JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menjanjikan Jakarta akan terbebas dari banjir pada 2018 mendatang dengan catatan normalisasi dan pembangunan sodetan Kali Ciliwung rampung sesuai dengan ekspektasi.
Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu saat meninjau lokasi proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung, Senin (12/10/2015).
"Kalau pekerjaan normalisasi selesai, sodetan selesai, banjir bakal reda," ujar Basuki.
Saat ini, pekerjaan normalisasi dan pembangunan sodetan Kali Ciliwung terus dikebut. Basuki menjelaskan bagaimana kedua proyek ini bisa mencegah banjir.
"Debit Ciliwung dari atas sini (Kampung Pulo) 570 meter kubik. Sebanyak 43 meter kubik per detik pada saat banjir besar itu disudet di tempat tadi (Otista III). Di hulu sini aliran air 60 meter kubik per detik," kata Basuki.
Debit air tertinggi saat melewati Kampung Pulo, lanjut Basuki, adalah 510 meter kubik per detik. Untuk itu, normalisasi kali di Kampung Pulo didesain 50 meter lebarnya. Desain itu bisa mengalirkan 510 meter kubik per detik sehingga tidak meluap.
Adapun di Ciliwung Lama, Pintu Air Manggarai, dengan kapasitas 70 meter kubik per detik, sudah diperbaiki. Dengan demikian, debit yang sebelumnya 510 meter kubik per detik dikurangi 70 meter kubik per detik, menjadi tinggal 440 meter kubik per detik.
Pintu Air Manggarai sudah ditambahkan satu pintu lagi dengan kapasitas 504 meter kubik per detik. Dengan begitu, saat ada air dengan debit maksimal 470 meter kubik per detik akan bisa lewat begitu saja.
"Kalau dulu debit air terlambat sehingga ada backwater sampai banjir di sini. Backwater itu karena dia kapasitas pintunya kecil, sementara debit airnya besar, jadi tidak tahan kan. Kalau sekarang, dengan 504 meter kubik per detik kapasitas pintu, sedangkan air lewat 470 meter kubik per detik itu sudah bisa lancar," kata Basuki.
Kemudian, di Pintu Air Karet, tambah dia, kapasitasnya juga sudah diperbesar menjadi 724 meter kubik per detik. Basuki yakin normalisasi ini bisa mengendalikan banjir Ciliwung kalau nanti sudah jadi. Paling tidak, normalisasi diperkirakan selesai dua tahun lagi.
Menurut Basuki, proyek ini akan mengurangi dampak banjir yang sangat besar di Jakarta, khususnya, di sekitar Kali Ciliwung.
Pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sudah dikerjakan sejak 2013. Proyek ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara sekitar Rp 1,18 triliun.
Normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 kilometer dibagi dalam empat paket. Paket 1 sepanjang 4,49 kilometer dari Pintu Air Manggarai sepanjang Jembatan Kampung Melayu, baru selesai 35,92 persen. Paket 2 sepanjang 6,61 kilometer dari Jembatan Kampung Melayu sampai Jembatan Kalibata. Pekerjaan ini baru selesai 36,5 persen.
Paket 3 sepanjang 6,49 kilometer dari Jembatan Kalibata sampai Jembatan Condet. Pekerjaan ini baru selesai 35,76 persen. Sementara itu, Paket 4 sepanjang 6,18 kilometer dari Jembatan Condet hingga Jembatan Tol JORR TB Simatupang baru selesai 36,12 persen.
Pekerjaan normalisasi ini akan melintasi kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta, yaitu Manggarai, Bukit Duri Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidaracina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawa Jati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekembang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.
Sementara itu, proyek sodetan ditargetkan selesai tahun depan. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembebasan lahannya. Dari 99 hektar kebutuhan lahan, yang baru dibebaskan 1.300 meter persegi di Tongtek, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2015/10/13/063302121/Catat.Jakarta.Bebas.Banjir.2018
Tampilkan postingan dengan label basuki. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label basuki. Tampilkan semua postingan
Selasa, 13 Oktober 2015
Rabu, 02 September 2015
Ahok: Jakarta Punya Aplikasi Qlue, Warga : Baru Denger Ada Qlue di Ponsel
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aplikasi Qlue Yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan media untuk memanatu kinerja pemprov. Lewat Qlue masyarakat bisa menyampaikan keluhan terkait lingkungan sekitarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.
Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan. "Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).
Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.
"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.
Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.
Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.
Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.
Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.
"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.
Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.
Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.
"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.
Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.
Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.
Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku sangat terbantu dengan adanya sistem Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu soal aplikasi yang bisa diunduh di ponsel pintar ini.
Laili Rahmawati (24) warga Cijantung mengaku tidak mengetahui ada aplikasi bernama Qlue. Terlebih fungsinya yang ternyata bisa sebagai media pengaduan. "Nggak tahu (Qlue). Baru dengar juga ada aplikasi Qlue," kata Laili kepada Republika, Sabtu (29/8).
Saat dijelaskan fungsi Qlue, ia sempat terheran-heran ternyata Jakarta memiliki tempat pengaduan yang tersimpan di dalam sebuah ponsel pintar. Walaupun belum mengetahui apalagi memakai, mahasiswa UIN Jakarta ini mengapresiasi adanya sarana penyampaian aduan terkait lingkungan sekitar.
"Pemerintah yang di atas juga jadi bisa kontrol orang-orang di bawah kerjanya kayak gimana," ujarnya.
Sebab, masyarakatlah yang mengetahui langsung keadaan sekitarnya. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diadukan dan ditindaklanjuti. Ini tentu merupakan jalan menuju Jakarta menjadi Smart City seperti yang digemborkan gubernurnya.
