JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Tampilkan postingan dengan label birokrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label birokrasi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 30 Oktober 2014
Selasa, 06 Agustus 2013
40 Menit dengan Jokowi
REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif
Pada 1 Agustus 2013, antara pukul 13.15 dan 13.45, memang benar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maarif Institute (MI) di kawasan Tebet, Jakarta, menemui saya dan teman-teman MI. Tidak ada agenda khusus yang dirancang untuk pertemuan itu, sekalipun media suka berspekulasi tentang itu. Maklumlah Jokowi yang sekarang sedang berada di atas angin di balantara perpolitikan Indonesia, pasti dikejar ke manapun dia bergerak. Apa pun yang diucapkannya, pasti dikutip. Mantan Wali Kota Solo ini dalam Pemilukada DKI pada 20 Oktober 2012 telah memenangkan pertarungan bergensi itu secara fenomenal, padahal pencalonannya hanya didukung oleh PDI-P dibantu Gerindra.
Pertemuan di MI ini diatur oleh Fajar Riza Ul Haq, direkturnya, yang sebelumnya telah diterima Jokowi di kantor Gubernur DKI. Untuk apa bertemu? Tidak ada agenda politik penting yang ingin dibicarakan. Saya hanya ingin bertanya tentang DKI yang sarat masalah itu: macet, banjir, premanisme, dan kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh. Dengan bahasa datar yang optimistis Jokowi telah menjelaskan semuanya itu. Inilah kalimatnya, “Untuk mengatasi masalah DKI, dana tersedia dan masalahnya jelas. Jadi bisa diselesaikan, sekalipun akan memakan waktu sekitar 10 tahun.”
Lalu saya tanyakan, apakah selama ini dana tidak ada dan masalahnya tidak jelas. Dijawab, “Kemauan untuk mengatasi masalah DKI yang tidak ada.” Tetapi untuk mengatasi banjir di ibu kota, wewenang utamanya ada pada pemerintah pusat, tidak hanya pada DKI. Dulu DKI yang dinilai tidak responsif, sekarang yang berlaku sebaliknya, pemerintah pusat yang tidak serius, kata Jokowi. Sebagai orang luar, kita tidak tahu, mana yang benar. Pada saat DKI telah membuka diri dengan lebar, semestinya pemerintah pusat cepat merundingkan untuk mengatasi masalah banjir yang akut ini dengan Jokowi. Bagi saya yang sekali-sekali tinggal di Jakarta merasakan betul betapa ganasnya banjir itu.
Karena sejak 2003 sudah menjadi anggota Akademi Jakarta (AJ) yang berkantor di sebuah ruangan kecil di Taman Ismail Marzuki (TIM), tentu masalah ini saya singgung juga. Jokowi malah mengatakan bahwa TIM akan direnovasi secara besar-besaran dan akan rampung tahun 2014. Tempat parkir akan dirancang di bawah tanah. Mendengar rencana ini, saya langsung mengatakan, “Pak Jokowi adalah Ali Sadikin kedua.”
Sebab, yang membangun TIM di abad yang lalu adalah Ali Sadikin saat menjabat gubernur DKI. Para penggantinya yang berdatangan kemudian tidak begitu hirau dengan nasib TIM, termasuk dalam memelihara Dokumen Sastra H.B. Jassin yang bernilai sangat tinggi itu. Jokowi tampaknya paham betul apa makna kehadiran TIM bagi DKI khususnya, dan bagi Indonesia pada umumnya.
Dengan renovasi TIM di tangan Jokowi, para seniman dan budayawan Ibu Kota tentu akan bergairah kembali menjadikan pusat kegiatan kebudayaan yang sudah sangat populer ini untuk meragakan segala kemampuan kreatif mereka. TIM harus diminati kembali oleh para seniman dan masyarakat luas. Mengucurkan APBD DKI secara wajar bukan sebuah pemborosan, tetapi untuk menunjukkan bahwa birokrasi itu memerlukan seni. Tanpa seni, birokrasi dan sistem kekuasaan apa pun akan sangat kering dan membosankan, seperti yang terjadi selama ini, tidak saja untuk DKI, tetapi berlaku secara merata di seluruh Tanah Air.
Akhirnya, kedatangan Jokowi ke MI tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2014, sebagaimana yang diduga oleh sebagian media, seperti terbaca pada judul ini: “Ada Apa di Balik Pertemuan Jokowi dan Syafii Maarif?” Tetapi, segala gerak-gerik Jokowi untuk beberapa bulan yang akan datang pasti akan menyedot perhatian publik pada saat kesederhanaan dan keluguan para elite telah lama absen dalam kultur politik Indonesia.
