Jakarta -'Ubah sampah jadi berkah', kata ini menjadi pemikiran anak muda asal Tangerang, Banten yang menyulap sampah-sampah plastik menjadi barang cantik hingga bernilai ekonomis. Adalah Edy Fajar Prasetyo yang punya usaha yang bernama Eco Business Indonesia.
Bagi sebagian orang, sampah tak ubahnya limbah yang tak punya nilai tambah sama sekali. Di tangannya, sampah-sampah plastik bekas kemasan minuman seperti kopi, teh dan lainnya, diubah menjadi gantungan kunci, dompet, hingga tas wanita.
Ide kreatif tersebut muncul di 2013. Dari kepeduliannya soal sampah yang banyak di kampusnya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Timbul idenya menyulap sampah tersebut agar bisa dijual.
"Sampah yang belum bisa dimanfaatkan kita manfaatkan jadi produk yang memiliki nilai jual. Kita produknya upcycle, yang tadinya sampah plastik jadi produk yang punya nilai jual. Ubah sampah jadi berkah," kata Edy kala berbincang dengan detikFinance, pekan lalu.
Kepeduliannya tak hanya soal sampah. Edy juga ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan kampusnya. Ibu-ibu tersebut diberi pelatihan untuk menjadi perajin sampah-sampah tersebut.
"Kami punya 10 orang ibu-ibu, kami tak menyebutkannya pegawai, tapi saya memang peduli Women Empowering untuk memenuhi pesanan by order (berdasarkan pesanan), kita juga jadikan beliau sebagai trainer," tambah pria berkacamata ini.
Edy mengatakan, tak mudah memulai usahanya, di 2013 dia telah menggelontorkan Rp 1 juta untuk modal awal. Usahanya tak begitu banyak berkembang hingga akhir 2014.
Kendala yang dihadapinya bermacam-macam. Terutama untuk meyakinkan lingkungannya bahwa sampah-sampah plastik bisa dikreasikan menjadi barang berharga.
"Prosesnya tidak gampang, kita awalnya tidak mendapatkan antusias," katanya.
Setelah upaya keras yang dilakukan. Usaha pria kelahiran September 1992 ini bersama timnya termasuk ibu-ibu tadi, akhirnya sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Beberapa keluarga di lingkungan kampusnya sekarang punya inisiatif untuk memilah sampah plastik kemasan agar bisa langsung dikoordinir dan dikumpulkan.
"Ada yang kita bayar Rp 50-80 per sachet, ada juga yang kita kasih satu item produk kita itu sudah senang," katanya.
Sampah-sampah plastik tersebut dianyam menjadi produk-produk seperti souvenir, dompet, hingga tas. Dalam sebulan, setidaknya produk yang dihasilkan bisa mencapai 30 sampai 50 item.
Penjualan produknya, lanjut Edy, masih sebatas online dan pameran. Sejumlah pameran di dalam negeri sudah diikutinya. Termasuk perlombaan produk kreatif di Malaysia. Ebibag, begitu sebutan produknya menyabet juara ketiga untuk kategori sosial.
Edy mengaku belum bisa menyebutkan angka pasti, namun secara rata-rata, dari usahanya mendapatkan omzet Rp 14 juta/bulan.
"Karena marketnya masih terbatas, jadi omzet jasa lebih besar dibanding produknya. Kita lebih banyak edukasi, kita menjual jasa. Kita punya program 'Petaka'. Pemberdayaan Tenaga Kreatif. Kita beri pelatihan untuk olah sampah, kalau jadi kita bantu pasarkan," katanya..
Produk yang dijualnya dibanderol dengan harga paling murah Rp 5.000 untuk souvenir, hingga Rp 350.000 untuk tas wanita berukuran besar. Pemasarannya dilakukan secara online, atau lewat internet seperti di beberapa akun sosial media atau website www.ebibag.com.
Edy mengaku masih ingin fokus untuk berjualan di dalam negeri.
"Kemarin ada siswa dari Belgia, program summer ke sini, dan barang kita diborong. Pasar internasional memang potensinya lebih besar. Tapi kita masih jual fokus di dalam negeri," tuturnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/09/03/070729/3008547/480/sulap-sampah-jadi-berkah-pria-ini-raup-rp-14-juta-bulan
Tampilkan postingan dengan label rp. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label rp. Tampilkan semua postingan
Kamis, 03 September 2015
Rabu, 12 Agustus 2015
8.500 Orang Melamar jadi Sopir Ojek GrabBike
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan peranti lunak GrabTaxi yang menyediakan jasa pemanggilan kendaraan, menggelar acara yang mempersilakan 8.500 pengemudi ojek mendaftar untuk bergabung dengan GrabBike di kawasan Plaza Barat Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (12/8).
GrabBike yang berada di dalam aplikasi GrabTaxi, memberi layanan untuk menghubungkan konsumen dengan pengendara ojek, sama seperti Gojek yang saat ini memimpin pasar ojek panggilan berbasis aplikasi.
Head of Country Manager GrabTaxi Indonesia, Kiki Rizki mengatakan, acara pendaftaran ini dibagi dalam dua kelompok. Sebanyak 3.500 kandidat sebelumnya sudah pernah mendaftar di GrabBike dan 5.000 lain belum pernah daftar.
"Untuk yang belum pernah daftar, mereka baru kasih lamaran saja dan kita data. Kalau yang 3.500 orang itu mereka bisa langsung mengikuti serangkaian proses dari kami," kata Kiki kepada awak media, Rabu (12/8).
Kandidat pengemudi GrabBike secara bertahap akan mengikuti proses seleksi. Antara lain pemeriksaan kelayakan kendaraan motor pada emisi, rem, dan lampu. Kemudian pemeriksaan latar belakang individu dan catatan kriminal, di sini calon pengemudi diwajibkan memiliki SIM C. Ada pula pelatihan berkendara aman dan edukasi memakai ponsel pintar yang diberikan GrabBike.
"Kami sangat tegas soal SIM. Jadi kalau ada yang tidak bawa atau belum punya, langsung kami pulangkan," sambung Kiki.
Perusahaan asal Malaysia itu menjanjikan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada mitra pengemudinya, yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan GrabTaxi.
Kiki tidak secara detail menyebut jumlah mitra pengemudi GrabBike, tetapi ia mengklaim jumlahnya mencapai "belasan ribu" di Jakarta dan jumlah tersebut diakuinya masih kurang untuk bisa melayani masyarakat.
"Dari GrabBike Kingdom ini, kita berharap bisa semakin menyebarkan jasa ojek motor untuk masyarakat lebih banyak lagi," kata Kiki lagi.
GrabBike secara langsung bersaing dengan Gojek yang telah memiliki 15 ribu mitra pengendara di empat daerah operasional, meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Jumlah tersebut diharapkan bertambah setelah Gojek ekspansi pasar ke Makassar.
Pendiri sekaligus CEO Gojek, Nadiem Makarim, dalam sebuah acara bincang-bincang di CNN Indonesia, secara tegas meminta pihak GrabBike merasionalkan tarif karena selama ini GrabBike memasang tarif promosi Rp 5 ribu untuk jasa transportasi, dan Gojek Rp 10.000.
Gojek telah menaikkan tarif promosi khusus transporasi di Jakarta menjadi Rp 15.000, tetapi untuk jasa lain dan di kota lain, Gojek masih mematok tarif promosi Rp 10.000.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150812135504-185-71637/8500-orang-melamar-jadi-sopir-ojek-grabbike/
GrabBike yang berada di dalam aplikasi GrabTaxi, memberi layanan untuk menghubungkan konsumen dengan pengendara ojek, sama seperti Gojek yang saat ini memimpin pasar ojek panggilan berbasis aplikasi.
Head of Country Manager GrabTaxi Indonesia, Kiki Rizki mengatakan, acara pendaftaran ini dibagi dalam dua kelompok. Sebanyak 3.500 kandidat sebelumnya sudah pernah mendaftar di GrabBike dan 5.000 lain belum pernah daftar.
"Untuk yang belum pernah daftar, mereka baru kasih lamaran saja dan kita data. Kalau yang 3.500 orang itu mereka bisa langsung mengikuti serangkaian proses dari kami," kata Kiki kepada awak media, Rabu (12/8).
Kandidat pengemudi GrabBike secara bertahap akan mengikuti proses seleksi. Antara lain pemeriksaan kelayakan kendaraan motor pada emisi, rem, dan lampu. Kemudian pemeriksaan latar belakang individu dan catatan kriminal, di sini calon pengemudi diwajibkan memiliki SIM C. Ada pula pelatihan berkendara aman dan edukasi memakai ponsel pintar yang diberikan GrabBike.
"Kami sangat tegas soal SIM. Jadi kalau ada yang tidak bawa atau belum punya, langsung kami pulangkan," sambung Kiki.
Perusahaan asal Malaysia itu menjanjikan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada mitra pengemudinya, yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan GrabTaxi.
Kiki tidak secara detail menyebut jumlah mitra pengemudi GrabBike, tetapi ia mengklaim jumlahnya mencapai "belasan ribu" di Jakarta dan jumlah tersebut diakuinya masih kurang untuk bisa melayani masyarakat.
"Dari GrabBike Kingdom ini, kita berharap bisa semakin menyebarkan jasa ojek motor untuk masyarakat lebih banyak lagi," kata Kiki lagi.
GrabBike secara langsung bersaing dengan Gojek yang telah memiliki 15 ribu mitra pengendara di empat daerah operasional, meliputi Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Jumlah tersebut diharapkan bertambah setelah Gojek ekspansi pasar ke Makassar.
Pendiri sekaligus CEO Gojek, Nadiem Makarim, dalam sebuah acara bincang-bincang di CNN Indonesia, secara tegas meminta pihak GrabBike merasionalkan tarif karena selama ini GrabBike memasang tarif promosi Rp 5 ribu untuk jasa transportasi, dan Gojek Rp 10.000.
Gojek telah menaikkan tarif promosi khusus transporasi di Jakarta menjadi Rp 15.000, tetapi untuk jasa lain dan di kota lain, Gojek masih mematok tarif promosi Rp 10.000.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150812135504-185-71637/8500-orang-melamar-jadi-sopir-ojek-grabbike/
Kamis, 30 Juli 2015
Ahok Marah Harga Barang di Jakarta Book & Education Fair Lebih Mahal
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah mendengar harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair 2015 lebih mahal daripada harga di pasaran. Sembari memberikan sambutan, pria yang akrab disapa Ahok ini menunjukkan catatan mengenai harga barang.
"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.
"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.
"Harganya lebih mahal daripada di pasar. Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.
Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.
Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.
Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.
"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.
Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pasalnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.
"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-
"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.
"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.
"Harganya lebih mahal daripada di pasar. Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.
Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.
Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.
Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.
"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.
Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pasalnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.
"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-
Senin, 22 Juni 2015
Go-Jek dan perebutan pasar jasa transportasi ibu kota
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, jagat media sosial dihebohkan kejadian 'pertarungan' antar tukang ojek. Pengendara go-jek diberhentikan tukang ojek pangkalan saat mengambil penumpang di 'wilayah kekuasaan' mereka.
Kejadian ini memberi gambaran nyata kerasnya persaingan di bisnis sektor transportasi. Angkutan kota (angkot), bus Transjakarta, metromini, taksi, hingga tukang ojek berlomba-lomba menguasai pasar penumpang. Pelbagai cara dilakukan demi menambah daftar pelanggan.
Dibutuhkan strategi bisnis jitu sebagai kunci utama memenangkan persaingan. Sistem baru dan modern mengandalkan teknologi yang diusung Go-Jek atau Grab-Bike, bertarung dengan sistem atau metode tradisional.
Tak perlu menelepon atau menunggu di pinggir jalan. Hanya dengan sentuhan jari di layar ponsel, pengendara berjaket hijau siap menjemput di depan pagar rumah atau kantor. Aplikasi di telepon pintar atau smartphone, terbukti mampu memanjakan konsumen mengakses transportasi yang siap membelah kemacetan Jakarta.
Dengan menyandang nama Go-Jek atau Grab Bike, tukang ojek naik kelas. Mereka merasa bisnis di bidang jasa, termasuk yang dijalaninya, semakin dibutuhkan warga Jakarta yang sudah jenuh dan habis kesabarannya menghadapi kronisnya kemacetan.
"Untuk dalam kota memang kami bisa menjadi andalan. Selain bisa cepat dan bisa tembus kemacetan. Jakarta ini kan identik dengan macet, makanya kami hadir untuk memudahkan penumpang," ujar pengendara Gojek, Saiful (45) kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (17/6).
Dari penuturannya, kelebihan dari sistem ojek baru ini bisa terlihat dari tarif yang terbuka pada penumpang. Tarifnya Rp 24.000 per enam kilometer. Setelah itu, penumpang akan diberikan tarif Rp 4.000 per kilometer. Tidak heran jika kehadiran mereka belakangan ini mendapat 'perlawanan' dari tukang ojek pangkalan. Sebab, tarif yang ditawarkan cenderung lebih murah. Ojek konvensional biasanya menetapkan tarif tinggi untuk jarak yang hanya 3 kilometer. Tarifnya bisa mencapai Rp 30.000-40.000.
Hasil yang dikantongi pengendara Go-Jek pun terbilang cukup tinggi. Rata-rata dalam sehari mereka bisa mengantongi Rp 300.000-400.000. Jika rajin, hasilnya bisa lebih dari itu. Wajar saja jika pendapatan mereka cukup besar mengingat selain antar penumpang, jasa pengendara Go-Jek kini banyak dimanfaatkan untuk mengantar barang.
"Pendapatan segitu biasanya kalau lagi ramai penumpang. Kalau tidak ada apa-apa dapatnya Rp 100.000. Kita tidak punya jam kerja, kalau mau dapet banyak ya bisa operasi terus. Apabila sudah cukup uangnya boleh selesai," kata dia.
Tidak dipungkiri, Go-Jek atau Grab Bike cukup berhasil mencuri sebagian pasar yang selama digarap ojek pangkalan atau angkutan umum perkotaan. Salah satu pengendara ojek pangkalan, Agus (32) mengakui pasar penumpangnya diambil pengendara Go-Jek atau Grab Bike. Mereka seolah tergusur, area pergerakan ojek pangkalan pun akhirnya semakin sempit.
"Penumpang kami kecil hanya sebatas perumahan. Go-Jek kan sudah banyak wilayah yang bisa dijangkau,' kata Agus.
Tidak hanya ojek konvensional yang mulai kehilangan pasar. Pengendara taksi, Tedy Gunawan (42) juga mengakui hal sama. Berkurangnya konsumen mereka berimbas ke pendapatan. Dari penuturan Tedy, pendapatannya kini berkurang hampir 20 persen.
"Memang kami agak berkurang pendapatan sejak ada gojek. Namun, tidak terlalu signifikan. Biasanya kami bisa dapat Rp 600.000-700.000 per hari sekarang jadi Rp 500.000 per hari," kata dia ditemui terpisah.
Meski persaingan di pasar transportasi publik semakin keras, Tedy tidak memandang Go-Jek atau Grab Bike sebagai ancaman dan lawan. Salah satunya karena target pasar taksi berbeda dengan mereka.
Go-Jek dan Grab Bike diakui memiliki keunggulan tersendiri dan sangat dibutuhkan konsumen dengan tingkat mobilitas tinggi di dalam kota. Namun taksi memiliki keunggulan dan diyakini tetap jadi pilihan konsumen untuk perjalanan jarak jauh.