Sayangnya, ujar Laili sosialisasi masih dinilai minim. Tidak ada informasi baik dari kelurahan setempat ataupun media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak. Paling tidak ia berharap Pemprov bisa mengiklankan dan memasarkan paling tidak lewat Facebook atau media sosial lainnya.
Senada dengan Laili, Azka Amelia Fadhilah (24) juga mengaku baru mendengar aplikasi Qlue. Warga Kebayoran Lama ini tidak pernah mendengar informasi atau pengumuman soal Qlue baik dari kelurahan ataupun pemerintah pusat. "Qlue aplikasi dari Pemprov? Tapi nggak pernah ada informasi apa-apa soal itu," sebut Azka lewat pesan singkatnya.
Namun wanita yang bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Kemang ini tidak terlalu tertarik dengan Qlue. Ia juga tidak meyakini Qlue bisa memberikan dampak maksimal.
"Belum tentu juga memberikan dampak banyak buat Jakarta jadi Smart City. Toh masih banyak hal lain yang bisa buat Jakarta lebih nyaman paling nggak macet dulu diatasi lah," jelasnya.
Walaupun begitu, ia tetap mengapresiasi pembuatan Qlue. Ini menunjukkan keseriusan Gubernur Basuki menata pemerintahannya mulai dari titik terbawah.
Bukan hanya itu, Fikri M (26) warga Ciracas juga menyebut dirinya tidak tahu kegunaan aplikasi Qlue. Ia berharap ke depannya bisa ada sosialisasi dan informasi penggunaannya.
"Harus ada informasinya biar kita bisa tahu ke mana untuk laporin keluhan. Kayak misalnya di daerah rumah saya juga banyak lampu penerangan jalan yang mati," tutur Fikri lewat pesan singkat ke Republika.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan I'i Kurnia belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasisoal ini.
Qlue sendiri merupakan aplikasi berbentuk media sosial dimana para penggunanya bisa menyampaikan berbagai keluhan di lingkungan sekitar. Mulai dari kebersihan, ketertiban umum, kemacetan, fasilitas umum, transportasi, banjir, dan sebagainya.
Setiap keluhan masyarakat itu pun akan diberi simbol warna merah, kuning, dan hijau. Merah merupakan tanda bahwa keluhan belum diproses oleh aparat kelurahan atau kecamatan, kuning merupakan tanda keluhan sedang diproses, sedangkan hijau merupakan tanda bahwa keluhan tersebut sudah selesai dikerjakan.
Tidak hanya itu, pengguna Qlue juga bisa bertukar informasi mulai dari informasi pariwisata hingga kuliner. Uniknya, pengguna Qlue, juga diberi poin dan ranking yang dihitung dari postingan, responsivitas, dan kecepatan dalam mengerjakan keluhan tersebut bagi setiap kelurahan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/15/08/29/ntu3ix219-ahok-jakarta-punya-aplikasi-qlue-warga-baru-denger-ada-qlue-di-ponsel
Jumat, 21 Agustus 2015
437 KK Kampung Pulo Bersedia Pindah ke Rusun Jatinegara
Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Jumat, 10 Juli 2015
Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Izzul Waro mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).
Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT.
"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015).
Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.
"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul.
Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.
Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul.
Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT.
Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/05/15531161/Jangan.Sampai.LRT.Jadi.Monorel.Kedua
Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT.
"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015).
Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.
"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul.
Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.
Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul.
Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT.
Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/05/15531161/Jangan.Sampai.LRT.Jadi.Monorel.Kedua
Selasa, 16 Juni 2015
Anggaran Melimpah, Jakarta Serius Bangun LRT Sendiri
Jakarta - Dengan kondisi anggaran daerah yang melimpah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius memantapkan rencananya untuk membangun transportasi publik kereta ringan cepat atau light rail transit (LRT) tanpa melibatkan pihak ketiga.
Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).
“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).
Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.
Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.
Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).
“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.
Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.
Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.
Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.
Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.
Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.
Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html
Pemprov DKI memutuskan akan membangun LRT dengan kemampuan sendiri, dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Jakarta.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov pun membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT. Tidak hanya itu, Kepala BLUD LRT pun telah dipilih yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI sangat serius membangun transportasi berbasis rel. Dia meyakini, transportasi berbasis rel, selain dapat menempuh jarak jauh dengan cepat, juga dapat mengangkut penumpang jauh lebih banyak daripada transportasi berbasis bus rapid transit (BRT).
“Tidak hanya itu, LRT juga dapat diperkirakan mengurangi kemacetan di Jakarta sebanyak 30 persen,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/6).
Selama Jakarta dalam kepemimpinannya, mantan Bupati Belitung Timur ini berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur untuk transportasi publik.
Melihat Kota Jakarta tidak mungkin menambah jalan baru karena keterbatasan lahan, maka infrastruktur jalan baru yang dibangun harus berbentuk jalan layang.
Namun, jalan layang yang akan dibangun ini tidak akan diperuntukkan sebagai perlintasan mobil, melainkan transportasi berbasis rel, baik itu LRT, mass rapid transit (MRT) maupun kereta rel listrik (KRL).
“Kita akan bangun terus infrastrukturnya. Jakarta nggak mungkin bikin jalan baru, harus bikin jalan layang. Tapi jalan layangnya bukan untuk mobil melainkan untuk transportasi berbasis rel,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan LRT, Basuki telah membentuk BLUD LRT melalui Peraturan Gubernur tentang Pembentukan BLUD LRT yang telah ditandatanganinya pada awal Juni ini.