Redaktur : M Irwan Ariefyanto
Sumber:
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/08/05/mr2h05-40-menit-dengan-jokowi
Pada 1 Agustus 2013, antara pukul 13.15 dan 13.45, memang benar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maarif Institute (MI) di kawasan Tebet, Jakarta, menemui saya dan teman-teman MI. Tidak ada agenda khusus yang dirancang untuk pertemuan itu, sekalipun media suka berspekulasi tentang itu. Maklumlah Jokowi yang sekarang sedang berada di atas angin di balantara perpolitikan Indonesia, pasti dikejar ke manapun dia bergerak. Apa pun yang diucapkannya, pasti dikutip. Mantan Wali Kota Solo ini dalam Pemilukada DKI pada 20 Oktober 2012 telah memenangkan pertarungan bergensi itu secara fenomenal, padahal pencalonannya hanya didukung oleh PDI-P dibantu Gerindra.
Pertemuan di MI ini diatur oleh Fajar Riza Ul Haq, direkturnya, yang sebelumnya telah diterima Jokowi di kantor Gubernur DKI. Untuk apa bertemu? Tidak ada agenda politik penting yang ingin dibicarakan. Saya hanya ingin bertanya tentang DKI yang sarat masalah itu: macet, banjir, premanisme, dan kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh. Dengan bahasa datar yang optimistis Jokowi telah menjelaskan semuanya itu. Inilah kalimatnya, “Untuk mengatasi masalah DKI, dana tersedia dan masalahnya jelas. Jadi bisa diselesaikan, sekalipun akan memakan waktu sekitar 10 tahun.”
Lalu saya tanyakan, apakah selama ini dana tidak ada dan masalahnya tidak jelas. Dijawab, “Kemauan untuk mengatasi masalah DKI yang tidak ada.” Tetapi untuk mengatasi banjir di ibu kota, wewenang utamanya ada pada pemerintah pusat, tidak hanya pada DKI. Dulu DKI yang dinilai tidak responsif, sekarang yang berlaku sebaliknya, pemerintah pusat yang tidak serius, kata Jokowi. Sebagai orang luar, kita tidak tahu, mana yang benar. Pada saat DKI telah membuka diri dengan lebar, semestinya pemerintah pusat cepat merundingkan untuk mengatasi masalah banjir yang akut ini dengan Jokowi. Bagi saya yang sekali-sekali tinggal di Jakarta merasakan betul betapa ganasnya banjir itu.
Karena sejak 2003 sudah menjadi anggota Akademi Jakarta (AJ) yang berkantor di sebuah ruangan kecil di Taman Ismail Marzuki (TIM), tentu masalah ini saya singgung juga. Jokowi malah mengatakan bahwa TIM akan direnovasi secara besar-besaran dan akan rampung tahun 2014. Tempat parkir akan dirancang di bawah tanah. Mendengar rencana ini, saya langsung mengatakan, “Pak Jokowi adalah Ali Sadikin kedua.”
Sebab, yang membangun TIM di abad yang lalu adalah Ali Sadikin saat menjabat gubernur DKI. Para penggantinya yang berdatangan kemudian tidak begitu hirau dengan nasib TIM, termasuk dalam memelihara Dokumen Sastra H.B. Jassin yang bernilai sangat tinggi itu. Jokowi tampaknya paham betul apa makna kehadiran TIM bagi DKI khususnya, dan bagi Indonesia pada umumnya.
Dengan renovasi TIM di tangan Jokowi, para seniman dan budayawan Ibu Kota tentu akan bergairah kembali menjadikan pusat kegiatan kebudayaan yang sudah sangat populer ini untuk meragakan segala kemampuan kreatif mereka. TIM harus diminati kembali oleh para seniman dan masyarakat luas. Mengucurkan APBD DKI secara wajar bukan sebuah pemborosan, tetapi untuk menunjukkan bahwa birokrasi itu memerlukan seni. Tanpa seni, birokrasi dan sistem kekuasaan apa pun akan sangat kering dan membosankan, seperti yang terjadi selama ini, tidak saja untuk DKI, tetapi berlaku secara merata di seluruh Tanah Air.
