The Body Shop Gelar Program Pemilahan dan Pengolahan Sampah di JFW 2015

Jakarta - Sebagai bagian dari kampanye Protect The Planet, The Body Shop Indonesia bekerja sama dengan organisasi Waste4Change menggelar program pengelolaan sampah dari acara Jakarta Fashion Week (JFW) 2015. Program yang diberi nama Zero Waste ini, mengajak pengunjung JFW 2015 untuk memilah sampah mereka terlebih dahulu sebelum meletakkannya di tempat sampah yang disediakan. Terdapat tiga jenis tempat sampah yang diperuntukkan untuk sampah organik, sampah kertas, dan anorganik.

"Kami juga menyediakan tenaga relawan yang bersiap memberi pengarahan kepada pengunjung dalam pemilahan sampah mereka. Mereka akan berada di sekitar tempat sampah di area tenda JFW," ungkap Direktur Waste4Change M. Bijaksana Junerosano pada jumpa pers Program Zero Waste dari The Body Shop Indonesia di Jakarta, Senin (3/11).

Selain memilah sampah, program ini juga juga mendaur ulang dan mendayagunakan kembali (upcycle) sampah dari JFW tahun ini. Agar program Zero Waste terlaksana dengan baik, The Body Shop dan Waste4Change melakukan Event Waste Management, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di 10 titik yang tersebar di seluruh area JFW 2015.

"Saat mendengar kata upcycle saya sangat bersemangat, karena melalui upcycle sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Saat menjadi produk mereka lebih awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat menjadi sampah lagi," ungkap Duty Manager of JFW 2015 Chichi Bernardus.

Lalu, ditambahkan Junerosano, diperkirakan dalam tujuh hari pelaksanaan JFW 2015 akan terkumpul sekitar 31,5 ton sampah yang terdiri dari sampah kertas, organik dan anorganik. Namun, angka tersebut menurutnya masih perkiraan karena ini kali pertamanya Waste4Change mengolah sampah dari acara fashion, sehingga belum memiliki data pasti.

"Setelah sampah-sampah dikumpulkan, akan dipilah lebih lanjut di sorting center kami di Bekasi. Kemudian, sampah-sampah tersebut akan disalurkan ke pihak-pihak yang dapat mendaur ulang sesuai potensi sampah masing-masing. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan sangat sedikit jumlahnya atau bahkan nol sama sekali," pungkas Junerosano.

Melalui program ini, Junerasano berharap Jakarta bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Setiap harinya, sampah yang dikirim dari Jakarta sebanyak 130 ton atau bila ditumpuk selama dua hari tingginya sama seperti Candi Borobudur.

Sumber : http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/222319-the-body-shop-gelar-program-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-di-jfw-2015.html

Kurangi Macet, Jokowi Naikkan Pajak Kendaraan

TEMPO.CO, Jakarta - Anda yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Soalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Sebenarnya pemerintah DKI pernah menaikkan pajak jenis ini tiga tahun lalu, yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam peraturan tersebut, pajak untuk kendaraan pertama hingga keempat mencapai 1,5-4 persen dari nilai jual kendaraan. Sedangkan di dalam peraturan yang sedang disusun, persentase pajak dikerek hingga dua kali lipat. Pajak untuk kendaraan pertama menjadi 2 persen dan naik hingga 8 persen seiring dengan jumlah kepemilikan. “Ini salah satu cara untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang bikin macet itu,” kata Jokowi di kantornya, Kamis pekan lalu.

Jokowi kemudian menunjukkan secarik kertas yang berisi data jumlah penjualan kendaraan di Jakarta sejak Januari sampai Oktober 2013. Sambil membaca tulisan di kertas tadi, Jokowi menyebutkan, dalam periode tersebut ada sekitar 1,2 juta unit kendaraan yang terjual di wilayah DKI. Pembagiannya, 273 ribu unit mobil dan 944 ribu unit sepeda motor.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sumbangan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor paling tinggi. Hingga Oktober 2013, pendapatan pajak DKI dari kendaraan bermotor mencapai Rp 19,4 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Apalagi sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 itu diterapkan mulai 2011, jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melonjak. “Angkanya sampai Rp 700 miliar,” ujar Iwan.