Selain itu, dia akan melibatkan PT Adhi Karya untuk menyiapkan pembangunan jalan layang untuk LRT. Kemudian, pihak swasta dan BUMD DKI akan mengikuti proses lelang untuk menyiapkan keretanya.
Beberapa BUMD DKI Jakarta akan ikut lelang dalam pembangunannya. Diantaranya yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya.
Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer.
Untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun. Ditargetkan, LRT dapat beroperasi pada tahun 2019 mendatang.
“Jadi kita sudah siapkan BLUD, tahun ini mau ground breaking. Kita akan gabung dengan Adhi Karya siapkan semua jalan layang buat kereta api ringan, lalu swasta dan BUMD silahkan lelang siapkan keretanya,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan gagasan pembangunan LRT sudah sejak lama direncanakan oleh Pemprov DKI.
Awalnya, pembangunan LRT diserahkan kepada pihak ketiga sebagai investor selaku pengembang, yakni PT Jakarta Monorail (JM) dengan proyeknya membangun LRT bernama Monorel Jakarta.
Namun, proyek itu telah mangkrak sekitar tujuh tahun. Hingga saat ini upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali pembangunan monorel belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
“Selain itu, pembahasan LRT kan sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Jadi kalau ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang mau dikembangkan, ya Pemprov DKI harus terlibat,” kata Tuty.
Sebab, lanjutnya RPJMD DKI 2012-2017 merupakan amanat pembangunan Kota Jakarta yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
“Jadi RPJMD itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan, melainkan amanat yang disepakati eksekutif dan legislatif. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tegasnya
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/282950-anggaran-melimpah-jakarta-serius-bangun-lrt-sendiri.html
Kamis, 21 Mei 2015
Berapa yang Dirogoh Warga Jakarta Jika Naik LRT?
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memulai pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) mulai 17 Agustus 2015. Pada pengerjaan tahap awal, akan dibangun untuk rute Bogor-Cawang-Dukuh Atas.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Selasa, 19 Mei 2015
Ahok yakin LRT jadi solusi atasi kemacetan Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun Light Rail Transit (LRT). Namun, belum direalisasikan sudah mendapatkan penolakan dari beberapa pihak.
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Menanggapi adanya penolakan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin permasalahan kemacetan di Jakarta bisa diurai dengan adanya LRT, karena transportasi massal ini berbasis rel.
"Kan sudah disebut makro transportasi untuk mengatasi kemacetan harus transportasi massal berbasis rel. Trasenya gimana? trase jalan kami pakai," ungkapnya usai meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pembangunan 7 koridor LRT ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat, melalui PT Adhi Karya siap untuk membangun satu koridor menuju Bandara Soekarno Harta.
"Pemerintah pusat akan bangun dari Bogor, Cibinong, Cibubur sampai bandara itu mungkin Adhi Karya. Saya tidak tahu sampai mana. Kami sendiri akan bangun tujuh koridor, jadi enggak beda dengan Chicago," tutupnya.
Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan, pihaknya tengah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengurusi LRT. Karena saat ini dia telah melakukan kajian-kajian termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sedangkan, lelang pembangunan infrastruktur akan dilakukan setelah BLUD dibentuk. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar lelang khusus untuk sistem pengoperasian kereta dalam kota ini.
Pembentukan BLUD ini dilakukan untuk mengurusi pembangunan infrastruktur dan sistem LRT. Sebab, walaupun bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov tetap harus menanggung 70 hingga 80 persen pembangunan infrastruktur.
Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini rencananya akan dibagi menjadi tujuh koridor. Total panjang rel mencapai 70 kilometer. Suami Veronica Tan ini mengungkapkan, untuk pembangunan rel memerlukan dana sekitar Rp 35 triliun.
Dia menambahkan, pembangunan ini tidak akan melibatkan pemerintah pusat sebagai mana dilakukan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dan pendanaan LRT ini akan diajukan dalam APBD Perubahan 2015.
"Kita cukup kok. UPS bisa sampe 1,2 triliun aja cukup," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-yakin-lrt-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html
Selasa, 28 April 2015
Ada Gelandangan dan Pengemis, Mengapa Ahok Fasilitasi PSK!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memberikan sertifikat pada PSK. Menurut dia, itu tidak akan menyelesaikan masalah dan malah akan semakin merusak dan menambah masalah baru.
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
“Masalah sosial lain yang harus diselesaikan kan masih banyak, kayak gelandangan dan pengemis. Ngapain malah memfasilitasi PSK!” katanya dihubungi Republika, Selasa (28/04).
Dia juga meminta Ahok agar jangan mau mengurusi warga dari daerah lain. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus mengurusi warganya. Itu terkait rencana kontroversinya yang ingin memberikan sertifikat bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta.
“Itu kan yang menjadi PSK di Jakarta kebanyakan pendatang. Bukan warga asli Jakarta,” kata pria yang juga menjabat Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sertifikat untuk para PSK di wilayah DKI. Sertifikat tersebut nantinya untuk memudahkan pekerjaannya di lapangan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/28/nni4co-ada-gelandangan-dan-pengemis-mengapa-ahok-fasilitasi-psk
Kamis, 12 Februari 2015
Kawasan Istana Terendam Banjir, Ahok Curiga Ada Sabotase
JAKARTA, KOMPAS.com — Kawasan Ring 1 (Jalan Medan Merdeka) kembali terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak Minggu (8/2/2015) malam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mencurigai ada sabotase atas terendamnya kawasan Ring 1.
"Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon (berpikir negatif)," kata Basuki, di Balaikota, Senin (9/2/2015).
