JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana menambah ruas jalan di Ibu Kota. Kebijakan ini sebagai solusi menekan angka kemacetan yang semakin parah.
Kebijakan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago kemarin. Ahok menuturkan, dalam pertemuan itu Andrinof meminta dia segera melakukan proses pembayaran utang kepada masyarakat dalam bentuk menambah ruas jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap mengganggu aktivitas.
”Ya kita tambah pembangunan jalan layang, underpass , menambah rasio jalan, termasuk jalan inspeksi sungai,” kata Ahok di Kantor KementerianPPN/ Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Ahok, berdasarkan hasil pertemuan dengan Andrinof, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun flyover dan underpass.
Misalnya untuk penambahan rute busway koridor XIII (Ciledug-Blok M) yang akan dilanjutkan hingga Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kementerian PU-Pera membangun jalan tembusan atau underpass dari Kuningan ke Jalan Kapten Tendean. ”Intinya tahun ini kami akan menambah rasio jalan, khususnya 15 koridor busway dan jalan inspeksi,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah pusat mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Namun, dia berharap Ahok juga tidak lupa membayar utang kepada warga Jakarta. ”Saya ingatkan tetap bayar utang yakni menambah jalan umum. Bentuknya bisa underpass atau flyover,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, tahun ini pihaknya hanya akan mengerjakan penambahan ruas jalan layang busway koridor XIII (Ciledug- Blok M). Sementara pembangunan underpass dan flyover difokuskan pada pembebasan lahannya terlebih dahulu di antaranya Pulogebang, Permata Hijau, dan Kuningan.
”Rawa Jati hingga Pasar Minggu juga akan dibuat jalan tembus. Kami fokus pembebasan lahan terlebih dahulu seperti jalan inspeksi, termasuk enam jalan tol dalam kota yang dibangun pemerintah pusat,” paparnya. Pembangunan fisik busway koridor XIII mulai dilakukan April mendatang. Saat ini masih dilakukan rancang desain hingga tiga bulan mendatang. Proses lelang telah selesai.
Hanya, pembangunan tidak dapat langsung dilakukan karena pemenang tender harus merancang desain terlebih dahulu. Pembangunan fisik busway dibagi menjadi delapan paket pengerjaan. Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte dengan anggaran Rp2,5 triliun. Rinciannya Rp200 miliar untuk biaya konsultan perencanaan, desain awal, dan konsultan manajemen. Pembangunan fisik Rp2,3 triliun.
Biaya pembangunan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyears ). Busway dengan model jalan layang ini ditargetkan beroperasi 2016. Jalan layang yang dibangun memiliki panjang 9,4 kilometer yang terbentang dari Ciledug hingga Jalan Kapten Tendean, lebar 9 meter, dan tinggi sekitar 12-20 meter. Di bagian lain, Pemkot Jakarta Pusat mempercepat pembangunan jalan inspeksi.
Pembangunan jalan alternatif dinilai bisa mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, beberapa jalan inspeksi yang belum dapat ditembus yakni pinggir Kali Ciliwung dari Tugu Tani ke Jalan Raden Saleh. Kemudian pinggir Kanal Banjir Kanal Barat (KBB) dari Roxy hingga Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang.
Menurutnya, jalan inspeksi terbukti bisa menjadi alternatif bagi sebagian pengendara. Ini terlihat dari pengoperasian jalan inspeksi di Kemayoran yang bisa tembus ke Jalan Raya Sunter. ”Kemudian jalan dari Sunter menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” tuturnya. Mangaramengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi masalah di lapangan salah satunyakesediaanwargapindah.
Masalah selanjutnya adalah pencahayaan setelah dilakukan pembebasan. Jika pencahayaan tidak maksimal, setelah dibebaskan lahan akan ditinggali lagi. Kemudian koordinasi dengan instansi terkait. ”Saat ini pengerjaan jalan sepanjang Roxy-Tanah Abang sudah selesai. Sisi sebelah kanan juga akan dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Untuk kawasan Tugu Tani hingga Jalan Raden Saleh, masalah yang cukup menyulitkan adalah pembebasan tempat ibadah karena urusan administrasinya harus sampai ke Kementerian Agama. ”Selain masjid, kendala di kawasan tersebut masih ada pom bensin dan hotel,” ujarnya.
Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Muslim mengatakan, untuk mengurai kemacetan dalam tiga bulan ini, pihaknya melakukan sterilisasi di Roxy dan Tanah Abang. Dua kawasan tersebut menjadi lokasi parkir liar terbanyak. ”Termasuk angkot ngetem ,” ujarnya. Dia menambahkan, maraknya parkir liar karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian sehingga untuk penataan pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu dukungan dari kelurahan dan kecamatan setempat.
Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/947169/149/atasi-macet-dki-tambah-ruas-jalan-1420603519
Tampilkan postingan dengan label desain. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label desain. Tampilkan semua postingan
Kamis, 08 Januari 2015
Rabu, 08 Oktober 2014
Giant Sea Wall Pelindung Jakarta dari Banjir Hingga 100 Tahun Kedepan
Jakarta – Groundbreaking Proyek pembangunan Tanggul Laut ‘Garuda Raksasa’ atau Giant Sea Wall telah mendapat kepastian dari pemerintah. Rencananya proyek yang termasuk dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) tersebut akan dimulai 9 Oktober 2014.
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Sedangkan, awal pembangunan proyek ini baru akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hal ini dikarenakan masih menunggu selesainya detil desain yang sedang dikerjakan dan teknis pengerjaan terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana pembangunan proyek ini secara gambaran kasar, di pesisir utara Jakarta akan dibangun sebuah tanggul raksasa. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall hasil reklamasi laut ini nantinya akan dilengkapi dengan pompa raksasa penyedot air ke laut.
Selain membutuhkan dana yang cukup besar, proyek ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Olehkarena itu, tak heran jika proyek ini dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Khususnya dalam penyediaaan teknologi untuk pembangunan daerah perkotaan baru dan pasir untuk mereklamasi lautan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menjelaskan, saat ini perencanaan pembangunan masih dalam tahap menyelesaikan desain detil dari proyek tanggul raksasa ini. Rencananya selain melibatkan para insinyur lokal, juga akan melibatkan para ahli asing.
Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan kegiatan pengambilan air tanah yang cukup besar.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun dianggap membahayakan kota Jakarta yang diprediksi akan tenggelam 15 tahun lagi. Oleh karena itu, dengan adanya proyek Tanggul Raksasa ini, setidaknya bisa meminimalisir tenggelamnya Jakarta 15 tahun kedepan.
Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani mengatakan, keberadaan tanggul raksasa akan menjadi pelindung Jakarta dari ancaman banjir hingga 100 tahun. Diperkirakan proyek ini akan selesai secepat-cepatnya tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 500 triliun.
Sumber : http://pewartaekbis.com/giant-sea-wall-pelindung-jakarta-dari-banjir-hingga-100-tahun-kedepan/8896/
Kamis, 25 September 2014
Kota Jakarta Akan Diperluas Ke Laut
BELUM dapat dibayangkan bagaimana nanti bentuk kota Jakarta setelah diperluas sampai ke laut. Tidak hanya Singapura yang terus mereklamasi negaranya sampai ke tengah laut, tetapi Jakarta juga tidak mau ketinggalan. Areal laut yang ditimbun menjadi lahan pembangunan, memang menjadi lebih murah ketimbang harga tanah di daratan Jakarta yang terus melambung tinggi melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang juga terus meningkat.
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Untuk mencapai tujuan itu, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di lepas pantai utara. Belum diketahui berapa luas areal laut Teluk Jakarta yang kelak akan ditanggul untuk perluasan lahan pembangunan ini. Namun yang jelas, selain perluasan areal, tanggul tersebut juga dibuat sebagai pengendali banjir, sekaligus untuk mengatasi krisis air bersih dan jaringan pipa. Pemerintah juga berencana membangun pusat-pusat bisnis di sepanjang area proyek tanggul raksasa tersebut.
Selama ini, memang sudah dibuat rancang bangun atau desain tanggul raksasa tersebut. Mungkin mengambil pengalaman pembangunan tembok raksasa dari negara Belanda. Namun, pemerintah Korea Selatan juga sudah menawarkan diri untuk membantu menyempurnakan desain tanggul raksasa tersebut.
