JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Tampilkan postingan dengan label hilir. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hilir. Tampilkan semua postingan
Rabu, 05 November 2014
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Rabu, 24 September 2014
Syarat-syarat Agar Jakarta Bebas Banjir
[JAKARTA] Pendalaman Sungai Ciliwung untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta harus lewat sinergi pengelolaan kawasan hulu dan hilir.
"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).
Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398
"Sekarang ini pemerintah daerah yang bekerja sendiri-sendiri," kata pengamat perencanaan kota Yayat Supriatna di Jakarta, Senin (22/9).
Yayat menjelaskan salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung sehingga terjadi luapan.
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak mengalami diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke pemukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain ada sinergi bentang alam di kawasan hulu sampai hilir faktor struktur dan non struktur seperti saluran pembuangan air (kanal), bendungan dan sodetan harus diselaraskan dengan budaya masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/syarat-syarat-agar-jakarta-bebas-banjir/65398
Jumat, 13 Desember 2013
Pakar: Proyek Deep Tunnel Jakarta Berbahaya
DEPOK- Pakar Kelautan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang proyek terowongan raksasa pencegah banjir (Deep Tunnel). Sebab menurutnya hal itu tak sesuai dan membahayakan karakter tanah di Jakarta yang sangat lembek atau tanah aluvial.
Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.
"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).
Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.
Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.
"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya
Rokhmin menambahkan karakter tanah di DKI Jakarta cukup gembur. Sehingga jika dibuat Deep Tunnel akan menimbulkan resiko untuk terjadinya patahan (cracking). Ia khawatir jika proyek tersebut terus dikerjakan maka tanah Jakarta akan amblas besar.
"Sampai berapa meter tanah digali pun belum dapat struktur tanah lapisan yang paling keras. Kalau bangun Deep Tunnel lama-lama bisa bahaya. Harus dikaji ulang proyek itu," tegasnya dalam diskusi di Kampus Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (12/12/2013).
Rokhmin menambahkan, semestinya Jakarta sebagai daerah hilir harus menyetor dana hibah kepada wilayah hulu agar bersinergi mengatasi banjir. "Harus ada benefitnya, Bogor dan Depok sebagai hulu, hilir yang makmur PAD-nya harus disetor ke hulu," jelasnya.
Mantan Menteri Kelautan itu juga mengkritisi masalah proyek reklamasi pantai di wilayah pesisir di Indonesia. Ia menilai proyek tersebut cukup dilakukan hanya di DKI Jakarta saja.
"Cukup DKI saja lihat daya dukungnya, reklamasi memang bisa selesaikan masalah di pesisir. Tapi kan akibatnya mobil bertambah banyak. Belum masalah air tanah dan penduduk yang makin banyak, siapapun gubernurnya di DKI tak akan bisa menyetop orang datang, selama daerah lain tak dibangun. Reklamasi cukup di DKI saja, tingkatkan value dari lahan yang sudah ada saja," tutup Rokhmin.
Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/12/500/911465/pakar-proyek-deep-tunnel-jakarta-berbahaya
Kamis, 13 Juni 2013
MRT buatan Wijaya Karya, 30 meter di bawah tanah dan anti banjir
Rencana pembangunan mass rapid transportasi (MRT) Jakarta saat ini terus dimatangkan. Salah satu perusahaan yang ikut membangun yaitu PT Wijaya Karya mengklaim paling siap menjalankan proyek sistem transportasi ini. Wika mendapat jatah untuk membangun MRT dari Senayan hingga Dukuh Atas.
Corporate Secretary Wika, Natal Argawan mengatakan jalur yang dibuat pihaknya adalah jalur di bawah tanah atau underground dengan kedalaman mencapai 30 meter.
"Kita underground dari Senayan sampai Bendungan Hilir itu sekitar 1,8 kilometer ada stasiun di Senayan dan Istora depan stadion," jelas Natal ketika berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (12/6).