Menurut dia, kawasan Ring 1 tidak mungkin lagi terendam banjir. Sebab, Waduk Pluit dan beberapa saluran air penghubung kawasan itu masih berfungsi dengan baik.
Selain itu, pintu air Manggarai setiap hari selalu dibuka untuk menghindari adanya luapan air yang menyebabkan kawasan Ring 1 terendam banjir.
Basuki menjelaskan, ketinggian air Sungai Ciliwung yang berada di Masjid Istiqlal posisinya harus selalu rendah. Apabila posisi air di sana tinggi, menurut Basuki, airnya akan diarahkan ke Gajah Mada-Hayam Wuruk dan Pasar Ikan. Sebab, pompa Pasar Ikan berfungsi baik.
"Kenapa jadi meluap ke sini (Ring 1). Makanya, begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost (hilang koneksi) saya sudah curiga, ada apa tiba-tiba (CCTV mati)," kata Basuki.
Oleh karena itu, Basuki meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun Kementerian Pekerjaan Umum atas permasalahan ini. Ia berharap, banjir di kawasan Ring 1 ini bukan karena kesengajaan seperti yang terjadi di Kali Sunter beberapa waktu lalu.
"Saya mau dengar jawaban mereka, enggak ada alasan Monas-Istana terendam. Balai Kota juga terendam banjir kan semalam, masuk (air) ini. Makanya saya enggak tahu, sama kayak kasus Sunter, dia bilang enggak sengaja. Ya sudahlah kalau (banjir), ini mau dibilang enggak sengaja," keluh Basuki. [Baca: Kantor Ahok Kebanjiran]
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/09/09595981/Kawasan.Istana.Terendam.Banjir.Ahok.Curiga.Ada.Sabotase
"Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon (berpikir negatif)," kata Basuki, di Balaikota, Senin (9/2/2015).
Menurut dia, kawasan Ring 1 tidak mungkin lagi terendam banjir. Sebab, Waduk Pluit dan beberapa saluran air penghubung kawasan itu masih berfungsi dengan baik.
Selain itu, pintu air Manggarai setiap hari selalu dibuka untuk menghindari adanya luapan air yang menyebabkan kawasan Ring 1 terendam banjir.
Basuki menjelaskan, ketinggian air Sungai Ciliwung yang berada di Masjid Istiqlal posisinya harus selalu rendah. Apabila posisi air di sana tinggi, menurut Basuki, airnya akan diarahkan ke Gajah Mada-Hayam Wuruk dan Pasar Ikan. Sebab, pompa Pasar Ikan berfungsi baik.
"Kenapa jadi meluap ke sini (Ring 1). Makanya, begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost (hilang koneksi) saya sudah curiga, ada apa tiba-tiba (CCTV mati)," kata Basuki.
Oleh karena itu, Basuki meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun Kementerian Pekerjaan Umum atas permasalahan ini. Ia berharap, banjir di kawasan Ring 1 ini bukan karena kesengajaan seperti yang terjadi di Kali Sunter beberapa waktu lalu.
"Saya mau dengar jawaban mereka, enggak ada alasan Monas-Istana terendam. Balai Kota juga terendam banjir kan semalam, masuk (air) ini. Makanya saya enggak tahu, sama kayak kasus Sunter, dia bilang enggak sengaja. Ya sudahlah kalau (banjir), ini mau dibilang enggak sengaja," keluh Basuki. [Baca: Kantor Ahok Kebanjiran]
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/09/09595981/Kawasan.Istana.Terendam.Banjir.Ahok.Curiga.Ada.Sabotase
Senin, 26 Januari 2015
Basuki Geram, Jakarta Utara Banjir Akibat Tanggul Dijebol
Jakarta - Banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Utara seperti di Kelapa Gading dan Sunter ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh hujan deras dan kali yang meluap, tapi juga akibat dijebolnya tanggul di kawasan Yos Sudarso untuk memasukkan alat berat ke kali.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Rabu, 21 Januari 2015
ITW: Larangan Motor di Jl Thamrin Sangat Diskriminatif
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan pergub itu, motor dilarang melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Kini, Indonesia Traffic Watch (ITW) melayangkan gugatan untuk uji materi Pergub 195/2014 itu ke Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum ITW, Ronny Talapessy, pihaknya ingin membatalkan pergub itu karena sangat diskriminatif untuk masyarakat. Terutama para pengendara motor.
"Kita ingin batalkan pergub ini. Sangat diskriminatif," kata Ronny di Gedung MA, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Dijelaskan dia, ITW menginginkan agar Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan tranportasi yang aman dan nyaman serta saling terintegrasi untuk mengurai kemacetan ketimbang melarang motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat dengan alasan mengurangi kemacetan.
"Disiapkan tranportasi aman, nyaman, lancar, terintegrasi. Lagian kemacetan kan penyebabnya banyak," kata Ronny.
Lebih jauh Ronny menjelaskan, solusi kemacetan juga bisa dilakukan dengan moratorium kendaraan. Dengan begitu, masyarakat tidak membeli kendaraan. "Ruas jalan sedikit. Langkah satu-satunya ya batasi kendaraan. Jangan kita diperbolehkan membeli tapi kita tidak boleh pakai jalan," ujar Ronny.
Menanggapi gugatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah. Dia mempersilakan ITW melayangkan gugatan tersebut. "Gugat saja dulu, nggak apa-apa," ucap Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkenalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat pada 17 Desember 2014. Setelah diuji coba selama satu bulan, pada 18 Januari 2015, aturan itu resmi diberlakukan. Para pelanggar dikenakan tilang.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2163803/itw-larangan-motor-di-jl-thamrin-sangat-diskriminatif
Rabu, 14 Januari 2015
Atasi Macet Jakarta, Kereta dan Busway Layang Disiapkan
Sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota di antaranya, transportasi umum berbasis kereta layang (loopline), penambahan jaringan jalan, hingga pembangunan jalur bus Transjakarta layang untuk menuntaskan pembangunan 15 koridor Transjakarta.