"Kami memiliki armada lebih banyak. Itu jadi keunggulan kami. Kami sebenarnya tidak mau disaingi Go-Jek. Karena kami beda dengan mereka. Mereka kan lebih mengambil pasar ojek biasa. Kalau kami kan ambilnya pasar bus umum dan angkutan umum biasa. Kami jauh lebih unggul," ucapnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/go-jek-dan-perebutan-pasar-jasa-transportasi-ibu-kota.html
Kejadian ini memberi gambaran nyata kerasnya persaingan di bisnis sektor transportasi. Angkutan kota (angkot), bus Transjakarta, metromini, taksi, hingga tukang ojek berlomba-lomba menguasai pasar penumpang. Pelbagai cara dilakukan demi menambah daftar pelanggan.
Dibutuhkan strategi bisnis jitu sebagai kunci utama memenangkan persaingan. Sistem baru dan modern mengandalkan teknologi yang diusung Go-Jek atau Grab-Bike, bertarung dengan sistem atau metode tradisional.
Tak perlu menelepon atau menunggu di pinggir jalan. Hanya dengan sentuhan jari di layar ponsel, pengendara berjaket hijau siap menjemput di depan pagar rumah atau kantor. Aplikasi di telepon pintar atau smartphone, terbukti mampu memanjakan konsumen mengakses transportasi yang siap membelah kemacetan Jakarta.
Dengan menyandang nama Go-Jek atau Grab Bike, tukang ojek naik kelas. Mereka merasa bisnis di bidang jasa, termasuk yang dijalaninya, semakin dibutuhkan warga Jakarta yang sudah jenuh dan habis kesabarannya menghadapi kronisnya kemacetan.
"Untuk dalam kota memang kami bisa menjadi andalan. Selain bisa cepat dan bisa tembus kemacetan. Jakarta ini kan identik dengan macet, makanya kami hadir untuk memudahkan penumpang," ujar pengendara Gojek, Saiful (45) kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (17/6).
Dari penuturannya, kelebihan dari sistem ojek baru ini bisa terlihat dari tarif yang terbuka pada penumpang. Tarifnya Rp 24.000 per enam kilometer. Setelah itu, penumpang akan diberikan tarif Rp 4.000 per kilometer. Tidak heran jika kehadiran mereka belakangan ini mendapat 'perlawanan' dari tukang ojek pangkalan. Sebab, tarif yang ditawarkan cenderung lebih murah. Ojek konvensional biasanya menetapkan tarif tinggi untuk jarak yang hanya 3 kilometer. Tarifnya bisa mencapai Rp 30.000-40.000.
Hasil yang dikantongi pengendara Go-Jek pun terbilang cukup tinggi. Rata-rata dalam sehari mereka bisa mengantongi Rp 300.000-400.000. Jika rajin, hasilnya bisa lebih dari itu. Wajar saja jika pendapatan mereka cukup besar mengingat selain antar penumpang, jasa pengendara Go-Jek kini banyak dimanfaatkan untuk mengantar barang.
"Pendapatan segitu biasanya kalau lagi ramai penumpang. Kalau tidak ada apa-apa dapatnya Rp 100.000. Kita tidak punya jam kerja, kalau mau dapet banyak ya bisa operasi terus. Apabila sudah cukup uangnya boleh selesai," kata dia.
Tidak dipungkiri, Go-Jek atau Grab Bike cukup berhasil mencuri sebagian pasar yang selama digarap ojek pangkalan atau angkutan umum perkotaan. Salah satu pengendara ojek pangkalan, Agus (32) mengakui pasar penumpangnya diambil pengendara Go-Jek atau Grab Bike. Mereka seolah tergusur, area pergerakan ojek pangkalan pun akhirnya semakin sempit.
"Penumpang kami kecil hanya sebatas perumahan. Go-Jek kan sudah banyak wilayah yang bisa dijangkau,' kata Agus.
Tidak hanya ojek konvensional yang mulai kehilangan pasar. Pengendara taksi, Tedy Gunawan (42) juga mengakui hal sama. Berkurangnya konsumen mereka berimbas ke pendapatan. Dari penuturan Tedy, pendapatannya kini berkurang hampir 20 persen.
"Memang kami agak berkurang pendapatan sejak ada gojek. Namun, tidak terlalu signifikan. Biasanya kami bisa dapat Rp 600.000-700.000 per hari sekarang jadi Rp 500.000 per hari," kata dia ditemui terpisah.
Meski persaingan di pasar transportasi publik semakin keras, Tedy tidak memandang Go-Jek atau Grab Bike sebagai ancaman dan lawan. Salah satunya karena target pasar taksi berbeda dengan mereka.
Go-Jek dan Grab Bike diakui memiliki keunggulan tersendiri dan sangat dibutuhkan konsumen dengan tingkat mobilitas tinggi di dalam kota. Namun taksi memiliki keunggulan dan diyakini tetap jadi pilihan konsumen untuk perjalanan jarak jauh.
"Kami memiliki armada lebih banyak. Itu jadi keunggulan kami. Kami sebenarnya tidak mau disaingi Go-Jek. Karena kami beda dengan mereka. Mereka kan lebih mengambil pasar ojek biasa. Kalau kami kan ambilnya pasar bus umum dan angkutan umum biasa. Kami jauh lebih unggul," ucapnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/go-jek-dan-perebutan-pasar-jasa-transportasi-ibu-kota.html
Jumat, 19 Juni 2015
GO-JEK Bayar Rp 10 Ribu, GrabBike Rp 5 Ribu, Pilih Mana?
Liputan6.com, Jakarta - Fenomena reservasi ojek online jadi fenomena bagi warga Ibu Kota. Untuk menyedot perhatian konsumen, khususnya yang berada di Jakarta, GO-JEK dan GrabBike pun punya jurus dengan menyediakan promo menarik.
Dimulai dari GO-JEK, layanan yang lekat dengan warna hijau ini punya program "CEBAN MENJELANG RAMADHAN". Sesuai namanya, sang pemesan hanya perlu bayar Rp 10 ribu untuk menikmati jasa antar-jemput dengan ojek.
Dijelaskan, program ini berlaku untuk layanan GO-Jek, yakni Instant Courier, Shopping, Transport dan GO-FOOD. Untuk ketentuannya, promo GO-JEK ini tidak berlaku di Jakarta saat rush hour (Senin-Jumat pada pukul 16.00-19.00). Jarak maksimum ini 25 kilometer.
Selain di Jakarta, promo Rp 10 ribu dari GO-JEK ini turut tersedia di Bandung, Bali, dan Surabaya.
Nikmat bener dah naek @gojekindonesia cuma ceban ampe bintaro👍👍 semoga bertahan lama dah GoJek👍👍 pic.twitter.com/VWqF9NU3L2
— #BerharapRidhoMU (@MuhammadAboe) June 16, 2015
Sementara layanan lainnya, GrabBike, tak mau ketinggalan. Mereka punya "Goceng Go Anywhere dengan GrabBike".
Beda dengan GO-JEK yang disediakan menjelang Bulan Ramadan, GrabBike sengaja mengadakan promosi ini untuk merayakan ulang tahun pertama GrabTaxi.
Layanan yang berlaku pada 11-17 Juni ini hanya mematok tarif Rp 5 ribu untuk mengantar pelanggan ke wilayah Jakarta.
"Perlu nembus kemacetan Jakarta tapi bingung gimana secara duit di dompet tinggal goceng alias Rp 5.000? Gak usah khawatir! Mulai hari ini, cukup dengan bayar GOCENG atau Rp 5.000 aja, kamu bisa Nge-Bike kemana aja di Jakarta! Asik kan? Tunggu apa lagi, ayo pakai GrabBike sekarang!" Demikian bunyi pesan promosi GrabBike. Untuk syarat layanannya hanya berlaku untuk tujuan Jakarta (Barat, Pusat, Selatan, dan Utara).
Krna pesen utk diri sendiri udh mainstream, akhirnya pesenin buat sodara yg mau menembus kemacetan dgn promo GOCENG😍 pic.twitter.com/t2Z0FcMJpJ
— TFH† (@talitafh) June 12, 2015
Kedua layanan reservasi ojek ini memang menjadi alternatif pilihan warga Jakarta untuk mendapatkan moda transportasi yang aman, cepat, dan murah. Bahkan, seorang pengguna merasa lebih nyaman mengguankan ojek online ketimbang yang konvensional.
"Kalau dikasih pilihan taksi atau ojek (konvensional) pilihannya tentu taksi, tapi kalau ada GO-JEK, saya pilih itu," kata seorang karyawan swasta, Adit. Ia menuturkan, telah beberapa kali menggunakan layanan tersebut, mulai dari jasa antar hingga kirim barang.
Jadi pilih mana? GO-JEK atau GrabBike?
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2253141/go-jek-bayar-rp-10-ribu-grabbike-rp-5-ribu-pilih-mana
Dimulai dari GO-JEK, layanan yang lekat dengan warna hijau ini punya program "CEBAN MENJELANG RAMADHAN". Sesuai namanya, sang pemesan hanya perlu bayar Rp 10 ribu untuk menikmati jasa antar-jemput dengan ojek.
Dijelaskan, program ini berlaku untuk layanan GO-Jek, yakni Instant Courier, Shopping, Transport dan GO-FOOD. Untuk ketentuannya, promo GO-JEK ini tidak berlaku di Jakarta saat rush hour (Senin-Jumat pada pukul 16.00-19.00). Jarak maksimum ini 25 kilometer.
Selain di Jakarta, promo Rp 10 ribu dari GO-JEK ini turut tersedia di Bandung, Bali, dan Surabaya.
Nikmat bener dah naek @gojekindonesia cuma ceban ampe bintaro👍👍 semoga bertahan lama dah GoJek👍👍 pic.twitter.com/VWqF9NU3L2
— #BerharapRidhoMU (@MuhammadAboe) June 16, 2015
Sementara layanan lainnya, GrabBike, tak mau ketinggalan. Mereka punya "Goceng Go Anywhere dengan GrabBike".
Beda dengan GO-JEK yang disediakan menjelang Bulan Ramadan, GrabBike sengaja mengadakan promosi ini untuk merayakan ulang tahun pertama GrabTaxi.
Layanan yang berlaku pada 11-17 Juni ini hanya mematok tarif Rp 5 ribu untuk mengantar pelanggan ke wilayah Jakarta.
"Perlu nembus kemacetan Jakarta tapi bingung gimana secara duit di dompet tinggal goceng alias Rp 5.000? Gak usah khawatir! Mulai hari ini, cukup dengan bayar GOCENG atau Rp 5.000 aja, kamu bisa Nge-Bike kemana aja di Jakarta! Asik kan? Tunggu apa lagi, ayo pakai GrabBike sekarang!" Demikian bunyi pesan promosi GrabBike. Untuk syarat layanannya hanya berlaku untuk tujuan Jakarta (Barat, Pusat, Selatan, dan Utara).
Krna pesen utk diri sendiri udh mainstream, akhirnya pesenin buat sodara yg mau menembus kemacetan dgn promo GOCENG😍 pic.twitter.com/t2Z0FcMJpJ
— TFH† (@talitafh) June 12, 2015
Kedua layanan reservasi ojek ini memang menjadi alternatif pilihan warga Jakarta untuk mendapatkan moda transportasi yang aman, cepat, dan murah. Bahkan, seorang pengguna merasa lebih nyaman mengguankan ojek online ketimbang yang konvensional.
"Kalau dikasih pilihan taksi atau ojek (konvensional) pilihannya tentu taksi, tapi kalau ada GO-JEK, saya pilih itu," kata seorang karyawan swasta, Adit. Ia menuturkan, telah beberapa kali menggunakan layanan tersebut, mulai dari jasa antar hingga kirim barang.
Jadi pilih mana? GO-JEK atau GrabBike?
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2253141/go-jek-bayar-rp-10-ribu-grabbike-rp-5-ribu-pilih-mana
Kamis, 21 Mei 2015
Berapa yang Dirogoh Warga Jakarta Jika Naik LRT?
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memulai pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) mulai 17 Agustus 2015. Pada pengerjaan tahap awal, akan dibangun untuk rute Bogor-Cawang-Dukuh Atas.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Kiswodharmawan mengungkapkan nantinya tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebesar Rp 1.000 per kilometer (km).
"Berarti kalau dari Cibubur – Cawang – Dukuh Atas kurang lebih 30 km ya Rp 30.000,” kata Kiswo seperti yang dikutip dari laman Setkab, Kamis (21/5/2015).
Dengan tarif sebesar itu, bagi masyarakat sekitar Jakarta yang ingin memanfaatkan LRT sebagai armada transportasi setiap harinya, di mana hitungan satu bulan hari kerja sebanyak 22 hari, maka mereka harus merogoh kocek kurang lebih Rp 1,3 juta per bulan.
Soal apakah harga tersebut sudah ekonomis, Kiswo mengingatkan jika proyek pembangunan LRT ini adalah investasi biasa, jadi harus masuk kategori bankable.
Sementara mengenai pendanaan, menurut Kiswo, sumbernya berasal dari korporasi dan sebagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun pendanaan Adhi Karya sendiri 30 persen berasal dari dana internal perusahaan, sedang 70 persen sisanya merupakan pinjaman.
Kiswo mengaku, Adhi Karya sampai sejauh ini belum membentuk konsorsium untuk pembangunan LRT itu. Namun diharapkan segera terbit payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai pembangunan LRT itu. Diharapkan Mei ini, Perpres dimaksud sudah keluar.
“Kita berharap ada Perpres penugasan setelah itu baru kita masuk technical aspect sama financial aspect,” pungkas Kiswodarmawan.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menambahkan pembangunan jalur LRT itu tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Basuki juga menegaskan, pembangunan LRT ini tidak menggunakan konsorsium, namun ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), dan akan dilaksanakan hingga pembangunannya tuntas atau dapat dioperasikan pada tahun 2018 mendatang.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2236634/berapa-yang-dirogoh-warga-jakarta-jika-naik-lrt
Senin, 11 Mei 2015
APTB Dilarang Masuk Jakarta, Jumlah Penumpang dan Pendapatan Bakal Merosot
JAKARTA, KOMPAS — KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA YANG MELARANG BUS ANGKUTAN PERBATASAN TERINTEGRASI BUS TRANSJAKARTA BEROPERASI DI IBU KOTA DIKHAWATIRKAN MENURUNKAN PENDAPATAN PARA PETUGAS APTB KARENA JUMLAH PENUMPANG MEROSOT. GUBERNUR PUN DIMINTA MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI KEPUTUSANNYA.
Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.
Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.
Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.
Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.
Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.
Berharap solusi yang tepat
Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.
Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.
Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.
Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.
Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.
Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.
Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan
Madli (56), asisten pengemudi APTB jurusan Cibinong-Grogol, Sabtu (9/5), mengatakan, apabila kebijakan penghapusan APTB diterapkan, jumlah penumpang diprediksi turun. Penurunan itu disebabkan ketaknyamanan mereka karena harus berpindah-pindah bus. "Penumpang pasti mengeluh karena tidak diturunkan di tempat tujuan," ujarnya.
Selama ini, APTB menjadi salah satu pilihan penumpang untuk menembus kemacetan Jakarta. Pasalnya, bus APTB dapat melewati jalur bus transjakarta. Namun, jika APTB dilarang menggunakan jalur bus transjakarta, hal itu tentu akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat.
Penumpang pun akan beralih ke moda transportasi lain, seperti bus umum antarkota ataupun kendaraan pribadi. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kebanyakan penumpang APTB berasal dari luar kota Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kebanyakan penumpang naik dari Cibinong. Penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta hanya beberapa orang," kata Madli.
