Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mencanangkan wilayah kota administrasi Jakarta Utara sebagai lokasi pilot project pengolahan limbah sampah menjadi energi listrik.
“Jakarta Utara itu sebuah kota yang memiliki posisi sangat strategis, karena pintu masuk dari darat, laut dan udara melewati kota tersebut, makanya tidak elok apabila orang yang masuk melihat wilayah Utara yang kumuh,” ujar Djarot, Kamis (15/1), saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Utara.
Menurut Djarot agar wilayah di Jakarta Utara terlihat bersih maka harus dibenahi sistem pengolahan sampahnya yang selama ini menggunakan sanitary land fill. “Sistem tersebut sudah sangat ketinggalan dan tidak cocok untuk wilayah di DKI karena membutuhkan lahan dengan luas ratusan hektare," katanya.
Djarot mengungkapkan, pengolahan sampah menjadi tenaga listrik tersebut menggunakan teknologi terbaru dari Italia dan Inggris yang hanya membutuhkan luas lahan 2-2,5 hektare. “Teknologi ini membutuhkan sampah sebanyak 400 ton untuk bisa menghasilkan 6-8 Megawatt, saat ini sedang kami bangun dan jajaki lokasi tempatnya bekerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Listrik yang didapatkan dari pengolahan sampah tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengaliri Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) milik Pemprov DKI, sedangkan abunya dapat digunakan untuk campuran semen dan pembuatan paving block. “Jakarta Utara kita pilih sebagai lokasi pertama yang dicanangkan untuk penerapan sistem tersebut karena produksi sampahnya termasuk yang terbesar di Jakarta,” kata Djarot.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati, mengatakan siap untuk mendukung program tersebut. “Kami saat ini akan meningkatkan rit perjalanan truk sampah yang kami miliki dari satu rit menjadi dua rit,” ujar Dyah.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/240893-jakarta-utara-jadi-pilot-project-pengolahan-sampah-hasilkan-listrik.html
Tampilkan postingan dengan label hektare. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hektare. Tampilkan semua postingan
Jumat, 16 Januari 2015
Kamis, 14 Agustus 2014
Pungli di Dinas P2B Dianggap Jadi Penyebab Jakarta Kacau
VIVAnews - Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat (Gemitra), Sabam Manise, menilai kurang maksimalnya penataan Ibu Kota Jakarta karena tugas pokok dan fungsi Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Kadis P2B) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sabam menuding, unit kerja itu tidak mampu mengawasi banyaknya pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdampak pada berbagai permasalahan di Ibu Kota. Salah satunya menyebabkan kemacetan dan banjir.
"Pengawasan penertiban bangunan di Ibukota yang tidak konsisten memicu banjir dan kemacetan serta semakin bertambah dan sulit diatasi," kata Sabam, Senin, 11 Agustus 2014.
Menurut Sabam, sejak Dinas P2B dipimpin Putu N Indina, implementasi Peraturan peraturan tentang Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah DKI seperti Perda No. 7 Tahun 2010 dan SK Gubernur No 76 Tahun 2000 tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Sabam mencontohkan, Pembangunan Pasar Sentral Citra yang terletak di kawasan perumahan di Kelurahan Pengadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang berdiri di areal seluas 2,2 hektare. Kata dia, pasar sentral yang yang dikembangkan oleh PT Jembatan Kota Intan yang sudah hampir rampung sekitar 80 persen namun IMB belum keluar.
“Di lokasi tersebut berdiri sekitar 40 ruko 4 lantai, hunian dan di dalam terdapat lokasi pasar tradisional setinggi 4 lantai. AMDALnya belum keluar sebagai salah satu syarat untuk keluarnya IMB. Namun P2B tak melakukan tindakan terhadap pengembang itu,” tutur dia.
Kemudian contoh lainnya, pembangunan gedung PT United Traktor yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Menurut Sabam, bangunan yang berdiri di atas areal 22 hektare itu sesuai peruntukannya ketinggian bangunan di kawasan tersebut hanya 4 lantai, akan tetapi di lapangan dibangun 10 lantai.
"Praktik-praktik pelanggaran terhadap IMB disinyalir menjadi lahan-lahan pungli oleh oknum-oknum Dinas P2B," jelasnya.