Rencana pembangunan sarana transportasi umum tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).
Pihaknya, kata Basuki, akan mempeluas rencana pembangunan busway layang yang semula dari Ciledug hingga ke Blok M menjadi hingga ke Jalan Tendean.
â€Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat terobosan yang dari bawah Kuningan ke Tendean dan akan dibangun mulai tahun depan. Jadi, kita akan sama-sama temukan, sehingga ada jalan layang dan di bawah," ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan Ahok, pemerintah pusat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menambah jaringan jalan di ibu kota.
â€Kami juga sudah merencanakan penambahan ruas jalan. Kita akan bangun banyak jalan layang, underpass dan flyover. Itu akan menambah rasio jalan," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, Pemprov DKI berencana membangun kereta layang di ibu kota yang akan tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.
Namun, rencana tersebut belum disampaikan secara detail .
"Jalan kereta layang untuk Asian Games, ini yang baru pengembangan dari yang lama dan bagaimana nanti memfungsikan jalur kereta yang sekarang ini menjadi kereta logistik," ungkapnya.
Andrinof menilai sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota yang disampaikan Basuki sudah bagus.
"Soal tambahan jalan busway layang. Ini bagus, kemudian untuk beberapa rencana termasuk rumah susun dan itu salah itu cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DKI yang mendorong publik menggunakan transportasi publik.
Sumber : http://www.berita8.com/berita/2015/01/atasi-macet-jakarta-kereta-dan-busway-layang-disiapkan
Rencana pembangunan sarana transportasi umum tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jl Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).
Pihaknya, kata Basuki, akan mempeluas rencana pembangunan busway layang yang semula dari Ciledug hingga ke Blok M menjadi hingga ke Jalan Tendean.
â€Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat terobosan yang dari bawah Kuningan ke Tendean dan akan dibangun mulai tahun depan. Jadi, kita akan sama-sama temukan, sehingga ada jalan layang dan di bawah," ujar Ahok, sapaan akrabnya, Selasa (6/1/2015).
Dikatakan Ahok, pemerintah pusat juga mendorong Pemprov DKI Jakarta menambah jaringan jalan di ibu kota.
â€Kami juga sudah merencanakan penambahan ruas jalan. Kita akan bangun banyak jalan layang, underpass dan flyover. Itu akan menambah rasio jalan," katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, Pemprov DKI berencana membangun kereta layang di ibu kota yang akan tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018.
Namun, rencana tersebut belum disampaikan secara detail .
"Jalan kereta layang untuk Asian Games, ini yang baru pengembangan dari yang lama dan bagaimana nanti memfungsikan jalur kereta yang sekarang ini menjadi kereta logistik," ungkapnya.
Andrinof menilai sejumlah rencana pembangunan transportasi umum di ibu kota yang disampaikan Basuki sudah bagus.
"Soal tambahan jalan busway layang. Ini bagus, kemudian untuk beberapa rencana termasuk rumah susun dan itu salah itu cara untuk mengatasi kemacetan," ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung upaya Pemprov DKI yang mendorong publik menggunakan transportasi publik.
Sumber : http://www.berita8.com/berita/2015/01/atasi-macet-jakarta-kereta-dan-busway-layang-disiapkan
Jumat, 02 Januari 2015
JNF 2015 Menyisakan Sampah Berserakan
VIVAnews - Perayaan Jakarta Night Festival (JNF) 2015 menyisakan sampah berserakan di sepanjang jalan MH Thamrin hingga Monumen Nasional, pada 1 Januari 2015. Para pengunjung JNF membuang sampah plastik, botol minuman kemasan dan makanan begitu saja.
Himbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan tidak diikuti. Sebagian besar pengunjung juga tidak peduli dengan adanya ancaman sanksi denda Rp500 ribu bagi para pembuang sampah di jalan.
Ribuan orang tampak memadati JNF 2015, sejak Rabu malam, 31 Desember 2014. Mereka antusias menyalakan kembang api, sejak sekitar pukul 23.40 WIB, disertai riuh suara terompet.
Berbicara di depan pengunjung, Basuki yang akrab disapa Ahok itu, mengingatkan tentang beberapa musibah yang terjadi di Indonesia, seperti longsor di Banjarnegara, serta jatuhnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501.
Usai mengajak para pengunjung berdoa, pesta kembang api dimulai, menyambut detik-detik pergantian tahun. Sayang, semarak perayaan Tahun Baru 2015, tidak disertai dengan perubahan prilaku masyarakat Jakarta dalam hal kebersihan.
Walau begitu sampah dianggap berkah bagi sebagian kecil orang, yaitu pemulung yang terlihat sibuk mengumpulkan botol-botol minuman kemasan. Diantaranya Carca (54), yang mengumpulkan botol kemasan di kawasan Patung Kuda.
"Saya cari botol minum kemasan untuk dijual," kata Carca, ditemui pada Kamis pagi, 1 Desember 2014. Dia mengatakan, satu karung botol bekas, dapat dijualnya seharga Rp12 ribu.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/573779-jnf-2015-menyisakan-sampah-berserakan
Himbauan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan tidak diikuti. Sebagian besar pengunjung juga tidak peduli dengan adanya ancaman sanksi denda Rp500 ribu bagi para pembuang sampah di jalan.