Kebijakan tersebut akan mempengaruhi pendapatan pegawai APTB. "Jumlah pendapatan bakal tidak menentu dan bergantung pada jumlah penumpang yang ada. Semakin banyak karcis yang didapat, pendapatan semakin tinggi," ungkapnya.
Di perusahaannya, petugas bus dibayar dengan menggunakan sistem komisi. Sistem ini berbeda dengan bus umum yang menggunakan sistem setoran. Untuk sistem komisi, satu bus yang terdiri dari pengemudi dan asistennya mendapat komisi sebesar 5 persen dari pendapatan yang diterima. "Misalnya satu hari kami mendapatkan Rp 2 juta, berarti komisi yang didapat, Rp 100.000 itu, dibagi dua dengan pengemudi. Itu belum termasuk uang makan. Lumayanlah untuk makan sehari-hari," tutur pria yang sudah bekerja di bidang ini selama 20 tahun.
Berharap solusi yang tepat
Madli pun berharap pembatasan APTB tidak diterapkan. "Mudah-mudahan para atasan bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi yang tepat," ucapnya.
Namun, jika solusi itu tidak ditemukan, Madli memilih kembali ke profesi lamanya sebagai asisten pengemudi di bus antarkota kovensional. "Ya, terpaksa saya kembali lagi ke bus lama yang pembayarannya pakai sistem setoran," ucapnya.
Pendapat serupa juga diutarakan Andri (27), asisten pengemudi APTB jurusan Bogor-Grogol. Menurutnya, apabila rute APTB dibatasi, hal itu akan berdampak pada berkurangnya penumpang dan jumlah pendapatan.
Selama ini, pendapatannya sebagai asisten pengemudi hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Jumlah itu diambil dari setiap penumpang yang naik ke busnya. Dari penumpang yang naik dari terminal luar kota, dia mendapat jatah Rp 400 per penumpang, sedangkan untuk penumpang dalam kota dia mendapat jatah Rp 100 per penumpang.
Pendapatan berbeda diperoleh pengemudi. Perusahaan mematok komisi Rp 750 per penumpang, sedangkan untuk dalam kota Jakarta pengemudi mendapat jatah Rp 200 per orang.
Dari penumpang yang naik dari halte dalam kota Jakarta, petugas APTB mematok harga Rp 5.000 per orang. "Jadi, kalau bus APTB tidak bisa masuk ke Jakarta, otomatis pendapatan kami jauh berkurang," kata Andri.
Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/05/09/APTB-Dilarang-Masuk-Jakarta%2c-Jumlah-Penumpang-dan
Senin, 16 Maret 2015
APBD Jakarta, Ada Scanner Seharga Rp 1,2 Miliar
TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2014 makin terkuak. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan mesin pemindai atau scanner 3D dengan nilai per satuan seharga Rp 1,28 miliar. Ada dua unit pemindai yang dibeli dengan jumlah dana Rp 2,5 miliar.
Berdasarkan pantauan ICW, scanner 3D per unit masih tersedia dengan kisaran harga Rp 700 juta. "Sehingga dalam penganggaran scanner 3D pun diduga terjadi penggelembungan harga sedemikian rupa," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.
Di pasaran, harga mesin scanner 3D sangat bervariasi. Misalnya David 3D Laserscanner SLS V2 seharga Rp 43,8 juta dan merek yang lebih bagus, harganya lebih tinggi lagi, mencapai Rp 200 juta.
Belum jelas merek scanner yang dibeli untuk APBD 2014. Namun penggunaan scanner 3D untuk SMP atau SMA sangat berlebihan. Mesin pemindai canggih ini biasanya dipakai di industri pertambangan (minyak dan gas), arsitektur, dokumentasi situs bersejarah, serta untuk kepentingan forensik, khususnya bagi kepolisian dalam penyidikan di lokasi kejahatan.
Firdaus menjelaskan dari 1.482 mata anggaran pada APBD 2014, hanya terealisasi 806 kegiatan. Jumlah nilai realisasi belanja sebesar Rp 2,317 triliun. Dia menduga sekitar 51,5 persen pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta berpotensi diselewengkan.
"Jadi realisasi yang diduga bermasalah tidak hanya UPS dan total jenis anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran," kata Firdaus. Selain UPS dan alat pemindai 3D, anggaran lain yang digarong adalah pengadaan printer 3D, perangkat colaboratio active classroom (CAC), digital classroom dan lainnya.
Penggelembungan harga (mark-up) uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014 memang gila-gilaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit.
Menurut Basuki atau biasa dipanggil Ahok, harga satu UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok menduga oknum anggota DPRD yang mendapat untung dari proyek tahun lalu, kini mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.
Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya, pada tahun ini, pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.
Ahok memotong langkah busuk itu dengan mencoret mata anggaran siluman di APBD 2015. DPRD Jakarta yang marah kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurutnya, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Menurutnya selama ini Ahok sering asal bicara tapi tidak ada buktinya.
Seperti permasalahan banjir, Ahok malah langsung menuduh PLN yang berbuat salah. Lulung melanjutkan, kebijakan Ahok justru banyak menyalahi aturan. Seperti lelang jabatan setiap 6 bulan sekali di lingkup pemerintahan porvinsi. "Bagaimana dengan lelang jabatan, ada gak penyalahgunaan wewenang, ada gak korupsi di situ," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648583/APBD-Jakarta-Ada-Scanner-Seharga-Rp-12-Miliar
Berdasarkan pantauan ICW, scanner 3D per unit masih tersedia dengan kisaran harga Rp 700 juta. "Sehingga dalam penganggaran scanner 3D pun diduga terjadi penggelembungan harga sedemikian rupa," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.
Di pasaran, harga mesin scanner 3D sangat bervariasi. Misalnya David 3D Laserscanner SLS V2 seharga Rp 43,8 juta dan merek yang lebih bagus, harganya lebih tinggi lagi, mencapai Rp 200 juta.
Belum jelas merek scanner yang dibeli untuk APBD 2014. Namun penggunaan scanner 3D untuk SMP atau SMA sangat berlebihan. Mesin pemindai canggih ini biasanya dipakai di industri pertambangan (minyak dan gas), arsitektur, dokumentasi situs bersejarah, serta untuk kepentingan forensik, khususnya bagi kepolisian dalam penyidikan di lokasi kejahatan.
Firdaus menjelaskan dari 1.482 mata anggaran pada APBD 2014, hanya terealisasi 806 kegiatan. Jumlah nilai realisasi belanja sebesar Rp 2,317 triliun. Dia menduga sekitar 51,5 persen pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta berpotensi diselewengkan.
"Jadi realisasi yang diduga bermasalah tidak hanya UPS dan total jenis anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran," kata Firdaus. Selain UPS dan alat pemindai 3D, anggaran lain yang digarong adalah pengadaan printer 3D, perangkat colaboratio active classroom (CAC), digital classroom dan lainnya.
Penggelembungan harga (mark-up) uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014 memang gila-gilaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit.
Menurut Basuki atau biasa dipanggil Ahok, harga satu UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok menduga oknum anggota DPRD yang mendapat untung dari proyek tahun lalu, kini mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.
Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya, pada tahun ini, pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.
Ahok memotong langkah busuk itu dengan mencoret mata anggaran siluman di APBD 2015. DPRD Jakarta yang marah kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurutnya, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Menurutnya selama ini Ahok sering asal bicara tapi tidak ada buktinya.
Seperti permasalahan banjir, Ahok malah langsung menuduh PLN yang berbuat salah. Lulung melanjutkan, kebijakan Ahok justru banyak menyalahi aturan. Seperti lelang jabatan setiap 6 bulan sekali di lingkup pemerintahan porvinsi. "Bagaimana dengan lelang jabatan, ada gak penyalahgunaan wewenang, ada gak korupsi di situ," katanya.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648583/APBD-Jakarta-Ada-Scanner-Seharga-Rp-12-Miliar
Rabu, 11 Maret 2015
Ironi UPS Mahal dan Alat Fitness untuk Sekolah 'Bobrok'
Liputan6.com, Jakarta - Rabu akhir Februari lalu bukan hari baik untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berbicara kepada awak media di Balaikota Jakarta, Ahok dengan nada tinggi mengungkapkan kegusarannya atas langkah DPRD DKI Jakarta yang menyusupkan anggaran ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI Jakarta.
"Saya kasih lihat kalian contoh yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas nggak beli barang-barang kayak itu, sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," tegas Ahok. (Baca juga: Jokowi: Prioritas Mana, UPS atau Renovasi Sekolah?)
Ahok kemudian memperlihatkan lembaran kertas yang berisi kolom-kolom dengan keterangan serta angka-angka yang diklaim sebagai kutipan dari Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta. Dalam data yang diperlihatkan Ahok, tertulis adanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau alat catu daya untuk belasan SMPN di Jakarta Selatan.
Penelusuran Liputan6.com dari data soft copy RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD memang memperlihatkan sejumlah kejanggalan. Data yang diperlihatkan Ahok merupakan RAPBD 2015 yang menjadi bahasan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk Belanja Langsung (BL). Anggaran untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta berada di bawah pembahasan komisi ini.
Khusus untuk pengadaan UPS, tertera dengan jelas di halaman 118 dan 119 dokumen tersebut. Ada 17 SMPN di Jaksel yang disebutkan dianggarkan untuk menerima alat tersebut dengan besaran dana untuk masing-masing sekolah Rp 6 miliar. Namun, letak keanehannya bukan sekadar nilai anggaran yang lumayan besar itu, melainkan penulisan anggaran itu sendiri.
Dalam dokumen tersebut, rincian anggaran ditulis dalam 8 kolom. Secara berurutan, kolom itu berisi (a) Kode SKPD, (b) Nama SKPD, (c) Kode Kegiatan, (d) Nama Kegiatan, (e), Pagu, (f) Pembahasan dan (g) Hasil Pembahasan. Khusus untuk Pembahasan, dibagi dalam 2 kolom, yaitu Tambahan dan Pengurangan.
Jika dilihat pada pengajuan anggaran untuk pengadaan UPS bagi 17 SMPN tadi, kolom Kode Kegiatan, Pagu dan Pengurangan kosong. Angka Rp 6 miliar hanya tertulis di kolom Tambahan. Ini jelas berbeda dengan penganggaran untuk pengadaan barang atau kegiatan lainnya yang umumnya terisi penuh.
Hanya kolom Tambahan dan Pengurangan yang untuk beberapa item terlihat kosong.
Ini bisa diartikan bahwa pengadaan untuk UPS versi DPRD ini sama sekali tanpa perencanaan karena tak ada Kode Kegiatan. Demikian pula, pengadaan UPS ini sama sekali tak memiliki pagu anggaran. Wajar kalau kemudian langkah DPRD tersebut dicurigai sebagai upaya memaksakan anggaran.
Modus Pengadaan yang Seragam
Dengan melihat pada penulisan anggaran untuk pengadaan UPS tersebut, menjadi mudah untuk menelusuri kejanggalan lainnya dalam RAPBD 2015 versi DPRD DKI. Hampir di semua anggaran untuk SKPD, terdapat pengadaan barang atau kegiatan yang tanpa kode kegiatan dan pagu anggaran.
Ini sesuai dengan keterangan Ahok tentang sejumlah item yang menurut dia disusupkan serta tidak berasal dari SKPD atau Pemprov DKI. Seperti soal pengadaan alat fitnes untuk sejumlah SMAN dan SMKN di Jakarta.
"Masa sekolah beli alat fitness Rp 2 sampai Rp 3 miliar, (siswa) suruh push up aja. Gua aja nggak pakai alat fitness," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat pekan lalu.
Ahok juga memastikan bahwa selain pengadaan UPS masih banyak pengadaan lainnya yang anggaran serta keperluannya tidak logis. "Ini barangnya banyak. Nggak cuma UPS aja, ada scanner sama alat fitness di sekolah tadi itu," ujar Ahok.
Dengan pola penganggaran yang sama itu, tidak begitu sulit untuk mencari anggaran susupan di RAPBD 2015 DKI versi DPRD. Bahkan, kalau diperhatikan, ada kecenderungan untuk menyamaratakan nilai anggaran untuk pengadaan barang atau kegiataan yang sama.
Misalnya, biaya rehab sebuah tempat atau pengadaan sebuah barang bagi sebuah sekolah atau kantor anggarannya dipukul rata sama. Padahal, belum tentu lokasi yang akan direhab punya tingkat kerusakan yang sama, sehingga anggarannya dipastikan tidak sama. Demikian pula dengan pengadaan barang, belum tentu setiap sekolah atau kantor memiliki kebutuhan yang sama dan punya fasilitas infrastruktur untuk menggunakan alat tersebut.
Dari penelusuran Liputan6.com, anggaran susupan ini tidak hanya ada di Dinas Pendidikan. Hampir di seluruh SKPD ada anggaran yang tanpa pagu ini. Ini bisa dilihat dari pembahasan anggaran di seluruh komisi, meskipun yang menyolok ada Komisi A, Komisi D dan Komisi E.
Diakui, susupan anggaran terbesar ada di Komisi E, yang sebagian besar meliputi anggaran untuk Dinas pendidikan. Komisi ini pula yang menganggarkan kebutuhan untuk SKPD lain seperti Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas Olah Raga dan Pemuda.
Sedangkan di Komisi A, SKPD yang ditengarai juga disusupi anggaran 'siluman' adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta kota, kecamatan dan kelurahan di Jakbar, Jaktim dan Jaksel.
Di Komisi D, anggaran susupan juga tak kalah banyak, bahkan bersaing dengan Komisi E dari sisi total anggaran. Anggaran yang mengundang curiga itu antara lain terdapat untuk SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Lingkungan Hidup.
Kebingungan Penerima Anggaran
Sri Hartini kaget ketika ditanyakan kebenaran sekolahnya mengajukan rencana pembangunan ruang rapat guru ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Wakil Kepala Sekolah SMAN 82 Jakarta ini mengaku tak pernah mengajukan anggaran itu. Bahkan, angka Rp 2,5 miliar yang tertera akan diterima sekolah ini di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD membuatnya bingung.
"Tidak benar. Kita tidak tahu apa-apa mengenai dana untuk membangun ruang rapat. Kalaupun dikasih, Pak Sitanggang (Kepala Sekolah SMAN 82) pasti menolak. Kalau sampai Rp 2,5 miliar, ruang gurunya bagus sendiri dong, tapi kelas-kelasnya tetap begitu," tegas Sri kepada Liputan6.com di ruangan kerjanya, Senin 2 Maret lalu.
Sri menambahkan, pihak sekolah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini kerap membangun dengan biaya sendiri hasil urunan antara warga dan pihak sekolah, termasuk untuk membangun masjid yang tengah direncanakan.
"Kita bangun ruang serba guna juga pakai uang sendiri dari swadaya warga dan sekolah. Kita juga berencana bangun masjid. Tapi nggak pakai anggaran pemerintah. Kita bergantung pada orang-orang yang mau membantu saja," jelas dia.
Karena itu Sri mengaku terkejut ketika mendengar kabar perihal dana pengadaan ruang rapat guru untuk sekolahnya yang ikut dianggarkan DPRD. "Saya saja baru tahu sekarang. Masa bangun ruang rapat guru sampai Rp 2,5 miliar. Kalaupun ruang rapat kita tidak cukup, kita nggak masalah rapat di kelas," tandas dia.
Lain lagi dengan SMAN 6 Jakarta di kawasan Blok M, Jaksel. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA Negeri 6 Jakarta Moy Lientje mengatakan pihaknya memang sempat didatangi staf Suku Dinas Pendidikan Jakarta untuk mengukur luas ruangan di salah satu ruang kosong di sekolahnya.
