Jakarta - Banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Utara seperti di Kelapa Gading dan Sunter ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh hujan deras dan kali yang meluap, tapi juga akibat dijebolnya tanggul di kawasan Yos Sudarso untuk memasukkan alat berat ke kali.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan geram dengan kasus penjebolan secara sengaja tanggul di daerah itu, oleh salah satu kontraktor yang bertanggungjawab atas pengerjaan normalisasi sungai. Menurutnya, penjebolan itu seharusnya tidak perlu dilakukan.
"Ini betul-betul kurang ajar. Logika ya, kontraktornya mau mengeruk sungai, situasi lagi hujan, masuk akal nggak mau masukin alat berat dengan cara menjebol tanggul? Kurang ajar, kan!" kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (26/1).
Akibat aksi ini, wilayah Ancol, Tanjung Priuk, dan sekitarnya masih banjir.
"Mau masuk (alat berat), malah jebolin tanggul. Memangnya tanggul tidak pakai semen? Semen mana bisa kering cepat, ini musim hujan. Ini keterlaluan. Kan, lebih baik tidak usah dikeruk dong. Memangnya tanggul bisa satu jam selesai bangun?" ujar Basuki.
Walau curiga pada kontraktor tersebut, Basuki mengaku dirinya tidak memiliki bukti. Namun, penjebolan tanggul secara sengaja ini pun pernah terjadi tahun lalu.
Basuki mengatakan, dalam pengerukan 13 sungai di DKI, lumpur hasil kerukan dibuang ke laut Ancol dengan cara yang sama, yakni menjebol tanggul yang sudah ada melalui kapal-kapal tongkang.
"Makanya saya mau suruh laporin polisi saja. Kita nggak tahu apa dibayar, ada mafia yang bayarin mereka (kontraktor)," katanya.
Menurut Basuki, seharusnya tidak ada kontraktor yang berani menjebol tanggul secara sengaja tanpa minta izin. Kontraktor harus mengajukan izin kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Ini sudah tahu kita setengah mati mau memperkuat tanggul, tahun ini mau diperkuat. Tanggul ada, malah dijebolin gara-gara alasan mau ngeruk sungai," katanya.
Basuki menyatakan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/243646-basuki-geram-jakarta-utara-banjir-akibat-tanggul-dijebol.html
Tampilkan postingan dengan label tanggul. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tanggul. Tampilkan semua postingan
Senin, 26 Januari 2015
Rabu, 05 November 2014
Apa Kabar Penanggulangan Banjir, Momok Warga DKI?
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Senin, 20 Oktober 2014
"Giant Sea Wall", Solusi Bermasalah bagi Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga, demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Siapa akan menangguk untung dan siapa kelak yang menanggung dampak buruknya harus terjelaskan kepada publik karena kota dibangun untuk warga, bukan untuk segelintir elite, seperti politisi atau pebisnis.
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru.
Jika alasannya mengatasi banjir rob, kata Muslim, yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. ”Saya setuju daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan. Karena itu, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun itu, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya,” ungkapnya.
Pembuatan tanggul laut, kata Muslim, dilakukan lebih untuk melindungi 17 pulau reklamasi. Itulah mengapa pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi bersemangat.
Alasan menyediakan air bersih lebih tak masuk akal. ”Debit air yang masuk Teluk Jakarta dari 13 sungai rata-rata 300 meter kubik per detik. Kebutuhan air Jakarta hanya 30 meter kubik per detik. Artinya, ada 270 meter kubik harus dipompa keluar, itu energi memompanya pakai apa?” katanya. ”Kalau mau ambil air untuk bahan baku air bersih, lebih masuk akal dari sungai di bagian hulu.”
Total biaya untuk memompa air dari tanggul dan meningkatkan kualitas air dalam tanggul, menurut hitungan Muslim, 600 juta dollar AS per tahun. ”Kalau alasannya kenaikan muka air laut, Singapura dan Malaysia juga terancam. Apakah mereka membuat tanggul laut? Tidak, karena kenaikan muka air laut tidak signifikan.”
Wacana lama
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III dan akan dibangun pada 2020-2030.
Proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030. Disebutkan, untuk mengatasi pasang naik air laut yang semakin tinggi karena pemanasan global, akan dibangun pulau-pulau dengan cara reklamasi. Pulau itu akan dilengkapi tanggul laut raksasa.
Belakangan, proyek yang kini disebut ”Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara” juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Asumsinya, tanggul akan terisi air tawar dari 13 sungai yang bermuara di dalamnya. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah pemicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan.
