JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga petugas kebersihan dan penyapu jalanan mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan nasib mereka kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sehari-harinya, mereka bertugas di Jatinegara, Jakarta Timur.
Sejak kontrak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan perusahaan swasta pengangkut sampah selesai di penghujung 2013 lalu, nasib mereka justru semakin tidak menentu. Anang (31) petugas kebersihan di Jatinegara mengungkapkan bahwa ia akan diusir dari rumah kontrakannya lantaran tak mampu membayar tunggakan sewa selama tiga bulan.
Menurut dia, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum membayarkan gaji mulai Januari-Maret 2014 ini. "Saya lebih baik pulang kampung saja, daripada tidur sembarangan di jalan raya. Keluarga di kampung juga bertanya uang terus," kata Anang kepada Kompas.com di Balaikota Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Sebelum menjadi petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Anang beserta dua petugas lainnya, Nana (39) dan Irfan (24) bekerja di perusahaan swasta, Sumber Teknis Swadaya (STS). Di sana, mereka mendapat gaji yang dibayarkan tiap sepuluh hari. Setiap sepuluh hari, mereka dibayar Rp 400.000 atau setara Rp 1,2 juta per bulan. Ia mengaku, terkadang gajinya dipotong Rp 300.000-Rp 600.000.
Meskipun upah yang diterima kecil, namun Anang mengaku pembayaran gaji tak pernah terhambat. Sementara itu, saat berada di bawah Dinas Kebersihan, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan gaji senilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta. Namun, hingga kini, mereka belum menerima hak tersebut.
"Kami minta kepastian sekarang. Bisa bertahan hidup di Jakarta saja sudah beruntung, mana janji Pak Ahok (Basuki) yang akan mensejahterakan kami," kata Anang yang telah bekerja sebagai penyapu jalanan selama lima tahun tersebut.
Sementara itu Irfan mengungkapkan, selama ia bekerja di swasta, bekerja mulai pukul 05:00-17:00 WIB. Saat di Dinas Kebersihan DKI, penyapu jalanan bekerja selama delapan jam, mulai dari pukul 06:00-14:00 WIB. Irfan yang telah memiliki seorang anak itu mengaku sudah banyak menunggak utang ke warung dan kontrakannya. Apabila gajinya tak kunjung dibayarkan, ia berencana untuk berhenti sementara dan mogok bekerja.
Hal senada disampaikan Nana. Ia mengaku telah menunggak utang rumah kontrakan hingga Rp 4 juta. Menurut Nana, ada peraturan pengangkutan sampah yang memberatkan. Hal ini misalnya terkait pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) yang harus sesuai dengan lokasi mereka bekerja.
Mereka yang berdomisili di Jatinegara harus membuang sampah di TPS Jatinegara. Padahal, di dekat tempat mereka menyapu, banyak TPS yang tersedia.
"Berat banget harus angkut-angkut sampahnya. Belum lagi jauh TPS-nya," kata Nana. Di samping itu, mereka juga mengaku telah membuka rekening di Bank DKI sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/18/1641097/Tak.Kunjung.Digaji.Petugas.Kebersihan.Tagih.Janji.Jokowi-Basuki
Tampilkan postingan dengan label pembuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pembuangan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 19 Maret 2014
Senin, 03 Maret 2014
PMII Jakarta perang lawan sampah: Jangan bebal buang sembarang, dong!
LENSAINDONESIA.COM: Mahasiswa Jakarta yang tergabung PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) mencemaskan problem sampah-sampah liar di Jakarta. Bahkan, juga mencemaskan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Akibatnya, problem banjir Jakarta tetap semakin parah, disebabkan daerah aliran sungai (DAS) banyak yang dipenuhi sampah.
Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"
“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.
PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.
Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.
Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.
Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.
“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.
Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html
Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"
“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.
PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.
Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.
Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.
Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.
“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.
Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.
Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html
Senin, 17 Februari 2014
”Kebusukan” Pengelolaan Sampah Ibu Kota
KOMPAS.com - MENGURUS sampah ternyata tidak mudah. Hampir Rp 1 triliun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan dana untuk pengelolaan sampah. Pemerintah menggaet swasta membantu pengangkutan ataupun pengolahan di tempat pembuangan akhir. Namun, sampah masih belum teratasi, masih banyak terjadi penumpukan sampah.
Pengangkutan molor di tengah bertambahnya produksi sampah. Sampah tercecer di sejumlah depo dan tempat penampungan sementara (TPS). Warga pun memprotes kondisi itu.
Sementara pengelola depo dan sopir berkilah, pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, molor dari 3-4 jam menjadi 10-12 jam. Lamanya antrean di titik buang menjadi pemicunya.
Jumat (14/2) lalu, rute pengangkutan sampah dari Jakarta padat kendaraan, terutama di ruas Cibubur dan Cileungsi. Akses utama menuju kawasan itu rusak berat. Lubang jalan menganga, antara lain di Jalan Raya Narogong di Cileungsi, membuat truk pengangkut sampah terantuk.
Selain kemacetan, waktu pembuangan molor karena truk harus mengantre berjam-jam di titik buang. Waktu mengantre kerap molor sampai 10 jam sehingga tak jarang sopir harus menginap di kabin truk.
Berang
Melihat karut-marut pengelolaan sampah Ibu Kota, wajar jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang. Sebab, Pemprov DKI sudah banyak mengeluarkan dana. Namun, persoalan sampah masih belum beres.
Paling tidak, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah mencapai Rp 943 miliar per tahun. Sementara masih ada timbunan sampah di TPS dan sekitar permukiman warga.
Basuki menuding ada mafia di balik pengelolaan sampah. Mereka mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah Jakarta. Siapakah mafia itu?
Basuki tidak menjelaskan secara detail. Dugaan serupa disampaikan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Indikasi keterlibatan mafia terlihat dari pembiaran kacaunya pengelolaan sampah. Padahal, dalam mata rantai pengelolaan, ada pengawas yang dilibatkan. Sayangnya, mekanisme pengawasan ini tumpul atau ditumpulkan.
”Mafia inilah yang harus diatasi lebih dahulu sebelum menata pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir,” kata Firdaus.
Tak sesuai rencana
Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah Jakarta ada pada pengangkutan dan pengolahan. Pengangkutan dilakukan 26 perusahaan pengangkut sampah. Kontrak kerja sama dengan mereka diputus per 31 Desember 2013.
Pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada dua pemenang tender, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy.
Kontrak kerja sama dengan mereka berlangsung dari Desember 2008 hingga 2023. Di awal kontrak, PT GTJ berkomitmen akan menerapkan teknologi sanitary landfillyang benar dan penerapan proses 3R, yaitureduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan sampah di TPST Bantar Gebang.
Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun bertahap mulai 2009. Rencana ini meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik (Kompas, 4 Maret 2009).
Kini, lima tahun setelah penandatanganan kerja sama itu, sejumlah rencana belum terealisasi. Tak jauh dari kantor pengelola, air lindi mengalir di jalan utama kawasan. Pada Jumat, beton jalan utama TPST Bantar Gebang retak, bergelombang, dan berlumpur bagai kubangan.
Bukan hanya itu, model sanitary landfilldinilai belum berjalan. Sebab, tumpukan sampah seharusnya tidak lebih dari 12 meter, tetapi di beberapa lokasi kini sudah mencapai 30 meter.
”Mengacu pada model pengolahan itu, setiap dua meter tumpukan sampah seharusnya dilapisi tanah sebelum ditimpa sampah baru. Namun, sampah ditumpuk dan dipadatkan begitu saja tanpa tanah,” kata Bagong Suyoto dari Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.
