JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah mendengar harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair 2015 lebih mahal daripada harga di pasaran. Sembari memberikan sambutan, pria yang akrab disapa Ahok ini menunjukkan catatan mengenai harga barang.
"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.
"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.
"Harganya lebih mahal daripada di pasar. Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.
Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.
Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.
Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.
"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.
Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pasalnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.
"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-
Tampilkan postingan dengan label anak-anak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label anak-anak. Tampilkan semua postingan
Kamis, 30 Juli 2015
Senin, 19 Agustus 2013
Berharap Keramahan Jakarta pada Warganya
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai ibu kota negara, Jakarta masih dinilai belum ramah kepada warga. Pasalnya, warga masih kesulitan dalam mengakses fasilitas umum. Bahkan, untuk mendapatkan pelayanan umum, warga terpaksa mengeluarkan dana lebih banyak daripada seharusnya.
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Ketidakramahan Jakarta ini membebani warga. Fasilitas transportasi, misalnya, belum sepenuhnya mampu melayani hingga ke permukiman warga.
"Itu sangat jelas terjadi di Jakarta. Masyarakat kesulitan menuju area bermain anak-anak, tempat terbuka untuk berkumpul, sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan," kata pakar tata kota dan lingkungan, Bianpoen, di sela-sela simposium Livable Cities, Jakarta, Minggu (18/8), yang diselenggarakan Congress of Indonesian Diaspora.
Menurut Bianpoen, keberadaan fasilitas umum yang dekat dengan permukiman merupakan salah satu syarat fundamental berdirinya sebuah kota modern. Hal itu bertujuan mendukung mobilitas masyarakat, penghematan segala jenis biaya (uang, waktu, dan tenaga), serta keselamatan. Idealnya, tempat-tempat itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau paling tidak dengan sepeda.
Dia menambahkan, ketersediaan transportasi umum sekalipun tidak akan banyak membantu.
"Kalau setiap hari warga mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses layanan publik, warga tidak akan bisa mengembangkan ekonomi keluarganya. Belum lagi masalah kemacetan," ujar mantan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Masalah Perkotaan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1963-1986.
Arsitek dan pakar perkotaan Universiti Teknologi Malaysia, Bagoes Wiryomartono, mengungkapkan, idealnya jarak permukiman dengan fasilitas umum 300-400 meter dalam waktu tempuh 5-10 menit.
"Penataan itu membuat kota walkable (bisa dicapai dengan berjalan kaki), terutama oleh anak-anak dan orang lanjut usia," ujarnya. Kota Jakarta, seperti kota-kota lain di Indonesia, tidak dirancang dengan pengelompokan ruang yang dihubungkan dengan fasilitas umum.
Bagoes mengatakan, secara proporsional, populasi sebuah permukiman dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, pos polisi, dan tempat ibadah.
Penataannya mirip dengan apa yang diterapkan kota modern, yaitu di beberapa kawasan hunian mewah di Jabodetabek.
Pembenahan
Bianpoen dan Bagoes sama-sama optimistis bahwa usaha mengintegrasikan permukiman dengan fasilitas umum dalam rangka menciptakan kota yang layak huni belum terlambat. Mereka mengharapkan adanya kemauan politik para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, Bagoes mengusulkan agar pemerintah di kota-kota besar berani menempatkan semacam community planner di setiap kecamatan yang berfungsi menjembatani masyarakat dan pemerintah.
"Seorang community planner mengetahui seluk-beluk sebuah area beserta kebutuhan fundamental dan situasi sosial mereka," ujarnya. Misalnya, di Warakas, Jakarta Utara, orang lebih membutuhkan air minum. Sementara di Kebayoran Lama, masyarakat lebih memerlukan taman.
Di samping itu, Bagoes juga meminta pemerintah untuk berani mengembangkan sistem transportasi terintegrasi. Meski fasilitas umum agak jauh dari permukiman warga, setidaknya akses transportasi dipermudah dan saling terhubung. Tujuannya agar alih moda transportasi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.
Terkait pembangunan rumah susun yang dilakukan Pemprov DKI dengan merelokasi warga bantaran sungai, Bianpoen mengingatkan, perlu penyesuaian lingkungan fisik dan sosial. Pasalnya, ada perbedaan cara hidup yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru yang dimasuki warga.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0627106/Berharap.Keramahan.Jakarta.pada.Warganya
Langganan:
Postingan
(
Atom
)