"Sekitar 10 hari lalu ada orang Sudin (Suku Dinas) datang ke sini, menanyakan apakah ada ruangan kosong di SMA 6. Kemudian saya tunjukkan satu ruangan, bekas kelas yang sudah tidak kami gunakan. Katanya mau dibikin ruang rapat guru. Mereka juga mengukur ruang Kepala Sekolah untuk direnovasi," jelas Moy, Senin 2 Maret lalu. Ruang bekas kelas itu berukuran 7x10 meter.
Moy menuturkan, pihak sekolah selama ini memang tak memiliki ruang rapat. Namun, biasanya ruang guru disulap menjadi ruang rapat. "Kami tidak masalah rapat di ruang guru. Tempatnya luas dan mampu menampung seluruh guru. Tapi kalau mau dibuatkan ruang guru ya kami terima saja," ujar Moy.
Namun, dia merasa nominal Rp 2,5 miliar untuk membangun ruang rapat guru terlalu besar. Apalagi banyak fasilitas infrastruktur SMA 6 yang masih memprihatinkan kondisinya.
"Memang katanya mau dibuat ruang rapat guru yang bagus. Saya tidak tahu kalau dana pembangunannya sebanyak itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki atap yang bocor dan gedung sekolah yang sudah parah kondisinya daripada buat ruang rapat yang mewah," tutur Moy.
Kejanggalan lainnya terjadi di SMAN 8 Jakarta yang berlokasi di Bukit Duri, Jaksel. Menurut RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD, sekolah ini merupakan penerima dana Rp 2.95 miliar untuk pengadaan Literature Smart Teaching, Rp 3 miliar untuk pengadaan alat printer dan scanner 3D, Rp 3 miliar pengadaan alat Digital Education Classroom, dan pengadaan alat musik, studio, alat kebugaran serta pengadaan Collaborative Classroom.
Namun, anggaran besar untuk sekolah ini untuk item tersebut seolah bertolak belakang dengan kondisi sekolah. Menuju ruangan kelas, ada tangga di sisi pojok mengarah ke lantai dua. Sepanjang berjalan di koridor sekolah, baik lantai dasar maupun lantai dua, terlihat kondisi tembok bercat biru yang sudah pucat. Memudar dan terkelupas. Beberapa bagian atap sekolah juga nampak berwarna hitam berlumut, bekas rembesan air yang bocor.
"Kita sudah ajukan rehab ke Dinas Pendidikan untuk beberapa tempat. Seperti misalnya CCTV yang rusak. Kan Pak Ahok bilang mau pasang CCTV di setiap kelas. Lalu ubin di lantai 1, keadaannya rusak ditambah terendam banjir. Kan SMA 8 langganan banjir. Lalu seperti atap sekolah, sudah bocor," jelas Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA 8, Teguh Priyatno, Rabu 4 Maret lalu.
Karena itu Teguh bingung karena anggaran yang tertera di RAPBD 2015 tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, sejumlah item yang dianggarkan membuat dia bingung karena tidak mengetahui fungsi dan kegunaannya.
"Saya nggak tahu Literature Smart Teaching itu apa, Collaboration Classroom bagaimana, bentuknya saja nggak tahu. Mungkin belum disosialisasikan. Yang benar-benar dibutuhkan ya rehab gedung. Kan terakhir (SMA 8) direhab tahun 2002," ujar dia.
Namun, Teguh mengakui Dinas Pendidikan pernah memfasilitasi Digital Education Classroom pada 2014 lalu. "Kalau Digital Educational Classroom kita dapat. Sudah ada. Gitar kita sudah dapat 12 unit merek Marvel. Scanner kita sudah dapat 1 merek Panasonic tapi kayanya itu bukan 3D. Itu dari APBD 2014. Mungkin yang 2015 nggak beda jauh," sambung dia.
Teguh mengaku pihaknya juga pernah kedatangan alat fitnes. Namun perangkat kesehatan itu ditolaknya lantaran tidak memungkinkan jika ada di SMA 8. "Dulu pernah datang alat fitness, tapi kami tolak, karena kalau ditaruh di lantai 1 rawan. Banjir di sini bisa sampai 3 meter. Kalau di lantai 2 juga rawan, ubinnya nggak kuat," tandas dia.
Bantahan lain datang dari Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Jakarta Afrisyaf Amir. Dia menepis kabar pihaknya mengajukan dana Rp 6 miliar untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Wacana itu tak pernah ia lontarkan, baik kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan maupun DPRD. (Baca juga:Satu Perusahaan Pemenang Tender UPS SMKN 53 Ternyata Toko Genteng)
"Kami dari SMP 41 tidak pernah mengajukan dana UPS, apalagi sampai sebesar Rp 6 miliar. Kami belum berpikir sampai ke situ. Saya malah tidak tahu soal UPS itu," ujar Afrisyaf di sekolah yang berlokasi di Ragunan, Jaksel.
Ia mengatakan, seandainya pihak sekolah memakai dana anggaran daerah, dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang bersifat pemeliharaan.
"Paling yang saya ajukan hanya perbaikan hal-hal kecil, misalnya keramik lantai sekolah pecah dan cat tembok terkelupas. Itu pun dananya tidak banyak. Saya tak pernah membayangkan atau berandai-andai sekolah mendapat dana 6 miliar rupiah," jelas Afrisyaf di ruang kerjanya.
Tak hanya penerima anggaran yang kebingungan, pengusul anggaran pun tak kalah kagetnya dengan gelontoran dana miliaran rupiah di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD. Arie Budiman selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku tak pernah mengajukan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurutnya, pengajuan anggaran pendidikan yang asli tertera dalam APBD versi e-budgeting.
"Untuk usulan APBD 2015, tentu versi eksekutif yang clear dan clean. Yang disebut clear dan clean, adalah kita ajukan sesuai kebutuhan dan tidak menerima titipan kegiatan dari DPRD. Apalagi jika kegiatan-kegiatannya tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Jadi kalu ada usulan-usulan baru atau data-data baru, dipastikan usulan-usulan itu bukan berasal dari Dinas Pendidikan," kata Arie di kantornya, Jumat 6 Maret lalu.
Ia menjelaskan, setiap kegiatan yang dianggarkan, tentunya berasal dari pengajuan sekolah ke suku dinas wilayah. Atau bisa saja diusulkan sendiri oleh suku dinas, namun tetap harus dengan sepengetahuan Kepala Dinas. Kenyataannya saat ini, baik pihak Sekolah maupun Kepala Dinas sama-sama tidak mengetahui pengadaan bermacam-macam fasilitas yang disebut sebagai dana siluman.
"Dinas Pendidikan tidak ada itu anggaran pengadaan barang. Karena fokus dan prioritas kita rehabilitasi bangunan sekolah. Beberapa kegiatan pengadaan yang aneh-aneh itu bukan berasal dari Dinas," papar mantan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta ini.
Tidak hanya anggaran berjumlah besar yang disusupi. Anggaran dengan angka kecil juga tak luput dari keganjilan. Lurah Kamal, Joko Mulyono mengaku kaget setelah mengecek 2 versi anggaran antara versi DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. Ternyata di kelurahannya ada 1 anggaran yang tak pernah mereka usulkan sebelumnya. Yakni anggaran pembuatan gapura ornamen Betawi Kantor Kelurahan Kamal senilai Rp 150 juta.
"Nggak pernah diusulkan ini melalui musrenbang. Jadi saya tulis tidak setuju dengan versi DPRD karena nggak pernah kita usulkan," tegas Joko.
Itu baru sebagian bantahan dari sedikit item anggaran yang diduga merupakan anggaran 'siluman'. Tak terbayangkan jika semua anggaran yang ditengarai sebagai susupan itu ditelusuri, bisa dipastikan bantahan yang terlontar akan mengalir bak air bah. (Baca juga: 5 Fakta Mengejutkan Kantor Pemenang Tender UPS Miliaran Rupiah)
Karena itu, tak ada salahnya mencermati satu per satu anggaran tersebut. Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI.
Daftar Keanehan pada APBD 2015
Tidak semua anggaran susupan bisa dituliskan karena terlalu banyak item untuk disebutkan. Daftar di bawah ini hanya memuat keganjilan pada penganggaran di sejumlah SKPD dengan nilai pembiayaan yang besar. Untuk anggaran pengadaan gerobak sampah atau pembuatan lubang biopori dengan nilai puluhan juta rupiah, misalnya, tidak dituliskan dalam daftar ini.
Sementara sebagian lagi, data susupan di sebagian dinas harus diseleksi lagi kendati angkanya cukup besar, lantaran terlalu banyak item yang kuat diduga sebagai anggaran 'siluman'. Seperti pengadaan belanja langsung di Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan dan Dinas Bina Marga yang hanya dituliskan beberapa di daftar ini.
Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI berdasarkan dinas yang menganggarkan.
A. Dinas Pendidikan
Pengadaan Buku Trilogi Ahok: Nekad Demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana, Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara Ku Membangun masing-masing buku senilai Rp 10 miliar
Pengadaan Alat Scanner dan Printer 3D untuk 59 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk 46 SMAN di Jaksel dan Jaktim masing-masing sekolah senilai Rp 2,1 miliar.
Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk SMA di 40 kecamatan di Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakbar, dan Jakpus masing-masing kecamatan senilai Rp 2,1 miliar,
Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMAN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.
Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMKN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.
Pengadaan Integrated Mobile Digital Library Equipment untuk SMPN di 17 kecamatan di Jaksel, Jakbar, Jakpus dan Jaktim masing-masing kecamatan senilai Rp 4 miliar.
Pengadaan UPS untuk 21 SMPN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 6 miliar.
Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di 11 kecamatan di Jaksel dan Jaktim masing-masing kecamatan Rp 3 miliar.
Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di Jaktim senilai Rp 4,5 miliar.
Pengadaan Literatur Smart Teaching untuk 23 SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 2,950 miliar.
Pengadaan ebook Referensi Sekolah Dasar untuk 14 kecamatan di Jaksel dan Jakbar dengan nilai bervariasi antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 4,2 miliar.
Pengadaan Collaboration Active Classroom untuk 42 SMAN/SMKN/SMPN di Jaksel, dengan nilai antara Rp 2,950 miliar dan Rp 3 miliar.
Pengadaan Alat Pengenalan Science Engineering Technology Mhat (STEM) Education untuk 206 SD di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah Rp 500 juta.
Pengadaan Alat Digital Education Classroom untuk 58 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Ruang Rapat Guru/TU/Kepala Sekolah untuk 48 SMAN/SMK/SMPN di Jaksel masing-masing sekolah Rp 2,5 miliar.
Pengadaan Alat Dual Program Bahasa Inggris dan Mandarin untuk 84 SMPN di Jakpus, Jaksel dan Jakbar masing-masing sekolah senilai Rp 1,370 miliar.
Pengadaan Alat Book Sanitizer untuk 33 SMPN di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah senilai antara Rp 710 juta sampai Rp 715 juta.
Pengadaan Alat Energy Box Junior untuk 26 SMPN di Jaksel dan Jakbar dengan nilai masing-masing sekolah Rp 500 juta.
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar.
Pengadaan Peralatan Audio Class SD/SMP/SMA/SMK senilai Rp 11 miliar.
Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SMA/SMK senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Modul Sertifikasi Test of English for International Communication Bridge (TOEICB) senilai Rp 20 miliar.
Pengadaan Peralatan Olahraga dan Permainan Kreatif Siswa untuk 130 SDN masing-masing sekolah senilai Rp 420 juta.
B. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Penyediaan Ruang Perspektif Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi senilai Rp 5 miliar.
Penyediaan Sarana Perpustakaan Interaktif senilai Rp 15 miliar.
Penyediaan Sarana Layanan Perpustakaan Mandiri di Luar Ruangan senilai Rp 20 miliar.
Pengadaan Scaner Robotic senilai Rp 14 miliar.
Pengadaan Media Informasi Luar Ruang Rp 7 miliar.
Pengadaan Pemadam Kebakaran Terbarukan untuk KPAK Jakpus, Jakbar dan Jakut masing-masing senilai Rp 3 miliar.
Penyediaan Sarana Monitoring Layanan Terintegrasi dengan Data Center senilai Rp 3 miliar.
C. Dinas Olah Raga dan Pemuda
Pengadaan Peralatan Olahraga Cabang Akurasi Menembak senilai Rp 3,5 miliar
Pengadaan Mesin Potong Rumput senilai Rp 800 juta.
Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Olahraga Karyawan Jakarta Timur senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Peralatan Olahraga Bermain untuk Masyarakat senilai Rp 3 miliar.
Pelatihan Setir Mobil bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 180 juta.
Outbound bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 150 juta.
Pelatihan Komputer bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 100 juta.
Pelatihan Teknisi HP bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 120 juta.
Pelatihan Tenaga Security Bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 200 juta.
D. Dinas Tata Air
Pembangunan Sistem Pompa Lolos Sampah Kali Mampang, Poncol, Kuningan Barat senilai Rp 20 miliar.
Pembangunan Pompa Lolos Sampah dan Longstorage Sunter Hilir senilai Rp 20 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Lolos Sampah senilai Rp 30 miliar.
Pembangunan Tanggul A Pantai Cilincing-Marunda Aliran Timur mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.
Pembangunan Tanggul A Pantai Luar Batang Aliran Tengah mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.
Pembangunan Tanggul A Pantai Kamal Aliran Barat mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Aliran Barat senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Aliran Tengah senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Aliran Timur senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Cutter Suction Dredger senilai Rp 46 miliar.
Pengadaan Amphibious Amphimaster 5045 senilai Rp 104 miliar.
Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 6 inc senilai Rp 39 miliar.
Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 8 inc senilai Rp 30 miliar.
Pengadaan Dredge 7012 HP Versi Dredge senilai Rp 89 miliar.
Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Jakarta Barat senilai Rp 8 miliar.
E. Dinas Bina Marga
Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" kecil senilai Rp 5 miliar
Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" sedang senilai Rp 11 miliar
Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" besar senilai Rp 14 miliar
Pengadaan Truck "Combi Jetting" senilai Rp 5,5 miliar
Peningkatan Jalan Kampung di 13 lokasi di Jakpus masing-masing senilai Rp 180 juta dan Rp 190 juta.
Perbaikan
Jalan Orang di 26 lokasi di Jakbar dengan nilai antara Rp 175 juta - Rp 195 juta.
Peningkatan Jalan di 22 lokasi di Jakut dengan nilai antara Rp 180 juta - Rp 190 juta.
Peningkatan Jalan di 97 lokasi di Jaktim dengan nilai antara Rp 100 juta - Rp 200 juta.
F. Dinas Kebersihan
Pembangunan Monitoring Depo Sampah senilai Rp 11 miliar.
Pembangunan Penerangan Depo Sampah terintegrasi senilai Rp 4,7 miliar.
Belanja Modal Pengadaan Kapal Patroli Cepat senilai Rp 8 miliar.
Belanja Modal Pengadaan Kapal Katamaran Rp 16 miliar.
Kajian Penanganan Sampah Sungai senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Mobil Pickup untuk 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 64 miliar.
Pengadaan Amphibious Boat senilai Rp 99 miliar.
Pengadaan Contener semi trailer SPA Sunter senilai Rp 31 miliar.
Pengadaan Weed Harvester senilai Rp 103,5 miliar.
Pengadaan Pakaian Kerja Khusus Petugas Sungai senilai Rp 15 miliar.
Alat Kesehatan Perseorangan senilai Rp 15 miliar.
G. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 400 miliar.
