JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan batal mengeluarkan peraturan yang melegalkan ojek sebagai angkutan umum.
Kepastian tersebut didapat usai Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengadakan rapat bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk membahas hal tersebut, Jumat (7/8/2015).
"Meski dibutuhkan, tapi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 telah sangat jelas menyatakan ojek tidak dibenarkan sebagai angkutan umum," kata Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah usai rapat yang diselenggarakan di kantornya itu.
Dengan demikian, keberadaan ojek masih akan berjalan seperti saat ini, yakni diakui keberadaannya, tetapi tidak akan diakui sebagai angkutan umum.
Bila ingin diatur sebagai angkutan umum, Andri menyarankan agar pihak-pihak yang memiliki usaha di bidang ojek untuk mengajukan revisi UU nomor 22 ke DPR RI.
"Silakan saja kalau mau mengajukan kepada DPR untuk merevisi itu. Sampaikan alasan-alasannya. Kalau DPR mengatakan bisa, silakan. Apapun yang menjadi keputusannya itu yang kita jalankan," ujar dia.
Dalam rapat tersebut, hadir CEO PT Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim, Marketing Manager Grab Kiki Rizki, serta sejumlah perwakilan dari Uber.
Selain membahas mengenai legalisasi ojek, rapat juga membicarakan layanan transportasi berbasis teknologi di Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/07/13124311/Ojek.Batal.Dilegalkan.sebagai.Angkutan.Umum.di.Jakarta
Tampilkan postingan dengan label nomor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nomor. Tampilkan semua postingan
Jumat, 07 Agustus 2015
Kamis, 30 April 2015
Pengendara Go-Jek Terpusat di Ibu Kota, Sulit Didapatkan di Luar Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggan di luar Jakarta yang ingin mencoba jasa transportasi Go-Jek akan sedikit kesulitan. Sebab, pengendara atau driver Go-Jek banyak bekerja di wilayah Jakarta, terutama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Kompas.com sempat mencoba melakukan pemesanan jasa Go-Jek melalui aplikasi dari daerah Tangerang, tepatnya di Jalan Anyelir Raya, Kecamatan Periuk. Pemesanan dilakukan pada pukul 09.30 WIB, Selasa (28/4/2015).
Namun setelah menunggu hampir satu jam lamanya, belum ada konfirmasi maupun notifikasi yang melaporkan bahwa sudah ada driver yang menjemput. Sampai Kompas.com harus menelepon call center Go-Jek, di mana nomor tersebut tertera di dalam aplikasinya.
"Mohon ditunggu, Pak. Biasanya driver terdekat akan datang setengah jam dari waktu order," kata petugas call center tersebut.
Tidak beberapa lama setelah dihubungi oleh call center, nomor yang sama, yakni petugas call center, kembali menghubungi.
Petugas itu menginformasikan bahwa driver terdekat sedang ada tugas dan belum bisa dipastikan kapan bisa melaksanakan orderan lain.
"Mohon maaf, untuk wilayah Tangerang, Serpong, dan BSD, memang sedikit driver kita. Kalau ada yang lewat sana kebetulan baru bisa kita layani. Rata-rata di Jakarta," tutur petugas itu.
Akhirnya Kompas.com pun membatalkan pemesanan jasa transportasi itu.
Kondisi Go-Jek yang sulit ditemui di Tangerang dan daerah luar Jakarta lainnya juga diakui oleh salah satu driver, Muhammad Nizar (47).
"Kalau buat di luar Jakarta sedikit sekali. Orang kita kebanyakan di Jakarta. Driver-nya ada tiga ribu orang," ujar Nizar.
Pengakuan Nizar pun dialami oleh Kompas.com yang mencoba kembali memesan jasa Go-Jek di bilangan Jakarta Barat.
Tanpa harus menunggu lama, yakni tidak sampai setengah jam, driver pun datang lalu mengantar sampai tempat tujuan seperti yang telah dipesan sebelumnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/29/08410031/Pengendara.Go-Jek.Terpusat.di.Ibu.Kota.Sulit.Didapatkan.di.Luar.Jakarta
Kompas.com sempat mencoba melakukan pemesanan jasa Go-Jek melalui aplikasi dari daerah Tangerang, tepatnya di Jalan Anyelir Raya, Kecamatan Periuk. Pemesanan dilakukan pada pukul 09.30 WIB, Selasa (28/4/2015).
Namun setelah menunggu hampir satu jam lamanya, belum ada konfirmasi maupun notifikasi yang melaporkan bahwa sudah ada driver yang menjemput. Sampai Kompas.com harus menelepon call center Go-Jek, di mana nomor tersebut tertera di dalam aplikasinya.
"Mohon ditunggu, Pak. Biasanya driver terdekat akan datang setengah jam dari waktu order," kata petugas call center tersebut.
Tidak beberapa lama setelah dihubungi oleh call center, nomor yang sama, yakni petugas call center, kembali menghubungi.
