Megapolitan "Polycentric", Solusi Macet Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, sudah tidak terpisahkan dengan kawasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Debotabek). Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan Jadebotabek dengan populasi mendekati 30 juta jiwa, akan menjadi salah satu megapolitan terbesar di dunia.

Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.

Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.

Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.

Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.

Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.

Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.

Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.

"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).

Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.

"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.

Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.

"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.

Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.

"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.

Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.

Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.

Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.

Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.

"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta

Bike Sharing... Sewa Sepeda Asyik Lawan Macet Jakarta

Liputan6.com, Jakarta : Bike Sharing bisa jadi alternatif melawan macet Jakarta. Warga bisa asyik bersepeda setiap hari, tidak hanya pada akhir pekan. Konsep Bike Sharing ditawarkan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) kepada Pemprov DKI.

Dengan Bike Sharing, menurut Direktur ITDP Yoga Adiwinarto, masyarakat dapat menyewa unit sepeda untuk rute dan waktu tertentu dengan manajemen yang lebih profesional dan modern.

"Teknisnya, di tiap dekat halte transportasi umum, ada terminal-terminal sepeda. Minimal, di dalam satu terminal itu ada 20 unit sepeda yang masyarakat umum bisa menyewa," kata Yoga dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Nantinya, untuk menyewa sepeda, warga harus lebih dulu membeli kartu semacam e-ticketing yang berisi data identitas pemegang kartu serta jumlah saldo. Kemudian, saat akan memakai sepeda, kartu tinggal ditempelkan ke alat pemindai di terminal sepeda. Kunci pengaman sepeda pun akan terlepas dan dapat digunakan.

Di terminal sepeda tersebut, lanjut Yoga, juga akan ditampilkan rute sepeda agar masyarakat tidak sulit mencari rute yang tepat untuk dilalui.

"Rencananya, bahkan kartu e-ticketing penyewaan sepeda itu juga terintegrasi dengan Transjakarta dan yang lainnya," ujarnya.

Yoga menilai konsep 'Bike Sharing' sesuai jika diterapkan di ibukota. Sebab, arus lalu lintas Jakarta kerap padat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi. Apabila konsep tersebut diterapkan di kawasan perkantoran, para pekerja dapat menggunakan sepeda untuk makan siang atau rapat di gedung yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja sendiri.

"Investasi konsep ini pun jauh lebih murah daripada pengadaan bus. Untuk 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan alat dan jalurnya, hanya sekitar Rp 40,296 miliar," demikian Yoga.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/754442/bike-sharing-sewa-sepeda-asyik-lawan-macet-jakarta

Cara Sehat Atasi Kemacetan Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Jakarta, Yoga Adiwinarto, mengatakan untuk menangani kemacetan di kawasan bisnis, seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan, tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional.

Dia mengusulkan sebuah sistem jaringan transportasi yang mengandalkan sepeda. Isitilahnya bike sharing. Konsepnya meniru program serupa di Hangzhou, Cina, yang secara umum mirip rental sepeda.

Masyarakat meminjam sepeda di terminal penyewaan untuk pergi ke lokasi tujuan. Hanya bike sharing ini dikelola dengan cara lebih modern. Sasarannya hanya untuk perjalanan jarak pendek sekitar 1 kilometer.

"Ada terminal-terminal sepeda yang ditempatkan di dekat halte transportasi masal macam Transjakarta," katanya, kemarin. Di dalam satu terminal, minimal ada 20 sepeda. Untuk menyewa sepeda tersebut, masyarakat menggunakan fasilitas semacam e-ticketing.