Pembangunan Masjid dan Renovasi Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 40 miliar.
Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat senilai Rp 20 miliar.
Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 50 miliar.
H. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Peningkatan TPU Tanah Kusir dengan Teknologi Tenaga Surya senilai Rp 10 miliar.
Pembebasan Lahan RTH di Jakarta Selatan senilai Rp 48 miliar.
Anggaran Sewaktu-waktu senilai Rp 10 miliar.
I. Kota Jakarta Barat
Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 8 Kecamatan dan 55 Kelurahan masing-masing senilai Rp 4,22 miliar.
Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 8 kecamatan di Jakbar masing-masing senilai Rp 195 juta.
Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 33 kelurahan di Jakbar masing-masing senilai Rp 150 juta.
J. Kota Jakarta Utara
Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 6 kecamatan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.
Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 31 kelurahan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2188085/ironi-ups-mahal-dan-alat-fitness-untuk-sekolah-bobrok
"Saya kasih lihat kalian contoh yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas nggak beli barang-barang kayak itu, sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," tegas Ahok. (Baca juga: Jokowi: Prioritas Mana, UPS atau Renovasi Sekolah?)
Ahok kemudian memperlihatkan lembaran kertas yang berisi kolom-kolom dengan keterangan serta angka-angka yang diklaim sebagai kutipan dari Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta. Dalam data yang diperlihatkan Ahok, tertulis adanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau alat catu daya untuk belasan SMPN di Jakarta Selatan.
Penelusuran Liputan6.com dari data soft copy RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD memang memperlihatkan sejumlah kejanggalan. Data yang diperlihatkan Ahok merupakan RAPBD 2015 yang menjadi bahasan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk Belanja Langsung (BL). Anggaran untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta berada di bawah pembahasan komisi ini.
Khusus untuk pengadaan UPS, tertera dengan jelas di halaman 118 dan 119 dokumen tersebut. Ada 17 SMPN di Jaksel yang disebutkan dianggarkan untuk menerima alat tersebut dengan besaran dana untuk masing-masing sekolah Rp 6 miliar. Namun, letak keanehannya bukan sekadar nilai anggaran yang lumayan besar itu, melainkan penulisan anggaran itu sendiri.
Dalam dokumen tersebut, rincian anggaran ditulis dalam 8 kolom. Secara berurutan, kolom itu berisi (a) Kode SKPD, (b) Nama SKPD, (c) Kode Kegiatan, (d) Nama Kegiatan, (e), Pagu, (f) Pembahasan dan (g) Hasil Pembahasan. Khusus untuk Pembahasan, dibagi dalam 2 kolom, yaitu Tambahan dan Pengurangan.
Jika dilihat pada pengajuan anggaran untuk pengadaan UPS bagi 17 SMPN tadi, kolom Kode Kegiatan, Pagu dan Pengurangan kosong. Angka Rp 6 miliar hanya tertulis di kolom Tambahan. Ini jelas berbeda dengan penganggaran untuk pengadaan barang atau kegiatan lainnya yang umumnya terisi penuh.
Hanya kolom Tambahan dan Pengurangan yang untuk beberapa item terlihat kosong.
Ini bisa diartikan bahwa pengadaan untuk UPS versi DPRD ini sama sekali tanpa perencanaan karena tak ada Kode Kegiatan. Demikian pula, pengadaan UPS ini sama sekali tak memiliki pagu anggaran. Wajar kalau kemudian langkah DPRD tersebut dicurigai sebagai upaya memaksakan anggaran.
Modus Pengadaan yang Seragam
Dengan melihat pada penulisan anggaran untuk pengadaan UPS tersebut, menjadi mudah untuk menelusuri kejanggalan lainnya dalam RAPBD 2015 versi DPRD DKI. Hampir di semua anggaran untuk SKPD, terdapat pengadaan barang atau kegiatan yang tanpa kode kegiatan dan pagu anggaran.
Ini sesuai dengan keterangan Ahok tentang sejumlah item yang menurut dia disusupkan serta tidak berasal dari SKPD atau Pemprov DKI. Seperti soal pengadaan alat fitnes untuk sejumlah SMAN dan SMKN di Jakarta.
"Masa sekolah beli alat fitness Rp 2 sampai Rp 3 miliar, (siswa) suruh push up aja. Gua aja nggak pakai alat fitness," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat pekan lalu.
Ahok juga memastikan bahwa selain pengadaan UPS masih banyak pengadaan lainnya yang anggaran serta keperluannya tidak logis. "Ini barangnya banyak. Nggak cuma UPS aja, ada scanner sama alat fitness di sekolah tadi itu," ujar Ahok.
Dengan pola penganggaran yang sama itu, tidak begitu sulit untuk mencari anggaran susupan di RAPBD 2015 DKI versi DPRD. Bahkan, kalau diperhatikan, ada kecenderungan untuk menyamaratakan nilai anggaran untuk pengadaan barang atau kegiataan yang sama.
Misalnya, biaya rehab sebuah tempat atau pengadaan sebuah barang bagi sebuah sekolah atau kantor anggarannya dipukul rata sama. Padahal, belum tentu lokasi yang akan direhab punya tingkat kerusakan yang sama, sehingga anggarannya dipastikan tidak sama. Demikian pula dengan pengadaan barang, belum tentu setiap sekolah atau kantor memiliki kebutuhan yang sama dan punya fasilitas infrastruktur untuk menggunakan alat tersebut.
Dari penelusuran Liputan6.com, anggaran susupan ini tidak hanya ada di Dinas Pendidikan. Hampir di seluruh SKPD ada anggaran yang tanpa pagu ini. Ini bisa dilihat dari pembahasan anggaran di seluruh komisi, meskipun yang menyolok ada Komisi A, Komisi D dan Komisi E.
Diakui, susupan anggaran terbesar ada di Komisi E, yang sebagian besar meliputi anggaran untuk Dinas pendidikan. Komisi ini pula yang menganggarkan kebutuhan untuk SKPD lain seperti Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas Olah Raga dan Pemuda.
Sedangkan di Komisi A, SKPD yang ditengarai juga disusupi anggaran 'siluman' adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta kota, kecamatan dan kelurahan di Jakbar, Jaktim dan Jaksel.
Di Komisi D, anggaran susupan juga tak kalah banyak, bahkan bersaing dengan Komisi E dari sisi total anggaran. Anggaran yang mengundang curiga itu antara lain terdapat untuk SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Lingkungan Hidup.
Kebingungan Penerima Anggaran
Sri Hartini kaget ketika ditanyakan kebenaran sekolahnya mengajukan rencana pembangunan ruang rapat guru ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Wakil Kepala Sekolah SMAN 82 Jakarta ini mengaku tak pernah mengajukan anggaran itu. Bahkan, angka Rp 2,5 miliar yang tertera akan diterima sekolah ini di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD membuatnya bingung.
"Tidak benar. Kita tidak tahu apa-apa mengenai dana untuk membangun ruang rapat. Kalaupun dikasih, Pak Sitanggang (Kepala Sekolah SMAN 82) pasti menolak. Kalau sampai Rp 2,5 miliar, ruang gurunya bagus sendiri dong, tapi kelas-kelasnya tetap begitu," tegas Sri kepada Liputan6.com di ruangan kerjanya, Senin 2 Maret lalu.
Sri menambahkan, pihak sekolah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini kerap membangun dengan biaya sendiri hasil urunan antara warga dan pihak sekolah, termasuk untuk membangun masjid yang tengah direncanakan.
"Kita bangun ruang serba guna juga pakai uang sendiri dari swadaya warga dan sekolah. Kita juga berencana bangun masjid. Tapi nggak pakai anggaran pemerintah. Kita bergantung pada orang-orang yang mau membantu saja," jelas dia.
Karena itu Sri mengaku terkejut ketika mendengar kabar perihal dana pengadaan ruang rapat guru untuk sekolahnya yang ikut dianggarkan DPRD. "Saya saja baru tahu sekarang. Masa bangun ruang rapat guru sampai Rp 2,5 miliar. Kalaupun ruang rapat kita tidak cukup, kita nggak masalah rapat di kelas," tandas dia.
Lain lagi dengan SMAN 6 Jakarta di kawasan Blok M, Jaksel. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA Negeri 6 Jakarta Moy Lientje mengatakan pihaknya memang sempat didatangi staf Suku Dinas Pendidikan Jakarta untuk mengukur luas ruangan di salah satu ruang kosong di sekolahnya.
"Sekitar 10 hari lalu ada orang Sudin (Suku Dinas) datang ke sini, menanyakan apakah ada ruangan kosong di SMA 6. Kemudian saya tunjukkan satu ruangan, bekas kelas yang sudah tidak kami gunakan. Katanya mau dibikin ruang rapat guru. Mereka juga mengukur ruang Kepala Sekolah untuk direnovasi," jelas Moy, Senin 2 Maret lalu. Ruang bekas kelas itu berukuran 7x10 meter.
Moy menuturkan, pihak sekolah selama ini memang tak memiliki ruang rapat. Namun, biasanya ruang guru disulap menjadi ruang rapat. "Kami tidak masalah rapat di ruang guru. Tempatnya luas dan mampu menampung seluruh guru. Tapi kalau mau dibuatkan ruang guru ya kami terima saja," ujar Moy.
Namun, dia merasa nominal Rp 2,5 miliar untuk membangun ruang rapat guru terlalu besar. Apalagi banyak fasilitas infrastruktur SMA 6 yang masih memprihatinkan kondisinya.
"Memang katanya mau dibuat ruang rapat guru yang bagus. Saya tidak tahu kalau dana pembangunannya sebanyak itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki atap yang bocor dan gedung sekolah yang sudah parah kondisinya daripada buat ruang rapat yang mewah," tutur Moy.
Kejanggalan lainnya terjadi di SMAN 8 Jakarta yang berlokasi di Bukit Duri, Jaksel. Menurut RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD, sekolah ini merupakan penerima dana Rp 2.95 miliar untuk pengadaan Literature Smart Teaching, Rp 3 miliar untuk pengadaan alat printer dan scanner 3D, Rp 3 miliar pengadaan alat Digital Education Classroom, dan pengadaan alat musik, studio, alat kebugaran serta pengadaan Collaborative Classroom.
Namun, anggaran besar untuk sekolah ini untuk item tersebut seolah bertolak belakang dengan kondisi sekolah. Menuju ruangan kelas, ada tangga di sisi pojok mengarah ke lantai dua. Sepanjang berjalan di koridor sekolah, baik lantai dasar maupun lantai dua, terlihat kondisi tembok bercat biru yang sudah pucat. Memudar dan terkelupas. Beberapa bagian atap sekolah juga nampak berwarna hitam berlumut, bekas rembesan air yang bocor.
"Kita sudah ajukan rehab ke Dinas Pendidikan untuk beberapa tempat. Seperti misalnya CCTV yang rusak. Kan Pak Ahok bilang mau pasang CCTV di setiap kelas. Lalu ubin di lantai 1, keadaannya rusak ditambah terendam banjir. Kan SMA 8 langganan banjir. Lalu seperti atap sekolah, sudah bocor," jelas Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA 8, Teguh Priyatno, Rabu 4 Maret lalu.
Karena itu Teguh bingung karena anggaran yang tertera di RAPBD 2015 tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, sejumlah item yang dianggarkan membuat dia bingung karena tidak mengetahui fungsi dan kegunaannya.
"Saya nggak tahu Literature Smart Teaching itu apa, Collaboration Classroom bagaimana, bentuknya saja nggak tahu. Mungkin belum disosialisasikan. Yang benar-benar dibutuhkan ya rehab gedung. Kan terakhir (SMA 8) direhab tahun 2002," ujar dia.
Namun, Teguh mengakui Dinas Pendidikan pernah memfasilitasi Digital Education Classroom pada 2014 lalu. "Kalau Digital Educational Classroom kita dapat. Sudah ada. Gitar kita sudah dapat 12 unit merek Marvel. Scanner kita sudah dapat 1 merek Panasonic tapi kayanya itu bukan 3D. Itu dari APBD 2014. Mungkin yang 2015 nggak beda jauh," sambung dia.
Teguh mengaku pihaknya juga pernah kedatangan alat fitnes. Namun perangkat kesehatan itu ditolaknya lantaran tidak memungkinkan jika ada di SMA 8. "Dulu pernah datang alat fitness, tapi kami tolak, karena kalau ditaruh di lantai 1 rawan. Banjir di sini bisa sampai 3 meter. Kalau di lantai 2 juga rawan, ubinnya nggak kuat," tandas dia.
Bantahan lain datang dari Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Jakarta Afrisyaf Amir. Dia menepis kabar pihaknya mengajukan dana Rp 6 miliar untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Wacana itu tak pernah ia lontarkan, baik kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan maupun DPRD. (Baca juga:Satu Perusahaan Pemenang Tender UPS SMKN 53 Ternyata Toko Genteng)
"Kami dari SMP 41 tidak pernah mengajukan dana UPS, apalagi sampai sebesar Rp 6 miliar. Kami belum berpikir sampai ke situ. Saya malah tidak tahu soal UPS itu," ujar Afrisyaf di sekolah yang berlokasi di Ragunan, Jaksel.
Ia mengatakan, seandainya pihak sekolah memakai dana anggaran daerah, dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang bersifat pemeliharaan.
"Paling yang saya ajukan hanya perbaikan hal-hal kecil, misalnya keramik lantai sekolah pecah dan cat tembok terkelupas. Itu pun dananya tidak banyak. Saya tak pernah membayangkan atau berandai-andai sekolah mendapat dana 6 miliar rupiah," jelas Afrisyaf di ruang kerjanya.
Tak hanya penerima anggaran yang kebingungan, pengusul anggaran pun tak kalah kagetnya dengan gelontoran dana miliaran rupiah di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD. Arie Budiman selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku tak pernah mengajukan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurutnya, pengajuan anggaran pendidikan yang asli tertera dalam APBD versi e-budgeting.
"Untuk usulan APBD 2015, tentu versi eksekutif yang clear dan clean. Yang disebut clear dan clean, adalah kita ajukan sesuai kebutuhan dan tidak menerima titipan kegiatan dari DPRD. Apalagi jika kegiatan-kegiatannya tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Jadi kalu ada usulan-usulan baru atau data-data baru, dipastikan usulan-usulan itu bukan berasal dari Dinas Pendidikan," kata Arie di kantornya, Jumat 6 Maret lalu.
Ia menjelaskan, setiap kegiatan yang dianggarkan, tentunya berasal dari pengajuan sekolah ke suku dinas wilayah. Atau bisa saja diusulkan sendiri oleh suku dinas, namun tetap harus dengan sepengetahuan Kepala Dinas. Kenyataannya saat ini, baik pihak Sekolah maupun Kepala Dinas sama-sama tidak mengetahui pengadaan bermacam-macam fasilitas yang disebut sebagai dana siluman.
"Dinas Pendidikan tidak ada itu anggaran pengadaan barang. Karena fokus dan prioritas kita rehabilitasi bangunan sekolah. Beberapa kegiatan pengadaan yang aneh-aneh itu bukan berasal dari Dinas," papar mantan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta ini.
Tidak hanya anggaran berjumlah besar yang disusupi. Anggaran dengan angka kecil juga tak luput dari keganjilan. Lurah Kamal, Joko Mulyono mengaku kaget setelah mengecek 2 versi anggaran antara versi DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. Ternyata di kelurahannya ada 1 anggaran yang tak pernah mereka usulkan sebelumnya. Yakni anggaran pembuatan gapura ornamen Betawi Kantor Kelurahan Kamal senilai Rp 150 juta.