Selanjutnya adalah dari Bendungan Hilir menuju ke Senayan dengan panjang jalur sekitar 2 km. Di jalur ini akan ada dua stasiun yaitu di Bendungan Hilir dan Setia Budi. Semua jalur berada di bawah tanah. Meskipun berada di bawah tanah, pihaknya menjamin tidak akan kebanjiran.
"Bornya tidak terlihat dan bornya berjalan di bawah tanah. Dalamnya lebih dari 30 meter, di bawah itu kan bebatuan, pasti ada caranya. Pada waktu di bor akan membentuk tunnel besar dua jalur atau twin tunnel. Ini di bawah gorong-gorong dan tidak akan banjir," jelasnya.
Sebelumnya, Wika yang ikut dalam proyek pembangunan MRT akan melakukan ground breaking pembangunan MRT pada ulang tahun Jakarta. Ground breaking yang dimaksud adalah pengesahan secara ceremonial dan belum mulai bekerja. "MRT kita sekarang dalam tahap ground breaking. Pemberi kerja mengharapkan, ada keinginan Gubernur DKI Joko Widodo untuk disamakan nanti dengan ulang tahun jakarta. Juni ini perkiraan," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/mrt-buatan-wijaya-karya-30-meter-di-bawah-tanah-dan-anti-banjir.html
Corporate Secretary Wika, Natal Argawan mengatakan jalur yang dibuat pihaknya adalah jalur di bawah tanah atau underground dengan kedalaman mencapai 30 meter.
"Kita underground dari Senayan sampai Bendungan Hilir itu sekitar 1,8 kilometer ada stasiun di Senayan dan Istora depan stadion," jelas Natal ketika berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (12/6).
Selanjutnya adalah dari Bendungan Hilir menuju ke Senayan dengan panjang jalur sekitar 2 km. Di jalur ini akan ada dua stasiun yaitu di Bendungan Hilir dan Setia Budi. Semua jalur berada di bawah tanah. Meskipun berada di bawah tanah, pihaknya menjamin tidak akan kebanjiran.
"Bornya tidak terlihat dan bornya berjalan di bawah tanah. Dalamnya lebih dari 30 meter, di bawah itu kan bebatuan, pasti ada caranya. Pada waktu di bor akan membentuk tunnel besar dua jalur atau twin tunnel. Ini di bawah gorong-gorong dan tidak akan banjir," jelasnya.
Sebelumnya, Wika yang ikut dalam proyek pembangunan MRT akan melakukan ground breaking pembangunan MRT pada ulang tahun Jakarta. Ground breaking yang dimaksud adalah pengesahan secara ceremonial dan belum mulai bekerja. "MRT kita sekarang dalam tahap ground breaking. Pemberi kerja mengharapkan, ada keinginan Gubernur DKI Joko Widodo untuk disamakan nanti dengan ulang tahun jakarta. Juni ini perkiraan," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com/uang/mrt-buatan-wijaya-karya-30-meter-di-bawah-tanah-dan-anti-banjir.html
Kamis, 28 Februari 2013
Bangun 500 Ribu Sumur Resapan untuk Tanggulangi Banjir Jakarta
Metrotvnews.com, Bogor: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan, dengan membangun 500 ribu sumur resapan dari hulu ke hilir dapat menanggulangi banjir Jakarta. Pasalnya, luas daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung hanya tertutup pepohonan sebagai penahan air sekitar 9,7%.
"Padahal, aturannya paling kurang 30% tertutup tanaman pohon untuk menahan air. Ini 9,7% termasuk tanaman teh," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat meninjau DAS Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Zulkifli menuturkan tutupan tanaman yang kurang di hulu yakni kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan banjir Jakarta. Hal itu diperburuk dengan kawasan hilir Jakarta yang tidak tertata dengan baik karena tidak adanya waduk-waduk kecil tempat menyimpan air. "Jadi, kalau curah hujan tinggi tentu akibatnya di hilir akan mengalami banjir."
Dalam tinjauan tersebut, di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Tugu Utara, terdapat rumah-rumah penduduk yang berdempetan. Sekitar 1 kilometer naik ke arah selatan, tampak terlihat vila-vila yang menjulang dan beberapa hektare tanaman teh.