Akhirnya, kedatangan Jokowi ke MI tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2014, sebagaimana yang diduga oleh sebagian media, seperti terbaca pada judul ini: “Ada Apa di Balik Pertemuan Jokowi dan Syafii Maarif?” Tetapi, segala gerak-gerik Jokowi untuk beberapa bulan yang akan datang pasti akan menyedot perhatian publik pada saat kesederhanaan dan keluguan para elite telah lama absen dalam kultur politik Indonesia.
Redaktur : M Irwan Ariefyanto
Sumber:
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/08/05/mr2h05-40-menit-dengan-jokowi
Selasa, 16 Oktober 2012
Dua Tantangan Terberat Jokowi sebagai Gubernur DKI
Setelah Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, pada Senin (15/10) besok, maka dia akan dituntut untuk menyelesaikan seluruh masalah Kota Jakarta.
Ada dua tantangan terberat yang harus diselesaikan Jokowi dan harus dimasukkan dalam program 100 hari kerjanya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pemimpin pemerintahan DKI Jakarta.
Kedua tantangan tersebut adalah pembenahan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta penanganan kemacetan lalu lintas ibu kota yang belum terpecahkan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan, ada empat masalah penting yang harus menjadi prioritas utama bagi Jokowi dalam melakukan perubahan di Jakarta. S
alah satu masalah yang dihadapi kontinyu warga Jakarta itu adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini menurutnya sangat sulit ditangani, bukan karena rasio jalan yang kurang, tetapi armada transportasi angkutan umum yang sudah tua.
"Masalah kedua adalah, saat musim hujan, beberapa wilayah Jakarta masih banjir. Lalu masalah pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi agar dapat memiliki mental melayani daripada dilayani," kata Iberamsjah kepada Beritasatu.com, Minggu (14/10).
Dari keempat masalah tersebut, Iberamsjah menilai, masalah reformasi birokrasi dan kemacetan merupakan tantangan terberat bagi sosok Jokowi dalam membangun Jakarta. Untuk itu menurutnya, diperlukan program terencana dan terpadu terhadap kedua tantangan terberat itu, atau terhadap keempat masalah prioritas tersebut.
Untuk membenahi birokrasi di tubuh Pemprov DKI, menurut Iberamsjah, Jokowi harus meningkatkan disiplin pegawai dan menciptakan mental melayani, harus ramah melayani, selalu siap siaga di pos-pos pelayanan, dan yang paling penting harus bekerja tepat waktu. Kemudian untuk mengatasi banjir, Jokowi harus melakukan normalisasi saluran air di seluruh wilayah DKI, sehingga banjir dapat hilang di ibu kota.
Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan, di mana Jokowi diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Contohnya antara lain adalah warga miskin di kolong jembatan, rel kereta, serta di kawasan pinggiran sungai.
"Semuanya ini harus terlihat perubahannya selama 100 hari ke depan. Warga tidak menuntut untuk diselesaikan, tetapi paling tidak, ada perubahan yang penting. Karena untuk menyelesaikan semua masalah tersebut membutuhkan waktu dua atau tiga tahun," ujarnya.
Mengenai Ahok, Iberamsjah menilai kompetensinya dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Dengan kata lain, kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.
Kendati demikian, Iberamsjah menegaskan dalam memimpin Kota Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya itu, di mana Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya.
"Warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Warga menunggu Jokowi menepati janjinya, yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya di kantor saja. Ya, kita lihat saja penepatan janjinya," tuturnya.
Tidak sekadar kulo nuwun
Sementara, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengungkapkan hal senada, tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi seusai dilantik adalah membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI.
Menurutnya pula, kinerja Jokowi harus ditopang oleh birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka menurutnya, Jokowi tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa saja menuju kehancuran.
"Dia kan belum dikenal dan belum pernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya. Tidak hanya sekadar kulo nuwun saja. Sebab semua perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.
Siti menilai, yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung para jajaran dinas dan lembaga/badan Pemprov DKI di lapangan. Artinya, berinteraksi langsung dengan jajaran birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dengan kata lain, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi, sebab jika tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.
Tantangan terberat kedua, menurut Siti pula, adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini menurutnya mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir.
Siti pun mengakui, memang hal itu tak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi diharapkan harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik itu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten, maupun dengan pemerintah pusat.
"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/77579-dua-tantangan-terberat-jokowi-sebagai-gubernur-dki.html
Ada dua tantangan terberat yang harus diselesaikan Jokowi dan harus dimasukkan dalam program 100 hari kerjanya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pemimpin pemerintahan DKI Jakarta.
