Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta

Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.

Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.

“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).

Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.

DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.

“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.

Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.

“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.

Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/

Proyek flyover Casablanca dihentikan agar tak langgar prosedur

Pembangunan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) atau flyover Kampung Melayu-Tanah Abang dihentikan untuk sementara waktu guna menunggu hasil audit BPK dan BPKP.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek tersebut dibiayai secara multiyears atau bertahap untuk tahun jamak 2011 dan 2012 dengan persetujuan DPRD DKI. Pada awal pembangunan, proyek ditargetkan selesai pada 2012.

"Multiyearsnya juga ada persetujuan Dewan, duitnya disiapin biar gamblang semuanya nanti keliru lagi. Setelah sampai 2012 akhir, ya kan ternyata proyeknya belum selesai. Nah, ini kalau multiyears diteruskan harus ada persetujuan Dewan ndak, boleh ndak? Meskipun anggarannya ada di APBD, tapi boleh ndak," jelas Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/4).

Namun demikian, Jokowi mengaku tak hafal soal nominal anggaran untuk proyek tersebut. Dia mengatakan, jika proyek tersebut diteruskan, hal utama yang harus dipertanyakan adalah apakah melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran.

"Pertanyaannya itu, nanti melanggar kaidah-kaidah prosedur anggaran. Jadi kita ini pada proses kehati-hatian. Nanti barangnya rampung, saya enggak ngerti juntrungannya keliru saya. Kehati-hatian saja enggak ada yang lain," paparnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan mengaku penghentian proyek tersebut dikarenakan adanya perubahan desain, selain terkait realisasi anggaran proyek Rp 2 triliun yang tak jelas.

"Awalnya kita tidak tahu. Kita tahu setelah pengerjaan mau selesai," ujar Manggas di Balai Kota Jakarta.

Pihak kontraktor beralasan perubahan desain terpaksa dilakukan karena kondisi darurat. Sebab, ada pipa air baku milik PDAM di bawah jalur. Pipa yang tertanam di kedalaman dua meter ini menghalangi pembuatan fondasi jalan.

Dia mengatakan, pipa yang menjadi sumber air bersih warga Jakarta ini tidak mungkin di pindahkan. "Seharusnya semua ini sudah diketahui dari tahap persiapan awal. Saya enggak tahu kenapa bisa jadi begini," katanya.

Dia enggan menyebut siapa orang yang bersalah dalam proyek tersebut. Sebab, hal utama adalah menunggu hasil audit BPK dan BPKP yang sekarang masih proses.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/proyek-flyover-casablanca-dihentikan-agar-tak-langgar-prosedur.html