Bahkan, menurut Yoga, nilai investasi program ini jauh lebih murah dari pada pengadaan bus. Untuk membeli 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan segala alatnya, hanya membutuhkan Rp 40,296 miliar. "Swasta pun bisa masuk untuk iklan karena konsep green transportation dan gowes saat ini sedang booming, jadi bisa sebagai bentuk promosi perusahaan," ujarnya. ITDP rencananya akan melakukan uji coba tahun depan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ide bike sharing ini memang bagus karena bisa sebagai moda transportasi alternatif jarak pendek. "Saat ini masih dalam pembicaraan dengan Badan Perencanaan Daerah untuk dihitung," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/16/083530086/Cara-Sehat-Atasi-Kemacetan-Jakarta

Atasi Banjir, Ini Saran Wali Kota Rotterdam untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mengatasi persoalan banjir, yakni dengan melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.

"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.

Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.

Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.

Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.

Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.

"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.

Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.

"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.

Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi

Mengubah Wajah Terminal Jakarta Jadi Kelas Berbintang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuat gebrakan. Setelah penataan para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, penertiban warga Waduk Ria Rio, Waduk Pluit, dan yang lain; kini muncul program revitalisasi terhadap 18 terminal bus di Jakarta.

Gubernur DKI Joko Widodo menjelaskan, revitalisasi itu telah masuk tahap detail engineering design (DED). Rencananya, tahap lelang konstruksi proyek akan masuk pada awal tahun. Selanjutnya adalah groundbreaking dan diperkirakan akan rampung dua tahun lagi, yakni pada 2016.

"Konsepnya masuk ke terminal tuh kayak masuk hotel bintang lima," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/9/2013).

Jokowi mengatakan, proyek yang perencanaannya dimulai sejak tahun 2011 tersebut awalnya telah memiliki desain bangunan terminal, dengan gaya modern. Jokowi pun memberi sentuhan kolonial pada eksterior bangunan terminal. Adapun interiornya campuran modern dan gaya khas Betawi.

"Yang modern itu cepat ganti-ganti terus. Dikit-dikit mediterania, nanti ganti lagi. Kalau arsitek kolonial itu kan tidak, lebih abadi," lanjut Jokowi.

Tiga konsep terminal
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan, pihaknya menyiapkan tiga konsep terminal yang akan direvitalisasi. Pertama, mezanine concept, yakni pergerakan orang atau penumpang di lantai terpisah dan tak ada area persilangandengan angkutan umum.

Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe A, terminal yang melayani antarkota antarprovinsi, yakni Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulogadung, Terminal Rawamangun di Jakarta Timur, dan Terminal Kalideres di Jakarta Barat. Kedua, pedestrian crossing concept, yakni pergerakan orang atau penumpang berada di satu level atau sebidang dengan angkutan umum dan jalur pergerakan penumpang menggunakan zebra cross.

Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe B, terminal yang melayani rute dalam kota, yakni Terminal Muara Angke dan Terminal Tanjung Priok di Jakarta Utara; Terminal Ragunan dan Terminal Pasar Minggu di Jakarta Selatan; Terminal Kota; Terminal Tanah Merdeka di Jakarta Barat; dan Terminal Klender di Jakarta Timur.

Ketiga, combination concept, yakni kombinasi antara mezanine concept dan pedestrian crossing concept dalam satu terminal. Konsep ini diterapkan di Terminal Manggarai dan Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan; Terminal Grogol di Jakarta Barat; Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Melayu di Jakarta Timur; dan Terminal Senen di Jakarta Pusat.

"Semuanya ada flow penumpang dan flow angkutannya. Ada terminal kedatangan, ada terminal keberangkatan. Terarah dan teratur. Penumpang yang melanggar flow itu ditangkap," ujarnya.

Tak hanya itu, sisi bisnis di setiap terminal pun akan dikembangkan melalui interaksi masyarakat, yakni dengan membuka food court serta ruang terbuka hijau di terminal tersebut. Pristono ingin aktivitas masyarakat dapat menuai keuntungan.

Pristono menjelaskan, dari ke-18 terminal yang akan direvitalisasi, hanya 15 yang menggunakan APBD. Tiga lainnya tidak karena tiga terminal itu saat ini bekerja sama dengan pihak swasta. Tiga terminal itu adalah Terminal Lebak Bulus (dijadikan Depo MRT), Terminal Blok M (PT Langgeng Ayom Lestari), dan Terminal Cililitan (PT PGC).