Kedua tantangan tersebut adalah pembenahan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta penanganan kemacetan lalu lintas ibu kota yang belum terpecahkan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan, ada empat masalah penting yang harus menjadi prioritas utama bagi Jokowi dalam melakukan perubahan di Jakarta. S
alah satu masalah yang dihadapi kontinyu warga Jakarta itu adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini menurutnya sangat sulit ditangani, bukan karena rasio jalan yang kurang, tetapi armada transportasi angkutan umum yang sudah tua.
"Masalah kedua adalah, saat musim hujan, beberapa wilayah Jakarta masih banjir. Lalu masalah pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi agar dapat memiliki mental melayani daripada dilayani," kata Iberamsjah kepada Beritasatu.com, Minggu (14/10).
Dari keempat masalah tersebut, Iberamsjah menilai, masalah reformasi birokrasi dan kemacetan merupakan tantangan terberat bagi sosok Jokowi dalam membangun Jakarta. Untuk itu menurutnya, diperlukan program terencana dan terpadu terhadap kedua tantangan terberat itu, atau terhadap keempat masalah prioritas tersebut.
Untuk membenahi birokrasi di tubuh Pemprov DKI, menurut Iberamsjah, Jokowi harus meningkatkan disiplin pegawai dan menciptakan mental melayani, harus ramah melayani, selalu siap siaga di pos-pos pelayanan, dan yang paling penting harus bekerja tepat waktu. Kemudian untuk mengatasi banjir, Jokowi harus melakukan normalisasi saluran air di seluruh wilayah DKI, sehingga banjir dapat hilang di ibu kota.
Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan, di mana Jokowi diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Contohnya antara lain adalah warga miskin di kolong jembatan, rel kereta, serta di kawasan pinggiran sungai.
"Semuanya ini harus terlihat perubahannya selama 100 hari ke depan. Warga tidak menuntut untuk diselesaikan, tetapi paling tidak, ada perubahan yang penting. Karena untuk menyelesaikan semua masalah tersebut membutuhkan waktu dua atau tiga tahun," ujarnya.
Mengenai Ahok, Iberamsjah menilai kompetensinya dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Dengan kata lain, kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.
Kendati demikian, Iberamsjah menegaskan dalam memimpin Kota Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya itu, di mana Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya.
"Warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Warga menunggu Jokowi menepati janjinya, yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya di kantor saja. Ya, kita lihat saja penepatan janjinya," tuturnya.
Tidak sekadar kulo nuwun
Sementara, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengungkapkan hal senada, tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi seusai dilantik adalah membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI.
Menurutnya pula, kinerja Jokowi harus ditopang oleh birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka menurutnya, Jokowi tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa saja menuju kehancuran.
"Dia kan belum dikenal dan belum pernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya. Tidak hanya sekadar kulo nuwun saja. Sebab semua perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.
Siti menilai, yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung para jajaran dinas dan lembaga/badan Pemprov DKI di lapangan. Artinya, berinteraksi langsung dengan jajaran birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dengan kata lain, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi, sebab jika tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.
Tantangan terberat kedua, menurut Siti pula, adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini menurutnya mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir.
Siti pun mengakui, memang hal itu tak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi diharapkan harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik itu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten, maupun dengan pemerintah pusat.
"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/77579-dua-tantangan-terberat-jokowi-sebagai-gubernur-dki.html
Senin, 01 Oktober 2012
Kemacetan Harus Menjadi Prioritas Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tentunya, bagi Gubernur Jakarta tak mudah untuk mengatasi rumitnya permasalahan di Jakarta. Salah satunya adalah permasalahan kemacetan.
Dalam 100 hari masa kerjanya, Jokowi-Basuki diharapkan dapat mengurai permasalahan kemacetan di Jakarta. "Masalah kemacetan itu nomor satu. Transportasi itu langsung menyentuh kebutuhan yang paling mendasar," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).
Namun, ia mengatakan, untuk membenahi kemacetan, diperlukan adanya struktur birokrasi bersih. Dengan adanya dukungan dari birokrasi, persoalan kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi tradisi itu sedikit demi sedikit dapat diatasi.
"Jadi, menurut saya, ya memang seharusnya target (Jokowi-Basuki) membenahi transportasi. Paling tidak mengurai kemacetan sedikit dalam satu tahun pertama itu," kata Siti Zuhro.
Sementara itu, terkait dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan, Siti Zuhro mengatakan, hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. "Kalau di DKI mensyaratkan adanya penggabungan dan kalau digabungkan menjadi lebih efektif dan lebih tepat merespons kerumitan transportasi, ya why not," katanya.