Petugas itu menginformasikan bahwa driver terdekat sedang ada tugas dan belum bisa dipastikan kapan bisa melaksanakan orderan lain.
"Mohon maaf, untuk wilayah Tangerang, Serpong, dan BSD, memang sedikit driver kita. Kalau ada yang lewat sana kebetulan baru bisa kita layani. Rata-rata di Jakarta," tutur petugas itu.
Akhirnya Kompas.com pun membatalkan pemesanan jasa transportasi itu.
Kondisi Go-Jek yang sulit ditemui di Tangerang dan daerah luar Jakarta lainnya juga diakui oleh salah satu driver, Muhammad Nizar (47).
"Kalau buat di luar Jakarta sedikit sekali. Orang kita kebanyakan di Jakarta. Driver-nya ada tiga ribu orang," ujar Nizar.
Pengakuan Nizar pun dialami oleh Kompas.com yang mencoba kembali memesan jasa Go-Jek di bilangan Jakarta Barat.
Tanpa harus menunggu lama, yakni tidak sampai setengah jam, driver pun datang lalu mengantar sampai tempat tujuan seperti yang telah dipesan sebelumnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/29/08410031/Pengendara.Go-Jek.Terpusat.di.Ibu.Kota.Sulit.Didapatkan.di.Luar.Jakarta
Rabu, 28 Januari 2015
Tertangkap Buang Sampah Sembarangan, 26 Warga Jakarta Disidang
Liputan6.com, Jakarta - Jangan buang sampah sembarangan. Larangan ini kerap dijumpai di sebagian besar sudut Ibukota Jakarta. Akan tetapi larangan kerap diabaikan karena kurangnya efek jera. Namun kini Pemprov DKI Jakarta menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk menjerat warga Ibukota yang tidak disiplin.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Selasa, 17 Juni 2014
Pilih No 1, Dukung Jokowi Benahi Jakarta
INILAHCOM, Jakarta - Ada fenomena menarik dalam debat capres kedua, capres nomor urut satu, Prabowo Subianto seide dengan Joko Widodo (Jokowi), capres nomor urut dua soal ekonomi kreatif. Menunjukkan bahwa Prabowo jujur, gentle, dan negarawan.
Menurut Ahmad Doli Kurnia, juru debat Timkamnas Prabowo-Hatta, penampilan Prabowo dalam debat capres kedua, patut dijadikan panutan. Ketika Prabowo melihat adanya persamaan persepsi dari pihak kontestan lain.
"Saya kira, satu kata yang pantas diungkapkan Pak Jokowi sangat pantas untuk menjadi wali kota atau gubernur. Sedangkan Pak Prabowo sangat pantas menjadi presiden," kata Bang ADK, sapaan akrabnya, kepada INILAHCOM di Jakarta, Senin (16/6/2014).
Wasekjen DPP Partai Golkar itu menuturkan, Indonesia perlu pemimpin yang kuat, tegas serta negarawan. Agar Indonesia bisa menjadi negara besar, kuat dan bisa memakmurkan rakyatnya.
"Biarkanlah rakyat berikan kesempatan kepada Jokowi untuk urus Jakarta. Kan masih banyak yang belum terselesaikan. Dia kan janji benahi banjir dan macet yang sekarang masih terjadi di Jakarta. Jadi pilih nomor 1 saja," tandas mantan ketum KNPI itu.
Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2110087/pilih-no-1-dukung-jokowi-benahi-jakarta#.U6BCKZSSw-g
Menurut Ahmad Doli Kurnia, juru debat Timkamnas Prabowo-Hatta, penampilan Prabowo dalam debat capres kedua, patut dijadikan panutan. Ketika Prabowo melihat adanya persamaan persepsi dari pihak kontestan lain.
"Saya kira, satu kata yang pantas diungkapkan Pak Jokowi sangat pantas untuk menjadi wali kota atau gubernur. Sedangkan Pak Prabowo sangat pantas menjadi presiden," kata Bang ADK, sapaan akrabnya, kepada INILAHCOM di Jakarta, Senin (16/6/2014).
Wasekjen DPP Partai Golkar itu menuturkan, Indonesia perlu pemimpin yang kuat, tegas serta negarawan. Agar Indonesia bisa menjadi negara besar, kuat dan bisa memakmurkan rakyatnya.
"Biarkanlah rakyat berikan kesempatan kepada Jokowi untuk urus Jakarta. Kan masih banyak yang belum terselesaikan. Dia kan janji benahi banjir dan macet yang sekarang masih terjadi di Jakarta. Jadi pilih nomor 1 saja," tandas mantan ketum KNPI itu.
Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2110087/pilih-no-1-dukung-jokowi-benahi-jakarta#.U6BCKZSSw-g
Kamis, 05 Juni 2014
Jakarta Kian Macet, Kecepatan Kendaraan Hanya 5 Km Per Jam
JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi jalan di ibu kota semakin macet. Bahkan, kecepatan kendaraan bermotor rata-rata hanya 5 km per jam.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.