Hal ini terjadi karena pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama tidak jalan dengan baik. Bagong mengingatkan pentingnya beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti hukum, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi.
”Semua tidak boleh ditinggalkan, harus dipadukan dalam tata kelola yang utuh,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0652395/.Kebusukan.Pengelolaan.Sampah.Ibu.Kota
Pengangkutan molor di tengah bertambahnya produksi sampah. Sampah tercecer di sejumlah depo dan tempat penampungan sementara (TPS). Warga pun memprotes kondisi itu.
Sementara pengelola depo dan sopir berkilah, pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, molor dari 3-4 jam menjadi 10-12 jam. Lamanya antrean di titik buang menjadi pemicunya.
Jumat (14/2) lalu, rute pengangkutan sampah dari Jakarta padat kendaraan, terutama di ruas Cibubur dan Cileungsi. Akses utama menuju kawasan itu rusak berat. Lubang jalan menganga, antara lain di Jalan Raya Narogong di Cileungsi, membuat truk pengangkut sampah terantuk.
Selain kemacetan, waktu pembuangan molor karena truk harus mengantre berjam-jam di titik buang. Waktu mengantre kerap molor sampai 10 jam sehingga tak jarang sopir harus menginap di kabin truk.
Berang
Melihat karut-marut pengelolaan sampah Ibu Kota, wajar jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang. Sebab, Pemprov DKI sudah banyak mengeluarkan dana. Namun, persoalan sampah masih belum beres.
Paling tidak, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah mencapai Rp 943 miliar per tahun. Sementara masih ada timbunan sampah di TPS dan sekitar permukiman warga.
Basuki menuding ada mafia di balik pengelolaan sampah. Mereka mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah Jakarta. Siapakah mafia itu?
Basuki tidak menjelaskan secara detail. Dugaan serupa disampaikan peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Indikasi keterlibatan mafia terlihat dari pembiaran kacaunya pengelolaan sampah. Padahal, dalam mata rantai pengelolaan, ada pengawas yang dilibatkan. Sayangnya, mekanisme pengawasan ini tumpul atau ditumpulkan.
”Mafia inilah yang harus diatasi lebih dahulu sebelum menata pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir,” kata Firdaus.
Tak sesuai rencana
Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah Jakarta ada pada pengangkutan dan pengolahan. Pengangkutan dilakukan 26 perusahaan pengangkut sampah. Kontrak kerja sama dengan mereka diputus per 31 Desember 2013.
Pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada dua pemenang tender, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy.
Kontrak kerja sama dengan mereka berlangsung dari Desember 2008 hingga 2023. Di awal kontrak, PT GTJ berkomitmen akan menerapkan teknologi sanitary landfillyang benar dan penerapan proses 3R, yaitureduce, reuse, recycle (pengurangan, penggunaan ulang, dan pengolahan ulang), serta pengomposan sampah di TPST Bantar Gebang.
Dalam rencana PT GTJ, sedikitnya ada empat jenis fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun bertahap mulai 2009. Rencana ini meliputi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Galfad (gasification, landfill, and anaerobic digestion), fasilitas daur ulang sampah plastik, fasilitas pengolahan gas metana, dan fasilitas pembangkit listrik (Kompas, 4 Maret 2009).
Kini, lima tahun setelah penandatanganan kerja sama itu, sejumlah rencana belum terealisasi. Tak jauh dari kantor pengelola, air lindi mengalir di jalan utama kawasan. Pada Jumat, beton jalan utama TPST Bantar Gebang retak, bergelombang, dan berlumpur bagai kubangan.
Bukan hanya itu, model sanitary landfilldinilai belum berjalan. Sebab, tumpukan sampah seharusnya tidak lebih dari 12 meter, tetapi di beberapa lokasi kini sudah mencapai 30 meter.
”Mengacu pada model pengolahan itu, setiap dua meter tumpukan sampah seharusnya dilapisi tanah sebelum ditimpa sampah baru. Namun, sampah ditumpuk dan dipadatkan begitu saja tanpa tanah,” kata Bagong Suyoto dari Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.
Hal ini terjadi karena pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama tidak jalan dengan baik. Bagong mengingatkan pentingnya beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti hukum, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi.
”Semua tidak boleh ditinggalkan, harus dipadukan dalam tata kelola yang utuh,” katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0652395/.Kebusukan.Pengelolaan.Sampah.Ibu.Kota
Rabu, 12 Februari 2014
Basuki: Terlalu Banyak Kontrak Lucu di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kontrak Pemerintah Provinsi DKI dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dan pemenang tender pengelolaan sampah di Jakarta. Basuki bingung mengapa kontrak kesepakatan mencapai 25 tahun. Menurut Basuki, perusahaan tersebut tidak memiliki kinerja yang baik dan tipping fee sampah terus bertambah.
"Saya enggak tahu kontraknya bisa kayak begitu. Terlalu banyak kontrak 'lucu' di Jakarta ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014).
PT GTJ mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemprov DKI selama 25 tahun sejak 2008. Sebelumnya, kontrak Pemprov DKI dengan PT GTJ berlangsung selama 20 tahun. Adanya kontrak yang mengikat itu menyebabkan Pemprov DKI tidak dapat memutuskan kerja sama secara sepihak. Apabila memutuskan secara sepihak, DKI dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, ia berencana mencari celah hukum agar kontrak itu dapat diakhiri.
Selama kontrak berjalan, tipping fee atau biaya pembuangan sampah yang harus dibayarkan kepada PT GTJ selalu naik. Awalnya dibayarkan Rp 114.000 per ton, tahun ini naik menjadi Rp 123.000 per ton.
Biaya tipping fee itu di luar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan juga diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan. Pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil seharga Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar sebesar Rp 167.343 per ton.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI justru merugi jika hal itu terus terjadi. Terlebih, lahan pembuangan sampah yang diolah oleh PT GTJ merupakan lahan kepemilikan Pemprov DKI. "DKI rugi loh karena itu tanah kita sendiri, terus kita yang bayar, kan lucu. Tapi ya sudahlah kontrak 25 tahun," kata Basuki.
Dengan kondisi seperti ini, Basuki menengarai selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki truk sampah karena anggarannya habis untuk pembayaran tipping fee PT GTJ sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah oleh swasta mulai dari tingkat kelurahan. Ia mengatakan, hingga kini PT GTJ belum dapat membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (galvad) sesuai perjanjian kontrak. Dalam perjanjian, PT GTJ seharusnya membangun pengelolaan sampah berteknologi galvad dan menjual listrik serta kompos. Oleh karena itu, Basuki menyebutkan, lebih baik Pemprov DKI membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir dari anggaran pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan kelurahan hingga pembuangan ke TPST Bantargebang mencapai Rp 400 miliar setiap tahun.
"Kontrak 25 tahun kok bisa TPST Bantargebang enggak penuh sampah begitu. Kita beli tanah 100 hektar setiap tahun saja," kata Basuki.
