JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Qlue diharapkan mampu menjembatani antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk berinteraksi dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
Marketing Qlue Ivan Renald Tigana menceritakan bagaimana selama ini Qlue digunakan masyarakat dan Pemprov DKI. Menurut dia, warga Jakarta melaporkan hal apa pun yang terjadi di sekitar mereka. Hal kecil sekali pun, seperti tumpukkan daun yang menutupi saluran air, juga dilaporkan.
Laporan warga itu, kata Ivan, memacu kinerja Pemprov DKI melalui aparatnya untuk bekerja cepat.
"Kita bisa lihat contohnya kinerja Dinas Perhubungan yang awalnya belum kelihatan progress apa-apa, sekarang cepat sekali penanganannya," kata Ivan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).
Dalam kaitannya dengan Dinas Perhubungan DKI, kata Ivan, warga bahkan melaporkan tentang kopaja yang ngetem sembarangan. Selang beberapa jam, laporan tersebut ditindaklanjuti dan sopir kopaja tersebut langsung ditilang. Hal itu bisa dilihat dari keterangan di dalam timeline aduan, jika ada tanda berwarna hijau, berarti telah ditindaklanjuti.
"Sekarang, setiap petugas yang men-TL (tindak lanjuti) laporan warga harus foto juga, sebagai bukti sudah dikerjakan. Foto itu nanti bisa dilihat di Qlue. Kalau penanganannya belum pas, warga bisa laporkan kembali. Semudah itu interaksinya," ujar Ivan.
Cara kerja Qlue
Sistem di Qlue mudah dipahami karena sama dengan sosial media yang lain. Komunikasi antar akun dilakukan dengan cara mention.
Masyarakat bisa mention lurah setempat jika ada keluhan di wilayahnya, seperti jalan rusak, sampah, dan sebagainya. Tidak hanya lurah yang punya akun, sampai ke kalangan petugas kebersihan dan petugas lapangan lainnya juga punya akun sendiri di Qlue.
Para petugas yang menerima laporan pun jadi tahu ada masalah apa di wilayahnya karena laporan yang dimuat mencakup foto terkini, keterangan wilayah dari GPS, dan cerita akun yang memuat laporan tersebut.
Kemudahan ini dimanfaatkan pejabat Pemprov DKI untuk "unjuk gigi" sekaligus jadi cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penilaian terhadap kinerja dinasnya, lurah, camat, dan anak buahnya yang lain.
Menurut Ivan, sampai saat ini, jumlah masyarakat Jakarta yang memakai Qlue baru sekitar 50.000 orang. Angka itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 10 juta lebih.
Petugas dan kalangan Pemprov DKI juga belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan Qlue. Jika ke depannya semua aktif di Qlue, penanganan dan penyelesaian masalah di Jakarta diharapkan bisa lebih baik lagi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/13/0529002/Warga.Jakarta.Laporkanlah.Masalah.di.Sekitarmu
Tampilkan postingan dengan label lurah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lurah. Tampilkan semua postingan
Kamis, 13 Agustus 2015
Rabu, 25 Februari 2015
Qlue dan CROP: Dua Aplikasi Jakarta Smart City Saling Sinergi
Jakarta, Selular.ID – Program Jakarta Smart City tak bisa lepas dari ekosistem pengelolanya agar berjalan optimal, mulai dari masyarakat, aparat/petugas, hingga pemerintah pusat. Keberhasilan rantai sistem “kota pintar” ini sejatinya bertumpu pada dua jenis aplikasi mobile berbasis Android, yakni Qlue dan Cepat Respons Opini Publik (CROP).
Qlue merupakan aplikasi yang berperan sebagai wadah penampung segala kepentingan warga, sedangkan CROP merupakan aplikasi yang hanya diperuntukkan bagi aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat Kepolisian dalam mengakomodir konten dari Qlue. Bangganya, kedua aplikasi tersebut besutan developer lokal, TerraLogic.
Qlue sebenarnya mengadopsi bentuk jejaring sosial, bukan hanya aplikasi satu arah. Di sini, warga dapat menyampaikan aspirasi pengaduan real time, melaporkan semua kejadian di sekitar, hingga mem-follow teman-teman layaknya jejaring sosial lain. “Paling sering sih tentang jalanan rusak, penumpukan sampah, dan macet. Sehari paling banyak pernah mencapai 200 sampai 300 laporan,” ujar M. Wahyu Firdiansyah, Marketing & Promotion TerraLogic, kepada Selular.ID.
Laporan disampaikan tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi juga foto. Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan dashboard smartcity.jakarta.go.id. TerraLogic sendiri merupakan partner Google dalam hal enterprise dan maps di Indonesia, sehingga perusahaan dengan mudah dapat menarik data pemetaan. “Kita tarik data dari Waze,” tambah Paulus Chandra, Account Manager TerraLogic.
Khusus CROP, aplikasi ini hanya bisa diunduh dan diinstal oleh seluruh aparat Pemprov DKI di smartphone mereka, terutama lurah dan camat. Jadi alur pelaporan di mulai dari postingan di Qlue, kemudian sampai ke Pemerintah Pusat, dan dari Pemerintah baru disalurkan ke lurah dan camat melalui CROP.
Saat ini, baik Qlue maupun CROP, baru bisa dinikmati oleh pengguna Android. Namun, TerraLogic berjanji bakal menyediakan fasilitas serupa untuk pemakai iOS dalam waktu dekat. “Masih kita develop, mungkin dua bulan ke depan sudah tersedia untuk iOS,” ucap Wahyu.
