Solusi Permasalahan Kota Qlue: Jakarta Smart City

Berbagiteknologi.com – Dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota baru, maka pemerintah kota Provinsi DKI bekerja sama dengan Qlue akan menjadi wadah laporan dari segala masalah masyarakat. Dengan demikian diharapkan segala keluhan tentang pemerintah kota Jakarta bisa diatasi dengan cepat dan baik dengan adanya Qlue: Jakarta Smart City. Dengan program ini, masyarakat Jakarta diharapkan lebih aktif dan lebih pintar. Di mana mereka bisa mengadukan segala keluhan seperti gorong-gorong yang rusak, kerusakan rambu-rambu, pedagang ilegal, sanitasi dan lainnya.

Tempat Diskusi Satu Aplikasi

Jika biasanya untuk berdiskusi kita harus datang langsung ke tempat yang berwajib, namun kali ini Jakarta menjadi lebih pintar dalam menghadapi segala masalah ini. Tidak harus demo dan datang berdesak-desakan untuk menyampaikan pendapat, cukup dengan mendownload aplikasinya saja Anda bisa menyampaikan berbagai informasi penting dan telah membantu kinerja pemerintah kota Jakarta. Qlue: Jakarta Smart City sangat mudah digunakan, setelah Anda mengunduh aplikasinya dengan menggunakan smartphone Anda maka semua laporan Anda akan diterima dengan mudah dan cepat.

Setelah mengunduh teks atau foto tentang berbagai macam hal yang dilihat misalnya tumpukan sampah, jalan berlubang dan segala macamnya, maka laporan ini masuk dalam situs smartcity.jakarta.go.id. Kemudian laporan Anda tersebut tidak hanya tidak akan berhenti sampai di situ. Karena laporan tersebut akan diberikan kepada petugas harian atau kesatuan kerja perangkat daerah yang berada di daerah sekitar lokasi terlapor. Dengan demikian Qlue: Jakarta Smart City ini sangat membantu kinerja perangkat daerah.

Untuk menjadikan Jakarta Smart City memang tidak mudah, karenanya hingga saat ini setidaknya ada beberapa aplikasi yang telah mendukungnya. Selain dengan Qlue, Anda juga bisa mengunjungi aplikasi yang lain seperti akun twitter @jakartagoid, Facebook jakarta.go.id, Waze, PetaJakarta.org, LAPOR 1708. Dengan berbagai macam aplikasi yang mendukung Qlue: Jakarta Smart City ini maka diharapkan masyarakat Indonesia lebih aktif dan turut bekerja sama dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota yang smart. Dengan kerja sama yang baik antara warga dan Pemprov DKI dengan adanya program ini, maka akan cepat terwujud Jakarta sesuai dengan yang dibayangkan dan diinginkan oleh warga.

Anda bisa mengeluh tentang apa saja yang sekiranya tidak berkenan dan terjadi kerusakan pada titik-titik tertentu. Bahkan dengan adanya Qlue, Anda bisa melihat CCTV Jakarta, yang dengan adanya CCTV ini Anda bisa melihat Jakarta lebih dekat. Anda bisa memprediksi jalan-jalan yang bisa dilalui dengan lancar dan menghindar dari kemacetan ibu kota. Bahkan yang lebih menyenangkan lagi, Anda bisa mengeluhkan tentang berbagai perihal yang sebelumnya tidak bisa didiskusikan dengan baik. Dengan kata lain, Anda bisa mendiskusikan perihal yang mengganggu dengan Qlue: Jakarta Smart City.

Deskripsi: Qlue: Jakarta Smart City merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk membangun Jakarta menjadi kota yang pintar dengan melibatkan warga dalam melakukan kinerjanya.

Sumber : http://www.berbagiteknologi.com/2191/solusi-permasalahan-kota-qlue-jakarta-smart-city/

Tekan Jumlah Kendaraan Pribadi, DKI Naikkan Tarif Pajak Progresif

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi. Kenaikan tarif pajak ini telah tercantum dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2015.

Dalam aturan tersebut, besaran tarif pajak bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2 persen setelah sebelumnya tercatat 1,5 persen. Kemudian, untuk kendaraan kedua dan seterusnya, masing-masing mengalami kenaikan 0,5 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering dipanggil Ahok mengatakan, perubahan pajak progresif tersebut telah diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Rencananya, pemberlakukan akan diuji dengan sistem pembayaran non tunai (e-money). "Sudah berlaku, sekarang sedang uji coba pembayaran pakai e-money," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2015).