Dengan alasan itu pula, pada Juni 2013, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. ”Untuk giant sea wall, dari jadwal awalnya tahun 2020, akan groundbreaking pada 2014,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, seperti dikutip Kompas, Kamis (7/3/2013).
Gubernur DKI Joko Widodo, yang juga presiden terpilih, mengakui besarnya minat pihak swasta. ”Tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak,” kata Jokowi (Kompas, 7/3/2013).
Kamis (9/10/2014), pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/15/11072831/.Giant.Sea.Wall.Solusi.Bermasalah.bagi.Jakarta
Rabu, 08 Oktober 2014
Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan
Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Kamis, 25 September 2014
Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut
BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Jumat, 12 September 2014
Giant Sea Wall, Tanggul Raksasa Jakarta yang Dikepung 17 Pulau
Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) akan dikelilingi 17 pulau di Utara Jakarta. Di antara pulau tersebut, Presiden Baru Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun sebuah bandara.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pihaknya akan membahas mega proyek tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.
"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (11/9/2014).
Menurut Dedy, pemerintah juga tengah menjajaki nama yang pas untuk proyek Giant Sea Wall ini. Pasalnya pemerintah sepakat untuk menamai dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.
Di samping itu, sambungnya, Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa. Rencana ini masih terus dikaji karena akan berbenturan dengan rencana induk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pak Jokowi ingin ada airport di situ. Letaknya di antara 17 pulau atau di sisi Timur. Kami lagi lihat kelayakannya seperti apa karena sesuai rencana induk Kemenhub tidak ada airport di sana. Nanti kami lihat keputusannya di pemerintahan baru," tegas dia.
Setelah desain selesai, Giant Sea Wall ini bakal digarap oleh Badan Khusus, bukan sektoral, misal Kementerian Pekerjaan Umum atau lainnya. Keputusan pembentukan Badan Khusus sudah disepakati bersama.
Sementara untuk pembangunannya, dia bilang, konstruksi tanggul raksasa tahap I yakni seksi A dan seksi B ditargetkan rampung pada 2025. Secara keseluruhan, proyek ini akan selesai pada 2050.
"Tapi dari arahan Pak Jokowi menginginkan lebih cepat, misalnya untuk kesanggupan penyelesaian seksi A dan seksi B pada 2023 atau 2020," ucapnya.
Dedy mengaku, pengerjaan Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir di Jakarta membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) supaya bisa langsung dikerjakan cepat.
"Diharapkan bisa groundbreaking atau pencanangan 9 Oktober mendatang. Dana sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tergantung keputusan para menteri dan Gubernur DKI saat pertemuan akhir September nanti," pungkasnya.
Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2103686/giant-sea-wall-tanggul-raksasa-jakarta-yang-dikepung-17-pulau
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, pihaknya akan membahas mega proyek tersebut dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta pada bulan ini.
"Pemilik 17 pulau sudah memberikan izin, dan akan diintegrasikan di dalam hal-hal yang sudah disepakati. Izin merupakan bagian yang harus disiapkan dalam pembangunannya," ungkap dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (11/9/2014).
Menurut Dedy, pemerintah juga tengah menjajaki nama yang pas untuk proyek Giant Sea Wall ini. Pasalnya pemerintah sepakat untuk menamai dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing.
Di samping itu, sambungnya, Presiden Jokowi merencanakan pembangunan bandara di antara 17 pulau yang mengelilingi tanggul raksasa. Rencana ini masih terus dikaji karena akan berbenturan dengan rencana induk Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pak Jokowi ingin ada airport di situ. Letaknya di antara 17 pulau atau di sisi Timur. Kami lagi lihat kelayakannya seperti apa karena sesuai rencana induk Kemenhub tidak ada airport di sana. Nanti kami lihat keputusannya di pemerintahan baru," tegas dia.
Setelah desain selesai, Giant Sea Wall ini bakal digarap oleh Badan Khusus, bukan sektoral, misal Kementerian Pekerjaan Umum atau lainnya. Keputusan pembentukan Badan Khusus sudah disepakati bersama.
Sementara untuk pembangunannya, dia bilang, konstruksi tanggul raksasa tahap I yakni seksi A dan seksi B ditargetkan rampung pada 2025. Secara keseluruhan, proyek ini akan selesai pada 2050.