"Nggak pernah diusulkan ini melalui musrenbang. Jadi saya tulis tidak setuju dengan versi DPRD karena nggak pernah kita usulkan," tegas Joko.
Itu baru sebagian bantahan dari sedikit item anggaran yang diduga merupakan anggaran 'siluman'. Tak terbayangkan jika semua anggaran yang ditengarai sebagai susupan itu ditelusuri, bisa dipastikan bantahan yang terlontar akan mengalir bak air bah. (Baca juga: 5 Fakta Mengejutkan Kantor Pemenang Tender UPS Miliaran Rupiah)
Karena itu, tak ada salahnya mencermati satu per satu anggaran tersebut. Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI.
Daftar Keanehan pada APBD 2015
Tidak semua anggaran susupan bisa dituliskan karena terlalu banyak item untuk disebutkan. Daftar di bawah ini hanya memuat keganjilan pada penganggaran di sejumlah SKPD dengan nilai pembiayaan yang besar. Untuk anggaran pengadaan gerobak sampah atau pembuatan lubang biopori dengan nilai puluhan juta rupiah, misalnya, tidak dituliskan dalam daftar ini.
Sementara sebagian lagi, data susupan di sebagian dinas harus diseleksi lagi kendati angkanya cukup besar, lantaran terlalu banyak item yang kuat diduga sebagai anggaran 'siluman'. Seperti pengadaan belanja langsung di Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan dan Dinas Bina Marga yang hanya dituliskan beberapa di daftar ini.
Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI berdasarkan dinas yang menganggarkan.
A. Dinas Pendidikan
Pengadaan Buku Trilogi Ahok: Nekad Demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana, Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara Ku Membangun masing-masing buku senilai Rp 10 miliar
Pengadaan Alat Scanner dan Printer 3D untuk 59 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk 46 SMAN di Jaksel dan Jaktim masing-masing sekolah senilai Rp 2,1 miliar.
Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk SMA di 40 kecamatan di Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakbar, dan Jakpus masing-masing kecamatan senilai Rp 2,1 miliar,
Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMAN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.
Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMKN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.
Pengadaan Integrated Mobile Digital Library Equipment untuk SMPN di 17 kecamatan di Jaksel, Jakbar, Jakpus dan Jaktim masing-masing kecamatan senilai Rp 4 miliar.
Pengadaan UPS untuk 21 SMPN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 6 miliar.
Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di 11 kecamatan di Jaksel dan Jaktim masing-masing kecamatan Rp 3 miliar.
Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di Jaktim senilai Rp 4,5 miliar.
Pengadaan Literatur Smart Teaching untuk 23 SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 2,950 miliar.
Pengadaan ebook Referensi Sekolah Dasar untuk 14 kecamatan di Jaksel dan Jakbar dengan nilai bervariasi antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 4,2 miliar.
Pengadaan Collaboration Active Classroom untuk 42 SMAN/SMKN/SMPN di Jaksel, dengan nilai antara Rp 2,950 miliar dan Rp 3 miliar.
Pengadaan Alat Pengenalan Science Engineering Technology Mhat (STEM) Education untuk 206 SD di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah Rp 500 juta.
Pengadaan Alat Digital Education Classroom untuk 58 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Ruang Rapat Guru/TU/Kepala Sekolah untuk 48 SMAN/SMK/SMPN di Jaksel masing-masing sekolah Rp 2,5 miliar.
Pengadaan Alat Dual Program Bahasa Inggris dan Mandarin untuk 84 SMPN di Jakpus, Jaksel dan Jakbar masing-masing sekolah senilai Rp 1,370 miliar.
Pengadaan Alat Book Sanitizer untuk 33 SMPN di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah senilai antara Rp 710 juta sampai Rp 715 juta.
Pengadaan Alat Energy Box Junior untuk 26 SMPN di Jaksel dan Jakbar dengan nilai masing-masing sekolah Rp 500 juta.
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar.
Pengadaan Peralatan Audio Class SD/SMP/SMA/SMK senilai Rp 11 miliar.
Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SMA/SMK senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Modul Sertifikasi Test of English for International Communication Bridge (TOEICB) senilai Rp 20 miliar.
Pengadaan Peralatan Olahraga dan Permainan Kreatif Siswa untuk 130 SDN masing-masing sekolah senilai Rp 420 juta.
B. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Penyediaan Ruang Perspektif Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi senilai Rp 5 miliar.
Penyediaan Sarana Perpustakaan Interaktif senilai Rp 15 miliar.
Penyediaan Sarana Layanan Perpustakaan Mandiri di Luar Ruangan senilai Rp 20 miliar.
Pengadaan Scaner Robotic senilai Rp 14 miliar.
Pengadaan Media Informasi Luar Ruang Rp 7 miliar.
Pengadaan Pemadam Kebakaran Terbarukan untuk KPAK Jakpus, Jakbar dan Jakut masing-masing senilai Rp 3 miliar.
Penyediaan Sarana Monitoring Layanan Terintegrasi dengan Data Center senilai Rp 3 miliar.
C. Dinas Olah Raga dan Pemuda
Pengadaan Peralatan Olahraga Cabang Akurasi Menembak senilai Rp 3,5 miliar
Pengadaan Mesin Potong Rumput senilai Rp 800 juta.
Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Olahraga Karyawan Jakarta Timur senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Peralatan Olahraga Bermain untuk Masyarakat senilai Rp 3 miliar.
Pelatihan Setir Mobil bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 180 juta.
Outbound bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 150 juta.
Pelatihan Komputer bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 100 juta.
Pelatihan Teknisi HP bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 120 juta.
Pelatihan Tenaga Security Bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 200 juta.
D. Dinas Tata Air
Pembangunan Sistem Pompa Lolos Sampah Kali Mampang, Poncol, Kuningan Barat senilai Rp 20 miliar.
Pembangunan Pompa Lolos Sampah dan Longstorage Sunter Hilir senilai Rp 20 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Lolos Sampah senilai Rp 30 miliar.
Pembangunan Tanggul A Pantai Cilincing-Marunda Aliran Timur mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.
Pembangunan Tanggul A Pantai Luar Batang Aliran Tengah mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.
Pembangunan Tanggul A Pantai Kamal Aliran Barat mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Aliran Barat senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Aliran Tengah senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Pompa Mobile Aliran Timur senilai Rp 10 miliar.
Pengadaan Cutter Suction Dredger senilai Rp 46 miliar.
Pengadaan Amphibious Amphimaster 5045 senilai Rp 104 miliar.
Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 6 inc senilai Rp 39 miliar.
Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 8 inc senilai Rp 30 miliar.
Pengadaan Dredge 7012 HP Versi Dredge senilai Rp 89 miliar.
Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Jakarta Barat senilai Rp 8 miliar.
E. Dinas Bina Marga
Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" kecil senilai Rp 5 miliar
Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" sedang senilai Rp 11 miliar
Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" besar senilai Rp 14 miliar
Pengadaan Truck "Combi Jetting" senilai Rp 5,5 miliar
Peningkatan Jalan Kampung di 13 lokasi di Jakpus masing-masing senilai Rp 180 juta dan Rp 190 juta.
Perbaikan
Jalan Orang di 26 lokasi di Jakbar dengan nilai antara Rp 175 juta - Rp 195 juta.
Peningkatan Jalan di 22 lokasi di Jakut dengan nilai antara Rp 180 juta - Rp 190 juta.
Peningkatan Jalan di 97 lokasi di Jaktim dengan nilai antara Rp 100 juta - Rp 200 juta.
F. Dinas Kebersihan
Pembangunan Monitoring Depo Sampah senilai Rp 11 miliar.
Pembangunan Penerangan Depo Sampah terintegrasi senilai Rp 4,7 miliar.
Belanja Modal Pengadaan Kapal Patroli Cepat senilai Rp 8 miliar.
Belanja Modal Pengadaan Kapal Katamaran Rp 16 miliar.
Kajian Penanganan Sampah Sungai senilai Rp 3 miliar.
Pengadaan Mobil Pickup untuk 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 64 miliar.
Pengadaan Amphibious Boat senilai Rp 99 miliar.
Pengadaan Contener semi trailer SPA Sunter senilai Rp 31 miliar.
Pengadaan Weed Harvester senilai Rp 103,5 miliar.
Pengadaan Pakaian Kerja Khusus Petugas Sungai senilai Rp 15 miliar.
Alat Kesehatan Perseorangan senilai Rp 15 miliar.
G. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 400 miliar.
Pembangunan Masjid dan Renovasi Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 40 miliar.
Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat senilai Rp 20 miliar.
Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 50 miliar.
H. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Peningkatan TPU Tanah Kusir dengan Teknologi Tenaga Surya senilai Rp 10 miliar.
Pembebasan Lahan RTH di Jakarta Selatan senilai Rp 48 miliar.
Anggaran Sewaktu-waktu senilai Rp 10 miliar.
I. Kota Jakarta Barat
Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 8 Kecamatan dan 55 Kelurahan masing-masing senilai Rp 4,22 miliar.
Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 8 kecamatan di Jakbar masing-masing senilai Rp 195 juta.
Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 33 kelurahan di Jakbar masing-masing senilai Rp 150 juta.
J. Kota Jakarta Utara
Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 6 kecamatan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.
Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 31 kelurahan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2188085/ironi-ups-mahal-dan-alat-fitness-untuk-sekolah-bobrok
Kamis, 05 Maret 2015
Pejabat yang Ajukan Pengadaan UPS Anggap Wajar Harga Rp 5,8 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Zainal Soleman menganggap wajar pengadaan uniterrupted power system (UPS) Rp 5,8 miliar. Zainal adalah pejabat yang mengajukan pengadaan perangkat UPS untuk 24 sekolah menegah di Jakarta Pusat pada tahun 2014.
"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).
Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.
Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.
Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.
"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.
Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.
Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.
Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.
Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.
"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.
Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar
"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).
Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.
Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.
Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.
"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.
Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.
Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.
Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.
Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.
"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.
Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar
Selasa, 03 Maret 2015
Silakan Dilihat! Ini Rincian Dana 'Siluman' APBD DKI untuk Beli UPS Miliaran Rupiah
Jakarta - Harga UPS (Uninterrupted Power Supply) sebenarnya tak mahal-mahal amat. Coba saja tengok di toko atau searching di toko online, harga satuannya tak mahal-mahal amat. Paling mahal juga hanya Rp 10 juta.
Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.
"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.
Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:
Total: Rp 139.976.100.550
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah
Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.
"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.
Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
- PT Vito Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMK 45 senilai Rp 5.822.608.000
- Wiyata Agri Satwa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMkN 42 senilai Rp 5.833.448.500
- PT Dinamika Airufindo PersadaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 35 senilai Rp 5.832.750.000
- PT Debitindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 17 senilai Rp 5.831.408.000
- PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 13 senilai Rp 5.831.408.000
- Lumban Ambar Berbakti Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 11 senilai Rp 5.794. 822.000
- CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 9 senilai Rp 5.830.044.000
- Bentina Agung Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 112 senilai Rp 5.831.760.000
- CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 101senilai Rp 5.831.760.000
- PT Multi Langgeng Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 96 senilai Rp 5.833.410.000
- CV Artha Prima Indah Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 94 senilai Rp 5.832.035.000
- PT Tinada Kuta Dairi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 85 senilai Rp 5.830.880.000
- PT Tavia Belva Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 84 senilai Rp 5.833.520.000
- PT Greace Solusindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 78 senilai Rp 5.826.810.000
- PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 65 Rp 5.833.311.000
- PT Elisa Mitra Inovatif Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 57 senilai Rp 5.830.858.000
- CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 56 senilai Rp 5.829.967.000
- CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 33 senilai Rp 5.832.618.000
- PT Paramitra Multi Prakasa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 23 senilai Rp 5.834.290.000
- CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 19 senilai Rp 5.832.200.000
- PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 17 senilai Rp 5.832.805.000
- CV Anugrah Mandiri Jaya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 16 senilai Rp 5.831.034.000
- PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 2 senilai Rp 5.837.337.550
- Anugrah Cipta Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 60 senilai Rp 5.833.300.000
- CV Bukit Terpadu Utama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 53 senilai Rp 5.833.289.000
Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:
- CV Bintang Mulia Wisesa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 27 senilai Rp 5.831.375.000
- CV Sinar Bunbunan Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 25 senilai Rp 5.819.484.000
- CV Widya Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 24 senilai Rp 5.825.380.000
- PT Viento Lavende Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 20 senilai Rp 5.834.950.000
- PT Frislianmar Masyur MandiriPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 10 senilai Rp 5.832.530.000
- Mitra Jaya Perkasa Abadi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 7 senilai Rp 5.837.832.000
- CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 5 senilai Rp 5.829.967.000
- PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 4 senilai Rp 5.832.805.000
- CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 1 senilai Rp 5.832.200.000
- CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 44 senilai Rp 5.830.044.000
- PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 16 senilai Rp 5.837.337.550
- PT Dearma Pindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 14 senilai Rp 5.839.174.000
- CV Permata Padi Purnama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 3 senilai Rp 5.830.000.000
- PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 39 senilai Rp 5.831.408.000
- CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 1 Rp 5.831.760.000
- PT Manggala Apulindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 34 senilai Rp 5.833.960.000
- PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 31 senilai Rp 5.835.170.000
- CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 27 senilai Rp 5.832.618.000
- PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 21 senilai Rp 5.832.530.000.
- PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 19 senilai Rp 5.834.510.000
- CV Anugerah Indah Mahakarya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 77 senilai Rp 5.832.827.000
- PT Ladita Berdua Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 68 senilai Rp 5.833.058.000
- PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 35 senilai Rp 5.833.311.000
- PT Berlian Kencana Sejahtera Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 30 senilai Rp 5.831.870.000
Total: Rp 139.976.100.550
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah
Senin, 02 Maret 2015
Sekolah tak tahu, dana UPS miliaran rupiah akal-akalan dewan
Merdeka.com - Hubungan DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) semakin panas. Setelah kedua kubu saling adu mulut dan saling tuding, kini perseteruan masuk ke ranah politik yang lebih serius lagi, bahkan sampai melibatkan KPK.
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.
Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.
Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.
"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.
Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.
Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):
1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS
Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.
"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.
Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.
Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.
2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.
"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).
Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.
"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.
Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.
"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.
Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI
Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.
"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).
Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.
Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."
"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.
Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.
"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.
4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M
Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.
"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.
Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.
"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.
Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.
5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.
Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.
"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).
Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.
"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.
Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.
"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.
Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.
"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.
6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.
Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.
Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.
"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).
Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.
"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html
Kamis, 29 Januari 2015
Bersabar, Jakarta Tetap Banjir sampai 2035
Metrotvnews.com, Jakarta: Jakarta dipastikan tetap dilanda bencana banjir sampai 2035. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala dana untuk mengatasi masalah yang satu ini.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.
"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.
Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.
Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.
Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.
Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, mengaku belum mampu mengatasi banjir di Ibu Kota sampai lima tahun ke depan. Dia berharap, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Jakarta bebas dari banjir.
"Sampai 10 tahun ke depan pun kita belum sanggup menuntaskan masalah bencana banjir di Jakarta. Target kita paling cepat tahun 2035. Itupun jika anggaran terpenuhi sebesar Rp118 triliun," ungkap Agus.
Dia menambahkan, untuk penanganan banjir wilayah Jakarta dibagi dalam tiga aliran yakni barat, tengah, dan timur. Aliran barat, hingga 2035, butuh anggaran sebesar Rp43 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air skala besar di Kamal, Angke, dan Grogol.
Adapun aliran tengah menelan biaya sebesar Rp34 triliun untuk biaya pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan pompa air termasuk normalisasi kali. Sedangkan untuk aliran timur butuh anggaran sebesar Rp41 triliun untuk program yang sama dengan aliran lainnya.