Beberapa waktu lalu, DPRD DKI juga pernah meminta Pemprov DKI melakukan audit investigasi di TPST Bantargebang yang dinilai merugikan. Pengelolaan sampah oleh swasta itu dinilai merugikan Pemprov DKI karena sampai sekarang teknologi pengolah sampah menjadi energi yang disebutkan dalam kontrak tidak juga dibangun. PT GTJ Joint Operation PT Navigat Organic Energy Indonesia tidak menjalankan amanat dalam kontrak dengan Pemprov DKI. Berdasarkan laporan resmi UPT TPST Regional, pada tahun 2012 terjadi kegagalan investasi sebesar Rp 130 miliar. Sejak penandatanganan kontrak pada tahun 2008 hingga kini belum pernah diadakan audit investasi oleh auditor independen. Padahal, audit ini merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian antara Pemprov DKI dan PT GTJ.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/11/1705384/Basuki.Terlalu.Banyak.Kontrak.Lucu.di.Jakarta
"Saya enggak tahu kontraknya bisa kayak begitu. Terlalu banyak kontrak 'lucu' di Jakarta ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/2/2014).
PT GTJ mendapatkan kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemprov DKI selama 25 tahun sejak 2008. Sebelumnya, kontrak Pemprov DKI dengan PT GTJ berlangsung selama 20 tahun. Adanya kontrak yang mengikat itu menyebabkan Pemprov DKI tidak dapat memutuskan kerja sama secara sepihak. Apabila memutuskan secara sepihak, DKI dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, ia berencana mencari celah hukum agar kontrak itu dapat diakhiri.
Selama kontrak berjalan, tipping fee atau biaya pembuangan sampah yang harus dibayarkan kepada PT GTJ selalu naik. Awalnya dibayarkan Rp 114.000 per ton, tahun ini naik menjadi Rp 123.000 per ton.
Biaya tipping fee itu di luar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan juga diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan. Pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil seharga Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar sebesar Rp 167.343 per ton.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI justru merugi jika hal itu terus terjadi. Terlebih, lahan pembuangan sampah yang diolah oleh PT GTJ merupakan lahan kepemilikan Pemprov DKI. "DKI rugi loh karena itu tanah kita sendiri, terus kita yang bayar, kan lucu. Tapi ya sudahlah kontrak 25 tahun," kata Basuki.
Dengan kondisi seperti ini, Basuki menengarai selama ini Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki truk sampah karena anggarannya habis untuk pembayaran tipping fee PT GTJ sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah oleh swasta mulai dari tingkat kelurahan. Ia mengatakan, hingga kini PT GTJ belum dapat membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (galvad) sesuai perjanjian kontrak. Dalam perjanjian, PT GTJ seharusnya membangun pengelolaan sampah berteknologi galvad dan menjual listrik serta kompos. Oleh karena itu, Basuki menyebutkan, lebih baik Pemprov DKI membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir dari anggaran pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan kelurahan hingga pembuangan ke TPST Bantargebang mencapai Rp 400 miliar setiap tahun.
"Kontrak 25 tahun kok bisa TPST Bantargebang enggak penuh sampah begitu. Kita beli tanah 100 hektar setiap tahun saja," kata Basuki.
Beberapa waktu lalu, DPRD DKI juga pernah meminta Pemprov DKI melakukan audit investigasi di TPST Bantargebang yang dinilai merugikan. Pengelolaan sampah oleh swasta itu dinilai merugikan Pemprov DKI karena sampai sekarang teknologi pengolah sampah menjadi energi yang disebutkan dalam kontrak tidak juga dibangun. PT GTJ Joint Operation PT Navigat Organic Energy Indonesia tidak menjalankan amanat dalam kontrak dengan Pemprov DKI. Berdasarkan laporan resmi UPT TPST Regional, pada tahun 2012 terjadi kegagalan investasi sebesar Rp 130 miliar. Sejak penandatanganan kontrak pada tahun 2008 hingga kini belum pernah diadakan audit investasi oleh auditor independen. Padahal, audit ini merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian antara Pemprov DKI dan PT GTJ.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/11/1705384/Basuki.Terlalu.Banyak.Kontrak.Lucu.di.Jakarta
Senin, 16 September 2013
Warga Jakarta Belum Dukung Gerakan Bersih Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Sepekan sejak Gerakan Jakarta Bersih dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tumpukan sampah masih terlihat di permukaan sejumlah sungai dan waduk di Jakarta, Minggu (15/9). Tempat dan armada pembuangan sampah serta kesadaran warga dinilai masih kurang.
Tumpukan sampah antara lain terlihat di Waduk Rawabadak di Koja, Jakarta Utara. Sampah plastik, potongan kayu dan bambu, serta bungkus bahan keperluan sehari-hari, seperti sabun, sampo, dan pasta gigi, mengapung dan menumpuk di sisi selatan waduk.
Sampah juga terlihat di Kali Sunter yang mengalir di sisi barat Jalan Danau Sunter Barat di perbatasan Pademangan dan Tanjung Priok. Sejumlah petugas memungut dengan tongkat penyaring, tetapi jumlah sampah jauh lebih banyak.
Deni Irawan, Kepala Operator Penyaring Sampah Kali Sunter Kresek di Koja, Jakarta Utara, mengatakan, produksi sampah rata-rata 14 meter kubik per hari dalam sepekan terakhir. Angka itu sama dengan rata-rata produksi sebelum pencanangan Gerakan Jakarta Bersih.
”Ada (sampah) kiriman dari hulu. Kebanyakan sisa barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti bungkus sampo dan sabun. Jumlahnya belum berkurang,” kata Deni.
Sugiman, operator pompa di rumah pompa Ancol Timur, berpendapat, jumlah sampah yang mengalir masih relatif sama.
Armada kurang
Sebagian warga, kata Ketua RT 004 RW 001 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Muhamad Kartono (58), masih membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah itu terbawa ke got dan saluran air.
Sementara itu, sampah tak langsung terangkut karena armada kurang. Dia mencontohkan, produksi sampah dari pasar dan permukiman di RT 004 yang mencapai delapan gerobak (sekitar 8 meter kubik) per hari.
”Hanya satu truk yang beroperasi dalam sehari. Saat truk rusak mesin, sampah tak terangkut,” ujarnya.
Dengan demikian, selain mengurangi produksi sampah di tingkat rumah tangga, ujar Kartono, pemerintah juga perlu menambah armada untuk memperlancar proses pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Zainuri mengatakan, sampah masih menjadi perhatian karena belum seluruhnya tertangani. Dia memperkirakan, dari sekitar 1.200 ton sampah Jakarta Utara per hari, baru sekitar 720 ton yang terangkut karena keterbatasan personel dan truk pengangkut.
”Total ada sekitar 120 truk yang tersebar di enam kecamatan di Jakut. Kapasitas angkutnya 3-4 ton per hari sehingga ada sampah-sampah yang tak terangkut. Petugas telah berupaya, tetapi belum sebanding dengan produksi sampah,” ujarnya.
Selain armada yang kurang, pengangkutan sampah juga terkendala kemacetan dari dan menuju TPA di Bantar Gebang, Bekasi. Menurut Zainuri, satu truk rata-rata hanya bisa satu rit, padahal sebelumnya bisa 2-3 rit.
Saat mencanangkan Gerakan Jakarta Bersih, Jokowi memaparkan, ada sekitar 6.000 ton atau setara 1.200 truk sampah di Jakarta per hari. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 ton di antaranya berada di selokan dan sungai. Bersama grup band Slank, dia mengajak warga untuk tidak buang sampah ke sungai lagi.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencatat, sampai Februari 2013, tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Jakarta hanya 191. Padahal, idealnya setiap RW harus memiliki TPS.