Pasti ada perlawanan

Pristono yakin revitalisasi 18 terminal bus di Ibu Kota menuai perlawanan dari penghuni terminal. Pihak pertama yang diprediksinya melakukan penentangan adalah pedagang kaki lima yang ada di dalam terminal bus. Ia pun mengambil antisipasi. "Kita ubah mind set-nya. Kalau selama ini kualitas jalanan, sekarang enggak boleh lagi, harus ada mutu," ujarnya.

Pristono mengaku maklum jika ada perlawanan. Namun, yang paling penting adalah penjelasan kepada pedagang itu. Terminal bus dengan konsep yang baru tetap akan mengakomodasi pedagang. Namun, hal itu tetap melalui tahap seleksi. Hanya pedagang yang memiliki komitmen untuk menjaga mutu daganganlah yang dapat bertahan.

Traffic management construction

Revitalisasi 18 terminal itu rencananya dibangun mulai awal tahun 2014. Kini, langkah tersebut masih dalam tahap lelang. Adapun target penyelesaian proyek dengan total nilai Rp 1,7 triliun tersebut ditargetkan rampung dalam dua tahun, yakni pada 2016.

Pristono pun menyadari, saat pembangunan dilaksanakan, hal tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar. Misalnya, kemacetan dan polusi udara. Ia pun telah menyiapkan traffic management construction untuk mengatasinya.

"Traffic management construction itu rencana arus lalu lintas saat pembangunan. Jadi, walau dibangun, arus lalu lintasnya tetap berjalan biasa," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/10/0757245/Mengubah.Wajah.Terminal.Jakarta.Jadi.Kelas.Berbintang

Volume sampah di DKI menggila, Ahok minta swasta ikut kelola

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) hari ini menjadi pembicara Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Plaza Bapindo, Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya menyatakan perang terhadap sampah.

"Kita nyatakan perang terhadap sampah. Kalau bisa kami subsidi," ujar Ahok, Jakarta, Rabu (4/9).

Adapun konsep yang bakal dirancang oleh Ahok adalah kawasan-kawasan elit dan perkantoran lainnya diharuskan untuk mengelola sampah secara mandiri.

"Kami ke depan mau nol APBD keluar untuk sampah, syukur-syukur dapat duit," kata Ahok sambil tertawa.

Sampah-sampah yang ada di Jakarta rencananya bakal diolah dan dikomersilkan. "Kita butuh bangun banyak sekali rusun," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin, meminta pihak swasta ikut terlibat pengelolaan sampah di ibu kota. Mengingat volume sampah di Jakarta terus bertambah.

"Pelibatan pihak swasta telah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 30 ayat 1. Begitu juga soal pengangkutan sampah kawasan dalam Pasal 36 ayat 1," kata Unu.

Dalam acara tersebut, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sebagai pembicara, sosialisasi perda ini. Menurut Unu, pengelolaan sampah tidak efisien jika hanya dikelola Pemprov DKI. Sebab kini, sampah ditempatkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi dan dimanfaatkan.

Sosialisasi pengelolaan sampah ini bekerja sama dengan Asosiasi Jakarta Bersih (AJB) sebagai kelompok pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Jakarta diharapkan memiliki konsep business to business (B to B).

"Sedangkan B to B, para penanggung jawab kawasan komersial akan menjalin kerja sama dengan mitra kerja swasta yang resmi terdaftar di Dinas Kebersihan. Untuk mengelola dan membuang sampah langsung ke TPST Bantargebang tanpa subsidi Pemprov DKI," jelas Unu.

