Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek angkutan sungai (Waterway) yang digagas Pemprov DKI Jakarta sia-sia. Pasalnya, hingga saat ini alat transportasi air yang bertujuan mengurangi beban di jalan tidak beroperasi secara maksimal.
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengungkapkan, proyek Waterway yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara itu seperti dibuat setengah hati tanpa perencanaan yang matang. Padahal kata dia, transportasi air sangat membantu mengurangi kemacetan Jakarta.
"Waterway yang diresmikan di Muara Angkeh enggak jelas," kata Nirwono kepada Metrotvnews.com, Minggu (30/8/2015).
Bahkan menurut koordinator Gerakan Indonesia Menghijau ini, proyek Waterway merupakan bentuk kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan alat transportasi alternatif yang mapan. "Waterway bisa dibilang gagal lah," tegas dia.
Seperti diketahui, proyek Waterway diresmikan pada masa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 12 Februari 2013. Waterway mulanya diprioritaskan untuk penghuni rusunawa Marunda yang mengalami kesulitan akses trasnportasi menuju Muara Baru.
Waterway ini baru memiliki dua unit kapal khusus berkapasitas 24 penumpang dengan kecepatan 20 knot perjam, jarak Marunda-Muara Baru sepanjang 11 mil atau 17,7 kilometer bisa ditempuh selama 30 menit.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/30/163904/proyek-waterway-jakarta-bentuk-kegagalan-pemprov-dki
Tampilkan postingan dengan label rusunawa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label rusunawa. Tampilkan semua postingan
Senin, 31 Agustus 2015
Jumat, 21 Agustus 2015
437 KK Kampung Pulo Bersedia Pindah ke Rusun Jatinegara
Jakarta - Meski penertiban warga bantaran kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) sempat ricuh, tetapi warga mulai setuju untuk direlokasikan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat.
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Hingga kemarin malam, jumlah warga Kampung Pulo yang menyatakan bersedia pindah ke rumah susun Jatinegara Barat mencapai 437 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 315 diantaranya sudah mengambil kunci.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Ika Lestari Adji mengatakan rusunawa Jatinegara Barat memiliki kapasitas 520 unit. Ia menyebut, jumlah tersebut disesuaikan dengan peta bidang rumah-rumah warga yang akan digusur.
"Artinya, seluruh unit rumah susun Jatinegara Barat hanya diperuntukan bagi warga Kampung Pulo. Saya pastikan warga Kampung Pulo tidak akan direlokasi ke tempat lain selain ke Rusunawa Jatinegara Barat," Ika, Jakarta, Jumat (21/8)
Dia memperkirakan jumlah warga yang menyatakan pindah ke rumah susun yang dibangun di atas lahan yang dulunya menjadi lokasi Kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jaktim itu akan terus bertambah.
"Mungkin siang ini jumlahnya sudah semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang terkena penertiban dan relokasi di Kampung Pulo ada sebanyak 518 KK. Dia bersyukur telah semakin banyak warga yang bersedia pindah dan mengambil kunci unit hunian di Rusunawa Jatinegara Barat.
"Kita mulai pengundian langsung, ada 429 orang pertama. Lalu kenapa bisa begitu ramai? Dulu mereka berpikir dapat rusun bisa jual. Makanya, semua mau. Begitu sistemnya saya ubah dan tidak bisa jual langsung, yang ambil kunci tinggal 227 waktu itu, yang lain nggak jadi. Tapi sekarang sudah nambah 315 KK yang sudah ambil kunci," kata Basuki.
Salah satu syarat untuk mendapatkan rusunawa, warga harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusunawa. Selain itu, langsung dibuatkan rekening Bank DKI untuk pembayaran retribusi sebesar Rp 10.000 per hari.
"Syaratnya, kalau masuk rusun, langsung Dinas Dukcapil tukar KTP kamu, sesuai alamat di rusun. Lalu, kamu langsung dibuatkan ATM Bank DKI, yang alamatnya juga di rusun. Berarti kamu nggak bisa jual," terangnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, jika dijual, satu unit rusunawa bisa mencapai Rp 400 juta, karena fasilitas yang ada sudah seperti apartemen dan dilengkapi lift.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/300762-437-kk-kampung-pulo-bersedia-pindah-ke-rusun-jatinegara.html
Selasa, 06 Januari 2015
Jakarta Bangun 50 Ribu Rusunawa Tahun Ini
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini. Pembangunan akan diiringi dengan pemberantasan mafia rusun yang selama ini meresahkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/1), menyatakan saat telah tersedia lahan untuk 25 ribu unit rusunawa. "Tergetnya kami bisa bangun 50 ribu unit tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta.
Lokasi kelima puluh ribu rusunawa tersebut akan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rusunawa tersebut diharapkan Ahok bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu pembangunannya disertai upaya pencegahan mafia rusun.
Caranya pencegahan mafia rusun tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji, dengan menggunakan sistem debet otomatis dari rekening Bank DKI milik penyewa rusun. Untuk bisa memiliki rekening itu, data penyewa harus lengkap. "Semua (data penyewa) harus sesuai KTP. Perjanjian kontrak juga ada di situ semua," kata Ika.
