Polantas Kurang, Satpol PP Dilatih Urai Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berencana menerjunkan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu mengurai kemacetan di Jakarta. Ahok telah meminta bantuan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melatih personil Satpol PP.

Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian belum memutuskan kapan mulai melatih personel Satpol PP itu. "Kami harus berdiskusi dengan satuan kerja yang ada," kata Martinus, Jumat 16 Januari 2015.

Sebab, menurut dia, pelatihan ini membutuhkan beberapa pembahasan dan persiapan. "Misalnya siapa-siapa saja yang akan dilatih, berapa banyak dan anggaran yang dibutuhkan," kata dia.

Meski demikian, Martinus mengatakan kepolisian setuju dengan ide Ahok tersebut. "Kami memang kekurangan petugas pengatur lalu lintas," kata dia.

Martinus menyebutkan, meskipun nantinya Satpol PP diberi kemampuan untuk membantu mengatur lalu lintas, penindakan tetap berada di tangan polisi. "Nanti bisa diatur anggota kami melakukan asistensi," ujarnya. Misalnya di sepanjang ruas jalan tertentu, ada dua petugas Satpol PP yang diasistensi polisi lalu lintas. Teknis-teknis seperti itu akan dibahas kemudian di antara kedua pihak.

Kepala Satpol PP, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan siap memberikan personilnya untuk membantu mengurai kemacetan. "Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur," kata dia. Apalagi, menurut Kukuh, petugas yang ada di lapangan memang kekurangan anggota untuk melakukan pengaturan. "Karena simpul kemacetan di Jakarta banyak titiknya," kata Kukuh.

Saat ini, Kukuh mengatakan ada sebanyak 6.100 personel Satpol PP di Jakarta. Ada sekitar 500 petugas yang ada dalam posisi Di Bawah Koordinasi (BKO) di beberapa SKPD dan UKPD. "Sebenarnya ada juga personel yang sudah turun ke lapangan bantu mengurai kemacetan," kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/17/083635462/Polantas-Kurang-Satpol-PP-Dilatih-Urai-Macet

Ketahuan Buang Sampah Sembarangan, Denda Rp 100.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta akan dilibatkan langsung dalam pengelolaan sampah. Ke depannya, akan diterapkan reward and punishmentdalam menjaga kebersihan di Ibu Kota.

Menurut Unu, reward diberikan ke kawasan-kawasan yang bisa mengelola sampah 3R (reuse, refuse, recycle) dengan baik. Sementara di sisi lain, masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas dengan diberi sanksi.

"Sanksi yakni pidana tiga bulan dan denda Rp 100-500 ribu," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, saat dihubungi, Minggu (20/10/2013).

Selain ke warga masyarakat, lanjut Unu, reward and punisment juga diterapkan di kantor-kantor perusahaan dan instansi pemerintah. Untuk perusahaan atau instansi, apabila diketahui ada yang membuang sampah di sembarang tempat, akan dikenakan denda Rp 10-50 Juta. Pengawasan dilakukan sampai ke tingkat kantor kelurahan.

Nantinya, Dinas Kebersihan akan bekerjasama dengan institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri. Penegakan itu sendiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah.

"Nanti ada CCTV juga untuk pengawasan," tegas Unu.

Lebih lanjut, kata Unu, kebijakan tersebut akan diterapkan paling lambat awal Januari 2014. Sebelumnya, akan dilakukan lebih dahulu sosialisasi ke masyarakat.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/20/1934174/Ketahuan.Buang.Sampah.Sembarangan.Denda.Rp.100.000