Ia melanjutkan, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Penggabungan itu, dikatakannya, bisa saja menjadi domain DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa mendiskusikan hal tersebut.
"Tentunya dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dengan penggabungan itu bisa menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta," kata Siti Zuhro. Namun, dalam mengatasi kemacetan itu, dikatakan Siti Zuhro, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari. "Kalau untuk kemacetan tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari pertama. Paling tidak satu tahun," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/30/21233179/Kemacetan.Harus.Menjadi.Prioritas.Jokowi
Dalam 100 hari masa kerjanya, Jokowi-Basuki diharapkan dapat mengurai permasalahan kemacetan di Jakarta. "Masalah kemacetan itu nomor satu. Transportasi itu langsung menyentuh kebutuhan yang paling mendasar," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).
Namun, ia mengatakan, untuk membenahi kemacetan, diperlukan adanya struktur birokrasi bersih. Dengan adanya dukungan dari birokrasi, persoalan kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi tradisi itu sedikit demi sedikit dapat diatasi.
"Jadi, menurut saya, ya memang seharusnya target (Jokowi-Basuki) membenahi transportasi. Paling tidak mengurai kemacetan sedikit dalam satu tahun pertama itu," kata Siti Zuhro.
Sementara itu, terkait dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan, Siti Zuhro mengatakan, hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. "Kalau di DKI mensyaratkan adanya penggabungan dan kalau digabungkan menjadi lebih efektif dan lebih tepat merespons kerumitan transportasi, ya why not," katanya.
Ia melanjutkan, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Penggabungan itu, dikatakannya, bisa saja menjadi domain DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa mendiskusikan hal tersebut.
"Tentunya dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dengan penggabungan itu bisa menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta," kata Siti Zuhro. Namun, dalam mengatasi kemacetan itu, dikatakan Siti Zuhro, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari. "Kalau untuk kemacetan tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari pertama. Paling tidak satu tahun," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/30/21233179/Kemacetan.Harus.Menjadi.Prioritas.Jokowi
Rabu, 19 September 2012
Janji Foke dan Jokowi Bila Jadi DKI 1
Apapun janjinya, warga Jakarta harus ingat betul program yang dikeluarkan oleh kedua kandidat tersebut. Sehingga, para gubernur terpilih tak begitu saja melupakan janji jika sudah terpilih kelak.
Janji, itulah hal yang dilontarkan para kandidat Gubernur DKI Jakarta untuk meraih simpati dan suara rakyat ibu kota, jelang pemilu kada putaran kedua, 20 September mendatang.
Semasa kampanye, beberapa hari lalu, kedua calon pemimpin Jakarta itu, saling berusaha meyakinkan warga jika dirinya adalah yang terbaik.
Di hadapan warga, keduanya juga mengaku siap untuk mengatasi kompleksnya persoalan Jakarta, dengan program-program yang telah dibuatnya.
Fauzi Bowo (Foke), calon gubernur petahana (incumbent) itu, mengaku siap melanjutkan program pembangunan yang telah dijalankannya. Dan, khusus untuk lima tahun ke depan, Foke pun akan fokus pada masalah kemacetan Jakarta, seperti yang telah dipaparkannya dalam rapat paripurna DPRD, pada 24 Juni lalu.
Selain banjir, Foke juga akan meningkatkan kinerja di bidang transportasi umum. Menurutnya, pembangunan transportasi bakal mewujudkan Jakarta yang lebih maju, nyaman dan sejahtera, ketimbang saat ini.
Lain Foke, lain pula Jokowi. Calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra itu menjanjikan program-program yang cukup menarik. Seperti, pembangunan mal khusus pedagang kaki lima (PKL), revitalisasi permukiman padat dan kumuh, dan pembangunan superblok rumah susun, tanpa melakukan penggusuran.
Berikut program-program lengkap yang dilontarkan Foke dan Jokowi, bila terpilih menjadi Gubernur DKI:
Foke:
1. Meningkatkan kualitas publik yang mudah diakses dan merata. Misi ini di antaranya ditempuh melalui penyempurnaan kebijakan, pengaturan perizinan, serta layanan publik berbasis sistem online.
2. Memperkuat pemberdayaan masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Misi ini ditempuh melalui pendekatan yang berbasis komunitas.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan melengkapi sarana serta prasarana kota yang lebih maju.