Saat meninjau ke puncak DAS Ciliwung, hanya sedikit tanaman pohon yang berdiri tegak. Yang terlihat hanya tanaman pendek seperti semak dan rerumputan tanpa tanaman pohon yang tinggi.
"Lihat, kosong, enggak ada pohon. Hanya sedikit (tanaman pohon) kan? Banyak vila," ujar Zulkifli kepada sejumlah wartawan.
Zulkifli menjelaskan, per tahunnya sekitar tiga miliar meter kubik air masuk ke Jakarta. Namun, yang dapat diserap hanya sekitar 1,2 miliar-1,5 miliar meter kubik air. Sisanya, air membanjiri kawasan Ibu Kota.
Zulkifli pun mengimbau adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yakni, penanaman tanaman pohon di vila-vila di hulu sungai Ciliwung. "Bongkar vila butuh waktu. Paling tidak, di tanah atau halaman vila yang hanya rumput itu ditanami pohon supaya tidak kosong," kata Zulkifli.
Program jangka pendek selanjutnya, sambungnya, yakni pembangunan sumur resapan di tiap 500-1.000 meter. Sedangkan, untuk program jangka panjang adalah dengan membuat embung atau waduk-waduk kecil di hilir.
"Kalau ini (program jangka pendek dan panjang) terlaksana, banjir Jakarta paling hanya setengah jam atau satu jam surut kembali. Sekarang kan dua hari banjirnya," tukasnya. (Bunga Pertiwi Adek Putri/Ray)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/27/5/134478/-Bangun-500-Ribu-Sumur-Resapan-untuk-Tanggulangi-Banjir-Jakarta
"Padahal, aturannya paling kurang 30% tertutup tanaman pohon untuk menahan air. Ini 9,7% termasuk tanaman teh," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat meninjau DAS Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Zulkifli menuturkan tutupan tanaman yang kurang di hulu yakni kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan banjir Jakarta. Hal itu diperburuk dengan kawasan hilir Jakarta yang tidak tertata dengan baik karena tidak adanya waduk-waduk kecil tempat menyimpan air. "Jadi, kalau curah hujan tinggi tentu akibatnya di hilir akan mengalami banjir."
Dalam tinjauan tersebut, di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Tugu Utara, terdapat rumah-rumah penduduk yang berdempetan. Sekitar 1 kilometer naik ke arah selatan, tampak terlihat vila-vila yang menjulang dan beberapa hektare tanaman teh.
Saat meninjau ke puncak DAS Ciliwung, hanya sedikit tanaman pohon yang berdiri tegak. Yang terlihat hanya tanaman pendek seperti semak dan rerumputan tanpa tanaman pohon yang tinggi.
"Lihat, kosong, enggak ada pohon. Hanya sedikit (tanaman pohon) kan? Banyak vila," ujar Zulkifli kepada sejumlah wartawan.
Zulkifli menjelaskan, per tahunnya sekitar tiga miliar meter kubik air masuk ke Jakarta. Namun, yang dapat diserap hanya sekitar 1,2 miliar-1,5 miliar meter kubik air. Sisanya, air membanjiri kawasan Ibu Kota.
Zulkifli pun mengimbau adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yakni, penanaman tanaman pohon di vila-vila di hulu sungai Ciliwung. "Bongkar vila butuh waktu. Paling tidak, di tanah atau halaman vila yang hanya rumput itu ditanami pohon supaya tidak kosong," kata Zulkifli.
Program jangka pendek selanjutnya, sambungnya, yakni pembangunan sumur resapan di tiap 500-1.000 meter. Sedangkan, untuk program jangka panjang adalah dengan membuat embung atau waduk-waduk kecil di hilir.
"Kalau ini (program jangka pendek dan panjang) terlaksana, banjir Jakarta paling hanya setengah jam atau satu jam surut kembali. Sekarang kan dua hari banjirnya," tukasnya. (Bunga Pertiwi Adek Putri/Ray)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/27/5/134478/-Bangun-500-Ribu-Sumur-Resapan-untuk-Tanggulangi-Banjir-Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)