Perlu diketahui, sampah di DKI Jakarta rata-rata mencapai 6.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut hanya 88 persen saja yang bisa ditangani Pemprov DKI Jakarta.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/volume-sampah-di-dki-menggila-ahok-minta-swasta-ikut-kelola.html

Jokowi akan jadikan Marunda seperti Singapura

Kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura selama dua hari, selain ingin mengetahui proses pembangunan stasiun di bawah tanah juga meninjau dua taman kota di negara singa tersebut, yakni Bhisan Park dan Ang Mo Kio Park. Nantinya, di setiap rumah susun yang dibangun akan dilengkapi dengan taman kota.

Jokowi ingin rumah susun (Rusun) nanti tidak membeli sedikit-sedikit lahan, tetapi ratusan lahan sehingga lengkap dengan fasilitas yang ada.

"Tidak ada lagi istilah dinas perumahan beli dua hektare tanah, bangun rusun tiga biji, beli lagi empat hektar tanah, bangun rusun lima biji. Pak gub gak mau lagi model itu, pak gubernur maunya sekali beli ratusan hektar. Langsung bangunin ratusan unit di situ. Jadi orang betul-betul dapat suasana baru, kota baru, lingkungannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).

Politisi Gerindra ini mengaku jika hanya membeli sedikit lahan, misal dua hektare dinilai tidak akan fokus sesuai masterplan yang ada. Oleh karenanya, Pemprov akan memfokuskan sistem seperti di Singapura di Marunda.

"Misalnya, tanah-tanah sekitar gitu ditempatkan jadi tanah peruntukan pemerintahan. Jangan sampai, harus tanah pemerintah. Jangan sampai swasta ikutan beli. Beliau bikin kawasan ekonomi khusus. Kita kan selalu kalah kan. Kita beli dikit-dikit, swasta udah kuasai. Dia bikin perumahan bagus, dia jual gitu mahal, kita kekurangan tanah. Pak gub gak mau, Makanya kita beli ratusan hektar. Jadi bangunnya satu komplek. Nah itu konsep Singapura yang beliau dapat," jelasnya.

Menurutnya, di Bishan Park dan Ang Mo Kio Park seperti itu konsepnya. Sehingga, langsung terdapat tamannya, lingkungan dan warga dapat merasakan hidup baru di lingkungan bersih, ada tempat kerja, lingkungan bersih, ada sungai buatan dengan ikan. "Jadi terasa di kampung," ucapnya.

Pemilihan pembangunan percontohannya di Marunda, karena di sana sudah terdapat KBN yang akan membangun industri untuk menyerap 30 ribu lebih tenaga kerja. Selain itu, juga akan membuat kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar, seperti New Tanjung Priok, ada juga pelabuhan KBN.

"Itu menampung tenaga kerja luar biasa. Saya bayangkan kalau ada ratusan ribu orang dipindahkan ke sisi Banjir Kanal Timur, ada RS Koja ada RS Duren Sawit, terus ada BKT, ada jalan inspeksi, terus orang-orang kompleks bisa naik sepeda kerja, itu mengurangi macet kita berapa,"terangnya.

Wilayah Jakarta Utara dinilai berpotensi untuk dibangun konsep seperti di Singapura. Dia mencontohkan seperti di Angke, yang nantinya akan ada reklamasi.

"Muara Baru juga bisa kan yang pelabuhan. Tapi Muara Baru agak terbatas lah. Tapi yang paling besar itu Cakung, cilincing," katanya.

Ahok mengaku Gubernur ingin warga dapat hidup modern dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggal atau masih satu kawasan.

Sedangkan, anggarannya, Ahok mengaku diambil dari pendapatan pajak online dan sistem jalan berbayar yang akan diterapkan begitu juga APBD akan naik.

"Sekarang juga kita akan anggarkan, kita mau bentuk jalan berbayar, kita ada pajak online, APBD juga akan naik. Kelengkapan rusun sudah kita yang anggarkan," tandasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-jadikan-marunda-seperti-singapura.html

Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase

Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.

Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.

Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.

"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).

Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.

"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.

Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.

"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.

Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.

"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.

Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.

"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html