Jokowi akan jadikan Marunda seperti Singapura

Kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura selama dua hari, selain ingin mengetahui proses pembangunan stasiun di bawah tanah juga meninjau dua taman kota di negara singa tersebut, yakni Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park. Nantinya, di setiap rumah susun yang dibangun akan dilengkapi dengan taman kota.

Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.

"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).

Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.

"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.

Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.

Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.

"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.

Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.

"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.

Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.

Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.

"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-jadikan-marunda-seperti-singapura.html

Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase

Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.

Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.

Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.

"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).

Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.

"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.

Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.

"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.

Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.

"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.

Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.

"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html