"Tapi dari arahan Pak Jokowi menginginkan lebih cepat, misalnya untuk kesanggupan penyelesaian seksi A dan seksi B pada 2023 atau 2020," ucapnya.
Dedy mengaku, pengerjaan Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir di Jakarta membutuhkan payung hukum berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) supaya bisa langsung dikerjakan cepat.
"Diharapkan bisa groundbreaking atau pencanangan 9 Oktober mendatang. Dana sudah dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tergantung keputusan para menteri dan Gubernur DKI saat pertemuan akhir September nanti," pungkasnya.
Pembangunan bendungan laut itu bertujuan menanggulangi banjir, khususnya rob di sisi utara Jakarta. Tanggul raksasa ini diproyeksikan untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan. Selain itu, tanggul ini juga untuk memudahkan pembuangan air dari daratan ke laut dan sebagai tempat penyimpanan air bersih.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2103686/giant-sea-wall-tanggul-raksasa-jakarta-yang-dikepung-17-pulau
Kamis, 12 Juni 2014
Cegah Banjir, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Dibangun Tahun Depan
VIVAnews - Dua perusahaan ikut bergabung dalam konsorsium percepatan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mereka akan ikut mengerjakan proyek reklamasi pantai, pembangunan kawasan terpadu, serta tanggul air laut raksasa (giant sea wall) di sebelah utara Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.
"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.
Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.
Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.
Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.
"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.
Tiga tahap besar
Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.
Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.
Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.
"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.
Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.
Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.
Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.
"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.
Tiga tahap besar
Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.
Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.
Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan
Selasa, 24 Desember 2013
90% Kondisi Tanggul di DKI Terancam Jebol
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah DKI Jakarta menegaskan hampir 90% tanggul penahan banjir di ibukota dalam kondisi darurat. Seperti tanggul di kawasan Latuharhary hampir jebol karena tidak kuat menahan debit air. "Semua tanggul memang bahaya, makanya kita ingin alihkan. Sebenarnya tanggul yang paling siap itu Banjir Kanal Timur (BKT), inspeksi semuanya bagus," ujar Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (23/12).
Karena tanggul yang tidak aman, Basuki menuturkan, beban air dialihkan ke BKT melaui sodetan dan gorong-gorong. Saat ini Banjir Kanal Barat (BKB) kelebihan volume air dari sejumlah sungai yang ada di ibukota. Antisipasi banjir, saat ini baru bisa memanfaatkan dan pengaturan debit air pintu air Manggarai. Menurut Basuki, debit air dialirkan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, tanpa 'menenggelamkan' kawasan ring 1, Medan Merdeka Utara (Istana Negara).
"Makanya kalau air sudah terlalu tinggi, buka pintu air manggarai. Kalau Waduk Pluit kerja dengan baik, enggak tenggelam Istana dan Balaikota, Pak Harto (Soeharto) bikin Waduk Pluit tuh untuk itu," lanjut Ahok. Untuk diketahui, tanggul di Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, terancam jebol. Tanggul itu pada Januari lalu sempat roboh diterjang tingginya debit air yang menenggelamkan sebagian wilayah DKI. Kekhawatiran melihat kondisi tersebut semakin kuat karena debit air saat ini juga terus naik. Pada pukul 08.00 WIB, Senin (23/12), debit air setinggi 680 sentimeter. Pukul 11.00 WIB, naik hingga 710 cm.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/44360-90-tanggul-di-dki-terancam-jebol.html
Karena tanggul yang tidak aman, Basuki menuturkan, beban air dialihkan ke BKT melaui sodetan dan gorong-gorong. Saat ini Banjir Kanal Barat (BKB) kelebihan volume air dari sejumlah sungai yang ada di ibukota. Antisipasi banjir, saat ini baru bisa memanfaatkan dan pengaturan debit air pintu air Manggarai. Menurut Basuki, debit air dialirkan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, tanpa 'menenggelamkan' kawasan ring 1, Medan Merdeka Utara (Istana Negara).
"Makanya kalau air sudah terlalu tinggi, buka pintu air manggarai. Kalau Waduk Pluit kerja dengan baik, enggak tenggelam Istana dan Balaikota, Pak Harto (Soeharto) bikin Waduk Pluit tuh untuk itu," lanjut Ahok. Untuk diketahui, tanggul di Jalan Latuharhary, Jakarta Selatan, terancam jebol. Tanggul itu pada Januari lalu sempat roboh diterjang tingginya debit air yang menenggelamkan sebagian wilayah DKI. Kekhawatiran melihat kondisi tersebut semakin kuat karena debit air saat ini juga terus naik. Pada pukul 08.00 WIB, Senin (23/12), debit air setinggi 680 sentimeter. Pukul 11.00 WIB, naik hingga 710 cm.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/44360-90-tanggul-di-dki-terancam-jebol.html
Rabu, 04 Desember 2013
Strategi DKI Jakarta antisipasi banjir 2014
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan sejumlah dana untuk antisipasi banjir, rob, dan genangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2014.