Meski pajak progresif diberlakukan, ternyata jumlah penjualan kendaraan di Ibu Kota tetap tinggi. Dinas Pelayanan Pajak mencatat ada sekitar 1.550 unit sepeda motor dan 600 unit mobil baru setiap hari di Jakarta. Kenyataan itu, menurut Iwan, karena kendaraan bermotor sudah menjadi barang konsumsi, bukan lagi barang mewah.

Bahkan, kata dia, kendati ada aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan uang muka 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor, tetap saja jumlah kendaraan meningkat. “Kami harap kenaikan pajak ini mampu meredam keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan,” ujarnya.

Namun, peraturan ini bukan tanpa celah. Iwan menjelaskan, ada saja cara untuk menghindari pajak progresif itu, seperti membeli kendaraan kemudian mengatasnamakan orang lain yang berbeda alamat. “Atau bisa juga beli di luar Jakarta,” katanya.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Jongki Sugiharto menilai kebijakan ini tidak akan berpengaruh. Apalagi jika besaran pajak yang dikenakan pada pembelian pertama hanya sebesar 2 persen. “Daya beli masyarakat masih bagus,” ujarnya. Belum lagi “serangan” mobil murah.

Adapun Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maman Firmansyah mengatakan, menaikkan nilai pajak memang akan berimbas pada pendapatan pajak yang naik. Ketika Perda Pajak Progresif ini berlaku pada 2011 pun jumlah pendapatan naik hingga Rp 700 miliar.

"Tapi belum tentu bisa mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Alasannya, keinginan membeli dari masyarakat tetap tinggi.

Menurut Firman, jika memang pajak akan digunakan sebagai instrumen mengurangi kemacetan, mesti diimbangi pembangunan di bidang lain, seperti menambah atau meremajakan armada bus.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/18/231530443/Kurangi-Macet-Jokowi-Naikkan-Pajak-Kendaraan

MS Hidayat: Jokowi Tak Usah Takut LCGC Bikin Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat mengatakan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC) tidak hanya dijual di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di ratusan kota lain di Indonesia. “Jadi, Pak Jokowi tidak usah khawatir LCGC akan membuat Jakarta semakin macet,” ujarnya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kamis, 12 September 2013.

Sebelumnya diberitakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan tidak terlalu senang dengan peluncuran mobil murah ramah lingkungan. Menurut dia, peluncuran mobil ini akan menambah jumlah kendaraan di jalan raya sehingga memperparah kemacetan di Ibu Kota.

Menanggapi kekhawatiran Jokowi itu, Hidayat berujar, seharusnya pemerintah mengantisipasi kemacetan dengan memperbaiki infrastruktur dan manajemen lalu lintas, serta menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Menurut dia, masyarakat kelas menengah, kata Menteri Hidayat, harus diberi kesempatan untuk memiliki mobil. “Mereka yang berpenghasilan kecil sampai menengah juga berhak punya mobil,” katanya. Melalui program LCGC inilah pemerintah menggandeng industri otomotif untuk memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan.

Awal pekan ini menjadi ajang perkenalan LCGC secara resmi. Sejumlah pabrikan otomotif meluncurkan produk mobil murah ramah lingkungan mereka. Senin lalu Toyota dan Daihatsu memperkenalkan Agya dan Ayla. Kemarin, Honda merilis Brio Satya. Adapun produsen mobil asal India Tata Motors dan pabrikan otomotif Jepang Nissan sudah menyatakan niat mereka memproduksi LCGC untuk pasar Indonesia.

Hidayat memastikan kendati dijual murah dan diproduksi massal, pengguna mobil ini akan diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi. “Soal peraturannya sedang dibicarakan bagaimana teknisnya dan siapa yang mengeluarkan,” katanya.

Dia menampik prediksi sejumlah pihak yang mengatakan produksi LCGC justru akan meningkatkan konsumsi bahan bakar subsidi pada masyarakat. “Mobil ini spesifikasinya bukan untuk Premium. Kalau dipaksa pakai Premium dua tahun bisa rusak.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/09/12/092512697/MS-Hidayat-Jokowi-Tak-Usah-Takut-LCGC-Bikin-Macet