Saat ini ada 141 sungai di Jakarta dengan total panjang 413 kilometer. Lalu, ada 29 waduk dengan total luas 391 hektar dan saluran mikro atau selokan kota dengan total panjang 16.000 kilometer. Sebagian lokasi itu menjadi tempat pembuangan sampah bagi sebagian warga DKI Jakarta.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono berharap warga tidak membuang sampah ke sungai lagi. Dia mengajak warga dan aparat terlibat dalam bersih-bersih rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Pada kegiatan pungut sampah yang digelar serentak di enam kecamatan di Jakarta Utara, pekan lalu, terkumpul 151 ton sampah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/16/0712509/Warga.Jakarta.Belum.Dukung.Gerakan.Bersih.Jokowi
Tumpukan sampah antara lain terlihat di Waduk Rawabadak di Koja, Jakarta Utara. Sampah plastik, potongan kayu dan bambu, serta bungkus bahan keperluan sehari-hari, seperti sabun, sampo, dan pasta gigi, mengapung dan menumpuk di sisi selatan waduk.
Sampah juga terlihat di Kali Sunter yang mengalir di sisi barat Jalan Danau Sunter Barat di perbatasan Pademangan dan Tanjung Priok. Sejumlah petugas memungut dengan tongkat penyaring, tetapi jumlah sampah jauh lebih banyak.
Deni Irawan, Kepala Operator Penyaring Sampah Kali Sunter Kresek di Koja, Jakarta Utara, mengatakan, produksi sampah rata-rata 14 meter kubik per hari dalam sepekan terakhir. Angka itu sama dengan rata-rata produksi sebelum pencanangan Gerakan Jakarta Bersih.
”Ada (sampah) kiriman dari hulu. Kebanyakan sisa barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti bungkus sampo dan sabun. Jumlahnya belum berkurang,” kata Deni.
Sugiman, operator pompa di rumah pompa Ancol Timur, berpendapat, jumlah sampah yang mengalir masih relatif sama.
Armada kurang
Sebagian warga, kata Ketua RT 004 RW 001 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Muhamad Kartono (58), masih membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah itu terbawa ke got dan saluran air.
Sementara itu, sampah tak langsung terangkut karena armada kurang. Dia mencontohkan, produksi sampah dari pasar dan permukiman di RT 004 yang mencapai delapan gerobak (sekitar 8 meter kubik) per hari.
”Hanya satu truk yang beroperasi dalam sehari. Saat truk rusak mesin, sampah tak terangkut,” ujarnya.
Dengan demikian, selain mengurangi produksi sampah di tingkat rumah tangga, ujar Kartono, pemerintah juga perlu menambah armada untuk memperlancar proses pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Zainuri mengatakan, sampah masih menjadi perhatian karena belum seluruhnya tertangani. Dia memperkirakan, dari sekitar 1.200 ton sampah Jakarta Utara per hari, baru sekitar 720 ton yang terangkut karena keterbatasan personel dan truk pengangkut.
”Total ada sekitar 120 truk yang tersebar di enam kecamatan di Jakut. Kapasitas angkutnya 3-4 ton per hari sehingga ada sampah-sampah yang tak terangkut. Petugas telah berupaya, tetapi belum sebanding dengan produksi sampah,” ujarnya.
Selain armada yang kurang, pengangkutan sampah juga terkendala kemacetan dari dan menuju TPA di Bantar Gebang, Bekasi. Menurut Zainuri, satu truk rata-rata hanya bisa satu rit, padahal sebelumnya bisa 2-3 rit.
Saat mencanangkan Gerakan Jakarta Bersih, Jokowi memaparkan, ada sekitar 6.000 ton atau setara 1.200 truk sampah di Jakarta per hari. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 ton di antaranya berada di selokan dan sungai. Bersama grup band Slank, dia mengajak warga untuk tidak buang sampah ke sungai lagi.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencatat, sampai Februari 2013, tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Jakarta hanya 191. Padahal, idealnya setiap RW harus memiliki TPS.
Saat ini ada 141 sungai di Jakarta dengan total panjang 413 kilometer. Lalu, ada 29 waduk dengan total luas 391 hektar dan saluran mikro atau selokan kota dengan total panjang 16.000 kilometer. Sebagian lokasi itu menjadi tempat pembuangan sampah bagi sebagian warga DKI Jakarta.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono berharap warga tidak membuang sampah ke sungai lagi. Dia mengajak warga dan aparat terlibat dalam bersih-bersih rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Pada kegiatan pungut sampah yang digelar serentak di enam kecamatan di Jakarta Utara, pekan lalu, terkumpul 151 ton sampah.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/16/0712509/Warga.Jakarta.Belum.Dukung.Gerakan.Bersih.Jokowi
Jumat, 30 Agustus 2013
Membuang dan Mengais Sampah Bakal Didenda
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan soal pembuangan sampah di Jakarta. Ke depannya, mereka yang membuang sampah sembarangan maupun mengais sampah akan didenda Rp 500 ribu.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/134802-membuang-dan-mengais-sampah-bakal-didenda.html
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/134802-membuang-dan-mengais-sampah-bakal-didenda.html
Kamis, 15 Agustus 2013
Kedapatan Buang Sampah di Kali, Didenda Minimal Rp 500.000
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan warga yang membuang sampah di kali atau sungai Jakarta akan ditangkap dan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
“Warga yang kedapatan membuang sampah di sungai, awal-awalnya akan kita kasih sosialisasi, lalu peringatan dulu. Tetapi kalau masih juga membuang sampah di kali, ya kita harus tegakkan perda,” kata Jokowi, di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
Untuk memantau warga dan sampah di sungai, Pemprov DKI Jakarta menggandeng TNI AD membentuk Patroli Sampah Sungai. Personel patroli ini akan bertugas setiap hari memantau sampah di sungai dan perilaku warga di kawasan sungai tersebut.
Sementara waktu, patroli sampah sungai baru akan memantau dan menyusuri Sungai Ciliwung saja. Karena saat ini, kondisi sungai Ciliwung masih paling parah dibandingkan sungai-sungai lain yang melintas di Jakarta.
“Nanti dimulai dari Sungai Ciliwung dulu lah, yang parah kondisinya kan disana. Setelah itu baru patroli menyusuri setiap sungai,” ujarnya.
Patroli Sampah Sungai akan menangkap warga yang membuang sampah di sungai. Mereka merupakan petugas penegakan Perda No. 3/2013. Mantan Walikota Solo ini menilai bila penegakan Perda No. 3/2013 tidak segera diterapkan, maka perilaku warga tidak akan berubah dan kondisi sungai di Jakarta akan semakin dipenuhi sampah.
“Memang awalnya diberi peringatan dulu, tetapi penegakan perda harus ditegakkan mulai sekarang. Kalau tidak, kita akan gini terus, nggak maju-maju,” tukasnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan dalam Perda No. 3/2013 diatur sanksi bagi perusahaan dan warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampahnya dengan baik.
Bila warga dan perusahaan tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Dari sanksi administratif hingga sanksi denda minimal Rp 500.000 hingga Rp 50 juta.
Pada Pasal 126, diatur setiap orang dilarang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jam 06.00 sampai 21.00. Dilarang membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah, jalan, taman, dan tempat umum.
“Dilarang membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin, membakar sampah yang mencemari lingkungan, membuang sampah dari kendaraan, menggunakan badan jalan sebagai TPS, mengelola sampah yang menyebabkan pencematan atau perusakan lingkungan,” jelasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/131544-kedapatan-buang-sampah-di-kali-didenda-minimal-rp-500000.html
“Warga yang kedapatan membuang sampah di sungai, awal-awalnya akan kita kasih sosialisasi, lalu peringatan dulu. Tetapi kalau masih juga membuang sampah di kali, ya kita harus tegakkan perda,” kata Jokowi, di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
Untuk memantau warga dan sampah di sungai, Pemprov DKI Jakarta menggandeng TNI AD membentuk Patroli Sampah Sungai. Personel patroli ini akan bertugas setiap hari memantau sampah di sungai dan perilaku warga di kawasan sungai tersebut.