Bantuan ini disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taiyoung Cho saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Taiyoung, negaranya baru saja menyelesaikan pembangunan Tanggul Laut Saemangeum di Pelabuhan Gunsan. Desain Tanggul Saemangeum yang dibangun mulai 1991 itu mirip dengan rencana desain tanggul laut raksasa di utara Jakarta itu. Panjang tanggul Saemangeum 33,9 kilometer juga hampir sama dengan rencana panjang tanggul raksasa Jakarta.
Tawaran Korea Selatan ini mungkin bisa juga mempercepat pembangunan tanggul raksasa Jakarta, karena skema pembiayaan proyek bernilai triliunan rupiah inipun direncanakan melibatkan sektor swasta, di luar anggaran negara. Hanya sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pemprov DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan, tawaran bantuan penyempurnaan desain dari Pemerintah Korea Selatan ini tepat waktunya, karena saat ini desain tanggul memang sedang disempurnakan setelah menerima masukan dari sejumlah pihak. “Desainnya tidak hanya berkonsentrasi pada wilayah hilir di lautan, tetapi juga diintegrasikan dengan kondisi di hulu,” katanya.
Tanggul Saemangeum di Kosel ini, juga telah ditinjau Wagub Basuki baru-baru ini, pada saat menyasikan pertandingan Asian Games yang tengah berlangsung di sana. Dalam proyek tanggul raksasa Jakarta ini, Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelesaikan desain dan standar proyek, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana proyek.
Dengan terbangunnya nanti tanggul raksasa ini, maka segala perencanaan bisa didesain secara leluasa di areal kosong yang terbangun dari awal. Sehingga perencanaan desain yang sempurna dari awal dan mengantisipasi pembangunan berjangka jauh ke depan, maka tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Yang jelas, kota pantai baru Jakarta nanti, sebagaimana perluasan negara kota Singapura, harus dirancang menjadi kebanggaan Ibu kota negara, dan menjadi waterfront city termegah yang sudah lama dicita-citakan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sampai Fauzi Bowo sebelum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sekarang ini.
Pembenahan kota Jakarta menuju kota yang bebas banjir dan macet lalu lintas, terus dilakukan Pemprov DKI. Penataan dan revitalisasi Waduk Pluit, merupakan satu contoh persiapan menuju terwujudnya kota pantai di kawasan tanggul raksasa nanti. Demikian pula pentaan kawasan sekitar Penjaringan, Tanjung Priok sampai ke Marunda.
Ke luar Jakarta, pertemuan informal dengan tujuh kepala daerah di Bodetabek yang diprakarsai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta hari Rabu (17/9) malam, juga dimaksudkan untuk membuka pintu komunikasi guna menjalin kerja sama pembangunan. Walaupun sudah ada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, nyatanya komunikasi antarkota yang saling tersambung ini tidak mulus.
Menurut Wagub Basuki, BKSP Jabodetabek tidak pernah bisa mempertemukan semua kepala daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai masalah dari hulu ke hilir. Padahal, ketujuh daerah yang saling tersambung ini, sebaiknya mengombinasikan program pembangunan fisik maupun infrastrukturnya.
Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kota-jakarta-akan-diperluas-ke-laut/
Senin, 26 Mei 2014
Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya
TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.
PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.
"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).
Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.
Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.
Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.
Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.
Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.
"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.
Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.
Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya
Selasa, 30 Juli 2013
Jokowi: Dua Ruas Tol Setelah MRT & Monorel Berjalan
BERITAJAKARTA.COM — 29-07-2013 14:45
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.
Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).
Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.
Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.
Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.
Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.
Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).
Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.
Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.
Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.
Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.
Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409
Rabu, 24 April 2013
Proyek flyover Casablanca dihentikan agar tak langgar prosedur
Pembangunan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) atau flyover Kampung Melayu-Tanah Abang dihentikan untuk sementara waktu guna menunggu hasil audit BPK dan BPKP.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek tersebut dibiayai secara multiyears atau bertahap untuk tahun jamak 2011 dan 2012 dengan persetujuan DPRD DKI. Pada awal pembangunan, proyek ditargetkan selesai pada 2012.
