TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berencana menerjunkan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu mengurai kemacetan di Jakarta. Ahok telah meminta bantuan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melatih personil Satpol PP.
Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kepolisian belum memutuskan kapan mulai melatih personel Satpol PP itu. "Kami harus berdiskusi dengan satuan kerja yang ada," kata Martinus, Jumat 16 Januari 2015.
Sebab, menurut dia, pelatihan ini membutuhkan beberapa pembahasan dan persiapan. "Misalnya siapa-siapa saja yang akan dilatih, berapa banyak dan anggaran yang dibutuhkan," kata dia.
Meski demikian, Martinus mengatakan kepolisian setuju dengan ide Ahok tersebut. "Kami memang kekurangan petugas pengatur lalu lintas," kata dia.
Martinus menyebutkan, meskipun nantinya Satpol PP diberi kemampuan untuk membantu mengatur lalu lintas, penindakan tetap berada di tangan polisi. "Nanti bisa diatur anggota kami melakukan asistensi," ujarnya. Misalnya di sepanjang ruas jalan tertentu, ada dua petugas Satpol PP yang diasistensi polisi lalu lintas. Teknis-teknis seperti itu akan dibahas kemudian di antara kedua pihak.
Kepala Satpol PP, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan siap memberikan personilnya untuk membantu mengurai kemacetan. "Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur," kata dia. Apalagi, menurut Kukuh, petugas yang ada di lapangan memang kekurangan anggota untuk melakukan pengaturan. "Karena simpul kemacetan di Jakarta banyak titiknya," kata Kukuh.
Saat ini, Kukuh mengatakan ada sebanyak 6.100 personel Satpol PP di Jakarta. Ada sekitar 500 petugas yang ada dalam posisi Di Bawah Koordinasi (BKO) di beberapa SKPD dan UKPD. "Sebenarnya ada juga personel yang sudah turun ke lapangan bantu mengurai kemacetan," kata dia.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/17/083635462/Polantas-Kurang-Satpol-PP-Dilatih-Urai-Macet
Tampilkan postingan dengan label personel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label personel. Tampilkan semua postingan
Senin, 19 Januari 2015
Senin, 22 April 2013
Jakarta Macet, Basuki Ingin Pantau Pengatur Lalin via "Gadget"
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar keberadaan petugas pengatur lalu lintas mudah dipantau, terutama saat terjadi kemacetan. Untuk itu, ia ingin membekali para petugas itu dengan alat komunikasi canggih.
Keinginan itu muncul karena kemacetan di Jakarta tak kunjung teratasi. Dalam dua hari ini saja, hampir di semua wilayah Jakarta terlihat arus lalu lintas sangat padat oleh kendaraan pribadi. Basuki Tjahaja Purnama menilai kemacetan Jakarta antara lain disebabkan oleh ketiadaan petugas pengatur lalu lintas.
"Petugasnya enggak ada, petugas sampai malamnya kurang," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Basuki mengatakan, petugas pengatur lalu lintas dari Dinas Perhubungan DKI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Polda Metro Jaya akan dilengkapi dengan alat komunikasi canggih, seperti gadget bersistem operasi Android. Untuk itu, Basuki meminta PT Telkom Indonesia untuk membantu pengadaan alat komunikasi seluler itu.
Dengan kerja sama itu, Basuki berharap PT Telkom Indonesia akan mendapatkan untung karena petugas akan menggunakan pulsa dari operator mitra. Setiap petugas akan diberi jatah pulsa minimal Rp 50.000.
"Saya kan enggak tahu Satpol PP dan Dishub DKI itu ada di mana. Jadi, (keberadaan gadget) pasti lebih memudahkan," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Basuki mengatakan akan berkoordinasi dengan kepala dinas terkait untuk memberikan informasi mengenai posisi para personel pengatur lalu lintas, baik Satpol PP maupun Dishub DKI. Ia juga mengimbau agar personel Satpol PP dan Dishub DKI lebih diberdayakan setiap hari Jumat karena puncak kemacetan terjadi pada Jumat.
"Di lapangan itu kan faktanya kurang orang, enggak ada petugas. Kalau hujan, selokan mampet, itu juga menyebabkan banjir terus kendaraan jalan pelan-pelan dan jadi macet. Kalau enggak ada petugas kan repot," ujar Basuki.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/19/17371077/Jakarta.Macet.Basuki.Ingin.Pantau.Pengatur.Lalin.via.Gadget
Keinginan itu muncul karena kemacetan di Jakarta tak kunjung teratasi. Dalam dua hari ini saja, hampir di semua wilayah Jakarta terlihat arus lalu lintas sangat padat oleh kendaraan pribadi. Basuki Tjahaja Purnama menilai kemacetan Jakarta antara lain disebabkan oleh ketiadaan petugas pengatur lalu lintas.
"Petugasnya enggak ada, petugas sampai malamnya kurang," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Basuki mengatakan, petugas pengatur lalu lintas dari Dinas Perhubungan DKI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Polda Metro Jaya akan dilengkapi dengan alat komunikasi canggih, seperti gadget bersistem operasi Android. Untuk itu, Basuki meminta PT Telkom Indonesia untuk membantu pengadaan alat komunikasi seluler itu.
Dengan kerja sama itu, Basuki berharap PT Telkom Indonesia akan mendapatkan untung karena petugas akan menggunakan pulsa dari operator mitra. Setiap petugas akan diberi jatah pulsa minimal Rp 50.000.
"Saya kan enggak tahu Satpol PP dan Dishub DKI itu ada di mana. Jadi, (keberadaan gadget) pasti lebih memudahkan," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Basuki mengatakan akan berkoordinasi dengan kepala dinas terkait untuk memberikan informasi mengenai posisi para personel pengatur lalu lintas, baik Satpol PP maupun Dishub DKI. Ia juga mengimbau agar personel Satpol PP dan Dishub DKI lebih diberdayakan setiap hari Jumat karena puncak kemacetan terjadi pada Jumat.
"Di lapangan itu kan faktanya kurang orang, enggak ada petugas. Kalau hujan, selokan mampet, itu juga menyebabkan banjir terus kendaraan jalan pelan-pelan dan jadi macet. Kalau enggak ada petugas kan repot," ujar Basuki.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/19/17371077/Jakarta.Macet.Basuki.Ingin.Pantau.Pengatur.Lalin.via.Gadget
Selasa, 27 November 2012
Ribuan Satpol PP Dialihkan Jadi Penjaga Jalur Busway
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan mengalihtugaskan lebih kurang 3.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi petugas penjaga jalur bus Transjakarta (untuk sterilisasi jalur busway). Mulai awal tahun 2013, mereka akan bertugas mengawal seluruh koridor busway.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.
"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).
Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.
Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.
Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.
Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.
Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.
Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.
"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).
Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.
Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.
Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.
Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.
Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.
Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104
Langganan:
Postingan
(
Atom
)