Sementara waktu, patroli sampah sungai baru akan memantau dan menyusuri Sungai Ciliwung saja. Karena saat ini, kondisi sungai Ciliwung masih paling parah dibandingkan sungai-sungai lain yang melintas di Jakarta.
“Nanti dimulai dari Sungai Ciliwung dulu lah, yang parah kondisinya kan disana. Setelah itu baru patroli menyusuri setiap sungai,” ujarnya.
Patroli Sampah Sungai akan menangkap warga yang membuang sampah di sungai. Mereka merupakan petugas penegakan Perda No. 3/2013. Mantan Walikota Solo ini menilai bila penegakan Perda No. 3/2013 tidak segera diterapkan, maka perilaku warga tidak akan berubah dan kondisi sungai di Jakarta akan semakin dipenuhi sampah.
“Memang awalnya diberi peringatan dulu, tetapi penegakan perda harus ditegakkan mulai sekarang. Kalau tidak, kita akan gini terus, nggak maju-maju,” tukasnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan dalam Perda No. 3/2013 diatur sanksi bagi perusahaan dan warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampahnya dengan baik.
Bila warga dan perusahaan tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Dari sanksi administratif hingga sanksi denda minimal Rp 500.000 hingga Rp 50 juta.
Pada Pasal 126, diatur setiap orang dilarang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jam 06.00 sampai 21.00. Dilarang membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah, jalan, taman, dan tempat umum.
“Dilarang membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin, membakar sampah yang mencemari lingkungan, membuang sampah dari kendaraan, menggunakan badan jalan sebagai TPS, mengelola sampah yang menyebabkan pencematan atau perusakan lingkungan,” jelasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/131544-kedapatan-buang-sampah-di-kali-didenda-minimal-rp-500000.html
Senin, 22 Juli 2013
Sampah dan Banjir seperti Dua Mata Koin di Jakarta
INILAH.COM, Jakarta - Sampah dan banjir masih menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari ibu kota Jakarta. Sampah yang kerap menumpuk di pintu air sebagai salah satu penyebab Jakarta dilanda banjir. Misalnya, tumpukan sampah menggunung di Pintu air Manggarai.
Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.
"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.
"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.
Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.
Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.
Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.
"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta
Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.
"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.
"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.
Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.
Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.
Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.
"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta
Jumat, 14 Juni 2013
Tempat Pembuangan Sampah Masih Ditemukan di Ciliwung
Rendahnya tingkat kesadaran warga dalam membuang sampah, membuat masih ditemukannya tempat pembuangan sampah (TPS) di bantaran Kali Ciliwung. Lokasi pembuangan sampah itu antara lain dapat dengan mudah ditemui di aliran Kali Ciliwung dari Tanjungbarat hingga wilayah Pasarminggu. Bahkan di salah satu titik yakni di RW 09 Pejatentimur terlihat jelas tebing aliran Kali Ciliwung yang dipenuhi sampah.
Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Selatan, Zaenal Syarifudin mengatakan, lokasi tersebut memang sudah lama dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) oleh warga. Meski begitu, kata Zaenal, pihaknya mengaku telah berusaha maksimal dalam penanganan sampah.
"Kita secara rutin setiap hari mengangkut sampah dari wilayah itu dengan truk dan gerobak motor. Tapi kendalanya itu, jalannya kecil sehingga sulit sehingga tidak maksimal dalam pengangkutannya," ujar Zaenal, Kamis (13/6).
Untuk itu, Zaenal berharap, agar warga dan petugas kebersihanlah mau membawa sampah di lokasi pembuangan sampah RW 09 Pejatentimur ke Jl Poltangan Raya agar dapat diangkut menggunakan truk besar. "Selama ini warga tidak mau karena alasannya jauh. Jadi agak dilema juga mengatasinya," keluh Zaenal.
Lurah Pejatentimur, Fuad membenarkan jika lahan yang langsung menyambung ke Kali Ciliwung itu dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Menurutnya tidak ada lagi lahan yang bisa dipergunakan untuk menampung sampah. "Sudah ada pembicaraan dengan ahli waris tanah itu, dan mereka mau jika Dinas Kebersihan membebaskan lahannya untuk TPS. Ada 1.200 meter persegi yang saat ini menjadi TPS," tambahnya.
Diakui Fuad, kalau sampai lahan tersebut dibebaskan memang akan ada masalah lain. Lebar jalan yang kurang, akan menyulitkan truk-truk pengangkut sampah melaluinya. "Kendalanya akses jalan susah. Ya mungkin nanti kalau jadi dibebaskan, Dinas Kebersihan bisa sekalian jalannya diperlebar untuk kepentingan warga," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=1&nNewsId=54811
Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Selatan, Zaenal Syarifudin mengatakan, lokasi tersebut memang sudah lama dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS) oleh warga. Meski begitu, kata Zaenal, pihaknya mengaku telah berusaha maksimal dalam penanganan sampah.
"Kita secara rutin setiap hari mengangkut sampah dari wilayah itu dengan truk dan gerobak motor. Tapi kendalanya itu, jalannya kecil sehingga sulit sehingga tidak maksimal dalam pengangkutannya," ujar Zaenal, Kamis (13/6).
Untuk itu, Zaenal berharap, agar warga dan petugas kebersihanlah mau membawa sampah di lokasi pembuangan sampah RW 09 Pejatentimur ke Jl Poltangan Raya agar dapat diangkut menggunakan truk besar. "Selama ini warga tidak mau karena alasannya jauh. Jadi agak dilema juga mengatasinya," keluh Zaenal.
Lurah Pejatentimur, Fuad membenarkan jika lahan yang langsung menyambung ke Kali Ciliwung itu dijadikan tempat pembuangan sampah warga. Menurutnya tidak ada lagi lahan yang bisa dipergunakan untuk menampung sampah. "Sudah ada pembicaraan dengan ahli waris tanah itu, dan mereka mau jika Dinas Kebersihan membebaskan lahannya untuk TPS. Ada 1.200 meter persegi yang saat ini menjadi TPS," tambahnya.
Diakui Fuad, kalau sampai lahan tersebut dibebaskan memang akan ada masalah lain. Lebar jalan yang kurang, akan menyulitkan truk-truk pengangkut sampah melaluinya. "Kendalanya akses jalan susah. Ya mungkin nanti kalau jadi dibebaskan, Dinas Kebersihan bisa sekalian jalannya diperlebar untuk kepentingan warga," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=1&nNewsId=54811
Selasa, 09 April 2013
Ada Tempat Sampah, Warga Pilih Buang Sembarangan
JAKARTA, KOMPAS.com — Kesadaran sebagian warga Jakarta untuk membuang sampah di tempat yang disediakan sangat rendah. Hal itu membuat titik tumpukan sampah banyak muncul tidak pada tempatnya, tak terkecuali di Jakarta Selatan.
Beberapa titik sampah di Jakarta Selatan terdapat di sepanjang Jalan M Saidi, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan pun pada Senin (8/4/2013) pagi melakukan pembersihan sampah di jalan tersebut.
"Titik jalan ini mendapat perhatian khusus dari tim penilai Adipura karena ada beberapa titik pembuangan sampah ilegal," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin, Senin siang.
