

Tyas menjelaskan, volume sampah di Jakarta memang cenderung meningkat setiap harinya. Diperkirakan volume sampah yang dihasilkan warga per hari mencapai 7.000 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5.200-5.500 ton dibuang ke TPST Bantar Gebang, sementara sisanya diolah oleh warga atau diambil pemulung. Untuk mengangkut sebanyak itu, Pemprov DKI membutuhkan sedikitnya 900 truk sampah.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/07/13/245998/Ancam-Mogok-Angkut-Sampah-di-DKI-Jakarta-

Tarif Tertinggi ERP Rp23 ribu Sekali Melintas

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah diuji coba pada pertengahan bulan Juli ini, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan terus dimatangkan Pemprov DKI. Dari kajian yang dilakukan, tarif tertinggi sistem rekayasa lalu lintas dalam penanganan kemacetan tersebut sebesar Rp23 ribu.

Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.

Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.

Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.

Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.

“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.

Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.

Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.(guruh)

Sumber : http://poskotanews.com/2014/07/10/tarif-tertinggi-erp-rp23-ribu-sekali-melintas/

Jakarta Akan Hapus Angkutan Sistem Setoran

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghilangkan sistem setoran di angkutan umum. Sistem setoran ini dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota, karena menyebabkan para sopir terpaksa mengetem untuk mendapatkan penumpang.

Penghapusan sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengaku telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) soal wacana ini. Menurut Akbar, sistem itu akan diuji coba untuk satu trayek yang ramai.

Namun, dia meyakini, menghapus sistem setoran memerlukan waktu lama. "Perlu membuat detail kebijakan itu bersama dengan operator bus. Juga pengkajian dari segi aspek hukumnya," kata Akbar, Rabu, 11 Juni 2014.

Rencananya, Dishub akan menggandeng PT TransJakarta untuk melakukan kajian. Kajian diharapkan selesai akhir tahun ini.

Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan, mengungkapkan bahwa pengusaha transportasi dan Organda menyetujui perubahan sistem pelayanan dan operasional angkutan umum, sepanjang demi kepentingan penumpang. Tapi, kata Safruhan, hal itu perlu diperhatikan secara detail. Seperti standar pelayanan minimal, dan pendekatan kepada pengusaha swasta yang sudah lama menjadi operator.

Sebab, menurutnya, pengusaha sudah terbiasa dengan cara lama. Sehingga, jika ada perubahan, mereka membutuhkan cara agar terbiasa. Dia berharap program itu dibicarakan secara matang. "Sampai sekarang, kami belum diajak bicara," ucap Safruhan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, sebagai pengganti sistem setoran, Pemerintah DKI akan membayar ke perusahaan pemilik angkutan umum. "Para sopir dan perusahaan-perusahaan itu akan kami bayar berapa rupiah per kilometer," ujar Ahok, sapaan Basuki.

Dengan sistem seperti ini, dia berharap penumpang angkutan umum di Jakarta bisa lebih nyaman dan cepat dalam melakukan perjalanan. "Yang penting standar pelayanan minimum tercapai. Misalnya minimal tiap 7 menit ada angkutan umum lewat. Kan penumpang enak," katanya.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511518-jakarta-akan-hapus-angkutan-sistem-setoran

Sistem Cerdas ITB Urai Kemacetan Panjang

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa ITB membuat sistem pengurai kemacetan panjang di persimpangan jalan. Lampu pengatur lalu lintas mereka atur tiap fase kerjanya maksimal hanya tiga menit.

Tim yang beranggotakan Amral Nazar, Dita Amalia, dan Anissa Sachi tersebut, membuat pengaturan lalu lintas cerdas dengan konsep okupansi. Sistem buatan mereka akan bekerja untuk memantau kondisi lalu lintas, kemudian menghasilkan durasi nyala lampu sesuai panjang antrean kendaraan di tiap persimpangan. "Saat antrian panjang, lampu merah otomatis akan lebih cepat dan lampu hijau menyala lebih lama," kata Amral kepada Tempo, Selasa, 3 Juni 2014, saat pameran karya tugas akhir di acara Electrical Engineering Days di Aula Barat ITB yang berlangsung 3-6 Juni 2014.

Sistem itu mereka akui tidak akan sanggup menghilangkan kemacetan. "Karena kendaraan bermotor terus bertambah, kami hanya berusaha mengurangi antrian panjang," ujar Dita Amalia. Caranya dengan mengurangi durasi nyala lampu tiap fase, yakni nyala lampu kuning, merah, dan hijau, menjadi maksimal dalam tiga menit.

Di Bandung, misalnya, durasi fase lampu pengatur lalu lintas ada yang lebih dari tiga menit, seperti di jalan bypass Soekarno-Hatta saat pagi dan sore. "Suka tersiksa panas, seperti dijemur di jalan," kata Iwan Kurniawan, seorang pengendara sepeda motor. Ia menyebut, lama waktu lampu merah bisa sampai dua menit atau 120 detik, seperti tertera di papan penghitung waktu lampu lalu lintas.

Menurut Anissa, mereka membagi sistem mereka ke tiga bagian, yakni proses gambar digital, proses data, dan pengendalian lampu lalu lintas. Gambar digital mereka peroleh dari kamera video Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dipasang di tiang lampu lalu lintas. Dari kamera itu, diperoleh gambaran panjang antrean kendaraan di persimpangan jalan saat lampu menyala merah.