Dengan sistem tersebut, Ika yakin mafia rusun dapat diberantas dengan cepat. "Kami akan mencoba bekerja dalam 100 hari ini," ujarnya.
Meski manargetkan membangun 50 ribu rusunawa, Pemprov DKI Jakarta belum mau menyebut lokasi pembangunannya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta M Saefullah hanya mengatakan pembangunan rusunawa akan dilaksanakan secepat mungkin. Ia berharap warga yang selama ini tinggal di kawasan tak layak seperti bantaran sungai, jalur hijau, atau pinggir rel kereta api untuk mau pindah ke rusunawa yang disediakan.
Pembangunan rusun ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Jakarta menjadi kota yang modern dan tertata rapi. Selama ini, permukiman kumuh di tepi sungai dan bantaran rel menjadi masalah yang dihadapi DKI Jakarta selain banjir dan macet.
Saat ini diperkirakan ada 5 juta orang di Jakarta yang tinggal di lahan yang tak semestinya. Jumlah itu bisa jadi lebih banyak jika dilakukan pendataan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan KTP yang dimiliki warga.
Semakin tahun, jumlah warga yang tinggal di lahan tak layak itu terus bertambah seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke ibu kota. Oleh sebab itu sejak era Gubernur Jakarta Joko Widodo, penertiban terus dilakukan, misalnya seperti revitalisasi Waduk Pluit, yakni dengan memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk itu ke Rusun Marunda.
Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150105182418-20-22526/jakarta-bangun-50-ribu-rusunawa-tahun-ini/
Senin, 11 Agustus 2014
Jakarta Masih Akan Terus Terendam Banjir
JAKARTA, KOMPAS.com - Program penanggulangan banjir masih jauh dari harapan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) T. Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km baru dapat terselesaikan 1,5 km. Pembangunan sodetan di tiga lokasi juga terkendala.
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.
Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.
Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.
Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.
Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.
"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.
Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.
Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.
"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir
Senin, 18 Maret 2013
Hindari Banjir Jakarta, Pemerintah Bangun Rusunawa di Dekat Bantaran Sungai
TRIBUNNEWS.COM - Satu di antara penyebab banjir akibat meluapnya sungai adalah banyaknya bangunan-bangunan yang didirikan di sekitar kawasan bantaran sungai. Seperti yang terjadi di kawasan bantaran Sungai Ciliwung.
"Ada yang di atas sungai membuat rumah, padahal itu bahaya, kalau ada sampah tersangkut bisa merobohkan rumahnya," ujar Dirjen Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Subandrio Pitoyo.
Fenomena tersebut menurutnya tak lepas dari permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat. Ia mengatakan jika warga bantaran sungai tersebut memiliki modal, tentu mereka juga tidak ingin tinggal di bantaran sungai.
"Saya lihat ini lebih kepada masalah sosial. Seandainya mereka punya uang tentu mereka tinggalnya di Pondok Indah," katanya.
Subandrio menambahkan, pihaknya sampai saat ini mencatat ada sekitar 71.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 350.000 jiwa.
Pemukiman merekalah yang setiap musim hujan rawan dilanda banjir akibat meluapnya sungai. Untuk itu, Subandrio menyebut pihaknya telah melakukan beragam upaya guna mengurangi risiko banjir akibat luapan sungai, di antaranya dengan jalan menormalisasi Sungai Ciliwung.
"Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur itu merupakan upaya kami untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Tahun ini rencananya rusunawa akan dibangun tak jauh dari bantaran sungai. Agar bisa mengakomodasi warga di sana yang pekerjaannya di sekitar wilayah situ," tandasnya.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/17/hindari-banjir-jakarta-pemerintah-bangun-rusunawa-di-dekat-bantaran-sungai
"Ada yang di atas sungai membuat rumah, padahal itu bahaya, kalau ada sampah tersangkut bisa merobohkan rumahnya," ujar Dirjen Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Subandrio Pitoyo.
Fenomena tersebut menurutnya tak lepas dari permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat. Ia mengatakan jika warga bantaran sungai tersebut memiliki modal, tentu mereka juga tidak ingin tinggal di bantaran sungai.
"Saya lihat ini lebih kepada masalah sosial. Seandainya mereka punya uang tentu mereka tinggalnya di Pondok Indah," katanya.
Subandrio menambahkan, pihaknya sampai saat ini mencatat ada sekitar 71.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 350.000 jiwa.
Pemukiman merekalah yang setiap musim hujan rawan dilanda banjir akibat meluapnya sungai. Untuk itu, Subandrio menyebut pihaknya telah melakukan beragam upaya guna mengurangi risiko banjir akibat luapan sungai, di antaranya dengan jalan menormalisasi Sungai Ciliwung.
"Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur itu merupakan upaya kami untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Tahun ini rencananya rusunawa akan dibangun tak jauh dari bantaran sungai. Agar bisa mengakomodasi warga di sana yang pekerjaannya di sekitar wilayah situ," tandasnya.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/17/hindari-banjir-jakarta-pemerintah-bangun-rusunawa-di-dekat-bantaran-sungai
Langganan:
Postingan
(
Atom
)