Menurut dia, bila anggaran itu terpenuhi dan cukup untuk biaya membangun semua sistem tata air di Ibu Kota secara bertahap hingga tahun 2035, barulah Pemprov DKI mampu menuntaskan masalah banjir wilayah DKI Jakarta.
Agus menambahkan sulitnya mengatasi banjir di wilayah Jakarta tidak terlepas dari masalah anggaran. Begitu juga kendala lain masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, waduk, bangunan ilegal di bantaran sungai, dan ada warga yang menolak tanahnya dibebaskan. (Selamat Saragih)
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/28/351176/bersabar-jakarta-tetap-banjir-sampai-2035
Rabu, 28 Januari 2015
Tertangkap Buang Sampah Sembarangan, 26 Warga Jakarta Disidang
Liputan6.com, Jakarta - Jangan buang sampah sembarangan. Larangan ini kerap dijumpai di sebagian besar sudut Ibukota Jakarta. Akan tetapi larangan kerap diabaikan karena kurangnya efek jera. Namun kini Pemprov DKI Jakarta menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk menjerat warga Ibukota yang tidak disiplin.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (27/1/2015), hasilnya terlihat dalam sidang yang digelar di GOR Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pagi tadi.
Sedikitnya 26 orang tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan dan wajib menjalani persidangan. Rata-rata mereka dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 diatur soal kewajiban warga maupun perusahaan atau instansi untuk mengelola sampah.
Dalam Pasal 126 dengan jelas mengatur larangan membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara atau TPS dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jadwal yang ditentukan. Yaitu pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Sanksi tidak hanya dikenakan kepada warga yang lalai, namun juga penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan kawasan khusus.
Jika warga dan perusahaan atau instansi tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif denda sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.
Tak hanya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, kebijakan ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang kerap menghantui warga Ibukota di saat musim penghujan tiba.
Rata-rata mereka dikenai sanksi denda sebesar RP 100 ribu karena membuang sampah tidak pada tempatnya atau di luar jadwal yang ditentukan.
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2167242/tertangkap-buang-sampah-sembarangan-26-warga-jakarta-disidang
Rabu, 31 Desember 2014
Biar Jera, Denda Buang Sampah Sembarangan Rp 500.000 Diberlakukan
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapatnya dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menegaskan kembali Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam Perda itu dikatakan, bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda maksimal senilai Rp 500.000. Selain denda, akan ada sanksi sosial untuk menambah efek jera bagi sang pelaku pembuang sampah.
"Ada yang namanya polisi sampah. Itu dari warga juga, sukarela. Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau (pelaku buang sampah sembarangan) tertangkap, difoto saja," ujar Djarot, Selasa (30/12/2014).
Untuk denda yang dikenakan, tutur Djarot, akan bervariasi melihat besaran maupun ukuran sampah yang dibuang. Apabila sampah yang dibuang termasuk besar, maka kemungkinan akan dikenakan denda maksimal Rp 500.000.
"Ada (bayar denda) Rp 350.000, Rp 300.000, tergantung sampah yang dibuang," tambah Djarot.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, mengaku akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap warga yang buang sampah sembarangan. Untuk warga yang tidak mampu membayar denda, kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk yang berbeda.
"Kita atur lagi. Teknisnya sesuai kemampuan juga. Kan ada juga yang tidak mampu kita coba dengan sanksi kerja, misalkan bawa tanaman pohon," terang perempuan yang biasa dipanggil Tyas ini.
Menurut Tyas, sudah cukup banyak warga di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah ditindak dengan cara tertentu akibat buang sampah sembarangan. Penindakan ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke masyarakat.
"Cuma untuk menindak, teknisnya ada di Pergub (Peraturan Gubernur). Kita tunggu Pergub terbit dulu. Semuanya sudah mulai disosalisasi," tambah Tyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/30/14184471/Biar.Jera.Denda.Buang.Sampah.Sembarangan.Rp.500.000.Diberlakukan
"Ada yang namanya polisi sampah. Itu dari warga juga, sukarela. Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau (pelaku buang sampah sembarangan) tertangkap, difoto saja," ujar Djarot, Selasa (30/12/2014).
Untuk denda yang dikenakan, tutur Djarot, akan bervariasi melihat besaran maupun ukuran sampah yang dibuang. Apabila sampah yang dibuang termasuk besar, maka kemungkinan akan dikenakan denda maksimal Rp 500.000.
"Ada (bayar denda) Rp 350.000, Rp 300.000, tergantung sampah yang dibuang," tambah Djarot.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, mengaku akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap warga yang buang sampah sembarangan. Untuk warga yang tidak mampu membayar denda, kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk yang berbeda.
"Kita atur lagi. Teknisnya sesuai kemampuan juga. Kan ada juga yang tidak mampu kita coba dengan sanksi kerja, misalkan bawa tanaman pohon," terang perempuan yang biasa dipanggil Tyas ini.
Menurut Tyas, sudah cukup banyak warga di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah ditindak dengan cara tertentu akibat buang sampah sembarangan. Penindakan ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke masyarakat.
"Cuma untuk menindak, teknisnya ada di Pergub (Peraturan Gubernur). Kita tunggu Pergub terbit dulu. Semuanya sudah mulai disosalisasi," tambah Tyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/30/14184471/Biar.Jera.Denda.Buang.Sampah.Sembarangan.Rp.500.000.Diberlakukan
Kamis, 04 Desember 2014
Wujudkan Jakarta Smart City, Ahok "Beli" Google Enterprise Rp 3 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menjadikan Jakarta sebagai kota pintar atau smart city pertama di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng sejumlah perusahaan teknologi dan memperluas kerja sama dengan Google. Bahkan, orang nomor satu di Jakarta itu siap mengucurkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk membeli Google Enterprise.
"Murah, kita cuma habis Rp 3 miliar, kita beli Google Enterprise. Kita update terus dari Google. Kita beli (Google) Map-nya itu Rp 3 miliar. Selamanya punya kita. Jadi, enggak ada lagi keluar duit, semua aktivitas kelihatan semua," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (2/12/2014).
"Kami percaya Jakarta akan menjadi smart city pertama di Indonesia. Sebagian besar area akan diliputi fiber optik. (Jaringan) 4G sudah akan mulai dan Jakarta juga akan dilengkapi banyak CCTV," katanya lagi.
Nantinya, kata Basuki, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan "melek" smartphone dalam rangka mendorong Ibu Kota menjadi smart city. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga diminta menggunakan aplikasi khusus dan harus melaporkan kegiatan mereka per hari.
"Selain berfungsi sebagai alat merespons laporan warga secara real time, aplikasi ini juga memudahkan untuk melacak posisi para pegawai sehingga tak bisa mangkir dari tugas," ucapnya.
Basuki juga mencanangkan jaringan 4G untuk CCTV di Jakarta. Rencananya akan dipasang sebanyak 3.000 CCTV di ruas jalan utama Ibu Kota. "Nantinya, semua aktivitas pegawai, ambulans, pemadam, alat berat kami, semua bisa di-tracking. Dia kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu (pantau)," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang S menambahkan, nantinya akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi buatan lokal bernama Qlue yang bisa di-download di Google PlayStore.
"Ini aplikasi untuk pelaporan warga. Misalnya, kamu motret sampah, terkirim informasinya beserta lokasi. Para pegawai kami juga punya aplikasi khusus untuk menerima laporan. Nah, ketika itu muncul, langsung direspons. Petugas yang berada di wilayah terdekat harus langsung bergerak," katanya.
Ia menambahkan, semua lurah di Jakarta akan dikumpulkan pada 12 Desember mendatang untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Qlue. "Kami menargetkan Januari tahun depan semuanya sudah memanfaatkan aplikasi ini," ujarnya.
Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/03/09101321/Wujudkan.Jakarta.Smart.City.Ahok.Beli.Google.Enterprise.Rp.3.Miliar
"Murah, kita cuma habis Rp 3 miliar, kita beli Google Enterprise. Kita update terus dari Google. Kita beli (Google) Map-nya itu Rp 3 miliar. Selamanya punya kita. Jadi, enggak ada lagi keluar duit, semua aktivitas kelihatan semua," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (2/12/2014).
"Kami percaya Jakarta akan menjadi smart city pertama di Indonesia. Sebagian besar area akan diliputi fiber optik. (Jaringan) 4G sudah akan mulai dan Jakarta juga akan dilengkapi banyak CCTV," katanya lagi.
Nantinya, kata Basuki, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan "melek" smartphone dalam rangka mendorong Ibu Kota menjadi smart city. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga diminta menggunakan aplikasi khusus dan harus melaporkan kegiatan mereka per hari.
"Selain berfungsi sebagai alat merespons laporan warga secara real time, aplikasi ini juga memudahkan untuk melacak posisi para pegawai sehingga tak bisa mangkir dari tugas," ucapnya.
Basuki juga mencanangkan jaringan 4G untuk CCTV di Jakarta. Rencananya akan dipasang sebanyak 3.000 CCTV di ruas jalan utama Ibu Kota. "Nantinya, semua aktivitas pegawai, ambulans, pemadam, alat berat kami, semua bisa di-tracking. Dia kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu (pantau)," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang S menambahkan, nantinya akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi buatan lokal bernama Qlue yang bisa di-download di Google PlayStore.
"Ini aplikasi untuk pelaporan warga. Misalnya, kamu motret sampah, terkirim informasinya beserta lokasi. Para pegawai kami juga punya aplikasi khusus untuk menerima laporan. Nah, ketika itu muncul, langsung direspons. Petugas yang berada di wilayah terdekat harus langsung bergerak," katanya.
Ia menambahkan, semua lurah di Jakarta akan dikumpulkan pada 12 Desember mendatang untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Qlue. "Kami menargetkan Januari tahun depan semuanya sudah memanfaatkan aplikasi ini," ujarnya.
Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/03/09101321/Wujudkan.Jakarta.Smart.City.Ahok.Beli.Google.Enterprise.Rp.3.Miliar
Kamis, 16 Oktober 2014
Anggaran Truk Sampah DKI Hilang Rp11 M
INILAHCOM, Jakarta - Rencana pembelian truk sampah Pemprov DKI Jakarta, diwarnai dugaan korupsi. Anggaran total Rp28 miliar, kini tersisa Rp17. Sebanyak Rp11 miliar raib tak tahu kemana.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menganggarkan untuk membeli sejumlah unit truk sampah guna menunjang kebersihan.
Setidaknya Pemprov DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp28 miliar untuk membeli truk sampah itu. Dana itu sudah siap dibayarkan kepada pihak vendor.
Wakil Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku kaget karena dana sebesar Rp28 miliar yang sudah disiapkan tiba-tiba menyusut tanpa ada alasan yang jelas.
"Kan kita sudah e-katalog, kita pikir sudah aman. Kita sudah beli truk sampah Rp28 miliar lebih begitu kita putuskan tender mau bayar begitu, ada anggaran perubahan kan keluar APBD-P, APBD-P kita tidak masukin apa-apa. Menurut pengakuan mereka, tiba-tiba uangnya tinggal Rp17 miliar," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Menurutnya, penyusutan anggaran pembelian truk sampah itu mencapai Rp11 miliar. Sampai saat ini belum jelas kemana peruntukannya.
Atas penyusutan tersebut, Ahok mengaku Pemprov DKI harus menanggung hutang kepada pihak vendor atas pembelian truk sampah tersebut.
"Pokoknya kurang Rp11 miliar, akibatnya kita sudah beli truk dan pesan karena e-katalog kan tinggal bayar jadi malah kita terhutang dengan mitsubishi, lucu tidak?," katanya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan dari bawahannya soal penyusutan anggaran tersebut. Namun Ahok akan mencari tahu kemana larinya uang Rp11 miliar tersebut.
"Harusnya kan perubahan kita minta nambah, mana mungkin barang yang sudah ada 100 perak tahu-tahu dikurangi. Nah itu terjadi karena e-budgeting belum jalan. Kelihatan harga satuan ditahan-tahan," katanya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2145269/anggaran-truk-sampah-dki-hilang-rp11-m#.VD_FJGeSw-g
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menganggarkan untuk membeli sejumlah unit truk sampah guna menunjang kebersihan.
Setidaknya Pemprov DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp28 miliar untuk membeli truk sampah itu. Dana itu sudah siap dibayarkan kepada pihak vendor.
Wakil Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku kaget karena dana sebesar Rp28 miliar yang sudah disiapkan tiba-tiba menyusut tanpa ada alasan yang jelas.
"Kan kita sudah e-katalog, kita pikir sudah aman. Kita sudah beli truk sampah Rp28 miliar lebih begitu kita putuskan tender mau bayar begitu, ada anggaran perubahan kan keluar APBD-P, APBD-P kita tidak masukin apa-apa. Menurut pengakuan mereka, tiba-tiba uangnya tinggal Rp17 miliar," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Menurutnya, penyusutan anggaran pembelian truk sampah itu mencapai Rp11 miliar. Sampai saat ini belum jelas kemana peruntukannya.
Atas penyusutan tersebut, Ahok mengaku Pemprov DKI harus menanggung hutang kepada pihak vendor atas pembelian truk sampah tersebut.
"Pokoknya kurang Rp11 miliar, akibatnya kita sudah beli truk dan pesan karena e-katalog kan tinggal bayar jadi malah kita terhutang dengan mitsubishi, lucu tidak?," katanya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan dari bawahannya soal penyusutan anggaran tersebut. Namun Ahok akan mencari tahu kemana larinya uang Rp11 miliar tersebut.
"Harusnya kan perubahan kita minta nambah, mana mungkin barang yang sudah ada 100 perak tahu-tahu dikurangi. Nah itu terjadi karena e-budgeting belum jalan. Kelihatan harga satuan ditahan-tahan," katanya.
Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2145269/anggaran-truk-sampah-dki-hilang-rp11-m#.VD_FJGeSw-g
Jumat, 26 September 2014
Cegah Banjir, DKI Bikin 3.620 Sumur Resapan
Jakarta, HanTer - Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian dan Energi berencana membuat 3.620 titik sumur resapan. Dengan anggaran sebesar Rp40 miliar, diharapkan, keberadaan sumur resapan tersebut dapat bermanfaat dalam mengurangi banjir dan genangan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Haris Pindratno mengatakan, meski hanya berupa teknologi sederhana, pembangunan sumur resapan dianggap cukup tepat untuk mengatasi persoalan banjir di Ibukota.
“Anggaran yang disediakan Rp100 miliar, tapi yang terpakai hanya Rp40 miliar karena kami lebih banyak membuat sumur resapan tipe dangkal," katanya, kepada Harian Terbit, di Jakarta, Rabu (24/9) kemarin.
Haris menerangkan, proses pembuatan sumur resapan diprediksi rampung akhir tahun Desember. Ia menilai, terhambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI, menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan sumur resapan tersebut.
“Sumur resapan yang dibuat sebanyak 3.500 titik untuk tipe dangkal dan 120 titik dengan kedalaman 60 meter," tuturnya.
Sementara tahun 2013 lalu, Dinas Perindustrian dan Energi DKI membuat 1.949 titik sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150miliar. Artinya harga sumur resapan berkisar Rp 80 juta per titik.
Disisi lain, Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (KN-LSM) Indonesia mengapresiasi penghematan anggaran yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI dalam membuat sumur resapan.