4. Mengelola lingkungan kota yang bersih, sehat, layak huni serta inspiratif. Pola hidup warga jakarta yang berkualitas sangat ditentukan oleh ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan berstandar tinggi.
Jokowi:
1. Merevitalisasi permukiman padat dan kumuh dan membangun superblok berupa rumah susun, dengan tidak melakukan penggusuran.
2. Mengatasi masalah banjir. Salah satunya dengan membeli daerah tangkapan air, seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
3. Memperbanyak angkutan massal demi mengatasi kemacetan di Jakarta. Selain penambahan bus Transjakarta juga akan dirintis pembangungan MRT dan subway.
4. Meluncurkan kartu sehat untuk memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
5. Membangun mal khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan. Juga meningkatkan kembali keberadaan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perekonomian warga kota.
6. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih/ transparan dan profesional.
7. Berjanji tidak akan menggunakan voorijder agar bisa merasakan keadaan warga.
Apapun janjinya, warga Jakarta harus ingat betul program yang dikeluarkan oleh kedua kandidat tersebut. Sehingga, para gubernur terpilih tak begitu saja melupakan janji jika sudah terpilih kelak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/72413-janji-foke-dan-jokowi-bila-jadi-dki-1.html
Janji, itulah hal yang dilontarkan para kandidat Gubernur DKI Jakarta untuk meraih simpati dan suara rakyat ibu kota, jelang pemilu kada putaran kedua, 20 September mendatang.
Semasa kampanye, beberapa hari lalu, kedua calon pemimpin Jakarta itu, saling berusaha meyakinkan warga jika dirinya adalah yang terbaik.
Di hadapan warga, keduanya juga mengaku siap untuk mengatasi kompleksnya persoalan Jakarta, dengan program-program yang telah dibuatnya.
Fauzi Bowo (Foke), calon gubernur petahana (incumbent) itu, mengaku siap melanjutkan program pembangunan yang telah dijalankannya. Dan, khusus untuk lima tahun ke depan, Foke pun akan fokus pada masalah kemacetan Jakarta, seperti yang telah dipaparkannya dalam rapat paripurna DPRD, pada 24 Juni lalu.
Selain banjir, Foke juga akan meningkatkan kinerja di bidang transportasi umum. Menurutnya, pembangunan transportasi bakal mewujudkan Jakarta yang lebih maju, nyaman dan sejahtera, ketimbang saat ini.
Lain Foke, lain pula Jokowi. Calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra itu menjanjikan program-program yang cukup menarik. Seperti, pembangunan mal khusus pedagang kaki lima (PKL), revitalisasi permukiman padat dan kumuh, dan pembangunan superblok rumah susun, tanpa melakukan penggusuran.
Berikut program-program lengkap yang dilontarkan Foke dan Jokowi, bila terpilih menjadi Gubernur DKI:
Foke:
1. Meningkatkan kualitas publik yang mudah diakses dan merata. Misi ini di antaranya ditempuh melalui penyempurnaan kebijakan, pengaturan perizinan, serta layanan publik berbasis sistem online.
2. Memperkuat pemberdayaan masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Misi ini ditempuh melalui pendekatan yang berbasis komunitas.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan melengkapi sarana serta prasarana kota yang lebih maju.
4. Mengelola lingkungan kota yang bersih, sehat, layak huni serta inspiratif. Pola hidup warga jakarta yang berkualitas sangat ditentukan oleh ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan berstandar tinggi.
Jokowi:
1. Merevitalisasi permukiman padat dan kumuh dan membangun superblok berupa rumah susun, dengan tidak melakukan penggusuran.
2. Mengatasi masalah banjir. Salah satunya dengan membeli daerah tangkapan air, seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
3. Memperbanyak angkutan massal demi mengatasi kemacetan di Jakarta. Selain penambahan bus Transjakarta juga akan dirintis pembangungan MRT dan subway.
4. Meluncurkan kartu sehat untuk memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
5. Membangun mal khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan. Juga meningkatkan kembali keberadaan pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perekonomian warga kota.
6. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih/ transparan dan profesional.
7. Berjanji tidak akan menggunakan voorijder agar bisa merasakan keadaan warga.
Apapun janjinya, warga Jakarta harus ingat betul program yang dikeluarkan oleh kedua kandidat tersebut. Sehingga, para gubernur terpilih tak begitu saja melupakan janji jika sudah terpilih kelak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/72413-janji-foke-dan-jokowi-bila-jadi-dki-1.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)