Ahok beralasan, penerapan pajak progresif ini sebagai upaya untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.

Mantan Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, pemprov akan menjalin kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan masyarakat menyetor pajak kendaraan bermotor tersebut. Saat ini, pemprov baru menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. "Nanti hampir semua bank bisa," ucap Ahok.

Dalam perda yang merupakan revisi dari Perda Nomor 8 Tahun 2010 ini, ada penambahan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki. Jika semua hanya diatur maksimal empat kendaraan, dalam perda yang baru bisa lebih dari 15 kendaraan.

Optimistis Capai Target

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP DKI, Andri Kunarso mengatakan, dengan adanya penyesuaian tarif baru‎ pada pajak progresif kendaraan pribadi ini, penerimaan pajak daerah dari pajak PKB dapat mencapai Rp 6,65 triliun atau sesuai target yang ditetapkan Pemprov DKI pada 2015.

‎"Target penerimaan pajak daerah dari PKB pada tahun ini Rp 6,65 trilun. Sampai Juni 2015, realisasi penerimaan PKB baru mencapai Rp 2,1 trilun," kata Andri di Jakarta, Jumat (5/6/2015).

Ia melanjutkan, kenaikan pajak progresif ini tidak hanya dikenakan atas dasar nama sang pemilik kendaraan, tetapi juga berdasarkan alamat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

‎"Pengenaan tarif baru progresif kendaraan tahun ini didasarkan dari data kependudukan KTP dan KK yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kami optimistis target pajak PKB tahun ini bakal tercapai," tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan baru ini, satu orang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat yang sama dan tercantum dalam KK, akan langsung dikenakan tarif progresif saat membayar pajak kendaraan baru. Berbeda dengan aturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, besaran pajak progresif pada tahun ini ditingkatkan sebesar 0,5 persen‎ terhadap kendaraan pertama dan seterusnya.

"Tarif progresif di 2010 disesuaikan dari 1,5 persen pada kendaraan pertama menjadi 2 persen. Begitu pula pada kendaraan kedua, dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Kenaikan tarif pajak progresif sebesar 0,5 persen berlaku pada kendaraan pertama hingga kendaraan ketujuh belas," jelas Andri.

Ia juga mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan mengenai tarif baru pajak progresif kendaraan pribadi dengan memasang spanduk di kantor-kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ‎di lima wilayah Jakarta. "Kami harap aturan baru pajak progresif ini dapat efektif menekan angka pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta," tutupnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2246141/tekan-jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan-tarif-pajak-progresif

Biar Jera, Denda Buang Sampah Sembarangan Rp 500.000 Diberlakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapatnya dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menegaskan kembali Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam Perda itu dikatakan, bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda maksimal senilai Rp 500.000. Selain denda, akan ada sanksi sosial untuk menambah efek jera bagi sang pelaku pembuang sampah.

"Ada yang namanya polisi sampah. Itu dari warga juga, sukarela. Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau (pelaku buang sampah sembarangan) tertangkap, difoto saja," ujar Djarot, Selasa (30/12/2014).

Untuk denda yang dikenakan, tutur Djarot, akan bervariasi melihat besaran maupun ukuran sampah yang dibuang. Apabila sampah yang dibuang termasuk besar, maka kemungkinan akan dikenakan denda maksimal Rp 500.000.

"Ada (bayar denda) Rp 350.000, Rp 300.000, tergantung sampah yang dibuang," tambah Djarot.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, mengaku akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap warga yang buang sampah sembarangan. Untuk warga yang tidak mampu membayar denda, kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk yang berbeda.

"Kita atur lagi. Teknisnya sesuai kemampuan juga. Kan ada juga yang tidak mampu kita coba dengan sanksi kerja, misalkan bawa tanaman pohon," terang perempuan yang biasa dipanggil Tyas ini.

Menurut Tyas, sudah cukup banyak warga di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah ditindak dengan cara tertentu akibat buang sampah sembarangan. Penindakan ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke masyarakat.

"Cuma untuk menindak, teknisnya ada di Pergub (Peraturan Gubernur). Kita tunggu Pergub terbit dulu. Semuanya sudah mulai disosalisasi," tambah Tyas.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/30/14184471/Biar.Jera.Denda.Buang.Sampah.Sembarangan.Rp.500.000.Diberlakukan

Drainase Buruk Penyebab Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya drainase dan padatnya daerah bantaran sungai menjadi penyebab utama banjir yang tiap tahun melanja Jakarta.

Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.

"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).

Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.

"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.

Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.

Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.

"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.

Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.

"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.

Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta

Atasi Banjir di Jakarta, Kabupaten Bogor Tanam 10.000 Pohon

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menanam 10.000 pohon dan pembuatan 10.000 biopori, di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/10/2014).

Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, dipilihnya kawasan DAS Ciliwung itu untuk menangani masalah banjir di DKI Jakarta.

"Hulu Sungai Ciliwung merupakan aliran sungai utama yang mengalir ke arah Jakarta, yang berpotensi menyebabkan banjir, jika fungsinya sebagai daerah resapan air terganggu," ucap Nurhayanti, Selasa (14/10/2014).

Nurhayanti juga mengatakan, posisi wilayah Kabupaten Bogor yang berada di DAS Ciliwung dan Cisadene ini, menuntut warganya untuk selalu menjaga lingkungan, terutama di daerah hulu sungai.

"Untuk masalah penanganan banjir di DKI Jakarta, saya selalu berkomunikasi dengan pak Ahok mengenai pelaksanaan pengendalian lingkungan di daerah hulu. Respons beliau pun positif. Kabupaten Bogor bukan hanya sekadar daerah penyangga ibu kota saja, tapi sudah sebagai mitra DKI Jakarta. Inilah kesepakatan yang sudah kita buat, sehingga tidak ada saling menyalahkan," ujarnya.

Melalui kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori ini, Nurhayanti memiliki harapan besar terhadap penyelenggaraan penghijauan dan pelestarian lingkungan.

"Ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tapi butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan semacam ini, akan berpotensi menyelamatkan kerusakan bumi dan alam," pungkas Nurhayanti.

Sumber : http://regional.kompas.com/read/2014/10/14/22232881/Atasi.Banjir.di.Jakarta.Kabupaten.Bogor.Tanam.10.000.Pohon

Ahok: Kami Mau Usul Semua Transjakarta Bayar Rupiah per Kilometer

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Untuk tarif Transjakarta yang menggantikan APTB, Ahok akan menerapkan biaya per kilometer.

"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.

Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.

"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer

Banjir Jakarta akibat Kesalahan Tata Ruang Bertahun-tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta adalah kesalahan tata ruang Ibu Kota. Kondisi ini bisa ditanggulangi dengan memperbaiki tata ruang sesuai kondisi alam Jakarta.

Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.

"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).

Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.

"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.

Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.

"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.

Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.

"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.

Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun

'Jokowi-Nur Mahmudi Jangan Ribut Kelola Kota'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pengelolaan Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Depok, harus sinergis. “Jangan ribut soal otonomi saja, tapi juga kerja sama tata kelola,” kata Yayat Supiyatna kepada Tempo, Kamis, 28 November 2013.

Dalam berita Tempo sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengeluh kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata kelola Depok yang berkaitan dengan Jakarta. Nur Mahmudi mengeluhkan tiga hal, yakni meminta anggaran Rp 100 miliar untuk mengelola 26 situ di Depok sebagai daerah penyangga banjir. Nur Mahmudi juga menyatakan menolak wacana penggabungan Depok menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak setuju soal rencana pembangunan waduk di Depok untuk menahan aliran banjir kiriman dari Bogor.

Yayat mengatakan Jakarta tak bisa bekerja sendiri membenahi persoalannya. Soalnya, permasalahan tidak muncul di dalam lingkup Kota Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lain yang lokasinya dekat, seperti Kota Depok, Tangerang atau Bogor.

Yayat menilai ada tiga hal program prioritas yang bisa dilakukan bersama antara Jakarta dan Depok, yakni di sektor pemukiman, transportasi dan pencegahan banjir. “Kalau di sektor pemukiman, ya Depok bisa menyediakan kawasan perumahan warga Jakarta. Namun, warga Depok harus dibantu dengan kemudahan transportasi. Untuk pencegahan banjir Depok harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau agar tidak dikonversi,” ujar Yayat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/214533091/Jokowi-Nur-Mahmudi-Jangan-Ribut-Kelola-Kota

Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase

Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.

Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.

Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.

"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).

Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.

"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.

Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.

"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.

Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.

"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.

Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.

"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html