Sabam menambahkan, dana miliaran rupiah setiap gedung diduga masuk ke kantong-kantong penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas P2B.
Seperti diberikan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas bantuannya dalam melakukan supervisi untuk menciptakan good governance yang lebih baik.
Ahok juga meminta KPK melakukan hal serupa untuk Dinas Pengawasan dan Penetriban Bangunan (P2B). Menurut Ahok, KPK mau membantu pemda untuk masalah yang dapat dikatakan sepele ini.
"Kalau bisa kami minta dibantu untuk dinas P2B dan dinas tata ruang. Jika memang ditemukan ada permainan baik oknum PNS maupun non-PNS maka saya tak segan-segan akan lakukan pemecatan," kata Ahok pada saat itu.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/528048-pungli-di-dinas-p2b-dianggap-jadi-penyebab-jakarta-kacau
Sabam menuding, unit kerja itu tidak mampu mengawasi banyaknya pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdampak pada berbagai permasalahan di Ibu Kota. Salah satunya menyebabkan kemacetan dan banjir.
"Pengawasan penertiban bangunan di Ibukota yang tidak konsisten memicu banjir dan kemacetan serta semakin bertambah dan sulit diatasi," kata Sabam, Senin, 11 Agustus 2014.
Menurut Sabam, sejak Dinas P2B dipimpin Putu N Indina, implementasi Peraturan peraturan tentang Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah DKI seperti Perda No. 7 Tahun 2010 dan SK Gubernur No 76 Tahun 2000 tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Sabam mencontohkan, Pembangunan Pasar Sentral Citra yang terletak di kawasan perumahan di Kelurahan Pengadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang berdiri di areal seluas 2,2 hektare. Kata dia, pasar sentral yang yang dikembangkan oleh PT Jembatan Kota Intan yang sudah hampir rampung sekitar 80 persen namun IMB belum keluar.
“Di lokasi tersebut berdiri sekitar 40 ruko 4 lantai, hunian dan di dalam terdapat lokasi pasar tradisional setinggi 4 lantai. AMDALnya belum keluar sebagai salah satu syarat untuk keluarnya IMB. Namun P2B tak melakukan tindakan terhadap pengembang itu,” tutur dia.
Kemudian contoh lainnya, pembangunan gedung PT United Traktor yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Menurut Sabam, bangunan yang berdiri di atas areal 22 hektare itu sesuai peruntukannya ketinggian bangunan di kawasan tersebut hanya 4 lantai, akan tetapi di lapangan dibangun 10 lantai.
"Praktik-praktik pelanggaran terhadap IMB disinyalir menjadi lahan-lahan pungli oleh oknum-oknum Dinas P2B," jelasnya.
Sabam menambahkan, dana miliaran rupiah setiap gedung diduga masuk ke kantong-kantong penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas P2B.
Seperti diberikan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas bantuannya dalam melakukan supervisi untuk menciptakan good governance yang lebih baik.
Ahok juga meminta KPK melakukan hal serupa untuk Dinas Pengawasan dan Penetriban Bangunan (P2B). Menurut Ahok, KPK mau membantu pemda untuk masalah yang dapat dikatakan sepele ini.
"Kalau bisa kami minta dibantu untuk dinas P2B dan dinas tata ruang. Jika memang ditemukan ada permainan baik oknum PNS maupun non-PNS maka saya tak segan-segan akan lakukan pemecatan," kata Ahok pada saat itu.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/528048-pungli-di-dinas-p2b-dianggap-jadi-penyebab-jakarta-kacau
Kamis, 03 Januari 2013
DKI Segera Bangun Deep Tunnel
JAKARTA (Suara Karya): Kondisi gorong-gorong di Ibu Kota yang hanya berdiameter 60 sentimeter dinilai tidak memadai lagi untuk mengimbangi curah hujan yang mencapai 100 milimeter per jam. Karena itu, Pemprov DKI akan membangun terowongan air atau deep tunnel yang berdaya tampung besar.
"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.
Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.
Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.
"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.
Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.
Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150
"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.
Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.
Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.
"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.
Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.
Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150
Langganan:
Postingan
(
Atom
)