Gambar kondisi secara real time itu kemudian diolah mini kit komputer Raspberry-Pi yang dipasang di dalam kotak perangkat di tiang lampu lalu lintas. "Kemudian dihitung panjang antrian kendaraan pada tiap lengan (ruas) jalan di tiap persimpangan, lalu dikirim lewat jaringan Wi-Fi ke server," kata Anissa. Server bisa mengolah data dari empat persimpangan jalan, kemudian mengatur waktu siklus dan menghasilkan waktu optimum nyala lampu hijau. Hasilnya dikirim kembali ke perangkat di tiang lampu lalu lintas.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/03/061582242/Sistem-Cerdas-ITB-Urai-Kemacetan-Panjang

Dikelola PT Transjakarta, Sopir Angkutan Umum di DKI Akan Digaji

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, baik kopaja, metromini, maupun lainnya akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta pada 2015 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.

"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.

Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji

Uji Coba Jalan Berbayar Sudirman-Thamrin Digelar Juni

JAKARTA - Sistem Electronic Road Pricing (ERP) direncanakan diuji coba pada Juni 2014 mendatang. Ujicoba ini sebagai jawaban atas pembatalan pelaksanaan ERP pada tahun lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Muhammad Akbar. "Mungkin Mei Juni baru dipasang," kata Akbar di Balai Kota, Jakarta, Senin, (21/4/2014).

Akbar menjelaskan, sudah ada perusahaan asing yang bersedia bekerjasama memasang alat ERP ini. "Itu sudah ada perusahaan dari luar yang bersedia. Jadi mereka sedang siapkan alat," tuturnya.

Akbar mengatakan uji coba pemasangan ERP ini akan dipasang di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

"Nanti mereka siapkan alatnya, dihitung, kemudian dipasang di Jalan Sudirman Thamrin," tutupnya.

Seperti diketahui, ERP merupakan pungutan untuk pengguna jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Diharapkan, penerapan sistem ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/04/21/500/973482/uji-coba-jalan-berbayar-sudirman-thamrin-digelar-juni

Digadang-gadang Atasi Macet, ERP di Jakarta Masih Dikaji

VIVAnews - Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP ) merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.

Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.

Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.

"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.

Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.

ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.

Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.

"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.

Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji

Mulai April, pengangkutan sampah di DKI pakai sistem rit

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengubah sistem pengangkutan sampah di DKI Jakarta. Perubahan sistem tersebut akan diubah dari skema waktu menjadi skema putaran atau rit.

Ahok mengaku telah menegur Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas untuk merubah sistem pengangkutan sampah. Sebab, banyak sampah-sampah di Jakarta yang diletakkan di badan jalan dan menimbulkan bau tidak sedap di wilayah tersebut.

"Banyak yang enggak jalan truk sampah kita. Saya tanya, mau ngapain gitu lho. Terus alasannya kita masih terikat aturan sewa mobil per delapan jam, sehingga hanya ngangkut satu rit. Saya bilang ubah saja dong. Mana bisa pakai jam, pakai rit saja biar lebih simpel. Jadi per rit bayar berapa, tinggal dihitung saja nantinya," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (11/3).

Ahok menegaskan, penerapan skema rit tersebut akan dilakukan pada April 2014 mendatang. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta bakal rugi apabila menggunakan sistem yang lama. Lantaran, sampah yang diangkut setiap hari berjumlah sangat kecil dibanding jumlah sampah yang dibuang warga setiap harinya.

"Jadi ada kesengajaan pembiaran sistem yang lama yang dia bikin. Jadi kerja kita lama. Alat berat kita sudah kerja nol koma sekian jam sudah ngangkut penuh pergi, tidak balik lagi. Kan lucu. Memang tidak bisa pakai truk kita. Tadi baru saya tegur (Kadis Kebersihan). Dia harus bisa datain mana daerah-daerahnya. Biar tidak ada semacam kesengajaan," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mempersilakan perusahaan swasta yang mengangkut sampah di DKI Jakarta untuk mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Itu hak mereka, kita tidak mau kontraknya pakai ton. Kita inginnya pakai rit. Itu juga DPRD yang ngatur kok. Pakai rit, pakai jam. Terserah saja lah, gugat saja. Namanya saja kontrak harus ada kewajiban," katanya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mulai-april-pengangkutan-sampah-di-dki-pakai-sistem-rit.html

Dishub DKI: Zonasi Sekolah Kurangi Kemacetan

REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Sistem zonasi sekolah yang akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan melalui pendaftaran sekolah diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Selama ini, banyak peserta didik yang bersekolah jauh dari rumahnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan selama ini salah satu penyebab kemacetan di DKI Jakarta adalah banyaknya kendaraan pribadi milik siswa yang memenuhi jalan. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang cukup jauh membuat mereka mengharuskan menggunakan kendaraan agar tidak terlambat.

"Saya rasa sistem zonasi tersebut nantinya akan signifikan membantu mengurangi kemacetan," ujarnya di Balai Kota, Selasa (11/6). Nantinya, mereka yang tinggal di Jakarta Barat akan tetap bersekolah di Jakarta Barat.

Mereka tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil untuk mencapai sekolahnya. Namun Pristono belum dapat menyebutkan persentase berkurangnya kemacetan dari sistem zonasi ini.

Saat ini Pristono belum menghitung berapa persen sistem tersebut akan mengurangi kemacetan. "Zonasi bisa bersifat mutlak, anak sekolah dapat berperan penting dalam mengurangi kemacetan," ujarnya.

Pristono juga menyarankan ke depannya orang bekerja juga memakai sistem zonasi. "Sehingga mereka yang bekerja di wilayah Jakarta juga tinggal di Jakarta," kata Pristono.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/06/11/mo7ano-dishub-dki-zonasi-sekolah-kurangi-kemacetan