Program-program tersebut antara lain pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sebesar Rp1,66 triliun.
Pembangunan dan penguatan tanggul Rp179,20 miliar. Pengerukan sungai, saluram, waduk, situ, dan embung sebesar Rp140,36 miliar.
Pembangunan sistem polder dan pompa sebesar Rp119,96 miliar. Pembangunan tanggul pengaman pantai Rp150 miliar.
Selain itu antisipasi banjir juga dianggarkan untuk pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp600,50 miliar.
Sementara untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dan lubang biopori Rp121,50 miliar, peningkatan kualitas air sungai Rp100 miliar, penanganan kebersihan Rp859,45 miliar, serta revitalisasi Kebun Binatang Ragunan Rp252 miliar.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/407868/strategi-dki-jakarta-antisipasi-banjir-2014
Program-program tersebut antara lain pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sebesar Rp1,66 triliun.
Pembangunan dan penguatan tanggul Rp179,20 miliar. Pengerukan sungai, saluram, waduk, situ, dan embung sebesar Rp140,36 miliar.
Pembangunan sistem polder dan pompa sebesar Rp119,96 miliar. Pembangunan tanggul pengaman pantai Rp150 miliar.
Selain itu antisipasi banjir juga dianggarkan untuk pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp600,50 miliar.
Sementara untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dan lubang biopori Rp121,50 miliar, peningkatan kualitas air sungai Rp100 miliar, penanganan kebersihan Rp859,45 miliar, serta revitalisasi Kebun Binatang Ragunan Rp252 miliar.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/407868/strategi-dki-jakarta-antisipasi-banjir-2014
Sabtu, 23 November 2013
"Percuma, Warga Masih Rajin Buang Sampah di Saluran Air"
JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai upaya dilakukan Pemrov DKI Jakarta untuk meminimalisir kemungkinan banjir besar merendam Ibu Kota. Namun, upaya tersebut dianggap percuma jika warga tidak mengubah perilakunya membuang sampah.
Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.
”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).
Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.
Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.
Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.
Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.
”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.
”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.
BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.
”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.
Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.
Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air
Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.
”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).
Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.
Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.
Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.
Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.
”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.
”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.
BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.
”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.
Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.
Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.
Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air
Selasa, 24 September 2013
Atasi Banjir, Ini Saran Wali Kota Rotterdam untuk Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mengatasi persoalan banjir, yakni dengan melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.
"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.
Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.
Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.
Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.
Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.
"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.
Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.
"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.
Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi
"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.
Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.
Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.
Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.
Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.
"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.
Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.
"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.
Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi
Jumat, 08 Maret 2013
Tanggul raksasa dibangun, nelayan akan direlokasi
JAKARTA. Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana merelokasi para nelayan di pantai Utara Jakarta terkait pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif Cicip Sutardjo, mengungkapkan pihaknya tengah berkordinasi dengan Pemda DKI terkait hal tersebut.
Sharif bilang, Pemda DKI sudah memiliki solusi terkait nasib para nelayan tersebut. Namun menurutnya hal tersebut masih harus dibicarakan kembali secara khusus dengan dengan Gubernur DKI, Joko Widodo. "Ada ongkosnya untuk relokasi dan segala macam," ujar Sharif, ditemui di istana Wakil Presiden.
Adapun ground breaking pembangunan proyek tersebut akan dimulai pada tahun 2014 mendatang. Sebelumnya, Pemerintah setuju untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan tanggul raksasa, atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jakarta menjadi tahun 2014. Dalam rencana semula, proyek pembangunan tersebut seharusnya baru dimulai pada tahun 2020.
Untuk membangun proyek tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp 300 triliun. Proyek Tanggul Laut Raksasa yang memiliki panjang 40 kilometer sedianya akan dibangun di sepanjang Pantai Utara Jakarta untuk selain sebagai penahan arus rob air laut dan banjir juga akan digunakan untuk tempat penyimpanan air bersih sebagai sumber air baku.
Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/tanggul-raksasa-dibangun-nelayan-akan-direlokasi/2013/03/07
Sharif bilang, Pemda DKI sudah memiliki solusi terkait nasib para nelayan tersebut. Namun menurutnya hal tersebut masih harus dibicarakan kembali secara khusus dengan dengan Gubernur DKI, Joko Widodo. "Ada ongkosnya untuk relokasi dan segala macam," ujar Sharif, ditemui di istana Wakil Presiden.
Adapun ground breaking pembangunan proyek tersebut akan dimulai pada tahun 2014 mendatang. Sebelumnya, Pemerintah setuju untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan tanggul raksasa, atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara Jakarta menjadi tahun 2014. Dalam rencana semula, proyek pembangunan tersebut seharusnya baru dimulai pada tahun 2020.
Untuk membangun proyek tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp 300 triliun. Proyek Tanggul Laut Raksasa yang memiliki panjang 40 kilometer sedianya akan dibangun di sepanjang Pantai Utara Jakarta untuk selain sebagai penahan arus rob air laut dan banjir juga akan digunakan untuk tempat penyimpanan air bersih sebagai sumber air baku.
Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/tanggul-raksasa-dibangun-nelayan-akan-direlokasi/2013/03/07
Kamis, 21 Februari 2013
Giant Sea Wall Hadang Banjir sekaligus Macet
Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan giant sea wall atau tanggul laut merupakan salah satu cara mengatasi banjir akibat pasang air laut (rob) yang bersifat protektif.
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengungkapkan hal itu.
"Pola protektif dengan membangun tanggul di pinggir pantai atau lepas pantai membutuhkan biaya yang mahal tetapi itu bisa dicarikan solusi pembiayaannya," ungkapnya.
Menurutnya, tanah Jakarta yang strukturnya lunak (aluvial) semakin tergerus diakibatkan penyedotan air tanah yang berlebihan. "Kalau tanahnya turun kan air lautnya naik," paparnya.
Kenaikan permukaan air laut akibat amblesnya tanah diprediksi mencapai lebih dari 6 sentimeter per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global (global warming) yang berada di kisaran 8 milimeter per tahun.
Dosen Mitigasi Bencana Universitas Padjajaran itu mengatakan pembangunan tanggul bisa digunakan untuk fungsi lain. Contohnya, menjadi jalan atau akses transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta atau memperlancar distribusi angkutan. "Misalnya orang dari Bekasi ke Tangerang kalau lewat tol kan macet. Nah, nanti orang bisa lewat situ," ujarnya.
Namun, pembangunan tanggul harus memperhatikan tiga aspek yaitu technically reliable (bisa diandalkan), economically feasible, dan friendly atau secara lingkungan dapat diterima.
"Jadi harus ada master plan dan melalui kajian amdal yang matang," paparnya. "Kalau memang hasil studi amdalnya negatif ya tidak boleh dilanjutkan rencana itu," imbuhnya.
Diposaptono mengatakan, setiap kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan tanggul laut, akan menimbulkan dampak negatif terhadap aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya.
Dampak fisik seperti gangguan lalu lintas perairan, perairan semakin keruh, berubahnya rezim hidrodinamika (arus dan gelombang), perubahan batimetri (kedalaman perairan laut) pencemaran, erosi lahan reklamasi dan lahan sekitarnya, perubahan rezim air tanah (tata air tawar), dan sebagainya.
Adapun dampak kimia meliputi pencemaran air akibat pengerukan bahan atau material di dasar perairan. Dampak biologi berupa menurunnya keragaman, kelimpahan, menghambat organisme perairan.
Dampak lain yaitu menipisnya sumber daya perikanan. "Nah itu yang harus dikaji. Kan ada teknologi untuk menekan dampak-dampak itu," tegasnya.
Menurutnya, sederet dampak negatif itu dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan apabila reklamasi direcanakan komprehensif dan terpadu.
Komprehensif terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta terpadu terhadap bidang ilmu, sektoral, wilayah, dan ekosistem.
Di samping itu, reklamasi juga harus dilakukan di daerah yang tepat dengan teknologi dan cara yang tepat serta berwawasan lingkungan.
Secara umum, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dibedakan menjadi jenis yaitu sistem timbunan, sistem polder, serta gabungan polder dan timbunan.
Dari ketiga jenis itu, Diposaptono mengatakan reklamasi timbunan paling cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki curah hujan yang tinggi.(Haufan Hasyim Salengke/Was)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/21/5/132732/Giant-Sea-Wall-Hadang-Banjir-sekaligus-Macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)