Menurut Zaenal, dari kegiatan tersebut dapat dilihat, meskipun ada depo sampah di jalan tersebut, masyarakat tetap membuat tempat pembuangan ilegal. Sejumlah depo yang telah disediakan dan pengangkutannya juga tidak pernah terlambat tidak membuat warga sadar dan lebih memilih membuang sampah yang terdekat dari rumahnya.
Ada tiga titik pembuangan sampah liar yang dibersihkan oleh petugas. Dari hasil pembersihan tersebut, sampah yang diangkut sebanyak 30 meter kubik atau sekitar 6,5 ton.
"Ada empat truk dan 10 mobil operasional sampah kecil yang diturunkan untuk mengangkutnya," ujar Zaenal.
Untuk itu, Zaenal meminta kepada pejabat lingkungan, seperti camat, lurah, dan RT/RW, agar bisa mengarahkan warganya untuk peduli lingkungan. Para pengurus lingkungan juga diminta mencarikan lahan untuk pembuangan sampah yang baik. Nantinya, kata dia, pihak suku dinas kebersihan yang akan menyediakan fasilitas pengangkutannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/08/1424180/Ada.Tempat.Sampah.Warga.Pilih.Buang.Sembarangan
Beberapa titik sampah di Jakarta Selatan terdapat di sepanjang Jalan M Saidi, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan pun pada Senin (8/4/2013) pagi melakukan pembersihan sampah di jalan tersebut.
"Titik jalan ini mendapat perhatian khusus dari tim penilai Adipura karena ada beberapa titik pembuangan sampah ilegal," kata Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin, Senin siang.
Menurut Zaenal, dari kegiatan tersebut dapat dilihat, meskipun ada depo sampah di jalan tersebut, masyarakat tetap membuat tempat pembuangan ilegal. Sejumlah depo yang telah disediakan dan pengangkutannya juga tidak pernah terlambat tidak membuat warga sadar dan lebih memilih membuang sampah yang terdekat dari rumahnya.
Ada tiga titik pembuangan sampah liar yang dibersihkan oleh petugas. Dari hasil pembersihan tersebut, sampah yang diangkut sebanyak 30 meter kubik atau sekitar 6,5 ton.
"Ada empat truk dan 10 mobil operasional sampah kecil yang diturunkan untuk mengangkutnya," ujar Zaenal.
Untuk itu, Zaenal meminta kepada pejabat lingkungan, seperti camat, lurah, dan RT/RW, agar bisa mengarahkan warganya untuk peduli lingkungan. Para pengurus lingkungan juga diminta mencarikan lahan untuk pembuangan sampah yang baik. Nantinya, kata dia, pihak suku dinas kebersihan yang akan menyediakan fasilitas pengangkutannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/08/1424180/Ada.Tempat.Sampah.Warga.Pilih.Buang.Sembarangan
Jumat, 05 April 2013
DKI Jadi Contoh Pengelolaan Sampah ala Jerman
JAKARTA, KOMPAS.com — Jakarta akan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah berteknologi Jerman. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo seusai pertemuannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Eddy mengatakan, Pemerintah Jerman akan mengirimkan tim khusus yang akan berbagi pengalaman mereka selama mengelola sampah di negara tersebut. "Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya supaya proyek di bidang pengolahan sampah menjadi nyata di lapangan," kata Eddy di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Eddy mengatakan, tim khusus itu akan datang ke Balaikota Jakarta pada bulan depan untuk membicarakan lebih detail perihal tersebut. Jerman akan mengajarkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga, tahap pembuangan, bagaimana sampah itu kemudian menjadi energi alternatif, riset pengelolaan sampah industri, dan sebagainya.
"Tentunya juga melalui teknologi Jerman yang sudah maju, kita mencoba share dengan DKI yang wilayahnya cukup padat," kata Eddy.
Menurut Eddy, perbedaan pengelolaan sampah antara Jakarta dan Jerman sangat mencolok. Berbeda dari masyarakat Jakarta yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat Jerman sudah dibudayakan untuk dapat hidup bersih dan rapi. Setiap hari sampah-sampah rumah tangga di Jerman diambil secara teratur dan terjadwal. Setiap Senin, sampah daun-daun diambil, kemudian botol-botol plastik diangkut pada Selasa, dan seterusnya.
"Nanti diambil oleh mobil yang juga berbeda sehingga rumah tangga di Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah yang sesuai dengan jadwal pengambilan sampah. Metode ini pula yang kami tawarkan kepada DKI sebagai pilot project kami," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin menyambut positif rencana kerja sama Jakarta dan Jerman tersebut. Menurutnya, banyak sekali lokasi sampah rumah tangga di wilayah DKI yang harus segera dikelola. Akan ada sebuah kecamatan atau kelurahan yang akan menjadi pilot project kegiatan tersebut. Dinas Kebersihan DKI masih akan mengevaluasi kelurahan dan kecamatan yang tepat tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/04/20532693/DKI.Jadi.Contoh.Pengelolaan.Sampah.Ala.Jerman
Eddy mengatakan, Pemerintah Jerman akan mengirimkan tim khusus yang akan berbagi pengalaman mereka selama mengelola sampah di negara tersebut. "Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya supaya proyek di bidang pengolahan sampah menjadi nyata di lapangan," kata Eddy di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Eddy mengatakan, tim khusus itu akan datang ke Balaikota Jakarta pada bulan depan untuk membicarakan lebih detail perihal tersebut. Jerman akan mengajarkan bagaimana mengelola sampah rumah tangga, tahap pembuangan, bagaimana sampah itu kemudian menjadi energi alternatif, riset pengelolaan sampah industri, dan sebagainya.
"Tentunya juga melalui teknologi Jerman yang sudah maju, kita mencoba share dengan DKI yang wilayahnya cukup padat," kata Eddy.
Menurut Eddy, perbedaan pengelolaan sampah antara Jakarta dan Jerman sangat mencolok. Berbeda dari masyarakat Jakarta yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat Jerman sudah dibudayakan untuk dapat hidup bersih dan rapi. Setiap hari sampah-sampah rumah tangga di Jerman diambil secara teratur dan terjadwal. Setiap Senin, sampah daun-daun diambil, kemudian botol-botol plastik diangkut pada Selasa, dan seterusnya.
"Nanti diambil oleh mobil yang juga berbeda sehingga rumah tangga di Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah yang sesuai dengan jadwal pengambilan sampah. Metode ini pula yang kami tawarkan kepada DKI sebagai pilot project kami," ujarnya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin menyambut positif rencana kerja sama Jakarta dan Jerman tersebut. Menurutnya, banyak sekali lokasi sampah rumah tangga di wilayah DKI yang harus segera dikelola. Akan ada sebuah kecamatan atau kelurahan yang akan menjadi pilot project kegiatan tersebut. Dinas Kebersihan DKI masih akan mengevaluasi kelurahan dan kecamatan yang tepat tersebut.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/04/20532693/DKI.Jadi.Contoh.Pengelolaan.Sampah.Ala.Jerman
Kamis, 04 April 2013
Gandeng Jerman Urus Sampah, Jokowi Tak Perlu Studi Banding
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng tim dari Pemerintah Jerman yang bergerak dalam bidang kebersihan seperti dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Jerman akan mengirimkan timnya untuk mempelajari masalah sampah di DKI Jakarta.