Diharapkan, penghematan ini ditiru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
"Atas prestasinya mampu menghemat anggaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno layak mendapatkan apresiasi. Kami berencana memberikan penghargaan khusus bulan Oktober mendatang. Penghargaan khusus ini diharapkan dapat memacu SKPD lain untuk bersama-sama menghemat anggaran," kata Sekretaris KN-LSM Indonesia, Latas Leonardus Panjaitan.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/25/8830/18/18/Cegah-Banjir-DKI-Bikin-3.620-Sumur-Resapan
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Haris Pindratno mengatakan, meski hanya berupa teknologi sederhana, pembangunan sumur resapan dianggap cukup tepat untuk mengatasi persoalan banjir di Ibukota.
“Anggaran yang disediakan Rp100 miliar, tapi yang terpakai hanya Rp40 miliar karena kami lebih banyak membuat sumur resapan tipe dangkal," katanya, kepada Harian Terbit, di Jakarta, Rabu (24/9) kemarin.
Haris menerangkan, proses pembuatan sumur resapan diprediksi rampung akhir tahun Desember. Ia menilai, terhambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI, menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan sumur resapan tersebut.
“Sumur resapan yang dibuat sebanyak 3.500 titik untuk tipe dangkal dan 120 titik dengan kedalaman 60 meter," tuturnya.
Sementara tahun 2013 lalu, Dinas Perindustrian dan Energi DKI membuat 1.949 titik sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150miliar. Artinya harga sumur resapan berkisar Rp 80 juta per titik.
Disisi lain, Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (KN-LSM) Indonesia mengapresiasi penghematan anggaran yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI dalam membuat sumur resapan.
Diharapkan, penghematan ini ditiru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
"Atas prestasinya mampu menghemat anggaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno layak mendapatkan apresiasi. Kami berencana memberikan penghargaan khusus bulan Oktober mendatang. Penghargaan khusus ini diharapkan dapat memacu SKPD lain untuk bersama-sama menghemat anggaran," kata Sekretaris KN-LSM Indonesia, Latas Leonardus Panjaitan.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/25/8830/18/18/Cegah-Banjir-DKI-Bikin-3.620-Sumur-Resapan
Senin, 18 Agustus 2014
Uber Hadir di Jakarta, Tawarkan Transportasi Alternatif yang Mewah
Uber kini hadir di Jakarta. Uber adalah aplikasi pemesan kendaraan yang punya jargon “everyone’s private driver” dan telah beroperasi di 43 negara di dunia.
Aplikasi yang ditawarkan perusahaan ini memang serupa dengan Easy Taxi atau Grab Taxi yang sudah lebih dulu meluncur, yaitu menawarkan kemudahan pemesanan kendaraan lewat aplikasi.
Tapi, jika Grab Taxi dan Easy Taxi bekerjasama dengan perusahaan taksi, Uber memilih untuk bekerjasama dengan perusahaan rental mobil eksklusif di Jakarta. Kerja sama ini memungkinkan Uber menawarkan mobil-mobil sekelas Mercedes Benz S Class, Hyundai Sonata, Nissan Teana, dan Toyota Alphard sebagai sarana kendaraan umum.
Perbedaan lainnya terletak pada proses pembayaran. Dua aplikasi pemesan taksi lainnya memperbolehkan pembayaran menggunakan uang tunai. Sementara itu, Uber hanya menerima pembayaran menggunakan kartu, baik kredit ataupun debit. Tapi, saat pertama login, aplikasi ini tetap meminta akun kartu kredit pengguna dan tidak dapat memproses kartu debit yang berlogo Visa atau MasterCard sekalipun.
Uber juga menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang karena bisa mengetahui lokasi mobil Uber berada, nama pengemudi, sekaligus rating pengemudi yang dinilai oleh penumpang-penumpang sebelumnya . Semua bisa dilihat pada aplikasi mobile-nya.
Walaupun menawarkan mobil-mobil mewah untuk ditumpangi oleh pengguna Uber, tarif yang diberlakukan untuk layanan transportasi eksklusif ini tidak lebih mahal dibandingkan ongkos taksi.
Uber menetapkan tarif Rp7.000 untuk buka pintu, Rp500 tiap menit, dan Rp2.850 per kilometer, dengan tarif minimal Rp30.000. Sebagai perbandingan, taksi Blue Bird mematok tarif buka pintu Rp7.000 dengan kenaikan Rp3.600 per kilometer, serta tarif minimal Rp40.000.
Hingga akhir Agustus 2014, Uber memberikan promo dengan memasukkan kode “Uber4Jakarta” pada aplikasi untuk berkendara gratis (sampai tarif maksimal Rp100.000) bagi pengguna baru Uber. Aplikasi ini tersedia untuk Android dan iOS.
Sumber : http://www.infokomputer.com/2014/08/berita/uber-hadir-di-jakarta-tawarkan-transportasi-alternatif-yang-mewah/
Aplikasi yang ditawarkan perusahaan ini memang serupa dengan Easy Taxi atau Grab Taxi yang sudah lebih dulu meluncur, yaitu menawarkan kemudahan pemesanan kendaraan lewat aplikasi.
Tapi, jika Grab Taxi dan Easy Taxi bekerjasama dengan perusahaan taksi, Uber memilih untuk bekerjasama dengan perusahaan rental mobil eksklusif di Jakarta. Kerja sama ini memungkinkan Uber menawarkan mobil-mobil sekelas Mercedes Benz S Class, Hyundai Sonata, Nissan Teana, dan Toyota Alphard sebagai sarana kendaraan umum.
Perbedaan lainnya terletak pada proses pembayaran. Dua aplikasi pemesan taksi lainnya memperbolehkan pembayaran menggunakan uang tunai. Sementara itu, Uber hanya menerima pembayaran menggunakan kartu, baik kredit ataupun debit. Tapi, saat pertama login, aplikasi ini tetap meminta akun kartu kredit pengguna dan tidak dapat memproses kartu debit yang berlogo Visa atau MasterCard sekalipun.
Uber juga menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang karena bisa mengetahui lokasi mobil Uber berada, nama pengemudi, sekaligus rating pengemudi yang dinilai oleh penumpang-penumpang sebelumnya . Semua bisa dilihat pada aplikasi mobile-nya.
Walaupun menawarkan mobil-mobil mewah untuk ditumpangi oleh pengguna Uber, tarif yang diberlakukan untuk layanan transportasi eksklusif ini tidak lebih mahal dibandingkan ongkos taksi.
Uber menetapkan tarif Rp7.000 untuk buka pintu, Rp500 tiap menit, dan Rp2.850 per kilometer, dengan tarif minimal Rp30.000. Sebagai perbandingan, taksi Blue Bird mematok tarif buka pintu Rp7.000 dengan kenaikan Rp3.600 per kilometer, serta tarif minimal Rp40.000.
Hingga akhir Agustus 2014, Uber memberikan promo dengan memasukkan kode “Uber4Jakarta” pada aplikasi untuk berkendara gratis (sampai tarif maksimal Rp100.000) bagi pengguna baru Uber. Aplikasi ini tersedia untuk Android dan iOS.
Sumber : http://www.infokomputer.com/2014/08/berita/uber-hadir-di-jakarta-tawarkan-transportasi-alternatif-yang-mewah/
Kamis, 17 Juli 2014
6 Tahun Jadi Tukang Sampah Gaji Jaya Hanya Rp500 Ribu per Bulan
Jakarta, HanTer - Jalanan yang bersih dan pemandangan indah serta sampah yang tidak menumpuk adalah kerja nyata dari para petugas kebersihan di berbagai wilayah di Jakarta ini.
Namun pernahkah kita melihat kehidupan mereka yang sehari-hari berjibaku dengan sampah dan telah terbiasa dengan busuk, karena mau tidak mau lingkungan harus tetap bersih asri dan terjaga kebersihannya.
Saat ditemui Harian Terbit, Jaya Wijaya (32) seorang tenaga kebersihan di wilayah Taman Ratu, kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, menjadi petugas kebersihan baginya sudah dianggap suratan takdir. Jaya begitu panggilan akrab lelaki ini terlihat dekil dengan wajah yang lelah karena sehabis bekerja.
"Kadang saya bekerja bisa sampai malam hari. Sudah 6 tahun bekerja sebagai tenaga kebersihan di Taman Ratu, sejak tahun 2009. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bekerja menyambung hidup," kata Jaya, di warung kopi Taman Ratu, Jakarta Barat, Rabu (16/7).
Jaya mengisahkan, dengan gaji sebulan Rp500 ribu, berupaya mencukupi kebutuhan hidup bersama seorang anaknya yang baru berumur 2 tahun dan tinggal bersama istrinya di kontrakan. "Gaji sebulan Rp500 ribu, ya nggak cukup mas, hanya saya berusaha juga mengumpulkan gelas dan botol-botol plastik dikiloin saya jual, lumayan buat nambah penghasilan," tutur Jaya polos.
Bapak yang sempat mengenyam bangku SD ini semula ingin bekerja dibidang lainnya, namun sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, bahkan ada seorang kawannya yang bergelar sarjana sudah lama menjadi petugas kebersihan.
"Sulit cari kerja sekarang, senior saya juga keliling jadi tenaga kebersihan, dia mah udah lebih dari 10 tahun, kita kenal namanya hanya Bejo aja. Dia sarjana, tapi sampai sekarang begitu aja terus. Kami semua di wilayah ini ada 20 orang, Bejo itu termasuk yang paling tua," ujar Jaya.
Jaya mengaku asli dari Karawang, Jawa Barat. Merantau ke Jakarta karena di kampung merasa sulit mendapatkan pekerjaan. "Di kampung sulit mas, yah di sini cukuplah walau masih kost sebulan Rp350 ribu," ucapnya. Saat ditanyakan apakah dari pihak RT RW yang memberikannya gaji, apakah sudah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), Jaya menggeleng. "Belum, kalau THR tahun-tahun pertama kerja kami dapat Rp300 ribu per orang, tahun lalu udah sebulan gaji Rp500 ribu," sambungnya.
Menurut Jaya, beruntung ada saja warga yang sudi berbagi rezeki selama ia bertugas menjadi tenaga kebersihan yang saban hari berkeliling mengumpulkan sampah atau menyapu jalanan. "Untungnya selama jadi petugas kebersihan, ada saja warga di sini yang ngerti, ngasih jajan buat anak saya atau uang rokoklah gitu," bebernya.
Kedepan Jaya berharap gajinya bisa naik dan THR dibayarkan beberapa hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah. "Ya, gimana ya. Saya pengennya naik gaji dan THR paling nggak bisa cair beberapa hari sebelum Idul Fitri," ucapnya malu-malu.
Selain itu, Jaya menjelaskan pemerintah semestinya bisa menyediakan tempat penampungan sampah. "Dari pemerintah tidak menyediakan tempat, untungnya dari orang-orang di sini nyediain tempat, kalau nggak kan diusir, gerobak-gerobak mau dikemanain? Jokowi - Ahok sebaiknya meresmikan Dipo tempat penampungan sampah, adanya di atas kali di Taman Ratu ini," pungkas Jaya yang ditemani Sahrul (19) seorang pemuda yang mengais rezeki dengan menyebrangkan anak-anak sekolah di kali Sekretaris.
"Saya kerja nyebrangin anak-anak sekolah di kali Sekretaris. Udah setahun kerja, mau cari kerja lain masih sulit. Setiap anak bayar Rp500 perak sekali nyebrang," kata Sahrul.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/07/17/5284/28/18/6-Tahun-Jadi-Tukang-Sampah-Gaji-Jaya-Hanya-Rp500-Ribu-per-Bulan
Namun pernahkah kita melihat kehidupan mereka yang sehari-hari berjibaku dengan sampah dan telah terbiasa dengan busuk, karena mau tidak mau lingkungan harus tetap bersih asri dan terjaga kebersihannya.
Saat ditemui Harian Terbit, Jaya Wijaya (32) seorang tenaga kebersihan di wilayah Taman Ratu, kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, menjadi petugas kebersihan baginya sudah dianggap suratan takdir. Jaya begitu panggilan akrab lelaki ini terlihat dekil dengan wajah yang lelah karena sehabis bekerja.
"Kadang saya bekerja bisa sampai malam hari. Sudah 6 tahun bekerja sebagai tenaga kebersihan di Taman Ratu, sejak tahun 2009. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bekerja menyambung hidup," kata Jaya, di warung kopi Taman Ratu, Jakarta Barat, Rabu (16/7).
Jaya mengisahkan, dengan gaji sebulan Rp500 ribu, berupaya mencukupi kebutuhan hidup bersama seorang anaknya yang baru berumur 2 tahun dan tinggal bersama istrinya di kontrakan. "Gaji sebulan Rp500 ribu, ya nggak cukup mas, hanya saya berusaha juga mengumpulkan gelas dan botol-botol plastik dikiloin saya jual, lumayan buat nambah penghasilan," tutur Jaya polos.
Bapak yang sempat mengenyam bangku SD ini semula ingin bekerja dibidang lainnya, namun sulit mendapatkan pekerjaan saat ini, bahkan ada seorang kawannya yang bergelar sarjana sudah lama menjadi petugas kebersihan.
"Sulit cari kerja sekarang, senior saya juga keliling jadi tenaga kebersihan, dia mah udah lebih dari 10 tahun, kita kenal namanya hanya Bejo aja. Dia sarjana, tapi sampai sekarang begitu aja terus. Kami semua di wilayah ini ada 20 orang, Bejo itu termasuk yang paling tua," ujar Jaya.
Jaya mengaku asli dari Karawang, Jawa Barat. Merantau ke Jakarta karena di kampung merasa sulit mendapatkan pekerjaan. "Di kampung sulit mas, yah di sini cukuplah walau masih kost sebulan Rp350 ribu," ucapnya. Saat ditanyakan apakah dari pihak RT RW yang memberikannya gaji, apakah sudah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), Jaya menggeleng. "Belum, kalau THR tahun-tahun pertama kerja kami dapat Rp300 ribu per orang, tahun lalu udah sebulan gaji Rp500 ribu," sambungnya.
Menurut Jaya, beruntung ada saja warga yang sudi berbagi rezeki selama ia bertugas menjadi tenaga kebersihan yang saban hari berkeliling mengumpulkan sampah atau menyapu jalanan. "Untungnya selama jadi petugas kebersihan, ada saja warga di sini yang ngerti, ngasih jajan buat anak saya atau uang rokoklah gitu," bebernya.
Kedepan Jaya berharap gajinya bisa naik dan THR dibayarkan beberapa hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah. "Ya, gimana ya. Saya pengennya naik gaji dan THR paling nggak bisa cair beberapa hari sebelum Idul Fitri," ucapnya malu-malu.
Selain itu, Jaya menjelaskan pemerintah semestinya bisa menyediakan tempat penampungan sampah. "Dari pemerintah tidak menyediakan tempat, untungnya dari orang-orang di sini nyediain tempat, kalau nggak kan diusir, gerobak-gerobak mau dikemanain? Jokowi - Ahok sebaiknya meresmikan Dipo tempat penampungan sampah, adanya di atas kali di Taman Ratu ini," pungkas Jaya yang ditemani Sahrul (19) seorang pemuda yang mengais rezeki dengan menyebrangkan anak-anak sekolah di kali Sekretaris.
"Saya kerja nyebrangin anak-anak sekolah di kali Sekretaris. Udah setahun kerja, mau cari kerja lain masih sulit. Setiap anak bayar Rp500 perak sekali nyebrang," kata Sahrul.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/07/17/5284/28/18/6-Tahun-Jadi-Tukang-Sampah-Gaji-Jaya-Hanya-Rp500-Ribu-per-Bulan
Langganan:
Postingan
(
Atom
)