Ribuan orang tampak memadati JNF 2015, sejak Rabu malam, 31 Desember 2014. Mereka antusias menyalakan kembang api, sejak sekitar pukul 23.40 WIB, disertai riuh suara terompet.
Berbicara di depan pengunjung, Basuki yang akrab disapa Ahok itu, mengingatkan tentang beberapa musibah yang terjadi di Indonesia, seperti longsor di Banjarnegara, serta jatuhnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501.
Usai mengajak para pengunjung berdoa, pesta kembang api dimulai, menyambut detik-detik pergantian tahun. Sayang, semarak perayaan Tahun Baru 2015, tidak disertai dengan perubahan prilaku masyarakat Jakarta dalam hal kebersihan.
Walau begitu sampah dianggap berkah bagi sebagian kecil orang, yaitu pemulung yang terlihat sibuk mengumpulkan botol-botol minuman kemasan. Diantaranya Carca (54), yang mengumpulkan botol kemasan di kawasan Patung Kuda.
"Saya cari botol minum kemasan untuk dijual," kata Carca, ditemui pada Kamis pagi, 1 Desember 2014. Dia mengatakan, satu karung botol bekas, dapat dijualnya seharga Rp12 ribu.
Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/573779-jnf-2015-menyisakan-sampah-berserakan
Senin, 15 Desember 2014
DKI Luncurkan Aplikasi QLUE Smart City
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi Smart City, Senin (15/12) siang. Melalui aplikasi senilai Rp 3,5 milyar itu, aparat bisa memantau dan langsung menindaklanjuti keluhan dari masyarakat serta menjadi penilaian atas kinerja lurah dan camat dalam menindaklanjuti keluhan warga.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Kamis, 04 Desember 2014
Wujudkan Jakarta Smart City, Ahok "Beli" Google Enterprise Rp 3 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menjadikan Jakarta sebagai kota pintar atau smart city pertama di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng sejumlah perusahaan teknologi dan memperluas kerja sama dengan Google. Bahkan, orang nomor satu di Jakarta itu siap mengucurkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk membeli Google Enterprise.
"Murah, kita cuma habis Rp 3 miliar, kita beli Google Enterprise. Kita update terus dari Google. Kita beli (Google) Map-nya itu Rp 3 miliar. Selamanya punya kita. Jadi, enggak ada lagi keluar duit, semua aktivitas kelihatan semua," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (2/12/2014).
"Kami percaya Jakarta akan menjadi smart city pertama di Indonesia. Sebagian besar area akan diliputi fiber optik. (Jaringan) 4G sudah akan mulai dan Jakarta juga akan dilengkapi banyak CCTV," katanya lagi.
Nantinya, kata Basuki, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan "melek" smartphone dalam rangka mendorong Ibu Kota menjadi smart city. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga diminta menggunakan aplikasi khusus dan harus melaporkan kegiatan mereka per hari.
"Selain berfungsi sebagai alat merespons laporan warga secara real time, aplikasi ini juga memudahkan untuk melacak posisi para pegawai sehingga tak bisa mangkir dari tugas," ucapnya.
Basuki juga mencanangkan jaringan 4G untuk CCTV di Jakarta. Rencananya akan dipasang sebanyak 3.000 CCTV di ruas jalan utama Ibu Kota. "Nantinya, semua aktivitas pegawai, ambulans, pemadam, alat berat kami, semua bisa di-tracking. Dia kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu (pantau)," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang S menambahkan, nantinya akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi buatan lokal bernama Qlue yang bisa di-download di Google PlayStore.
"Ini aplikasi untuk pelaporan warga. Misalnya, kamu motret sampah, terkirim informasinya beserta lokasi. Para pegawai kami juga punya aplikasi khusus untuk menerima laporan. Nah, ketika itu muncul, langsung direspons. Petugas yang berada di wilayah terdekat harus langsung bergerak," katanya.
Ia menambahkan, semua lurah di Jakarta akan dikumpulkan pada 12 Desember mendatang untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Qlue. "Kami menargetkan Januari tahun depan semuanya sudah memanfaatkan aplikasi ini," ujarnya.
Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/03/09101321/Wujudkan.Jakarta.Smart.City.Ahok.Beli.Google.Enterprise.Rp.3.Miliar
"Murah, kita cuma habis Rp 3 miliar, kita beli Google Enterprise. Kita update terus dari Google. Kita beli (Google) Map-nya itu Rp 3 miliar. Selamanya punya kita. Jadi, enggak ada lagi keluar duit, semua aktivitas kelihatan semua," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (2/12/2014).
"Kami percaya Jakarta akan menjadi smart city pertama di Indonesia. Sebagian besar area akan diliputi fiber optik. (Jaringan) 4G sudah akan mulai dan Jakarta juga akan dilengkapi banyak CCTV," katanya lagi.
Nantinya, kata Basuki, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan "melek" smartphone dalam rangka mendorong Ibu Kota menjadi smart city. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga diminta menggunakan aplikasi khusus dan harus melaporkan kegiatan mereka per hari.
"Selain berfungsi sebagai alat merespons laporan warga secara real time, aplikasi ini juga memudahkan untuk melacak posisi para pegawai sehingga tak bisa mangkir dari tugas," ucapnya.
Basuki juga mencanangkan jaringan 4G untuk CCTV di Jakarta. Rencananya akan dipasang sebanyak 3.000 CCTV di ruas jalan utama Ibu Kota. "Nantinya, semua aktivitas pegawai, ambulans, pemadam, alat berat kami, semua bisa di-tracking. Dia kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu (pantau)," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang S menambahkan, nantinya akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi buatan lokal bernama Qlue yang bisa di-download di Google PlayStore.