"Multiyearsnya juga ada persetujuan Dewan, duitnya disiapin biar gamblang semuanya nanti keliru lagi. Setelah sampai 2012 akhir, ya kan ternyata proyeknya belum selesai. Nah, ini kalau multiyears diteruskan harus ada persetujuan Dewan ndak, boleh ndak? Meskipun anggarannya ada di APBD, tapi boleh ndak," jelas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).
Namun demikian, Jokowi mengaku tak hafal soal nominal anggaran untuk proyek tersebut. Dia mengatakan, jika proyek tersebut diteruskan, hal utama yang harus dipertanyakan adalah apakah melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran.
"Pertanyaannya itu, nanti melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran. Jadi kita ini pada proses kehati-hatian. Nanti barangnya rampung, saya enggak ngerti juntrungannya keliru saya. Kehati-hatian saja enggak ada yang lain," paparnya.
Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan mengaku penghentian proyek tersebut dikarenakan adanya perubahan desain, selain terkait realisasi anggaran proyek Rp 2 triliun yang tak jelas.
"Awalnya kita tidak tahu. Kita tahu setelah pengerjaan mau selesai," ujar Manggas di Balai Kota Jakarta.
Pihak kontraktor beralasan perubahan desain terpaksa dilakukan karena kondisi darurat. Sebab, ada pipa air baku milik PDAM di bawah jalur. Pipa yang tertanam di kedalaman dua meter ini menghalangi pembuatan fondasi jalan.
Dia mengatakan, pipa yang menjadi sumber air bersih warga Jakarta ini tidak mungkin di pindahkan. "Seharusnya semua ini sudah diketahui dari tahap persiapan awal. Saya enggak tahu kenapa bisa jadi begini," katanya.
Dia enggan menyebut siapa orang yang bersalah dalam proyek tersebut. Sebab, hal utama adalah menunggu hasil audit BPK dan BPKP yang sekarang masih proses.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/proyek-flyover-casablanca-dihentikan-agar-tak-langgar-prosedur.html
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek tersebut dibiayai secara multiyears atau bertahap untuk tahun jamak 2011 dan 2012 dengan persetujuan DPRD DKI. Pada awal pembangunan, proyek ditargetkan selesai pada 2012.
"Multiyearsnya juga ada persetujuan Dewan, duitnya disiapin biar gamblang semuanya nanti keliru lagi. Setelah sampai 2012 akhir, ya kan ternyata proyeknya belum selesai. Nah, ini kalau multiyears diteruskan harus ada persetujuan Dewan ndak, boleh ndak? Meskipun anggarannya ada di APBD, tapi boleh ndak," jelas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).
Namun demikian, Jokowi mengaku tak hafal soal nominal anggaran untuk proyek tersebut. Dia mengatakan, jika proyek tersebut diteruskan, hal utama yang harus dipertanyakan adalah apakah melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran.
"Pertanyaannya itu, nanti melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran. Jadi kita ini pada proses kehati-hatian. Nanti barangnya rampung, saya enggak ngerti juntrungannya keliru saya. Kehati-hatian saja enggak ada yang lain," paparnya.
Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan mengaku penghentian proyek tersebut dikarenakan adanya perubahan desain, selain terkait realisasi anggaran proyek Rp 2 triliun yang tak jelas.
"Awalnya kita tidak tahu. Kita tahu setelah pengerjaan mau selesai," ujar Manggas di Balai Kota Jakarta.
Pihak kontraktor beralasan perubahan desain terpaksa dilakukan karena kondisi darurat. Sebab, ada pipa air baku milik PDAM di bawah jalur. Pipa yang tertanam di kedalaman dua meter ini menghalangi pembuatan fondasi jalan.
Dia mengatakan, pipa yang menjadi sumber air bersih warga Jakarta ini tidak mungkin di pindahkan. "Seharusnya semua ini sudah diketahui dari tahap persiapan awal. Saya enggak tahu kenapa bisa jadi begini," katanya.