Sumber : http://selular.id/apps/2015/02/qlue-dan-crop-dua-aplikasi-jakarta-smart-city-saling-sinergi/
Qlue merupakan aplikasi yang berperan sebagai wadah penampung segala kepentingan warga, sedangkan CROP merupakan aplikasi yang hanya diperuntukkan bagi aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat Kepolisian dalam mengakomodir konten dari Qlue. Bangganya, kedua aplikasi tersebut besutan developer lokal, TerraLogic.
Qlue sebenarnya mengadopsi bentuk jejaring sosial, bukan hanya aplikasi satu arah. Di sini, warga dapat menyampaikan aspirasi pengaduan real time, melaporkan semua kejadian di sekitar, hingga mem-follow teman-teman layaknya jejaring sosial lain. “Paling sering sih tentang jalanan rusak, penumpukan sampah, dan macet. Sehari paling banyak pernah mencapai 200 sampai 300 laporan,” ujar M. Wahyu Firdiansyah, Marketing & Promotion TerraLogic, kepada Selular.ID.
Laporan disampaikan tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi juga foto. Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan dashboard smartcity.jakarta.go.id. TerraLogic sendiri merupakan partner Google dalam hal enterprise dan maps di Indonesia, sehingga perusahaan dengan mudah dapat menarik data pemetaan. “Kita tarik data dari Waze,” tambah Paulus Chandra, Account Manager TerraLogic.
Khusus CROP, aplikasi ini hanya bisa diunduh dan diinstal oleh seluruh aparat Pemprov DKI di smartphone mereka, terutama lurah dan camat. Jadi alur pelaporan di mulai dari postingan di Qlue, kemudian sampai ke Pemerintah Pusat, dan dari Pemerintah baru disalurkan ke lurah dan camat melalui CROP.
Saat ini, baik Qlue maupun CROP, baru bisa dinikmati oleh pengguna Android. Namun, TerraLogic berjanji bakal menyediakan fasilitas serupa untuk pemakai iOS dalam waktu dekat. “Masih kita develop, mungkin dua bulan ke depan sudah tersedia untuk iOS,” ucap Wahyu.
Sumber : http://selular.id/apps/2015/02/qlue-dan-crop-dua-aplikasi-jakarta-smart-city-saling-sinergi/
Senin, 15 Desember 2014
DKI Luncurkan Aplikasi QLUE Smart City
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi Smart City, Senin (15/12) siang. Melalui aplikasi senilai Rp 3,5 milyar itu, aparat bisa memantau dan langsung menindaklanjuti keluhan dari masyarakat serta menjadi penilaian atas kinerja lurah dan camat dalam menindaklanjuti keluhan warga.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Selasa, 15 Juli 2014
Cara Ahok Berantas Sampah dan Jalan Rusak
Liputan6.com, Jakarta - Masih banyaknya jalan rusak dan tumpukan sampah di sejumlah kawasan di Jakarta membuat Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan baru. Sesuai arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setiap kelurahan akan dilengkapi 50-100 pekerja harian lepas (PHL). Mereka nantinya bertugas menjaga kelurahan agar terhindar dari jalan rusak dan sampah.
"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.
Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.
"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.
Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.
Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.
"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak
"Nanti PHL akan kita taruh di kelurahan. Pak Wagub bilang 50 orang. Tapi teman-teman di lapangan bilang kurang. Nanti ditambahin rentang 50-100. Punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, ada selokan sampah, jalan rusak," jelas Sekda DKI Saefullah di Balaikota, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Saefullah mengatakan, Ahok menginginkan pengawasan atas kebersihan dan jalan rusak di Jakarta dimulai dari tingkat bawah, yaitu kelurahan. Karena selama ini pihaknya sudah menyediakan ratusan petugas taman, Satgas Air hingga Satgas Jalan, namun tidak bekerja maksimal. Sehingga, penempatan PHL di tiap kelurahan menjadi cara baru.
Menurut Saefullah, Ahok menginginkan PHL di setiap kelurahan bekerja layaknya petugas swasta di perumahan. Karena umumnya di perumahan meski jumlah petugasnya sedikit, namun kawasannya dapat terjaga kebersihannya.
"Jadi ingin mencontek PHL swasta di perumahan. Lurah nanti sebagai manajer wilayah diberikan 50 PHL. Tapi kalau kelurahan luas dan permasalahan tinggi, bisa sampai 100 orang. Nanti saya akan lakukan kajian kecil, kalau masih kurang bisa 150 orang. Tergantung kebutuhannya," jelasnya.
Para PHL itu nantinya dikontrak secara personal oleh lurah. Mereka akan diberi honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp 2,4 juta. Apabila kinerjanya dianggap baik, mereka juga akan mendapatkan bonus.
Untuk itu sedang dilakukan penghitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah PHL di tiap kelurahan. Anggaran gaji PHL tersebut rencananya masuk dalam APBD Perubahan DKI.
"PHL di tingkat dinas sudah include (termasuk) di situ. Sudah tidak ada di dinas. Ganti orang. Manajemennya ganti. Lurah. Kontrak personal. Kalau kita hitung-hitung malah lebih hemat dari PHL per dinas," tutur Saefullah.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2077640/cara-ahok-berantas-sampah-dan-jalan-rusak
Rabu, 21 Mei 2014
Ahok: Sistem Pengangkutan Sampah Bikin Jakarta Tak Bersih
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem angkut sampah menggunakan sistem per ton yang diterapkan selama ini. Ia menilai, sistem tersebut tidak efektif karena tak membuat Jakarta lebih bersih.
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.
"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.
"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.
Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.
"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih
Rabu, 30 Oktober 2013
DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)