"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.
Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.
Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.
Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.
"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.
Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.
Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam
Senin, 21 Oktober 2013
Ketahuan Buang Sampah Sembarangan, Denda Rp 100.000
JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta akan dilibatkan langsung dalam pengelolaan sampah. Ke depannya, akan diterapkan reward and punishmentdalam menjaga kebersihan di Ibu Kota.
Menurut Unu, reward diberikan ke kawasan-kawasan yang bisa mengelola sampah 3R (reuse, refuse, recycle) dengan baik. Sementara di sisi lain, masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas dengan diberi sanksi.
"Sanksi yakni pidana tiga bulan dan denda Rp 100-500 ribu," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, saat dihubungi, Minggu (20/10/2013).
Selain ke warga masyarakat, lanjut Unu, reward and punisment juga diterapkan di kantor-kantor perusahaan dan instansi pemerintah. Untuk perusahaan atau instansi, apabila diketahui ada yang membuang sampah di sembarang tempat, akan dikenakan denda Rp 10-50 Juta. Pengawasan dilakukan sampai ke tingkat kantor kelurahan.
Nantinya, Dinas Kebersihan akan bekerjasama dengan institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri. Penegakan itu sendiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah.
"Nanti ada CCTV juga untuk pengawasan," tegas Unu.
Lebih lanjut, kata Unu, kebijakan tersebut akan diterapkan paling lambat awal Januari 2014. Sebelumnya, akan dilakukan lebih dahulu sosialisasi ke masyarakat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/20/1934174/Ketahuan.Buang.Sampah.Sembarangan.Denda.Rp.100.000
Menurut Unu, reward diberikan ke kawasan-kawasan yang bisa mengelola sampah 3R (reuse, refuse, recycle) dengan baik. Sementara di sisi lain, masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas dengan diberi sanksi.
"Sanksi yakni pidana tiga bulan dan denda Rp 100-500 ribu," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, saat dihubungi, Minggu (20/10/2013).
Selain ke warga masyarakat, lanjut Unu, reward and punisment juga diterapkan di kantor-kantor perusahaan dan instansi pemerintah. Untuk perusahaan atau instansi, apabila diketahui ada yang membuang sampah di sembarang tempat, akan dikenakan denda Rp 10-50 Juta. Pengawasan dilakukan sampai ke tingkat kantor kelurahan.
Nantinya, Dinas Kebersihan akan bekerjasama dengan institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri. Penegakan itu sendiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah.
"Nanti ada CCTV juga untuk pengawasan," tegas Unu.
Lebih lanjut, kata Unu, kebijakan tersebut akan diterapkan paling lambat awal Januari 2014. Sebelumnya, akan dilakukan lebih dahulu sosialisasi ke masyarakat.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/20/1934174/Ketahuan.Buang.Sampah.Sembarangan.Denda.Rp.100.000
Rabu, 06 Maret 2013
Warga DKI Ikut Bertanggung Jawab Kelola Sampah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menekankan kepada seluruh warga Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga kebersihan dan mengelola sampah.
"Mulai saat ini, masyarakat DKI Jakarta menjadi pelaku utama dan harus bertanggungjawab dalam pengelolaan kebersihan kota," ujar Joko Widodo saat berpidato dalam Rapat Paripurna Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Joko Widodo menjelaskan, penekanan ini dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat yang dinilai masih abai terhadap kebersihan kota, sehingga bencana banjir terus menjadi ancaman warga lantaran pengabaian itu.
"Ini menuntut perubahan pola pikir dan cara pandang seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah," kata pria yang akrab disapa Jokowi.
Rencana perubahan pola pikir tersebut, lanjut Jokowi, yakni dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
"Bahwa sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis masyarakat pelaku industri dan pengelola kawasan mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sampah pengelolaan sampah harus lebih mengutamakan pengurangan di sumber sampah," kata Jokowi.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/05/warga-dki-ikut-bertanggung-jawab-kelola-sampah
"Mulai saat ini, masyarakat DKI Jakarta menjadi pelaku utama dan harus bertanggungjawab dalam pengelolaan kebersihan kota," ujar Joko Widodo saat berpidato dalam Rapat Paripurna Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (5/3/2013).
Joko Widodo menjelaskan, penekanan ini dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat yang dinilai masih abai terhadap kebersihan kota, sehingga bencana banjir terus menjadi ancaman warga lantaran pengabaian itu.
"Ini menuntut perubahan pola pikir dan cara pandang seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah," kata pria yang akrab disapa Jokowi.
Rencana perubahan pola pikir tersebut, lanjut Jokowi, yakni dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
"Bahwa sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis masyarakat pelaku industri dan pengelola kawasan mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sampah pengelolaan sampah harus lebih mengutamakan pengurangan di sumber sampah," kata Jokowi.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/05/warga-dki-ikut-bertanggung-jawab-kelola-sampah
Langganan:
Postingan
(
Atom
)