"Ini aplikasi untuk pelaporan warga. Misalnya, kamu motret sampah, terkirim informasinya beserta lokasi. Para pegawai kami juga punya aplikasi khusus untuk menerima laporan. Nah, ketika itu muncul, langsung direspons. Petugas yang berada di wilayah terdekat harus langsung bergerak," katanya.
Ia menambahkan, semua lurah di Jakarta akan dikumpulkan pada 12 Desember mendatang untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Qlue. "Kami menargetkan Januari tahun depan semuanya sudah memanfaatkan aplikasi ini," ujarnya.
Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/03/09101321/Wujudkan.Jakarta.Smart.City.Ahok.Beli.Google.Enterprise.Rp.3.Miliar
Rabu, 19 November 2014
Tawaran Aplikasi Menembus Macet Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali pemerintah mencari solusi mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, langkah itu kalah cepat dengan dinamika masalah di lapangan. Kali ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mengurai masalah itu dengan pendekatan teknologi informasi.
September lalu, Pemprov DKI resmi menjalin kerja sama dengan Waze, aplikasi navigasi berbasis global positioning system (GPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis dan difungsikan di ponsel pintar dan perangkat digital lain. Target kerja sama dengan Waze adalah memudahkan warga mengurai macet dengan cara berbagi informasi.
Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan menyuplai informasi yang dibutuhkan warga kepada Waze.
Selasa (11/11) pagi, dua utusan Waze, yaitu Paige Fitzgerald dan Fej Shmuelevitz, menemui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama tersebut.
Basuki yakin kerja sama ini sangat menguntungkan. Menurut dia, DKI tak lagi perlu membangun intelligent traffic system (ITS) dengan anggaran triliunan rupiah. Sebelumnya, ITS ini dirancang terdiri dari tiga subsistem, yakni BTS (bus tracking system), ATCS (area tracking control system), dan TIS (traffic information system). Sistem itu diperlukan untuk mengontrol perjalanan transjakarta lewat satelit.
Namun, semua itu, kata Basuki, sudah tersedia pada aplikasi Waze. DKI pun dapat menghemat dana kerja sama dengan Waze ini ditawarkan cuma-cuma.
Shmuelevitz, Wakil Presiden Komunitas dan Operasi Waze, mengatakan, kerja sama ini menggabungkan informasi dari pemerintah dan pengguna Waze. Semua hal yang terjadi di jalan, mulai dari kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi polisi tersedia di layanan Waze.
Dengan semua informasi itu, pengendara di Jakarta menjadi lebih mudah memetakan jalan yang akan ditempuh. Sebaliknya, dengan semua informasi yang terjadi di jalan dilaporkan para pengguna secara real time, pemerintah pun dapat merespons pada saat itu juga jika diperlukan.
Nantinya, informasi dari pengguna Waze ditambah data pemerintah akan diolah dan kembali diinformasikan ke warga yang membutuhkan. Jika kerja sama ini direalisasikan pada 2015, Jakarta akan menjadi kota ke-10 di dunia yang menjalin kerja sama dengan Waze.
Faqih, pengguna ponsel pintar di Jakarta, berharap kerja sama ini bermanfaat bagi warga. Dia sudah mengenal aplikasi Waze sebelumnya, tetapi dia lebih senang menggunakan aplikasi Google Maps. Menurut dia, selain proses pengoperasiannya lamban, Waze memberikan terlalu banyak informasi yang tidak ia butuhkan.
”Saya hanya butuh informasi jalan mana yang macet dan jalan mana yang lancar. Layanan itu ada di Google Maps,” kata Faqih, yang menyatakan tampilan visual aplikasi Waze lebih menarik daripada Google Maps.
Kevin Roose, dalam artikelnya berjudul ”Did Google Just Buy a Dangerous Driving App?” di laman nymag.com, 14 Juni 2013, mengulas aplikasi Waze justru berisiko membuat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.
Menurut dia, fitur-fitur yang tersedia di Waze menyita perhatian dan membuat pengemudi ketagihan. Hal inilah yang membahayakan jika pengemudi terus-menerus berinteraksi dalam aplikasi itu ketika berkendara.
Tak ada yang gratis
Ruby Alamsyah, praktisi forensik digital, mengatakan, Waze menawarkan crowdsource (informasi dari sesama pengguna aplikasi) yang interaktif. Tidak banyak aplikasi navigasi yang memiliki fitur seperti ini.
Meskipun demikian, Ruby mengingatkan, Pemprov DKI terkesan terlalu memberi angin kepada pengelola Waze. Mereka akan menikmati crowdsource yang kaya informasi, baik dari warga maupun dari pemerintah.
Meski saat ini kerja sama itu ditawarkan gratis ke Pemprov DKI, bukan tidak mungkin informasi itu nantinya akan dimonetisasi oleh Waze. Sejarah mencatat, monetisasi crowdsource inilah yang telah membesarkan media sosial dunia, seperti Facebook dan Twitter.
Ruby berpendapat, aplikasi serupa dapat dikembangkan tenaga ahli Indonesia sehingga aplikasi yang dibesarkan di dalam negeri itu dapat dinikmati kekayaan informasinya secara mandiri.
Ruby mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak buru-buru menerima tawaran pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menggunakan situs gratis internet.org beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi sadar tidak ada makan siang yang gratis.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/17/15113521/Tawaran.Aplikasi.Menembus.Macet.Jakarta
September lalu, Pemprov DKI resmi menjalin kerja sama dengan Waze, aplikasi navigasi berbasis global positioning system (GPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis dan difungsikan di ponsel pintar dan perangkat digital lain. Target kerja sama dengan Waze adalah memudahkan warga mengurai macet dengan cara berbagi informasi.
Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan menyuplai informasi yang dibutuhkan warga kepada Waze.
Selasa (11/11) pagi, dua utusan Waze, yaitu Paige Fitzgerald dan Fej Shmuelevitz, menemui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama tersebut.
Basuki yakin kerja sama ini sangat menguntungkan. Menurut dia, DKI tak lagi perlu membangun intelligent traffic system (ITS) dengan anggaran triliunan rupiah. Sebelumnya, ITS ini dirancang terdiri dari tiga subsistem, yakni BTS (bus tracking system), ATCS (area tracking control system), dan TIS (traffic information system). Sistem itu diperlukan untuk mengontrol perjalanan transjakarta lewat satelit.
Namun, semua itu, kata Basuki, sudah tersedia pada aplikasi Waze. DKI pun dapat menghemat dana kerja sama dengan Waze ini ditawarkan cuma-cuma.
Shmuelevitz, Wakil Presiden Komunitas dan Operasi Waze, mengatakan, kerja sama ini menggabungkan informasi dari pemerintah dan pengguna Waze. Semua hal yang terjadi di jalan, mulai dari kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi polisi tersedia di layanan Waze.
Dengan semua informasi itu, pengendara di Jakarta menjadi lebih mudah memetakan jalan yang akan ditempuh. Sebaliknya, dengan semua informasi yang terjadi di jalan dilaporkan para pengguna secara real time, pemerintah pun dapat merespons pada saat itu juga jika diperlukan.
Nantinya, informasi dari pengguna Waze ditambah data pemerintah akan diolah dan kembali diinformasikan ke warga yang membutuhkan. Jika kerja sama ini direalisasikan pada 2015, Jakarta akan menjadi kota ke-10 di dunia yang menjalin kerja sama dengan Waze.
Faqih, pengguna ponsel pintar di Jakarta, berharap kerja sama ini bermanfaat bagi warga. Dia sudah mengenal aplikasi Waze sebelumnya, tetapi dia lebih senang menggunakan aplikasi Google Maps. Menurut dia, selain proses pengoperasiannya lamban, Waze memberikan terlalu banyak informasi yang tidak ia butuhkan.
”Saya hanya butuh informasi jalan mana yang macet dan jalan mana yang lancar. Layanan itu ada di Google Maps,” kata Faqih, yang menyatakan tampilan visual aplikasi Waze lebih menarik daripada Google Maps.
Kevin Roose, dalam artikelnya berjudul ”Did Google Just Buy a Dangerous Driving App?” di laman nymag.com, 14 Juni 2013, mengulas aplikasi Waze justru berisiko membuat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.
Menurut dia, fitur-fitur yang tersedia di Waze menyita perhatian dan membuat pengemudi ketagihan. Hal inilah yang membahayakan jika pengemudi terus-menerus berinteraksi dalam aplikasi itu ketika berkendara.
Tak ada yang gratis
Ruby Alamsyah, praktisi forensik digital, mengatakan, Waze menawarkan crowdsource (informasi dari sesama pengguna aplikasi) yang interaktif. Tidak banyak aplikasi navigasi yang memiliki fitur seperti ini.
Meskipun demikian, Ruby mengingatkan, Pemprov DKI terkesan terlalu memberi angin kepada pengelola Waze. Mereka akan menikmati crowdsource yang kaya informasi, baik dari warga maupun dari pemerintah.
Meski saat ini kerja sama itu ditawarkan gratis ke Pemprov DKI, bukan tidak mungkin informasi itu nantinya akan dimonetisasi oleh Waze. Sejarah mencatat, monetisasi crowdsource inilah yang telah membesarkan media sosial dunia, seperti Facebook dan Twitter.
Ruby berpendapat, aplikasi serupa dapat dikembangkan tenaga ahli Indonesia sehingga aplikasi yang dibesarkan di dalam negeri itu dapat dinikmati kekayaan informasinya secara mandiri.
Ruby mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak buru-buru menerima tawaran pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menggunakan situs gratis internet.org beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi sadar tidak ada makan siang yang gratis.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/17/15113521/Tawaran.Aplikasi.Menembus.Macet.Jakarta
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Kamis, 30 Oktober 2014
Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Kamis, 25 September 2014
Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut
BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Kamis, 04 September 2014
Ahok: Kami Mau Usul Semua Transjakarta Bayar Rupiah per Kilometer
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Untuk tarif Transjakarta yang menggantikan APTB, Ahok akan menerapkan biaya per kilometer.
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
"Nanti kami mau usul semua Transjakarta itu bayar rupiah per kilometer. Sehingga dia (Transjakarta) setiap 10 menit muter," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Penghapusan APTB, menurut Ahok, akan dilakukan bertahap. Penghapusan ini dilakukan untuk mencegah bus APTB yang menolak jalan lantaran minimnya penumpang. "Seharusnya tidak ada APTB, secara bertahap nanti dihapus," kata Ahok.
Menurut Ahok, nantinya bus Transjakarta yang akan menggantikan APTB ini akan memperluas trayek hingga ke daerah-daerah penunjang di sekitar DKI Jakarta.
"Semua nanti harus masuk dalam Transjakarta. Sekarang kan kalau lagi sepi dia (APTB) nggak mau jalan, dia turunin penumpang di tengah jalan. Dia mau balik lagi takut macet. Ngga bisa pelayanan bus seperti itu," jelas Ahok.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2100125/ahok-kami-mau-usul-semua-transjakarta-bayar-rupiah-per-kilometer
Langganan:
Postingan
(
Atom
)