Dia enggan menyebut siapa orang yang bersalah dalam proyek tersebut. Sebab, hal utama adalah menunggu hasil audit BPK dan BPKP yang sekarang masih proses.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/proyek-flyover-casablanca-dihentikan-agar-tak-langgar-prosedur.html
Kamis, 03 Januari 2013
DKI Segera Bangun Deep Tunnel
JAKARTA (Suara Karya): Kondisi gorong-gorong di Ibu Kota yang hanya berdiameter 60 sentimeter dinilai tidak memadai lagi untuk mengimbangi curah hujan yang mencapai 100 milimeter per jam. Karena itu, Pemprov DKI akan membangun terowongan air atau deep tunnel yang berdaya tampung besar.
"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.
Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.
Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.
"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.
Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.
Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150
"Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan. Ada yang mengikuti blue print, action lapangan, serta terobosan lainnya, tapi harus tetap mengikuti desain besarnya. Kalau banjir tidak ada terobosan dan kita tunggu tiap tahun (perbaikan) 8 titik, butuh berapa lama," kata Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Nantinya, menurut Jokowi, deep tunnel yang akan dibuat berdiameter 16 meter mulai dari sepanjang Jalan MT Haryono hingga Pluit, Jakarta Utara. Diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk membangun deep tunnel ini mencapai Rp 16 triliun.
Untuk mendanai pembangunan terowongan itu, selain dari APBD DKI Jakarta, Jokowi mengaku akan menggandeng investor. Ditargetkan pengerjaan terowongan raksasa itu bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun.
Terkait pendanaan Jokowi menegaskan, pihaknya lebih memilih melibatkan investor daripada pemerintah pusat. "Sekarang belum, tapi nanti Januari (investor) pasti akan antre karena lihat feasible-nya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, deep tunnel itu akan dibangun multifungsi, sehingga tidak hanya dapat menangani banjir, tetapi juga bisa untuk utilitas, saluran air limbah, jalan, saluran air baku PDAM, dan sebagainya.
"Kenapa tidak, karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain sudah ada, kan hanya penggunaannya akan ditambah. Sehingga DKI dapat pemasukan juga," tambahnya.
Dalam pembangunan deep tunnel itu, dirinya mengaku tidak akan melibatkan pemerintah pusat. Padahal dalam kajian pada era Gubernur Sutiyoso, pusat mengalokasikan 25 persen dan Pemprov DKI 25 persen untuk proyek tersebut. Sisanya baru dilempar ke publik. "Sementara ini belum terpikir minta bantuan pusat. Biar segera nanti kita putuskan," ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan dibebani pembangunan itu, lantaran berkaitan dengan air dan jalan. Ia memastikan akan membangun deep tunnel karena sudah teruji bisa mengatasi banjir di beberapa negara, seperti Kuala Lumpur. "Di negara lain sudah ada, kok. Kalau harus uji-uji terus, nanti habis waktu saya," ucapnya.
Ia menegaskan, rencana pembangunan deep tunnel sudah ada sejak dulu. Sehingga ia bisa menggunakan desain yang sudah ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi saat ini. "Kalau gambarnya sudah komplet, nanti saya tunjukkan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, justru meminta agar pembangunan deep tunnel harus dikaji ulang. Selain itu, harus dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemprov DKI Jakarta sendiri hingga saat ini belum menyerahkan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta. "Itu harus masuk dalam RPJMD karena termasuk program jangka panjang," ujarnya.
Dikatakan Ferrial, Pemprov DKI Jakarta juga belum memasukkan program tersebut ke Rancangan APBD 2013. Tetapi, jika memang kebutuhannya mendesak, bisa saja dimasukkan dalam APBD perubahan nanti. "Memang tidak ada di anggaran penetapan, tapi bisa di perubahan pertengahan tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, program pembebasan lahan trase kering Banjir Kanal Timur (BKT) mengalami kemajuan. Dari 1,162 bidang seluas 40,2 hektare, tahun 2012 dapat dibebaskan sebanyak 192 bidang seluas 34.341 m2 (3,43 hektare). (Yon Parjiyono/Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=318150
Langganan:
Postingan
(
Atom
)