"Ada tim dari Jerman yang akan ke DKI Jakarta untuk mempelajari masalah pembuangan sampah," ujar Duta Besar RI untuk Jerman Eddy Pratomo usai bertemu dengan Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balai Kota, Kamis (4/4/2013).
Eddy menuturkan tim tersebut akan mempelajari masalah sampah mulai dari sampah rumah tangga sampai dengan pembuangannya kemudian bagaimana sampah menjadi energi alternatif.
"Tentu dengan teknologi Jerman yang sudah maju. Kita mencoba share dengan Provinsi DKI dan juga provinsi-provinsi lain yang tentunya cukup padat," lanjut Eddy.
Dikatakan Eddy, masyarakat Jerman sudah tertib dalam pengelolaan sampah. Setiap harinya, lanjut Eddy, ada pengambilan sampah secara teratur.
"Misalnya, Senin adalah sampah yang di kotak hijau yang berisi daun-daun, Selasa adalah sampah botol dan plastik. Kemudian sampah rumah tangga lainnya pada Rabu yang warna kuning dan sebagainya. Sampah ini diambil oleh mobil yang juga berbeda, sehingga rumah tangga Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah sesuai dengan jadwal," tutur Eddy.
Menurutnya, jika budaya itu bisa ditularkan kepada masyarakat DKI Jakarta, akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang lebih baik. Mekanismenya, kata Eddy, nanti ada satu kecamatan atau kelurahan yang menjadi pilot project.
Eddy mengatakan, proyek ini juga sebagai hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Maret lalu ke Jerman. Eddy pun mengatakan proyek itu telah dibicarakan dengan Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin berkoordinasi dengan tim tersebut.
"Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya agar proyek Jerman ini di bidang pengolahan sampah itu nyata di lapangan. Jerman sudah memiliki kerjasama kuat dengan Indonesia. Ada comprehensive partnership yang artinya ada tindak lanjut konkret," jelas Eddy.
Sementara itu, Unu Nurdin mengungkapkan, belum ada perkiraan lokasi yang akan dijadikan pilot project.
"Baru ada kunjungan aja kok. Daripada kita ke Jerman, lebih baik duta besarnya aja ke sini, udah itu aja," ujarnya singkat.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/04/04/500/786161/gandeng-jerman-urus-sampah-jokowi-tak-perlu-studi-banding
"Ada tim dari Jerman yang akan ke DKI Jakarta untuk mempelajari masalah pembuangan sampah," ujar Duta Besar RI untuk Jerman Eddy Pratomo usai bertemu dengan Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balai Kota, Kamis (4/4/2013).
Eddy menuturkan tim tersebut akan mempelajari masalah sampah mulai dari sampah rumah tangga sampai dengan pembuangannya kemudian bagaimana sampah menjadi energi alternatif.
"Tentu dengan teknologi Jerman yang sudah maju. Kita mencoba share dengan Provinsi DKI dan juga provinsi-provinsi lain yang tentunya cukup padat," lanjut Eddy.
Dikatakan Eddy, masyarakat Jerman sudah tertib dalam pengelolaan sampah. Setiap harinya, lanjut Eddy, ada pengambilan sampah secara teratur.
"Misalnya, Senin adalah sampah yang di kotak hijau yang berisi daun-daun, Selasa adalah sampah botol dan plastik. Kemudian sampah rumah tangga lainnya pada Rabu yang warna kuning dan sebagainya. Sampah ini diambil oleh mobil yang juga berbeda, sehingga rumah tangga Jerman ini biasanya sangat teratur dalam pembuangan sampah sesuai dengan jadwal," tutur Eddy.
Menurutnya, jika budaya itu bisa ditularkan kepada masyarakat DKI Jakarta, akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang lebih baik. Mekanismenya, kata Eddy, nanti ada satu kecamatan atau kelurahan yang menjadi pilot project.
Eddy mengatakan, proyek ini juga sebagai hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Maret lalu ke Jerman. Eddy pun mengatakan proyek itu telah dibicarakan dengan Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin berkoordinasi dengan tim tersebut.
"Sekarang Pak Wagub akan mencarikan lokasinya agar proyek Jerman ini di bidang pengolahan sampah itu nyata di lapangan. Jerman sudah memiliki kerjasama kuat dengan Indonesia. Ada comprehensive partnership yang artinya ada tindak lanjut konkret," jelas Eddy.
Sementara itu, Unu Nurdin mengungkapkan, belum ada perkiraan lokasi yang akan dijadikan pilot project.
"Baru ada kunjungan aja kok. Daripada kita ke Jerman, lebih baik duta besarnya aja ke sini, udah itu aja," ujarnya singkat.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/04/04/500/786161/gandeng-jerman-urus-sampah-jokowi-tak-perlu-studi-banding
Senin, 25 Februari 2013
Pengelolaan sampah di Jakarta akan diserahkan ke swasta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah akan dilakukan melalui pihak ketiga atau swasta. Sebab, selama ini belum ada retribusi untuk kebersihan.
"Di perumahan mewah ada pungutan untuk sampah namun pengangkutan masih menggunakan truk pemerintah. Karena itu, nantinya akan ada retribusi sampah yang dikelola swasta dan terdapat jaminan sampah sudah dipilah-pilah jelas dari perumahan atau perkampungan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).
Penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah di antaranya melalui ITF dilakukan dengan menggunakan incinerator atau dibakar yang menyisakan residu sekitar 10 persen dari total sampah yang diolah. Kemudian, incinerator bisa juga dijadikan energi dengan menghasilkan listrik 14 megawatt per seribu ton sampah. Sehingga, didorong bisa menjadi pembangkit listrik.
Pembangkit listrik tersebut digarap tahun ini di antaranya akan mendatangkan investor dari Singapura atau Jepang. Sementara itu, dia mengatakan akan dibangun empat ITF di Jakarta.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan edukasi atau pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta bebas dari sampah.
''Setelah edukasi, baru 3R, bank sampah,'' ujar Unu.
Unu mengatakan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya. Karena itu, seksi-seksi yang sudah tersebar di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan secara efektif terhadap masyarakat. Adanya pembinaan, maka masyarakat bisa memilah berdasarkan nilai ekonomis. Dia menyerahkan pengelolaan maupun daur ulang (reuse, reduce, recycle) atas inisiatif masyarakat sendiri.
Di Jakarta, sampah yang diolah dari sumbernya sekitar 300 ton per hari melalui bank sampah yang di antaranya menjadi kompos. Produksi sampah masyarakat antara 5.300-6.300 ton per hari. Namun, sifatnya fluktuasi sesuai kondisi di masyarakat. Nantinya, pembuangan sampah dilakukan Intermediate Treatment Facility (ITF) seperti yang ada di Sunter. Selain itu, pembuangan sampah terpadu dapat menekan sampah yang dibawa ke pembuangan akhir.
Terkait ada daerah yang menahan KTP bagi orang yang buang sampah sembarangan, Unu mendukungnya. Menurutnya, peraturan tersebut dibuat pihak kelurahan dan linmas diharapkan dapat menimbulkan efek jera.
Anggaran pemerintah DKI Jakarta tahun ini sekitar Rp 800 miliar untuk kebersihan. Penanganan sampah juga diarahkan dengan teknologi.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pengelolaan-sampah-di-jakarta-akan-diserahkan-ke-swasta.html
"Di perumahan mewah ada pungutan untuk sampah namun pengangkutan masih menggunakan truk pemerintah. Karena itu, nantinya akan ada retribusi sampah yang dikelola swasta dan terdapat jaminan sampah sudah dipilah-pilah jelas dari perumahan atau perkampungan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).
Penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah di antaranya melalui ITF dilakukan dengan menggunakan incinerator atau dibakar yang menyisakan residu sekitar 10 persen dari total sampah yang diolah. Kemudian, incinerator bisa juga dijadikan energi dengan menghasilkan listrik 14 megawatt per seribu ton sampah. Sehingga, didorong bisa menjadi pembangkit listrik.
Pembangkit listrik tersebut digarap tahun ini di antaranya akan mendatangkan investor dari Singapura atau Jepang. Sementara itu, dia mengatakan akan dibangun empat ITF di Jakarta.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan edukasi atau pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta bebas dari sampah.
''Setelah edukasi, baru 3R, bank sampah,'' ujar Unu.
Unu mengatakan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya. Karena itu, seksi-seksi yang sudah tersebar di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan secara efektif terhadap masyarakat. Adanya pembinaan, maka masyarakat bisa memilah berdasarkan nilai ekonomis. Dia menyerahkan pengelolaan maupun daur ulang (reuse, reduce, recycle) atas inisiatif masyarakat sendiri.
Di Jakarta, sampah yang diolah dari sumbernya sekitar 300 ton per hari melalui bank sampah yang di antaranya menjadi kompos. Produksi sampah masyarakat antara 5.300-6.300 ton per hari. Namun, sifatnya fluktuasi sesuai kondisi di masyarakat. Nantinya, pembuangan sampah dilakukan Intermediate Treatment Facility (ITF) seperti yang ada di Sunter. Selain itu, pembuangan sampah terpadu dapat menekan sampah yang dibawa ke pembuangan akhir.
Terkait ada daerah yang menahan KTP bagi orang yang buang sampah sembarangan, Unu mendukungnya. Menurutnya, peraturan tersebut dibuat pihak kelurahan dan linmas diharapkan dapat menimbulkan efek jera.
Anggaran pemerintah DKI Jakarta tahun ini sekitar Rp 800 miliar untuk kebersihan. Penanganan sampah juga diarahkan dengan teknologi.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pengelolaan-sampah-di-jakarta-akan-diserahkan-ke-swasta.html
Rabu, 12 Desember 2012
Tiap hari, 31 ton sampah berserakan di Jakarta Barat
Dalam sehari, 31 ton sampah yang berserak di tempat pembuangan liar, sungai, dan taman di Jakarta Barat dibiarkan oleh Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat.
Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Made Indrayasa, sampah yang tidak berada di Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) bukan wewenang pihaknya.
"Kami tidak memungut sampah di LPS liar," ujarnya, Selasa (11/12). Dirinya menjelaskan, pengangkutan sampah di tempat sampah liar merupakan tugas pihak kecamatan.
Made mengatakan, 31 ton sampah yang tidak diangkut Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat itu merupakan bagian dari 1.568,03 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta Barat setiap harinya. Dari delapan kecamatan Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora merupakan penyumbang terbesar.
"Volume sampah di Jakarta Barat, disumbangsih dari rumah tangga, dan industri," ujar Made.
Dia menjelaskan, sampah tersebut diangkut dari 36 LPS resmi, 88 bak sampah, dan 86 titik gerobak sampah yang tersebar di Jakarta Barat.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tiap-hari-31-ton-sampah-berserakan-di-jakarta-barat.html
Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Made Indrayasa, sampah yang tidak berada di Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) bukan wewenang pihaknya.
"Kami tidak memungut sampah di LPS liar," ujarnya, Selasa (11/12). Dirinya menjelaskan, pengangkutan sampah di tempat sampah liar merupakan tugas pihak kecamatan.
Made mengatakan, 31 ton sampah yang tidak diangkut Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat itu merupakan bagian dari 1.568,03 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta Barat setiap harinya. Dari delapan kecamatan Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora merupakan penyumbang terbesar.
"Volume sampah di Jakarta Barat, disumbangsih dari rumah tangga, dan industri," ujar Made.
Dia menjelaskan, sampah tersebut diangkut dari 36 LPS resmi, 88 bak sampah, dan 86 titik gerobak sampah yang tersebar di Jakarta Barat.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tiap-hari-31-ton-sampah-berserakan-di-jakarta-barat.html
Selasa, 10 Juli 2012
Sampah, Persoalan Warga Jakarta
Liputan6.com, Jakarta: Sampah masih saja menjadi persoalan bagi warga Jakarta. Selain tidak higienis, sampah yang menumpuk menyebabkan saluran air mampet dan banjir. Pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta mendatang?
Bisa jadi. Cobalah perhatikan tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Sejauh mata memandang hanya sampah yang terlihat. Setiap hari, sekitar 6500 ton sampah dari Jakarta dikumpulkan di tempat itu.
Konstribusi terbanyak berasal dari areal permukiman (52,97%), sedangkan sisanya adalah perkantoran (27,35%), industri (8,97%), sekolah (5,32%), pasar (4%), dan lain-lain (1.4%).
Dinas Kebersihan Pemda DKI Jakarta mengeklaim, pengolahan sampah di TPA Bantar Gebang sudah terbilang berhasil. “Akan tetapi, pengelolaan sampah akan jauh lebih baik bila dimulai dari warga,” kata Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta Eko Bharuna.
“Sebagian besar sampah dari Jakarta memang dibawa ke TPA Bantar Gebang,” kata Direktur Walhi Ubaidilah. “Namun, masih ada 20 persen sampah asal Jakarta yang dibiarkan di lokasi.”
Kawasan pinggiran Jakarta masih belum terbebas dari sampah. Masih banyak sampah yang menumpuk di sungai dan selokan, padahal, penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama, termasuk warga.
Di Kampung Ciracas, misalnya, Pemprov DKI Jakarta sudah mendirikan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). “Warga mendapatkan insentif dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah,” kata Ketua TPS Ciracas Karnan.(SHA)
Sumber : http://berita.liputan6.com/read/418993/sampah-persoalan-warga-jakartahttp://berita.liputan6.com/read/418993/sampah-persoalan-warga-jakarta
Bisa jadi. Cobalah perhatikan tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Sejauh mata memandang hanya sampah yang terlihat. Setiap hari, sekitar 6500 ton sampah dari Jakarta dikumpulkan di tempat itu.
Konstribusi terbanyak berasal dari areal permukiman (52,97%), sedangkan sisanya adalah perkantoran (27,35%), industri (8,97%), sekolah (5,32%), pasar (4%), dan lain-lain (1.4%).
Dinas Kebersihan Pemda DKI Jakarta mengeklaim, pengolahan sampah di TPA Bantar Gebang sudah terbilang berhasil. “Akan tetapi, pengelolaan sampah akan jauh lebih baik bila dimulai dari warga,” kata Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta Eko Bharuna.
“Sebagian besar sampah dari Jakarta memang dibawa ke TPA Bantar Gebang,” kata Direktur Walhi Ubaidilah. “Namun, masih ada 20 persen sampah asal Jakarta yang dibiarkan di lokasi.”
Kawasan pinggiran Jakarta masih belum terbebas dari sampah. Masih banyak sampah yang menumpuk di sungai dan selokan, padahal, penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama, termasuk warga.
Di Kampung Ciracas, misalnya, Pemprov DKI Jakarta sudah mendirikan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). “Warga mendapatkan insentif dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah,” kata Ketua TPS Ciracas Karnan.(SHA)
Sumber : http://berita.liputan6.com/read/418993/sampah-persoalan-warga-jakartahttp://berita.liputan6.com/read/418993/sampah-persoalan-warga-jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)